Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 278

JPO di Batuaji-Sagulung Kerap Jadi Sasaran Pencurian, Atap dan Railing Hilang

0
Railing JPO di kawasan Batuaji yang dicuri beberapa waktu lalu. F.istimewa

batampos – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Batuaji dan Sagulung kerap menjadi sasaran pengrusakan serta pencurian. Kerusakan yang ditemukan beragam, mulai dari atap berlubang hingga pagar pembatas (railing) yang hilang.

Salah satu kejadian terbaru terjadi pada JPO di depan kawasan Putri Tujuh, Batuaji. Railing di sisi kiri dan kanan jembatan dilaporkan dicuri menggunakan gergaji besi oleh oknum tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Batam, Wendi, mengatakan pihaknya rutin melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kondisi JPO di wilayah tersebut.

“Kami rutin melakukan pengecekan dan pengawasan. Setiap tahun JPO juga direhabilitasi, mulai dari pengecatan hingga perbaikan fasilitas yang rusak,” ujarnya.

Baca Juga: 10 Halte Baru Dibangun, Warga Batam Soroti Halte Lama yang Memprihatinkan

Menurut Wendi, aksi pengrusakan terhadap JPO bukan hal baru dan kerap ditemukan berulang kali. “Sudah beberapa kali kami temukan kerusakan yang sama. Ini kembali pada kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum,” katanya.

Selain rehabilitasi, Dishub Batam juga berencana menambah jumlah JPO di kawasan keramaian atau pusat perbelanjaan guna mempermudah mobilitas masyarakat. Namun, rencana tersebut masih memerlukan kajian teknis.

“Penambahan JPO perlu analisis dan kerja sama dengan pihak ketiga, terutama yang menyiapkan tenaga ahli,” ungkap Wendi.

Diketahui, aksi pengrusakan fasilitas umum masih sering terjadi di kawasan Batuaji dan Sagulung. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan serta keselamatan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.

Baca Juga: Soal Lahan Belum Tuntas, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Batuaji Sudah Berjalan

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dan turut menjaga fasilitas umum. Ia juga meminta warga segera melapor ke pihak kepolisian jika melihat atau mengetahui adanya aksi pencurian fasilitas umum.

“Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Mari kita saling menjaga fasilitas yang sudah ada,” tutupnya. (*)

Artikel JPO di Batuaji-Sagulung Kerap Jadi Sasaran Pencurian, Atap dan Railing Hilang pertama kali tampil pada Metropolis.

DPRD Kepri Desak DLH Bertindak Cepat Tangani Dugaan Pencemaran Laut di Bintan

0
Anggota DPRD Kepri, Hanafi Ekra. F. Istimewa.

batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) daerah pemilihan Bintan–Lingga, Hanafi Ekra, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mengambil langkah konkret terkait dugaan pencemaran laut di wilayah pesisir Kabupaten Bintan.

Hanafi menegaskan persoalan limbah minyak hitam tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem laut serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

“Kalau terkait pencemaran laut di Kabupaten Bintan, kami dari DPRD Provinsi Kepri meminta DLH Kabupaten Bintan dan DLH Provinsi Kepri agar segera bertindak menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Hanafi, Rabu (4/2).

Menurutnya, pencemaran laut bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam sektor pariwisata dan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup dari kondisi laut yang bersih dan sehat.

“Jangan sampai kondisi laut semakin tercemar dan berdampak pada destinasi wisata maupun mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bintan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan,” ujarnya.

Hanafi menilai wilayah pesisir Bintan memiliki potensi wisata bahari yang besar dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, setiap indikasi pencemaran laut harus ditangani secara cepat dan serius.

Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar penanganan pencemaran laut dapat dilakukan secara terukur dan transparan.

