batampos — Amerika Serikat dan Iran sepakat menerapkan gencatan senjata selama dua pekan sebagai langkah awal menuju perundingan damai.

Kesepakatan ini dicapai setelah Presiden AS Donald Trump menunda rencana serangan militer terhadap fasilitas energi Iran. Sebagai imbalannya, Teheran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Gencatan senjata tersebut dimediasi oleh Pakistan melalui Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir.

“Mereka meminta saya menahan kekuatan militer yang sudah disiapkan, dengan syarat Iran membuka Selat Hormuz secara penuh, segera, dan aman. Saya setuju menangguhkan serangan selama dua minggu,” ujar Trump dalam pernyataan resmi, Selasa (7/4) waktu setempat.

Ia menegaskan, gencatan senjata ini bersifat dua arah dan membuka peluang tercapainya kesepakatan damai jangka panjang di kawasan Timur Tengah.

Trump juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima proposal 10 poin dari Iran yang akan menjadi dasar negosiasi lanjutan.

Dari pihak Iran, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi mengonfirmasi kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai “kemenangan nasional”. Persetujuan juga disebut telah diberikan oleh Pemimpin Tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei.

Negosiasi lanjutan direncanakan berlangsung di Islamabad dalam dua pekan ke depan, dengan kemungkinan perpanjangan jika kedua pihak sepakat.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa penghentian operasi militer akan berlaku selama tidak ada serangan lanjutan dari pihak lawan.

“Jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka angkatan bersenjata kami juga akan menghentikan operasi defensif,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama masa gencatan senjata, jalur pelayaran di Selat Hormuz akan dibuka secara terbatas dan aman melalui koordinasi militer.

Sebelumnya, ketegangan sempat memuncak setelah AS menyiapkan serangan terhadap infrastruktur strategis Iran. Bahkan, pesawat pengebom dilaporkan telah bergerak sebelum akhirnya dibatalkan menjelang tenggat waktu.

Kesepakatan ini menjadi titik balik penting di tengah kekhawatiran eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. (*)

Artikel AS–Iran Sepakati Gencatan Senjata 2 Pekan, Selat Hormuz Dibuka Kembali pertama kali tampil pada News.

batampos – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan rokok elektronik atau vape beserta cairannya (liquid) untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika.

Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya temuan penyalahgunaan zat narkotika dalam bentuk cairan vape yang dinilai semakin masif di Indonesia.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/4), Suyudi mengungkapkan hasil uji laboratorium yang menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Dari total 341 sampel cairan vape yang diuji oleh laboratorium pusat BNN, sejumlah di antaranya terbukti mengandung zat berbahaya.

“Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan,” ujarnya.

Ia merinci, sebanyak 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis atau senyawa ganja buatan. Selain itu, satu sampel diketahui mengandung methamphetamine atau sabu, serta 23 sampel lainnya positif mengandung etomidate, yang merupakan obat bius.

Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran BNN terhadap tren baru penyalahgunaan narkotika yang kini bertransformasi dalam bentuk yang lebih sulit terdeteksi.

Suyudi menjelaskan, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos bahkan telah lebih dulu mengambil langkah tegas dengan melarang peredaran vape.

Menurutnya, perkembangan narkotika saat ini berlangsung sangat cepat dan kompleks. Secara global, telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS). Sementara di Indonesia, jumlah NPS yang terdeteksi mencapai 175 jenis.

Kondisi ini dinilai semakin memperumit upaya penegakan hukum, terutama karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan tersebut.

Terkait kandungan etomidate dalam cairan vape, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah masuk dalam kategori narkotika golongan II. Namun, penindakan terhadap kasus yang melibatkan etomidate saat ini masih terbatas menggunakan undang-undang kesehatan, yang memiliki ancaman hukuman relatif lebih ringan.

Karena itu, BNN mendorong adanya penguatan regulasi melalui RUU Narkotika dan Psikotropika, termasuk dengan mempertimbangkan pelarangan alat vape itu sendiri.

Menurut Suyudi, pelarangan perangkat vape dapat menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran cairan yang mengandung zat terlarang.

“Jika alatnya dilarang, maka distribusi cairan yang mengandung narkotika juga bisa ditekan secara signifikan,” tegasnya.

Ia mengibaratkan, seperti halnya sabu yang membutuhkan alat bantu seperti bong untuk dikonsumsi, vape juga menjadi medium yang mempermudah penyalahgunaan zat berbahaya dalam bentuk cair.

BNN berharap, usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi para legislator, mengingat ancaman narkotika kini semakin beragam dan menyasar berbagai lapisan masyarakat melalui cara-cara baru yang tidak terduga.(*)

Artikel BNN Usulkan Pelarangan Vape Dimasukkan dalam RUU Narkotika pertama kali tampil pada News.

batampos – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan rokok elektronik atau vape beserta cairannya (liquid) untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika.

Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya temuan penyalahgunaan zat narkotika dalam bentuk cairan vape yang dinilai semakin masif di Indonesia.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/4), Suyudi mengungkapkan hasil uji laboratorium yang menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Dari total 341 sampel cairan vape yang diuji oleh laboratorium pusat BNN, sejumlah di antaranya terbukti mengandung zat berbahaya.

“Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan,” ujarnya.

Ia merinci, sebanyak 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis atau senyawa ganja buatan. Selain itu, satu sampel diketahui mengandung methamphetamine atau sabu, serta 23 sampel lainnya positif mengandung etomidate, yang merupakan obat bius.

Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran BNN terhadap tren baru penyalahgunaan narkotika yang kini bertransformasi dalam bentuk yang lebih sulit terdeteksi.

Suyudi menjelaskan, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos bahkan telah lebih dulu mengambil langkah tegas dengan melarang peredaran vape.

Menurutnya, perkembangan narkotika saat ini berlangsung sangat cepat dan kompleks. Secara global, telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS). Sementara di Indonesia, jumlah NPS yang terdeteksi mencapai 175 jenis.

Kondisi ini dinilai semakin memperumit upaya penegakan hukum, terutama karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan tersebut.

Terkait kandungan etomidate dalam cairan vape, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah masuk dalam kategori narkotika golongan II. Namun, penindakan terhadap kasus yang melibatkan etomidate saat ini masih terbatas menggunakan undang-undang kesehatan, yang memiliki ancaman hukuman relatif lebih ringan.

Karena itu, BNN mendorong adanya penguatan regulasi melalui RUU Narkotika dan Psikotropika, termasuk dengan mempertimbangkan pelarangan alat vape itu sendiri.

Menurut Suyudi, pelarangan perangkat vape dapat menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran cairan yang mengandung zat terlarang.

“Jika alatnya dilarang, maka distribusi cairan yang mengandung narkotika juga bisa ditekan secara signifikan,” tegasnya.

Ia mengibaratkan, seperti halnya sabu yang membutuhkan alat bantu seperti bong untuk dikonsumsi, vape juga menjadi medium yang mempermudah penyalahgunaan zat berbahaya dalam bentuk cair.

BNN berharap, usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi para legislator, mengingat ancaman narkotika kini semakin beragam dan menyasar berbagai lapisan masyarakat melalui cara-cara baru yang tidak terduga.(*)

Artikel BNN Usulkan Pelarangan Vape Dimasukkan dalam RUU Narkotika pertama kali tampil pada News.

batampos – Nyak Sandang, tokoh yang turut menyumbangkan dana untuk pembelian pesawat pertama Indonesia, mengembuskan napas terakhir di tempat tinggalnya yang berada di Desa Lhuet, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, pada Selasa (7/4).

Sebelum meninggal dunia, Nyak Sandang telah menerima penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan itu diberikan tahun lalu. Presiden memberikan penghargaan tersebut atas jasa-jasa Nyak Sandang yang telah menyumbangkan tanah dan emas untuk pembelian pesawat pertama Indonesia.

Dikutip dari dokumen pemberitaan JawaPos.com, pada Maret 2018 lalu, Nyak Sandang telah menjalani operasi Katarak di Jakarta. Dia terbang dari Aceh untuk menjalani operasi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat (Jakpus). Maturidi, relawan dari ACT yang mendampingi Nyak Sandang kala itu menyampaikan bahwa tokoh tersebut merasa sangat bersyukur.

”Pernah diucapkan beliau apa ini surga? Saya bilang ini surga dunia Ayah,” ucap Maturidi.

Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bahkan sempat menemui Nyak Sandang di RSPAD Gatot Soebroto.

Kala itu, Nyak Sandang sempat berbincang dengan JawaPos.com. Nyak Sandang yang kala itu mengenakan pakaian pasien berwarna ungu, menyambut dengan hangat. Bahkan, dia berdoa dan mengucapkan terima kasih.

Dia bahkan mengangkat tangan kanannya ke atas seperti ingin melihat ke arah dinding. Anak lelakinya, Khaidar pun menjelaskan bahwa ayahnya tidak pernah menyangka dia akan bisa melihat lagi.

“Saya senang, terima kasih. Cepat sehat saja, hati-hati terima kasih,” ucapnya sambil tersenyum.

Nyak Sandang, adalah salah seorang yang ikut andil menyumbangkan harta kekayaannya untuk membeli pesawat pertama Indonesia pada 1948. Saat itu, Presiden Soekarno berkunjung ke tanah Aceh guna mencari dana.

Nyak Sandang yang kala itu berusia 23 tahun, menjual sepetak tanah dan 10 gram emas bersama orang tuanya. Hartanya yang dihargai Rp 100 diserahkan kepada negara.

Presiden Soekarno pun menerima sumbangan dari masyarakat Aceh sebanyak SGD 120 ribu dan 20 kilogram emas murni untuk membeli dua pesawat terbang yang diberi nama Seulawah R-001 dan Seulawah R-002. Dua pesawat tersebut merupakan cikal bakal maskapai Garuda Indonesia Airways.(*)

Artikel Nyak Sandang, Tokoh Penyumbang Dana Pembelian Pesawat Pertama Indonesia Meninggal di Usia 100 Tahun pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menangapi soal wacana pemotongan gaji menteri. Airlangga menyatakan hingga saat ini belum dibahas.

“Belum pernah kita bahas,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Airlangga menyebutkan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut belum dilakukan, seperti menyangkut gaji maupun tunjangan menteri.

Dia menyebutkan pembahasan tersebut sebelumnya sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan. “Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja,” ujarnya.

Airlangga lalu meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.

“Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas. “Belum, belum,” ujarnya.

Purbaya mengatakan hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” kata dia.

Diketahui, Purbaya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut. “Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.

Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

“Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri. (*)

Artikel Soal Wacana Pemotongan Gaji Menteri, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menangapi soal wacana pemotongan gaji menteri. Airlangga menyatakan hingga saat ini belum dibahas.

“Belum pernah kita bahas,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Airlangga menyebutkan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut belum dilakukan, seperti menyangkut gaji maupun tunjangan menteri.

Dia menyebutkan pembahasan tersebut sebelumnya sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan. “Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja,” ujarnya.

Airlangga lalu meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.

“Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas. “Belum, belum,” ujarnya.

Purbaya mengatakan hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” kata dia.

Diketahui, Purbaya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut. “Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.

Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

“Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri. (*)

Artikel Soal Wacana Pemotongan Gaji Menteri, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto pertama kali tampil pada News.