batampos – Hampir satu bulan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas 10 tersangka polisi penyalahgunaan barang bukti narkoba dilayangkan Polda Kepri ke Kejaksaan Tinggi Kepri. Namun, sampai saat ini jaksa belum juga menerima pelimpahan berkas tahap 1 untuk ke 10 tersangka.

Kasi Penkum Kajati Kepri, Yusnar Yusuf mengatakan juga menunggu hasil penyidikan dari perkara yang sudah dikirimkan SPDP pada tanggal 6 September lalu. Sebab sampai saat ini, belum ada hasil penyidikan apapun yang dikirim oleh penyidik.

“Belum. Sampai saat ini penyidik belum kirimkan berkas perkara (belum tahap I),” ujar Yusnar.

Dalam SPDP yang dikirimkan Polda Kepri ada 11 tersangka diantaranya AMS, WRK, IM, R, JS, SS, F, JG, AC, SN dan A. Dari 11 itu, satu diantaranya adalah wirawasta dan 10 polisi aktif. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Karena sudah ada SPDP, maka sudah ditunjuk juga Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang profesional untuk menangani perkara ini,” jelas Yusnar.

Tak hanya itu, kemarin satu tersangka lagi yakni Bripka Sighit Sarwo yang menjalani sidang pra peradilan (prapid) pertama juga mencabut permohonan prapid di Pengadilan Negeri Batam. Yang artinya, sudah ada 3 dari 9 polisi yang ditetapkan menjadi tersangka mencabut prapid.

“Sudah 3 prapid yang dicabut, untuk lainnya menunggu sidang nanti,” jelas Cristopher salah satu tim kuasa hukum tersangka.

Meski sudah mencabut prapid 3 anggota polisi aktif dalam status penetapan tersangka, Cristopher mengaku belum tahu alasan pencabutan tersebut.

“Untuk alasan kami belum tahu, karena cuma diminta untuk dicabut dalam tulisan tangan,” tegas Cristopher.

Sebelumnya, sembilan dari sepuluh anggota Polri yang bertugas di Mapolda Kepri mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Batam. Praperadilan tersebut terkait status 9 mantan anggota Satnarkoba Polresta Barelang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkotika.

Kesembilan anggota polri itu diantaranya Iptu Shigit Sarwo, Ipda Fadillah, Brigpol Maruf, Bripka Aryanto, Bripka Alex Chandra, Bripka Jaka Surya, Bripka Rahmadi, Bripka Junaidi Gunawan dan Aiptu Wan Rahmat Kurniawan. Adapun pihak termohon dalam gugatan tersebut yakni Kapolri dan Kapolda Kepri. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terkait Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Batam untuk masa jabatan 2024-2029. Rapat yang semula dijadwalkan untuk mengesahkan peraturan tersebut terpaksa ditunda.

“Penundaan terjadi karena Pansus meminta tambahan waktu selama 14 hari guna menyelesaikan fasilitasi pembahasan peraturan tersebut dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri),” kata Ketua DPRD, Muhammad Kamaluddin, Selasa (1/10).

Hal ini dianggap penting agar proses finalisasi peraturan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga: Pjs Wako Batam Kunjungan ke Sekolah, Janji Perbaiki Sarpras Tak Layak

Ketua Pansus Tatib, Muhammad Musthofa menyebutkan bahwa mereka telah sampai pada agenda akhir, yakni rapat finalisasi pembahasan.

“Tujuannya adalah agar percepatan fasilitasi bisa dilakukan melalui bagian hukum Pemprov Kepri,” ujarnya.

Hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/439/OTDA tanggal 14 Januari 2022, yang mengatur tentang pembinaan dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Setelah proses fasilitasi atas Peraturan Tata Tertib DPRD ini selesai, kami berharap peraturan tersebut dapat memenuhi kriteria dan segera diberlakukan,” kata dia.

Musthofa menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan waktu 14 hari untuk menunggu proses fasilitasi dari Pj Gubernur Kepri.

Baca Juga: Perda Sampah Mulai Diterapkan, DLH Batam Tindak Tegas 4 Pembuang Sampah Sembarangan

Ketua DPRD, Muhammad Kamaluddin menambahkan pentingnya proses fasilitasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 88, setiap peraturan DPRD harus melewati mekanisme fasilitasi oleh Gubernur sebagai bentuk pembinaan terhadap produk hukum daerah.

“Dari kesepakatan seluruh anggota dewan yang hadir untuk menyetujui permintaan tambahan waktu 14 hari. Pansus diharapkan akan melaporkan kembali hasil pembahasan mereka setelah masa tambahan waktu berakhir,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Kapolresta Barelang Kombes Heribertus Ompusunggu memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Mapolresta Barelang, Selasa 1/10) pagi. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Peringatan ini bertemakan Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas, serta upacaranya diikuti PJU dan seluruh personel Polresta Barelang.

Heribertus mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesetiaan sebagai Warga Negara agar selalu cinta terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

“Karena Pancasila merupakan Ideologi Negara, yang harus selalu dijunjung tinggi,” ujarnya, Selasa (1/10).

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, Heribertus turut mengajak personelnya untuk membulatkan tekad, dan tetap mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila ini sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Ia juga berpesan kepada personelnya untuk terus mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga personelnya tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Batam.

“Jadikan peringatan ini sebagai pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara yaitu Pancasika. Sehingga harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Empat pelaku pembobolan mobil dengan modus pecah kaca di parkiran Rumah Makan Tuah Poh Tie di Kompleks Sri Jaya Abadi, Lubukbaja sudah merencanakan aksinya. Para pelaku berinisial EP, MA, FB, dan PB tersebut menggasak uang tunai Rp 800 juta.

Dalam aksinya, pelaku membagi tugas. MA dan FB sebagai eksekutor atau memecahkan mobil. Keduanya mengendarai sepeda motor.

Sedangkan EP dan PB bertugas membuntuti korban dari bank dan mengawasi lokasi sekitar rumah makan.

Baca Juga: Gegara Tersinggung, Remaja Aniaya Seorang Pemuda Hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

“Kalau aksinya berhasil, mereka sepakat bertemu di Jembatan Barelang. Uang itu langsung dibagi,” ujar salah seorang sumber Batam Pos di Mapolresta Barelang, Selasa (1/10).

Usai uang dibagi, pelaku kabur dari Batam. MA dan FB menuju Tanjungpinang, sedangkan dua rekannya berencana ke Medan, Sumatera Utara.

“Dua pelaku yang bertugas mengawasi langsung diketahui identitasnya, karena terekam CCTv. Dan ditangkap di bandara,” kata sumber tersebut.

Kapolsek Lubukbaja, Kompol Yudi Arvian membenarkan seluruh pelaku pecah kaca ini sudah ditangkap.

“Sudah semua ditangkap. Nanti yang menjelaskan dari Polresta atau Polda,” katanya.

Baca Juga: 2 Kasus Perampokan Belum Terungkap, Kapolda: Kasus Perampokan Skala Prioritas

Sementara Kasatreskrim Polresta Barelang, AKP Giadi Nugraha yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan detail terkait kejadian maupun pengungkapan kasus ini.

“Akan dilaksanakan rilis resmi oleh Kapolda dan Kapolresta,” ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, kasus pembobolan mobil dengan modus pecah kaca terjadi di Rumah Makan Tuah Poh Tie di Kompleks Sri Jaya Abadi, Lubukbaja. Pelaku berhasil membawa uang Rp 800 juta yang disimpan kor­ban di dalam mobil menggunakan kantong kresek.

Pembobolan mobil ini terjadi di area parkir pada Senin (23/9) siang. Saat itu, korban yang merupakan pengusaha berini­sial A, tengah berada di dalam rumah makan.

Informasi yang didapatkan, sebelum mobilnya dibobol, korban baru saja melakukan penarikan uang tunai dari bank. Diduga, pelaku yang berjumlah empat orang membuntuti korban.(*)

Reporter: Yofi Yuhendri