batampos – Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Jelvin Tan, menyatakan apresiasinya terhadap kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) bagi warga negara asing (WNA) pemegang permanent resident (PR) Singapura. Politisi Nasdem ini menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang akan mendongkrak jumlah wisatawan dan investor ke Batam, yang menjadi bagian dari Provinsi Kepri.

“Saya mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Imigrasi Batam. Ini langkah yang bagus untuk mendorong pariwisata dan investasi,” ujarnya, Selasa (15/10)

Jelvin Tan mengingatkan agar Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam tetap memperketat pengawasan. Pasalnya, jumlah pemegang PR Singapura yang memanfaatkan kebijakan ini diperkirakan cukup banyak, sehingga risiko penyalahgunaan tetap ada.

Baca Juga: Perang Dagang Uni Eropa dan China, Peluang Batam Tarik Investor Baru

“Imigrasi harus memastikan bahwa persyaratan bagi WNA pemegang PR Singapura yang ingin mendapatkan BVK ini dipenuhi dengan ketat. Pengawasan juga harus ditingkatkan,” kata dia.

Sebelumnya, telah diberitakan bahwa bebas visa kunjungan bagi pemegang PR Singapura ini hanya berlaku selama empat hari di wilayah Kepri yakni Batam, Bintan, dan Karimun.

Masa kunjungan tersebut tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa diubah statusnya menjadi izin tinggal lain. Jika melampaui batas waktu empat hari, WNA tersebut akan dikenakan biaya tambahan.

“Bebas visa kunjungan bagi PR Singapura diberikan untuk empat hari dan tidak dapat diperpanjang. Jika tinggal lebih lama, akan dikenakan denda,” ujar Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kharisma Rukmana.

Baca Juga: Baru 240 Kendaraan di OPD Batam Parkir Langganan, Dishub Gencar Ajak Warga Bergabung

Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini, pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual di konter imigrasi, bukan melalui perangkat otomatis (autogate) seperti biasa.

Langkah ini dilakukan guna memperketat pengawasan terhadap pemegang PR Singapura yang memasuki Indonesia, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Keimigrasian bagi Subjek BVK Pemegang PR Singapura.

“Pemeriksaan dilakukan secara manual di konter imigrasi, tidak melalui autogate. Pengawasan ketat tetap dilakukan, termasuk patroli pengawasan rutin terhadap orang asing yang memasuki Indonesia melalui Batam,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hanya WNA pemegang PR Singapura yang memenuhi kriteria tertentu yang bisa memanfaatkan bebas visa kunjungan ini.

Baca Juga: Salurkan PMI Ilegal ke Singapura, Warga Batam Dituntut 3 Tahun Penjara

Kriteria tersebut meliputi status sebagai penduduk tetap Singapura, memiliki Kartu National Registration Identity Card (NRIC) berwarna biru, serta bukan warga negara dari negara yang masuk dalam kategori Calling Visa, seperti Afghanistan, Israel, Korea Utara, Liberia, Nigeria, dan Somalia.

“Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka mereka tidak bisa masuk ke Indonesia dengan fasilitas bebas visa kunjungan,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Kepala Kamar Dagang Uni Eropa (UE) di China, Jens Eskelund, baru-baru ini menyatakan bahwa perang dagang besar-besaran antara Uni Eropa dan China tak terelakkan. Pernyataan ini muncul setelah UE menyetujui pemberlakuan tarif tinggi untuk kendaraan listrik (EV) asal China. Sebagai tanggapan, pemerintah Beijing mulai menghambat impor produk brendi dari Eropa.

Menurut Eskelund, konflik perdagangan ini dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan dagang antara kedua pihak. Ekspor China ke Eropa terus mengalami peningkatan, sedangkan impor dari UE ke China justru stagnan. Ketegangan ini, menurutnya, akan terus memanas jika tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki situasi.

Di tengah perselisihan ini, Batam melihat adanya peluang besar. Ekspor Batam ke Eropa, yang saat ini masuk dalam 10 besar, memberikan angin segar bagi perusahaan manufaktur di wilayah tersebut.