“DLH harus turun langsung ke lapangan, melakukan pengambilan sampel, serta menyampaikan hasilnya ke publik. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Hanafi menambahkan, DPRD Kepri akan terus mengawasi penanganan kasus dugaan pencemaran laut tersebut dan siap memberikan dukungan kebijakan demi perlindungan lingkungan pesisir di Kabupaten Bintan. (*)

Artikel DPRD Kepri Desak DLH Bertindak Cepat Tangani Dugaan Pencemaran Laut di Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

AC Milan Hajar Bologna 3-0, Jarak dengan Inter Kian Terjaga

0
Gelandang AC Milan Ruben Loftus Check diincar Aston Villa. (Istimewa)

batampos – AC Milan terus menjaga asa dalam perburuan gelar Liga Italia musim ini. Rossoneri sukses meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bologna pada pekan ke-23 Serie A di Stadion Renato Dall’Ara, Bologna, Selasa waktu setempat.

Tiga gol kemenangan Milan masing-masing dicetak Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku, dan Adrien Rabiot, sebagaimana dicatat laman resmi Serie A.

Tambahan tiga poin membuat AC Milan kini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 50 poin dari 23 pertandingan. Mereka terpaut lima poin dari Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen.

Sementara itu, kekalahan ini membuat Bologna tertahan di posisi ke-10 dengan 30 poin dari 23 laga, terpaut 15 poin dari zona empat besar.

Milan tampil agresif sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-20. Umpan Adrien Rabiot mampu dimaksimalkan Ruben Loftus-Cheek menjadi gol pembuka, membawa Milan unggul 1-0.

Keunggulan tim tamu bertambah pada menit ke-39 setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran kiper Bologna, Federico Ravaglia, terhadap Christopher Nkunku di kotak penalti. Nkunku yang maju sebagai eksekutor sukses menunaikan tugasnya dengan baik dan mengubah skor menjadi 2-0.

Memasuki babak kedua, Milan langsung menekan dan kembali mencetak gol cepat. Pada menit ke-48, Adrien Rabiot mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan skema serangan balik, sekaligus memastikan keunggulan 3-0.

Bologna berupaya bangkit dan memperkecil ketertinggalan di sisa waktu pertandingan. Namun, solidnya lini pertahanan Milan membuat hingga peluit panjang dibunyikan skor tetap bertahan 3-0 untuk kemenangan tim tamu. (*)

Artikel AC Milan Hajar Bologna 3-0, Jarak dengan Inter Kian Terjaga pertama kali tampil pada Olahraga.

Soal Lahan Belum Tuntas, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Batuaji Sudah Berjalan

0
Lokasi pembangunan koperasi merah putih yang dipermasalahkan warga. F.istimewa

batampos – Polemik pembangunan Koperasi Merah Putih di kawasan Penetapan Lokasi (PL) Kantor Camat Batuaji, Kota Batam, kembali mencuat seiring mulai berjalannya aktivitas pembangunan di lapangan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran warga serta pihak sekolah di sekitar lokasi karena persoalan jalur ROW (Right of Way) jalan yang dipersoalkan belum memiliki kejelasan penyelesaian.

Warga menilai pembangunan yang sudah berlangsung berpotensi menghilangkan atau mempersempit akses jalan yang selama ini telah dialokasikan dalam PL. Jalur ROW selebar enam meter tersebut dinilai sangat penting sebagai fasilitas umum yang menunjang mobilitas masyarakat di kawasan Batuaji.

Ketua Yayasan Al Mahad Irsyadul Ulum, Rahmat Riyandi, menegaskan bahwa jalur ROW tersebut merupakan bagian dari perencanaan tata ruang kota yang seharusnya dipertahankan fungsinya.

Baca Juga: Hingga Awal Februari, Disnaker Batam Belum Terima Aduan Pelanggaran UMK 2026

“ROW ini sudah jelas peruntukannya sebagai jalan umum. Kalau sampai dibangun, kami khawatir akses yang sudah direncanakan justru hilang,” ujarnya.

Menurut Rahmat, keberadaan jalur tersebut sangat krusial karena berada di kawasan padat aktivitas pendidikan. Di sekitar lokasi terdapat Kemilau Islamic Boarding School, serta sejumlah sekolah lain seperti SD Negeri 001, SD dan SMP Darusalam, dan Taman Siswa di Perumahan Naga Jaya.

“Pada jam masuk dan pulang sekolah, jalur ini sangat membantu mengurai kemacetan. Kalau sekarang dibangun dan ditutup, dampaknya pasti akan dirasakan masyarakat dan sekolah,” kata Rahmat menambahkan.

