batampos – Pelaku industri hasil tembakau (IHT) berharap dorongan terhadap hilirisasi berbagai industri juga diterapkan di sektor tembakau. Dengan begitu, IHT bisa terus mendukung perekonomian nasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar mengatakan, selama ini industri hasil tembakau memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada 2023, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 210,29 triliun. Tahun ini, CHT mencapai Rp 167 triliun per Oktober.

“IHT juga menghasilkan devisa ekspor senilai USD 1.748,2 juta tahun lalu dengan surplus perdagangan USD 806,92 juta. Selain itu, IHT telah menjadi sumber nafkah bagi 5,98 juta orang,” paparnya saat focus group discussion bertema Masa Depan Industri Hasil Tembakau di Era Prabowo-Gibran pekan lalu.

Sayang, kondisi industri terus tertekan. Saat ini ada sekitar 500 regulasi yang diterbitkan berbagai kementerian dan lembaga negara. “89,68 persen pengaturan IHT adalah pembatasan, sementara 9,19 persen berisi tentang penga-turan cukai,” jelasnya.

Sulami menambahkan, aturan terbaru, yakni PP 28/2024, sangat mengancam keberlangsungan IHT di Indonesia. Aturan kemasan polos yang ada dalam PP tersebut berdampak pada semakin merajalelanya peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan IHT, tetapi juga merugikan pemerintah karena tidak ada CHT yang masuk.

Pengusaha legal akhirnya terbebani 70–83 persen pajak dan berimbas ke harga yang kian tinggi. Di sisi lain, rokok ilegal tidak ada beban pajak. “Untuk itu, Gapero Surabaya menolak keras diberlakukannya PP 28/2024,” tegas Sulami.

Kepala Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof Candra Fajri Ananda mengungkapkan, pembatasan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah dapat berdampak buruk terhadap petani tembakau Indonesia. Sebab, tembakau lokal umumnya memiliki kadar nikotin yang tinggi.

Dia menegaskan, sebagian besar program Presiden Prabowo adalah melindungi orang miskin. Termasuk program makan bergizi gratis (MBG). “Subsidi besar banget dan semuanya menjadi beban APBN. 80 persen janji-janjinya adalah janji belanja. Maka, sumber APBN harus diamankan, termasuk IHT melalui cukai hasil tembakau yang disetorkan kepada negara,” tegasnya.

Anggota DPR RI Bambang Haryo menyatakan siap untuk memberikan support terhadap kelangsungan hidup IHT. Dia juga menolak PP 28/2024 karena sangat merugikan IHT.

“Padahal, Pak Prabowo punya target serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi naik 8 persen. Visi ini perlu dukungan dari industri rokok,” tegasnya. (*)

Artikel Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Susut pertama kali tampil pada News.

batampos – Di darat, laut, dan udara, semua penyedia jasa dan pemangku kepen-tingan berlomba memanjakan para calon pemudik dan wisatawan periode Nataru. Keselamatan transportasi wisata harus diberi perhatian khusus.

Kombinasi kursi empuk yang dominan berwarna biru de-ngan lampu-lampu khas Eropa membuat gerbong terasa wah. Ditambah bar di tengah gerbong yang memudahkan semua penumpang untuk memesan makanan dan minuman, perjalanan Jakarta–Suka-bumi jadi terasa sangat menyenangkan.

Apalagi menunya, di restoran berjalan itu pada September lalu, ajib. “Kereta dining on train merupakan kereta yang menyajikan sajian fine dining pertama di Indonesia dengan kapasitas 16 tempat duduk,” kata Direktur Utama PT KAI Wisata Hendy Helmy.

Anak-anak sekolah rata-rata sudah selesai menjalani ujian akhir semester pekan ini. Artinya, liburan Natal dan tahun baru (Nataru) sudah di depan mata.

Momen seperti ini tentu menjadi momentum semua penyedia jasa terkait layanan wisata untuk berlomba memanjakan calon customer. Tak terkecuali KAI Wisata. Anak perusahaan PT KAI itu meluncurkan kereta luar biasa (KLB) bertajuk Java Priority, sebuah rangkaian gerbong yang terdiri atas 1 gerbong dining on train, 2 gerbong imperial, dan 5 gerbong priority.

Di udara, tiket pesawat pun bakal turun 10 persen selama musim liburan akhir tahun ini. Di laut, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan hampir 30 ribu tiket kapal laut gratis.
Perjalanan jarak jauh menggunakan bus pun semakin banyak opsi. Di level eksekutif, selain sleeper, ada pula suite class dan double deck.

Diperkirakan bakal ada pergerakan 110 juta orang selama Nataru. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang Nataru sebelumnya.

Teman Masa Liburan

Menurut Hendy, Kereta Java Priority dihadirkan khusus untuk menemani liburan Nataru. Kereta itu akan berope-rasi pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Adapun rute yang dilayani Stasiun Gambir–Yogyakarta (PP) dengan waktu keberangkatan Gambir pukul 12.45 WIB dan kedatangan Yogyakarta pukul 20.25 WIB. Untuk arah sebaliknya dari Yogyakarta pukul 23.40 WIB dan kedata-ngan Gambir pukul 07.10 WIB.
Saat ini kereta priority digandengkan pada Kereta Api Bogowonto, Brawijaya, Fajar Utama Yogyakarta, Gajahwong, Manahan, dan Senja Utama Yogyakarta yang digabungkan dalam rangkaian KLB.

“Total kapasitas penumpang 190 orang dalam satu kali perjalanan,” tuturnya.

