batampos – Kejaksaan Tinggi Kepri kembali meneliti berkas penyidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu oleh 11 anggota polisi wilayah tugas Polda Kepri. Yang mana, berkas penyidikan sudah dilimpah penyidik Polda Kepri sejak minggu lalu ke jaksa peneliti.

Kasi Penkum Kajati Kepri, Yusnar Yusuf mengatakan berkas penyidikan yang pernah dikembalikan ke penyidik Polda Kepri, telah dilimpahkan kepada kepada jaksa.

“Untuk berkas penyidikan sudah kami terima minggu lalu,” ujar Yusnar, kemarin.

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah mempelajari dan meneliti kembali penyidikan tambahan dari penyidik Polda Kepri. Apakah hasil penyidikan tersebut sudah sesuai, atau masih ada yang kurang dan minta penyidik kembali melengkapi.

“Untuk berkas penyidikan sejak diteliti, untuk memastikan lengkap atau tidaknya,” jelas Yusnar.

Sebelummya, Kejaksaan Tinggi Kepri akhirnya mengembalikan berkas penyidikan keterlibatan 11 anggota Polri yang terlibat dalam penyalagunaan narkotika. Pengembalian berkas penyidikan kepada penyidik Polda Kepri karena dinilai belum lengkap.

kasus narkotika yang melibatkan mantan Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol SN, bersama 9 anggota lainnya berhasil diungkap oleh Ditpropam Polda Kepri beberapa waktu.
Kabar terbaru, 5 anggota Satresnarkoba Polresta Barelang lainnya pun ikut ditangkap oleh Direktorat Propam Polda Kepri di Backup oleh Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri di Tembilahan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

SPDP yang dikirimkan Polda Kepri ada 11 tersangka diantaranya AMS, WRK, IM, R, JS, SS, F, JG, AC, SN dan A. Dari 11 itu, satu diantaranya adalah wirawasta dan 10 polisi aktif. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang kemudian bertambah satu tersangka lagi, yang saat ini total tersangka menjadi 12 orang, 10 diantarany polisi.

Para tersangka polisi juga sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Batam. Namun seminggu berjalan, permohonan prapid itu dicabut tanpa alasan yang jelas. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Jaksa Kembali Teliti Berkas Penyalahgunaan Narkotika 11 Anggota Polisi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BPJS Kesehatan Kota Batam mencatat pembayaran klaim sebesar Rp995 miliar kepada fasilitas kesehatan (faskes) mitra kerja sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Dana tersebut disalurkan untuk layanan rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam, Harry Nurdiansyah, mengungkapkan bahwa pembayaran klaim untuk FKTP mencapai Rp129 miliar, sementara FKRTL sebesar Rp865 miliar.

“FKTP meliputi puskesmas, klinik, dan dokter perorangan, sedangkan FKRTL mencakup rumah sakit dan klinik utama,” kata Harry, Selasa (19/11).

Di Kota Batam, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 115 FKTP dan 22 FKRTL, sedangkan di Kabupaten Karimun, terdapat 20 FKTP dan dua FKRTL yang menjadi mitra.

“Kami terus memastikan pembayaran klaim berjalan lancar sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Harry menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan Universal Health Coverage (UHC). Kolaborasi ini dibahas dalam Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam Tahap II Tahun 2024.

“Forum ini bertujuan memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan, sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

BPJS Kesehatan berharap dapat memitigasi risiko, menemukan solusi atas tantangan yang ada, dan memastikan implementasi JKN yang optimal, khususnya di Kota Batam. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

Artikel Rp865 Miliar untuk Rumah Sakit, BPJS Batam Pastikan Layanan Tetap Optimal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pelabuhan Domestik Sekupang mulai mempersiapkan diri menghadapi arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hingga kini, aktivitas penumpang masih terpantau normal, namun lonjakan penumpang diperkirakan akan mulai terlihat sekitar H-15 sebelum libur panjang.

“Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kantor Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk persiapan mudik, dan sementara ini kami melakukan persiapan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Kepala Pengelola Pelabuhan Domestik Sekupang, Rianto, Selasa (19/11).

Rianto menjelaskan bahwa salah satu langkah penting yang tengah dilakukan adalah penggantian ponton di Pelabuhan Domestik Sekupang. Meskipun kondisi ponton saat ini masih dalam batas layak pakai, penggantian dianggap perlu sebagai langkah antisipatif untuk mencegah risiko yang mungkin terjadi di musim liburan yang ramai ini.

“Penggantian ponton ini bukan karena ponton lama dianggap tidak layak, namun lebih kepada pencegahan. Daripada nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, BUP Batam langsung melakukan tindakan cepat untuk penggantian. Ini bagian dari upaya kami menyambut arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Domestik Sekupang,” ujar Rianto.

Proses penggantian ponton saat ini sedang berjalan, dan pihak pelabuhan memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak akan mengurangi kualitas layanan.

“Kami berharap penggantian ini bisa selesai sebelum masa puncak arus mudik. Kami terus memantau progresnya dan telah menghimbau pelaksana agar menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin, sehingga ponton baru dapat digunakan tepat waktu,” tambah Rianto.

Selain penggantian ponton, Pelabuhan Domestik Sekupang juga akan menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan. Pihak pelabuhan berencana mendirikan beberapa posko, seperti posko pelayanan, posko kesehatan, serta posko keamanan untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan dan mengendalikan lonjakan penumpang di area keberangkatan.

“Insyaallah, persiapan mudik tahun ini tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Dengan adanya penambahan personel dan posko di pelabuhan, kami harap pelayanan bagi masyarakat tetap maksimal. Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan para penumpang,” jelas Rianto.

Pelabuhan Domestik Sekupang sendiri merupakan salah satu pelabuhan utama di Batam yang melayani rute antar-pulau dalam dan luar provinsi Kepri dan menjadi pusat mobilitas bagi warga menjelang momen libur besar. Dengan persiapan ini, diharapkan pelabuhan dapat melayani masyarakat yang ingin pulang kampung dengan lancar dan aman, serta mendukung kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025. (*)

Reporter: Rengga Yulianddra

Artikel Pelabuhan Domestik Sekupang Bersiap Hadapi Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tahapan kampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan berakhir pada Sabtu, 23 November 2024. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa tenang dari Minggu hingga Selasa, 24-26 November 2024, sebelum memasuki hari pencoblosan pada Rabu, 27 November 2024.

Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, mengimbau agar tim sukses dari setiap pasangan calon menghentikan segala bentuk aktivitas kampanye pada masa tenang. Menurutnya, masa tenang adalah periode krusial yang dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada masyarakat untuk berpikir matang sebelum memilih.

“Pada masa tenang, peserta Pilkada dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Kita imbau seluruh pasangan calon maupun tim sukses untuk mematuhi aturan ini,” ujar Bosar, Selasa (19/11).

Ia menambahkan, masa tenang ini juga diharapkan menjadi momen bagi masyarakat untuk mempertimbangkan, dan memastikan pilihan calon kepala daerah yang terbaik.

“Gunakan waktu ini untuk berpikir dan mempertimbangkan pilihan dengan baik,” tambahnya.

Selama masa tenang, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memperketat pengawasan, terutama di media sosial. KPU berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, untuk memantau segala bentuk kampanye terselubung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), masa tenang adalah periode bebas kampanye. Semua bentuk iklan, berita, dan tayangan media yang dapat menguntungkan atau merugikan kandidat tertentu dilarang keras selama periode ini, baik di media cetak, elektronik, maupun media online.

Dengan demikian, diharapkan seluruh peserta Pilkada dan masyarakat dapat menaati aturan ini demi menjaga ketertiban dan kelancaran proses pemilu. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Masa Kampanye Pilkada Berakhir 23 November, KPU Imbau Tidak Ada Aktivitas di Masa Tenang pertama kali tampil pada Metropolis.