Ia juga menyoroti posisi bangunan koperasi yang dinilai terlalu mepet dengan batas lahan yayasan maupun lahan di sekitarnya. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan berpotensi memicu konflik batas lahan di kemudian hari.

Meski menyampaikan keberatan, Rahmat menegaskan pihak yayasan tidak menolak keberadaan Koperasi Merah Putih.

“Kami mendukung koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat. Tapi pembangunan harus taat aturan dan tidak mengorbankan fasilitas umum,” tegasnya.

Keberatan resmi tersebut telah disampaikan kepada Kantor Camat Batuaji, pihak koperasi, serta BP Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Warga dan pihak sekolah berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti sebelum pembangunan benar-benar dilaksanakan secara penuh.

Baca Juga: Pastikan Sampah Diangkut di Seluruh TPS, Camat Sagulung Siapkan Patroli Rutin

Camat Batuaji, Addi Harnus membenarkan adanya persoalan tersebut dan menyebutkan bahwa pihak kecamatan masih melakukan proses mediasi.

“Memang ada ROW jalan di lokasi itu. Kami sudah lakukan pengukuran ulang dan saat ini sedang mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan masalah ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Firmansyah, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya masih mempelajari aduan yang disampaikan warga dan pihak sekolah.

“Laporan dan keberatan yang masuk masih kami pelajari. Pemerintah tentu akan melihat persoalan ini secara menyeluruh agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan publik,” kata Firmansyah. (*)

Artikel Soal Lahan Belum Tuntas, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Batuaji Sudah Berjalan pertama kali tampil pada Metropolis.

Dana IMTA Melonjak, Pengangguran Tetap Membengkak

0
Ilustrasi peserta mengikuti pelatihan mengelas di Balai Latihan Kerja Batam, beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak mendesak agar pelatihan kerja dibuat link and match dengan kebutuhan industri. F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) mengalir deras ke kas Pemerintah Kota Batam. Sepanjang 2025, realisasi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) mencapai Rp44,82 miliar, atau sekitar 93 persen dari target Rp48 miliar. Alih-alih menurun, target penerimaan pada 2026 justru dinaikkan menjadi Rp50 miliar.

Di atas kertas, capaian ini mencerminkan kinerja penerimaan daerah yang impresif. Namun di balik angka-angka tersebut, Batam masih berhadapan dengan problem struktural yang tak kunjung tuntas: tingkat pengangguran yang relatif tinggi, kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri, serta ketergantungan perusahaan terhadap tenaga kerja asing (TKA) untuk posisi strategis.

Merujuk pada data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam pada 2025, angkanya mencapai 7,57 persen atau sekitar 49,93 ribu hingga 50 ribu orang.

BACA SELENGKAPNYA DI harian.batampos.co.id

Artikel Dana IMTA Melonjak, Pengangguran Tetap Membengkak pertama kali tampil pada Metropolis.

Tragedi Bocah SD Ngada, DPR: Ini Alarm Keras Kegagalan Negara

0
Surat siswa SD di NTT dan artinya. (Instagram)

batampos – Kematian tragis YBS (10), siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena, memantik kemarahan publik. Peristiwa ini dinilai sebagai kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menegaskan tragedi tersebut tidak akan terjadi apabila negara hadir secara nyata dalam melindungi anak-anak dari keluarga miskin.

“Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Ini adalah potret buruk dunia pendidikan, termasuk kegagalan dalam pemenuhan hak-hak anak,” kata Ina kepada wartawan, Rabu (4/2).

Kasus meninggalnya YBS menjadi sorotan luas setelah terungkap bahwa siswa kelas IV SD tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp10.000. Kondisi ekonomi keluarga disebut menjadi faktor utama.

Ibu korban, MGT (47), merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ia harus menanggung beban hidup lima orang anak dalam keterbatasan ekonomi yang berat.

Ina menyampaikan duka mendalam sekaligus mempertanyakan kehadiran negara di tengah masyarakat miskin, terutama ketika anggaran pendidikan nasional setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah.