Hendy menerangkan, relasi Gambir–Yogyakarta dipilih karena dua lokasi tersebut menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Bahkan, untuk wisatawan mancanegara. Tercatat sepanjang Januari hingga September 2024, Stasiun Yogyakarta menjadi stasiun dengan keberangkatan tertinggi untuk wisatawan mancanegara. Jumlahnya mencapai 103.353 penumpang.

Angka itu diikuti Stasiun Gambir dengan 82.997 penum-pang. Selain itu, penumpang kereta wisata terus mengalami peningkatan. Mulai Januari hingga Oktober 2024, tercatat 121.374 penumpang menggunakan layanan KAI Wisata. “Naik 73,77 persen dibandingkan periode yang sama pada Januari hingga Oktober 2023, yaitu 69.845 penumpang,” terangnya.

Adapun kereta wisata tipe imperial didesain khusus untuk memberikan kenyamanan perjalanan jarak jauh karena dilengkapi leg rest pada setiap tempat duduk. Kereta itu memiliki kapasitas 20 tempat duduk. Selanjutnya, gerbong kereta wisata priority merupakan salah satu tipe kereta wisata yang paling banyak kapasitasnya sampai dengan 30 tempat duduk.

Pemantau Bus

DAMRI pun tak mau kalah memanjakan kelancaran pengguna jasa mereka selama periode Nataru. Mereka menghadirkan fasilitas central control room (CCR) di kantor pusat DAMRI, Jakarta Timur.

Head of Corporate Communication DAMRI Atikah Abdullah mengatakan bahwa CCR merupakan manifestasi komitmen DAMRI untuk menjamin kelancaran operasional DAMRI pada area yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Melalui CCR, beberapa parameter operasional dapat dipantau, mulai dari kecepatan bus, posisi bus, hingga kondisi di dalam bus yang dipantau melalui CCTv yang terdapat di seluruh armada DAMRI. Segala kondisi dan pergerakan setiap armada DAMRI akan terpantau secara real time di CCR,” jelasnya.

Apabila ditemukan adanya aspek yang tidak sesuai seperti kecepatan bus yang melebihi batas, tim CCR akan menghubungi petugas di lapangan untuk memberikan arahan langsung kepada pramudi yang bertugas. “CCR merupakan salah satu pusat pemantauan operasional armada DAMRI yang akan beroperasi selama 24 jam untuk memastikan bahwa seluruh perjalanan DAMRI berjalan dengan aman,” ujarnya.

Kesiapan Infrastruktur

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kesiapan jajarannya menyambut Nataru. Pada angkutan darat, misalnya, telah disediakan kantong parkir dan buffer zone di akses ke pelabuhan penyeberangan, pemberlakuan delaying system, pemberian izin insidental perusahaan otobus, pemberlakuan contraflow, serta kategorisasi kondisi antrean di pelabuhan penyeberangan.

Pada angkutan laut, lanjut Dudy, telah disiapkan kapal navigasi dan patroli untuk tanggap darurat kejadian luar biasa. Juga, protokol tanggap darurat penanganan kejadian tidak terduga serta buffer area dalam kawasan pelabuhan dan penyiapan pelabuhan alternatif.

“Pada angkutan udara, disiapkan informasi dan koordinasi penanganan dampak aktivitas vulkanis, kategorisasi kompensasi dan ganti rugi keterlambatan penerba-ngan, serta penanganan kemacetan traffic darat pada akses ke bandara,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Rabu (4/12) lalu. (*)

Artikel KAI hingga DAMRI Berlomba Hadirkan Kenyamanan pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah mengevaluasi kredit usaha rakyat (KUR). Alasannya, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerap dikeluhkan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah sedang membuat formulasi pembiayaan yang ramah bagi pengusaha UMKM. Selama ini KUR belum maksimal dan optimal. Tetapi, lanjut dia, tidak berarti program kredit usaha rakyat yang berjalan selama ini gagal. “Kementerian UMKM bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan evaluasi untuk penyempurnaan KUR,” kata Maman di sela peresmian Ansor Stokis di Jakarta, Ming-gu (8/12).

Seperti diketahui, KUR dijalankan pemerintah untuk mengatasi permodalan usaha kecil. Salah satu keunggulannya adalah suku bunga kredit tergolong rendah. Namun, dalam praktiknya, pengusaha UMKM kerap kesulitan untuk mengakses KUR karena ada syarat agunan atau jaminan dan yang lainnya.

Maman juga menyampaikan, Kementerian UMKM bersama Kemenkeu sedang menyiapkan badan layanan umum (BLU). “Tujuannya, menyalur-kan kredit ke pengusaha UMKM. Bunganya jauh lebih rendah dan tidak memberatkan,” katanya.

Namun, dia belum menyampaikan detail besaran bunga-nya. Hanya, BLU untuk pembiayaan UMKM itu diperkirakan lahir pada Januari atau Februari tahun depan.
Dalam kesempatan tersebut, keluhan akses modal usaha lewat KUR disampaikan Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin. Dari 4.000-an UMKM jaringan Ansor yang mereka dampingi, hanya 2.000 UMKM yang bisa mengakses untuk mendapatkan kucuran modal KUR. “Betapa sulit akses (permodalan) KUR,” ujarnya.

Addin mengatakan, untuk mendapatkan KUR Rp50 juta misalnya, ada syarat jaminan.
Sementara, pengusaha UMKM yang membutuhkan modal kecil itu tidak memiliki aset yang bisa dijadikan agunan ke bank. Dia menyambut baik rencana dari OJK yang akan membuat regulasi sistem credit scoring. Dengan sistem tersebut, UMKM dengan kondisi tertentu tidak perlu menyiapkan agunan.

“Tetapi, harus memiliki credit scoring yang bagus,” ucapnya. (*)

Artikel Banyak Pelaku Usaha Kesulitan Akses, Pemerintah Evaluasi KUR pertama kali tampil pada News.