Baca Juga: 36 Perusahaan di Batam Sudah Mempekerjakan Ratusan Penyandang Disabilitas

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid menilai bahwa ada kemungkinan beberapa investor yang saat ini beroperasi di China akan mempertimbangkan memindahkan bisnis mereka ke negara yang lebih “ramah” dengan Eropa, dan Batam disebut sebagai salah satu tujuan potensial.

“Batam harus bersiap dengan kebijakan yang dapat menarik investasi lebih banyak lagi,” ujarnya, Selasa (15/10).

Ia mencontohkan, salah satu hambatan utama adalah pajak perusahaan yang dianggap masih kurang kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga seperti Johor, Malaysia.

“Pajak ini bisa ditekan agar investor semakin tertarik berinvestasi di Batam,” kata dia.

Baca Juga: Baru 240 Kendaraan di OPD Batam Parkir Langganan, Dishub Gencar Ajak Warga Bergabung

Selain itu, Rafki juga menyoroti birokrasi yang masih lambat dalam pengurusan perizinan di Batam. Perizinan masih terlalu panjang rentang kendalinya dan itu harus diperbaiki.

Ia menekankan, perlunya penurunan tarif logistik agar Batam lebih kompetitif dalam menarik investor baru. Dengan tarif logistik seperti sekarang ini, sangat sulit bagi Batam untuk bersaing merebut investor baru.

Jika perang dagang antara UE dan China meluas ke sektor-sektor lain seperti elektronik, Batam memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara Eropa.

Baca Juga: Modus Pacari Korban, Guru SD di Batam Cabuli Muridnya

“Ini adalah kesempatan bagi Batam untuk menggenjot ekspornya,” ujarnya.

Apindo Batam berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menarik investor baru ke Batam. “Kami tidak punya strategi khusus, tetapi kami berkomitmen untuk membantu menarik investor baru melalui jaringan pengusaha yang kami miliki, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Rafki. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Polsek Sagulung mengamankan seorang pria, Selasa (15/10). Pemuda yang belakangan diketahui berinisial Jm ini adalah pelaku penggelapan sepeda motor. Saat diamankan, kakinya penuh dengan luka karena terjatuh dari sepeda motor yang hendak dibawa kaburnya.

Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ipda Husnul menjelaskan, Sj ternyata spesialis penggelapan sepeda motor. Modusnya, ia berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor yang akan dijual oleh orang lain di media sosial. Dia membuat skenario untuk menjumpai si penjual.

Dengn dalil pembelian sistem CoD, dia kemudian mengelabui calon penjual untuk mencoba terlebih dahulu sepeda motor yang akan dibelinya.

Baca Juga: Modus Pacari Korban, Guru SD di Batam Cabuli Muridnya

“Saat itulah dia bawa kabur. Dia ini sudah sering dan ada beberapa laporan masuk ke kami. Ini kebetulan tadi pagi ada calon korban yang sadar kalau sepeda motornya mau dibawa kabur sehingga pelaku ini dikejar dan dia terjatuh dari sepeda motor itu,” ujar Husnul, Selasa (15/10).

Pelaku dibekuk warga saat mencoba kabur ke arah perumahan Genta I, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji. Dari tangan pelaku polisi mengamankan satu unit sepeda motor Yahama Vixion yang akan dibawa kabur.

“Pelaku sudah kami amankan dan lagi kami kembangkan terus sepak terjangnya. Beberapa laporan sebelumnya kita cek memang cocok dengan modus yang dia lakukan ini,” ujar Husnul.

Atas kejadian ini Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Tambunan kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada lagi. Transaksi jual beli barang berharga hendaknya dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga tidak menjadi korban penipuan ataupun penggelapan.

Baca Juga: Salurkan PMI Ilegal ke Singapura, Warga Batam Dituntut 3 Tahun Penjara

“Usahakan selalu teliti dan cermat. Kalau dianggap berisiko sebaiknya jangan tergiur atau terpengaruh. Apapun itu, harus dengan pikiran jernih dan cermat,” imbau Rohandi.