“Dengan anggaran pendidikan sebesar itu, peristiwa seperti ini seharusnya tidak terjadi. Apakah buku dan pena terlalu mahal sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah bentuk kelalaian negara yang gagal memberikan perlindungan dan pencegahan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai program bantuan sosial dan pendidikan yang dikelola sejumlah kementerian. Menurutnya, jika bantuan tersebut tepat sasaran, persoalan dasar seperti kekurangan alat tulis tidak akan berujung pada tragedi kemanusiaan.

Lebih lanjut, Ina menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dinilai gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak-anak rentan, khususnya di wilayah Ngada.

Ia mengingatkan bahwa pada 2025, Kabupaten Ngada juga sempat menjadi perhatian nasional akibat kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan aparat penegak hukum.

“Artinya, Kemen PPPA gagal menjamin perlindungan anak. Mereka tidak belajar dari kasus tahun lalu ketika sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan perdagangan manusia,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur III itu menekankan pentingnya penelusuran akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang diduga kuat turut mendorong terjadinya tragedi tersebut.

“Di sinilah peran negara diuji. Perlindungan anak harus dimulai sejak dini, dari keluarga, lingkungan, hingga kebijakan negara. Jangan sampai negara baru hadir setelah anak meninggal,” pungkas Ina. (*)

Artikel Tragedi Bocah SD Ngada, DPR: Ini Alarm Keras Kegagalan Negara pertama kali tampil pada News.

MUI Ungkap Sikap Prabowo: Tak Ada Kompromi Jika Perdamaian Abaikan Palestina

0
Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah MUI Cholil Nafis (tengah) di Jakarta (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)

batampos – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan ragu menarik Indonesia dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, jika forum tersebut tidak berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sikap itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Negara. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak bersifat mengikat dan sepenuhnya bergantung pada arah serta manfaat forum tersebut.

“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa keanggotaan BoP tidak harus mengikuti semuanya. Jika ada langkah atau aksi yang tidak cocok, Indonesia akan abstain atau tidak ikut. Bahkan, jika dalam perkembangannya forum itu tidak membawa kemaslahatan, Presiden tidak segan-segan untuk keluar dari BoP,” kata Cholil di Jakarta, Selasa (3/2).

Dalam pertemuan tersebut, MUI secara terbuka menyampaikan sikap skeptis terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Keraguan itu, menurut Cholil, didasarkan pada rekam jejak Presiden AS Donald Trump sebagai inisiator forum, yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Meski demikian, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dimaksudkan sebagai upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam forum internasional tersebut.

“Presiden menyampaikan akan memperbaiki dari dalam. Namun kami tetap skeptis karena, pertama, rekam jejak Trump tidak membela Palestina. Kedua, Israel di bawah Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui kemerdekaan Palestina,” ujar Cholil.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo dan MUI memiliki kesepahaman yang sama terkait sikap dasar Indonesia dalam isu Palestina. Penolakan terhadap penjajahan, kata dia, merupakan amanat konstitusi sekaligus ajaran agama.

“Kami sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, UUD 1945 menolak penjajahan. Kedua, kita sepakat bahwa Indonesia membela kemerdekaan Palestina,” tegasnya.

Karena itu, MUI meminta pemerintah memastikan bahwa upaya perdamaian yang ditempuh melalui Board of Peace tidak tunduk pada konsep perdamaian versi Donald Trump yang dinilai berpotensi mengaburkan substansi kemerdekaan Palestina.

Selain itu, MUI juga menyoroti potensi pengiriman pasukan perdamaian Indonesia agar tidak digunakan untuk menekan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, termasuk Hamas, yang justru dapat menguntungkan Israel.

“Kami meminta agar perdamaian yang dibangun bukan hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu, tetapi benar-benar menjamin kemerdekaan rakyat Palestina. Kami juga meminta agar pasukan perdamaian Indonesia tidak menjadi alat pemukul bagi mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina,” pungkas Cholil. (*)

Artikel MUI Ungkap Sikap Prabowo: Tak Ada Kompromi Jika Perdamaian Abaikan Palestina pertama kali tampil pada News.

10 Halte Baru Dibangun, Warga Batam Soroti Halte Lama yang Memprihatinkan

0
Salah satu halte lama yang kondisinya memperihatinkan. F.M Sya’ban

batampos – Di tengah sorotan terhadap kualitas transportasi publik, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam sepanjang 2025 membangun 10 unit halte baru dengan total anggaran sekitar Rp900 juta. Pembangunan fisik tersebut ditujukan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan memperkuat layanan angkutan umum di sejumlah koridor padat aktivitas.

‎Namun, di saat halte-halte baru berdiri, kondisi halte lama yang rusak, kotor, dan minim perawatan masih menjadi keluhan warga di berbagai titik kota. Warga menilai, pembangunan belum sepenuhnya diimbangi dengan pembenahan fasilitas yang sudah ada.

‎“Saya lewat dari Batam Center menuju RSUD Batuaji, cukup prihatin. Banyak halte lama kondisinya seperti gudang sampah, kotor, penuh coretan, tak ada estetika. Tapi di dekatnya malah dibangun halte baru,” kata Nur, warga Batam Center, Selasa (3/2).

Baca Juga: Rekayasa Jaringan Picu Gangguan, Distribusi Air Tangki Keteteran

‎Ia juga menyoroti desain halte di kawasan Stadion Temenggung Abdul Jamal. Menurutnya, penempatan papan iklan di sisi kiri halte justru mengganggu ruang gerak penumpang.

‎“Harusnya iklan itu di atas atau di samping, bukan di area duduk. Haltenya saja sudah seadanya, ini malah makin sempit. Jujur, tidak mencerminkan kota modern,” ujarnya.

‎Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam melalui Kepala Unit Pelayanan Transportasi Darat (UPTD), Bambang Sucipto, menjelaskan bahwa pembangunan 10 halte baru tersebut memang telah direalisasikan penuh pada 2025. Setiap unit dibangun dengan anggaran rata-rata sekitar Rp90 juta yang bersumber dari anggaran Dishub.

‎Halte baru itu ditempatkan di jalur dengan tingkat mobilitas tinggi serta lokasi yang selama ini menjadi titik naik-turun penumpang tanpa fasilitas memadai. Beberapa di antaranya berada di depan Stasiun Temenggung Abdul Jamal (Pandawa) serta dua titik di wilayah Batuaji, termasuk di depan Putri Hijau 1.

‎Selain itu, pembangunan halte juga dilakukan di sejumlah kawasan lain, yakni di depan Politeknik Negeri Batam, Plamo Garden (seberang SPBU), Bundaran Tembesi, Basecamp arah Tanjung Uncang, Bambu Kuning, Puskopkar, kawasan pertokoan Shangrila, hingga Batu Besar.

Baca Juga: Jalan Marina City Kerap Macet, Warga Minta Pelebaran dan Penertiban PK5

Di sisi lain, Dishub mengakui masih banyak halte lama yang kondisinya memprihatinkan. Kerusakan meliputi bangku patah, atap bocor, ukuran halte yang sempit, hingga coretan vandalisme yang mengganggu kenyamanan penumpang.

‎Menurut Bambang, perbaikan ringan terhadap halte lama tetap dilakukan setiap tahun secara bertahap, meskipun program renovasi besar-besaran belum berjalan. Ia menyebut kerusakan fasilitas tidak hanya dipengaruhi usia bangunan, tetapi juga ulah oknum yang merusak fasilitas umum.

‎“Kami tetap turun ke lapangan, cek kondisi, dan lakukan perbaikan sambil berjalan,” katanya.

‎Kondisi paling mencolok, lanjut dia, terdapat di wilayah Piayu dan Sei Beduk. Di kawasan tersebut, sekitar 10 unit halte masih digunakan masyarakat meski fasilitasnya dinilai jauh dari layak, baik dari sisi kenyamanan maupun perlindungan dari hujan dan panas.

‎“Nanti akan kita lakukan renovasi tahunan, dari Batuaji sampai Sei Beduk,” ujar Bambang.

‎Sementara itu, pembangunan halte di depan kawasan K-Square hingga kini belum terealisasi karena direncanakan menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak pengelola kawasan. Meski komitmen pembangunan sempat disampaikan akan dilakukan pada November hingga Desember 2025, realisasinya belum terlihat.

‎“Itu akan kita tagih lagi. Janjinya memang akhir tahun kemarin,” tegasnya.

Baca Juga: Pastikan Sampah Diangkut di Seluruh TPS, Camat Sagulung Siapkan Patroli Rutin

Dishub juga mengungkapkan bahwa halte-halte di Batam kini turut menjadi sumber pendapatan daerah melalui pemasangan iklan. Setiap iklan dikenakan tarif Rp100 ribu per meter persegi per bulan, dengan sistem pembayaran sesuai durasi pemasangan.

‎“Semua iklan di halte itu berbayar per bulan, sesuai luas dan lama pemasangannya,” kata Bambang.

‎Halte baru tersebut dibangun pada titik-titik yang selama ini menjadi lokasi naik-turun penumpang. Adapun 10 lokasi halte baru yang telah dibangun meliputi:

‎1. Halte Politeknik Negeri Batam (depan kampus Poltek Batam)

‎2. Halte Plamo Garden (depan Perumahan Plamo Garden, seberang SPBU)

‎3. Halte Pandawa (depan Pendopo Pencak Silat Pandawa / Stasiun Temenggung Abdul Jamal)

‎4. Halte Bundaran Tembesi (dekat bundaran, setelah SPBU)

‎5. Halte Basecamp (jalur Tanjung Uncang menuju Bundaran)

‎6. Halte Bambu Kuning (depan Jalan Bambu Kuning)

‎7. Halte Puskopkar (depan Perumahan Puskopkar)

‎8. Halte Putri Hijau (seberang kawasan Putri Hijau, Batu Aji)

‎9. Halte Shangrila (depan pertokoan Shangrila)

‎10. Halte Batu Besar

Artikel 10 Halte Baru Dibangun, Warga Batam Soroti Halte Lama yang Memprihatinkan pertama kali tampil pada Metropolis.

Jumpa Mantan Pelatih, Timnas Futsal Indonesia Siap Habis-habisan Lawan Jepang

0
Selebrasi pemain Timnas futsal Indonesia Wandy Brian membobol gawang Vietnam di perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Timnas futsal Indonesia akan menghadapi laga sarat emosi pada semifinal Piala Asia Futsal 2026. Dua pilar Garuda, Ahmad Habiebie dan Syauqi Saud, menyambut antusias duel melawan Jepang yang kini dilatih Kensuke Takahashi, sosok yang pernah membesarkan mereka di tim nasional.

Pertemuan itu akan tersaji saat Indonesia menantang Jepang di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2) pukul 19.00 WIB, sekaligus menjadi ajang pembuktian sekaligus revans bagi tim Merah Putih.

“Ya, kebetulan ketemu mantan pelatih timnas juga. Mantan pelatih timnas U-20 saya juga. Jadi sangat ambisi banget sih,” kata Habiebie usai membawa Indonesia menang 3-2 atas Vietnam pada babak perempat final, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Pengalaman paling berkesan Habiebie bersama Takahashi terjadi di timnas futsal U-20. Kala itu, Indonesia menorehkan prestasi dengan menembus semifinal Piala Asia Futsal U-20 2019. Garuda Muda lolos dari fase grup usai mengalahkan Taiwan 6-3 dan Irak 2-1, lalu menyingkirkan Vietnam 7-5 di perempat final.

Langkah Indonesia baru terhenti di semifinal setelah kalah tipis 3-4 dari Afganistan.

Sementara itu, Syauqi Saud juga memiliki kedekatan emosional dengan Takahashi. Ia sempat dilatih pelatih asal Jepang tersebut di timnas senior Indonesia pada periode 2018–2019.

“Ya, itu pelatih saya juga dulu di 2018, 2019,” ujar Syauqi.

Meski menghadapi mantan pelatihnya sendiri, Syauqi menegaskan tidak ada ruang kompromi di lapangan. Target utama tim tetap satu: menang dan melaju ke final.

“Namanya bertarung, kita bakal habis-habisan. Enggak ada pandang-pandang apa, yang penting habis-habisan untuk memenangkan pertandingan,” ucapnya.

Indonesia sendiri memiliki memori pahit saat terakhir kali melangkah sejauh ini. Empat tahun lalu di Kuwait, langkah Garuda terhenti di semifinal setelah kalah 2-3 dari Jepang, yang kemudian keluar sebagai juara usai menundukkan Iran 3-2 di final.

Pertemuan kali ini pun dipandang sebagai kesempatan membalas kegagalan tersebut.

“Ya, ini mungkin membalas dendam kita. Membalas dendam kami,” kata Syauqi, pemain Bintang Timur Surabaya.

Meski demikian, ia memilih realistis dalam memasang target.

“Kami enggak bisa janjikan kemenangan, tapi kami bisa janji memberikan yang terbaik untuk tanah air di semifinal nanti. Itu yang bisa kami janji,” tutupnya. (*)

Artikel Jumpa Mantan Pelatih, Timnas Futsal Indonesia Siap Habis-habisan Lawan Jepang pertama kali tampil pada Olahraga.

Hingga Awal Februari, Disnaker Batam Belum Terima Aduan Pelanggaran UMK 2026

0
Kepala Disnaker Batam, Rudi Yudi Suprapto. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos

batampos – Penerapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 sebesar Rp5.357.982 sejauh ini berjalan kondusif. Hingga akhir Januari 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam belum menerima satu pun pengaduan dari pekerja swasta terkait pelanggaran pembayaran upah di bawah UMK.

Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan hingga saat ini tidak ada laporan masuk, baik dari karyawan maupun keberatan dari pihak perusahaan.

“Sampai hari ini belum ada pengaduan dari pekerja,” ujar Yudi, Selasa (3/2).

Baca Juga: Jalan Marina City Kerap Macet, Warga Minta Pelebaran dan Penertiban PK5

Selain itu, Disnaker Batam juga belum menerima permohonan penangguhan penerapan UMK 2026 dari perusahaan swasta. “Keberatan dari perusahaan juga belum ada,” katanya.

Untuk memastikan penerapan UMK berjalan sesuai ketentuan, Disnaker Batam sejak awal Januari 2026 telah membuka posko pengaduan di kantor Disnaker. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke loket pelayanan maupun secara daring.

“Setiap hari kita buka penerimaan pengaduan di ruang pelayanan. Bisa datang langsung ke kantor Disnaker di Sekupang, atau melalui layanan online,” jelas Yudi.

Tak hanya menunggu laporan, Disnaker Batam juga aktif turun langsung ke perusahaan-perusahaan guna melakukan sosialisasi penerapan UMK 2026. Kegiatan ini dilakukan bersama tim hubungan industrial (HI) dan menyasar kawasan industri besar.

“Sosialisasi sudah jalan. Dari HI sudah turun, tim kami juga gabung. Di Batamindo dan kawasan-kawasan industri lainnya sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Baca Juga: Rekayasa Jaringan Picu Gangguan, Distribusi Air Tangki Keteteran

Menurut Yudi, sejauh ini respons perusahaan cukup positif. Bahkan sebagian besar perusahaan telah menerapkan UMK sesuai ketentuan.“Respon perusahaan bagus semua. Sekitar 70 sampai 80 persen rata-rata sudah ikut UMK. Enggak ada masalah,” ujarnya.

Meski demikian, Disnaker Batam tetap membuka ruang bagi pekerja yang merasa dirugikan, termasuk mereka yang khawatir melapor karena takut terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kontraknya tidak diperpanjang.

“Kita paham ada kekhawatiran soal privasi. Kalau mau melapor tanpa menyebutkan identitas secara terbuka juga bisa. Data itu tidak akan kita publikasikan sembarangan,” tegas Yudi.

Ia menambahkan, jika ada laporan masuk, pihaknya akan segera menindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan hingga penanganan hubungan industrial.“Kalau ada laporan, bisa langsung ke kami. Seperti kemarin ada persoalan mau PHK, itu langsung kita tangani lewat hubungan industrial,” katanya.

Ke depan, Disnaker Batam juga berencana melakukan pembinaan lanjutan kepada perusahaan mulai Februari 2026. “Kami sedang siapkan tim, lagi kita pelajari materi apa saja yang akan disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan. Ini bagian dari pembinaan agar tidak ada pelanggaran,” tutup Yudi. (*)

Artikel Hingga Awal Februari, Disnaker Batam Belum Terima Aduan Pelanggaran UMK 2026 pertama kali tampil pada Metropolis.