Khusus untuk kendaraan bermotor, saat parkir atau meninggalkan di rumah atau tempat keramaian lainnya harus benar-benar pastikan aman. Kunci ganda kendaraan bermotor sangat membantu untuk mengurungkan niat pelaku.

“Mari terus waspada dimanapun kita berada,” ujar Rohandi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Sebanyak 36 perusahaan di Batam telah mempekerjakan lebih dari 105 penyandang disabilitas, sebagai bagian dari upaya mendukung inklusi di dunia kerja. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan minimal 1 persen penyandang disabilitas dari total pegawai.

Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam Mohammad Zaini, mengatakan, aturan ini sudah berlaku, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

“Beberapa perusahaan telah berkomitmen untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, namun sebagian lainnya masih kesulitan, terutama dalam hal komunikasi dan penyesuaian lingkungan kerja,” ujar Zaini, Selasa (15/10).

Baca Juga: DBMSDA Siapkan Stasiun Pompa Senilai Rp20 Miliar untuk Atasi Banjir di Batam

Ia menambahkan bahwa Disnaker Batam secara aktif berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk memahami kendala yang dihadapi, serta memberikan solusi melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan.

“Kami menemukan bahwa banyak perusahaan ingin mempekerjakan penyandang disabilitas, namun terkendala dalam aspek komunikasi, terutama dengan penyandang tuna rungu dan tuna wicara,” jelasnya.

Sebagai solusi, Disnaker Batam menyelenggarakan pelatihan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang diikuti oleh 15 perusahaan. Pelatihan ini ditujukan untuk perwakilan dari bagian Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan agar mereka dapat berkomunikasi lebih efektif dengan pekerja penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu dan tuna wicara.

“Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapan perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat bekerja di lingkungan yang inklusif dan perusahaan mampu memberikan dukungan yang diperlukan,” kata Zaini.

Baca Juga: Kasat Lantas dan Kasat Reskrim Polresta Barelang Berganti

Menurut Zaini, selama pelatihan yang berlangsung selama 15 hari tersebut, peserta dilatih oleh instruktur berpengalaman dalam bahasa isyarat yang telah berkiprah sejak tahun 90-an. Para peserta pun dinilai mampu memahami dan menerapkan keterampilan berkomunikasi dengan penyandang tuna rungu dan tuna wicara.

Selain pelatihan, Disnaker Batam juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor 469 Tahun 2022 tentang Unit Pelayanan Disabilitas Ketenagakerjaan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam merekrut dan mengelola pekerja disabilitas.

“Sejak terbitnya SK tersebut, kami terus berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai perusahaan di Batam untuk mendorong implementasi aturan ini. Namun, kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama terkait pemahaman dan dukungan perusahaan terhadap pekerja disabilitas,” tambah Zaini.

Dengan adanya pelatihan dan dukungan regulasi yang lebih kuat, Zaini berharap ke depannya seluruh perusahaan di Batam dapat memenuhi ketentuan undang-undang dengan mempekerjakan minimal 1 persen penyandang disabilitas. Ia juga menekankan bahwa lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya menguntungkan pekerja disabilitas, tetapi juga dapat meningkatkan citra perusahaan serta memaksimalkan potensi yang dimiliki para pekerja.

Baca Juga: Ini Kata Pjs Wali Kota Andi Agung Soal Penyebab Banjir di Batam dan Cara Mengatasinya

“Ini adalah langkah awal yang baik. Dengan semakin banyak perusahaan yang membuka pintu bagi penyandang disabilitas, kami yakin bahwa inklusi di dunia kerja akan semakin terwujud. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dengan skala yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak perusahaan di Batam,” pungkasnya.

Penutupan pelatihan ditandai dengan pemberian sertifikat kepada para peserta yang telah berhasil menyelesaikan program. Diharapkan, dengan bekal yang diperoleh, para peserta dapat langsung mengimplementasikan keterampilan baru ini di perusahaan masing-masing, serta mendorong lingkungan kerja yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra