batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) petahana nomor urut 1, Ansar Ahmad dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ansar mendedikasikan diri untuk membawa Kepri, termasuk Batam, menuju kemajuan yang lebih besar.

Kepemimpinan Ansar yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat menjadikannya sosok terdepan yang didukung penuh oleh masyarakat. Program-program pro rakyat yang diusungnya telah memberikan manfaat nyata, sehingga banyak kalangan menginginkan kepemimpinannya berlanjut.

Tokoh masyarakat Sei Panas, Batam, Hidaman Sinaga, menilai Ansar adalah pemimpin yang selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, visi dan kerja keras Ansar selama ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemakmuran Kepri.

“Saya percaya Pak Ansar adalah sosok yang mengutamakan kesejahteraan rakyat,” kata Hidaman, Selasa (22/10/2024).

Ansar Ahmad dikenal sebagai calon gubernur yang berkomitmen kuat untuk terus memajukan dan memakmurkan masyarakat di seluruh Kepulauan Riau, termasuk Batam. Ia bertekad melanjutkan dan menguatkan program-program pro rakyat yang telah berhasil dijalankannya selama ini.

Dalam kunjungannya ke Sei Panas, Batam, belum lama ini, Ansar kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program unggulan seperti SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB serta beasiswa untuk mahasiswa. Bagi Ansar, pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Kepri.

Tidak hanya fokus pada pendidikan, Ansar juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ini terlihat dari peningkatan fasilitas di RSUD Ahmad Habib Tanjungpinang, di mana ia berhasil menghadirkan layanan operasi bypass jantung (Coronary Artery Bypass Graft Surgery/CABG) dan neurointervensi (penanganan stroke) perdana di wilayah tersebut. Keberhasilan ini mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Kesehatan.

Hidaman Sinaga menegaskan bahwa Ansar Ahmad adalah pemimpin yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan di Kepri selama satu periode lagi. Ia melihat kapasitas Ansar dalam memajukan Kepri sebagai modal besar untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih baik di masa depan.

“Kami sepenuhnya mendukung Pak Ansar untuk kembali memimpin Kepri di periode berikutnya,” ujar Hidaman.

Dukungan masyarakat semakin memperkuat posisi Ansar Ahmad sebagai pemimpin yang peduli dan berkomitmen pada kesejahteraan rakyat. Dengan program-program pro rakyat yang sudah terbukti berhasil, Ansar Ahmad siap membawa Kepri menuju kemajuan yang lebih besar di periode mendatang. (*)

batampos – Kasus dugaan tindak Pidana korupsi pengelolaan pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di Batam yang merugikan negara Rp 14 miliar masih mengambang. Sebab sampai saat ini, penyidik tak juga menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Padahal nilai kerugian negara dari BPK telah keluar sejak satu bulan lalu.

Kasi Penkum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf membenarkan belum adanya penetapan tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan anggraran PNBP tersebut. Dimana sampai saat ini, tim penyidik sedang bekerja dalam proses untuk penetapan tersangka.

“Untuk perkara tersebut masih proses, termasuk untuk penetapan tersangka,”  ujar Yusnar, Selasa (22/10).

Lalu disinggung apakah ada kendala yang ditemui penyidik dalam penetapan tersangka. Sebab sudah lebih satu bulan nilai kerugiaan negara dari ahli keuangan diumumkan.

“Nanti saya tanya bagian teknisnya,” tegas Yusnar.

Diketahui sebelumnya, Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri mengendus dugaan korupsi pada pengelolaan anggaran pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 14 miliar. Anggaran tersebut diduga di korupsi atas pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah Kota Batam tahun 2015-2021.

Atas dugaan korupsi tersebut, penyidik Pidsus telah memeriksa sebanyak 25 saksi, baik dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan PNBP itu terjadi dalam rentan waktu 2015 hingga 2021 lalu. Dimana Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) telah mengadakan kerjasama operasi dengan beberapa perusahaan untuk melaksanakan jasa pemanduan kapal dan jasa penundaan kapal untuk pelabuhan se wilayah Batam.

Dalam pelaksanaannya terdapat PNBP sebesar 5 persen atas pelaksanaan jasa pemanduan dan penundaan kapal tersebut yang tidak disetorkan ke kas negara melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam Kementerian Perhubungan RI

Tak hanya itu, pihaknya juga mendapati adanya pembayaran PNBP sebesar 20 persen jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal yang diterima BP Batam tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. (*)

Reporter: Yashinta

batampos– Kejaksaan Tinggi Kepri berencana mengembalikan hasil penyidikan Polda Kepri atas keterlibatan 12 tersangka, yang 10 di antaranya anggota polisi dalam penyalahgunaan narkotika. Pengembalian berkas karena hasil penyidikan oleh Polda Kepri dinilai tidak lengkap.

Kasi Penkum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf mengatakan proses jaksa penuntut umum telah meneliti dan mempelajari hasil penyidikan yang dikirim Polda Kepri dua minggu lalu. Dari hasil penelitian, jaksa menilai adanya kekurangan penyidikan yang dikirim oleh Polda Kepri, terkait penyalahgunaan narkotika.

“Tim jaksa sudah meneliti berkas perkara, dan menilai ada kekurangan dari hasil penyidikan tersebut,” ujar Yusnar.

Menurut dia, saat ini tim penyidik jaksa sedang menyusun petunjuk atas kekurangan berkas penyidikan. Baik kekurangan secara formil ataupun materil. “Ya kami sedang menyusun petunjuk, petunjuk apa nanti yang akan dilengkapi,” jelas Yusnar.

Lalu kapan akan berkas perkara itu akan dikembalikan. Dan bagian mana yang dirasa kurang dalam proses penyidikan. Yusnar tak bisa membeberkan karena itu masih dalam proses penyidikan.

“Kalau petunjuk sudah lengkap, maka akan segera kami kirimkan,” tegas Yusnar.

Sebelumnya, kasus narkotika yang melibatkan mantan Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol SN, bersama 9 anggota lainnya berhasil diungkap oleh Ditpropam Polda Kepri beberapa waktu.

Kabar terbaru, 5 anggota Satresnarkoba Polresta Barelang lainnya pun ikut ditangkap oleh Direktorat Propam Polda Kepri di Backup oleh Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri di Tembilahan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

SPDP yang dikirimkan Polda Kepri ada 11 tersangka diantaranya AMS, WRK, IM, R, JS, SS, F, JG, AC, SN dan A. Dari 11 itu, satu diantaranya adalah wirawasta dan 10 polisi aktif. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ke 9 dari 10 polisi juga sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Batam. Namun seminggu berjalan, permohonan prapid itu dicabut tanpa alasan yang jelas. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Ribuan masyarakat hingga relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri memutuskan bergabung dengan Relawan Asli Sayang Batam mendukung Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura (SAYANG) sebagai Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1 dan Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra (ASLI) sebagai Calon Walikota-Wakil Walikota Kota Batam nomor urut 2 di Pilkada 2024. Dengan memakai mayoritas kaus berwarna putih bertuliskan Kepri Maju, Batam Maju, para relawan menilai ASLI-SAYANG merupakan pasangan tepat untuk membangun Batam dan Kepri lebih baik di periode selanjutnya.

“Dengan menyebut nama Allah SWT, kami Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri menyatakan bergabung bersama Relawan Asli Sayang Batam mendukung Ansar-Nyanyang sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Amsakar-Li Claudia sebagai Calon Walikota-Wakil Walikota Batam 2024,” kata Ketua Koordinator Aliansi Relawan Prabowo-Gibran, Bryan Elba, di Batam, pada Selasa (22/10/2024).

Ia menambahkan, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri memutuskan bergabung ke Relawan Asli Sayang Batam karena figur Ansar-Nyanyang sudah mengantongi beragam prestasi cemerlang. Di sisi lain, Amsakar-Li Claudia juga punya komitmen membawa Batam lebih baik.

“Bersama Relawan Asli Sayang Batam, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri mendukung penuh Ansar-Nyanyang untuk memimpin Kepri dan Amsakar-Li Claudia untuk membuat Kota Batam lebih baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bryan bersama anggota Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri lainnya bertekad menghimpun dukungan besar kepada Ansar-Nyanyang maupun Amsakar-Li Claudia. Ia menyampaikan, Ansar-Nyanyang serta Amsakar-Li Claudia merupakan kombinasi yang saling melengkapi untuk memimpin Kepri dan Batam di kepemimpinan berikutnya.

“Bersama Relawan Asli Sayang Batam, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri berkomitmen menghimpun dukungan di masyarakat agar Ansar-Nyanyang dan Amsakar-Li Claudia menjadi pemimpin Kepri dan Kota Batam periode berikutnya,” sambungnya.

Maka dari itu, ia menegaskan, deklarasi ini menjadi pertanda maupun ajakan untuk mendukung Ansar-Nyanyang serta Amsakar-Li Claudia dengan cara santun, guyub dan tidak menentang aturan yang berlaku. Karenanya, ia yakin, Ansar-Nyanyang maupun Amsakar-Li Claudia, mampu berkolaborasi efektif untuk satu tujuan yang sama yakni membangun Kepri lebih maju.

“Bersama Relawan Asli Sayang Batam, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri berkomitmen menghimpun dukungan penuh untuk pemimpin yang terbukti berprestasi yakni Ansar-Nyanyang serta Amsakar-Li Claudia untuk Kota Batam yang lebih baik dengan cara santun, guyub dan rukun,” ujar Bryan.

Perlu diketahui, Aliansi Relawan Prabowo-Gibran Batam Kepri ini memiliki banyak perwakilan dengan satu tujuan untuk mendukung Ansar-Nyanyang di Pilgub Kepri dan Amsakar-Li Claudia di Pilwako Batam. Adapun beberapa simpul yang ada di Aliansi Relawan Prabowo-Gibran yakni Bepro, Volpro, Patpran, KPR08. (*/adv)

batampos – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepri menindak 28 unit kendaraan angkutan barang atau truk. Penindakan ini berlangsung selama 8 hari Operasi Zebra Seligi 2024.

Dirlantas Polda Kepri, Kombes Tri Yulianto mengatakan penindakan ini dilakukan karena meningkatknya angka kecelakaan yang melibatkan truk.

Pada tahun 2023, terjadi 53 kasus kecelakaan dengan 7 meninggal dunia dan 3 luka-luka, sedangkan tahun 2024 terjadi 41 kasus dengan 9 meninggal dan 3 luka-luka.

“Jumlah kecelakaan kendaraan berat menjadi konsen. Sehingga ini harus kita cegah, penindakan terhadap kendaraan angkutan barang,” ujarnya di Mapolda Kepri, Selasa (22/10).

Adapun 28 uni truk yang ditindak ini diamankan di Mapolda Kepri dan Mapolresta Barelang. Kendaraan ini melanggar beberapa aturan. Seperti tidak dilengkapi STNK, tidak dilengkapi perelatan teknis, seperti lampu rem, dan plat kendaraan.

“Mudah-mudahan tahun ini angkanya bisa kita tekan,” kata Tri.

Bagi sopir truk yang tidak dapat menunjukkan STNK disangkakan pasal 288 ayat 1 jo pasal 106 ayat 5 huruf A dengan ancaman kurungan 2 bulan penjaran dan denda Rp 500 ribu

Sedangkan kendaraan tanpa dilengkapi persyaratan teknis, seperti lampu rem disangkakan pasal 285 ayat 2 jo pasa 106 ayat 3 jo 48 ayat 2 dengan ancaman denda maksimal Rp 500 ribu.

Tri menjelaskan selama Operasi Zebra Seligi 2024 ini juga terjadi penurunan penindakan ETLE statis dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini penindakan sebanyaj 105 perkara, dan tahun 2023 sebanyak 324 perkara. Sedangkan teguran meningkat dari 1153 perkara menjadi 3127 perkara.

“Masih ada ditemukan pengguna jalan yang belum mentaati peraturan lalu lintas. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Apalagi sekarang tengah digesa perbaikan infrastruktur perluasan jalan sampai 5 lajur,” tutup Tri. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos– Persoalan pengangkutan sampah rumah tangga di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Lik Khai, menyampaikan kekecewaannya terhadap kurangnya penanganan sampah di wilayah tersebut terutama dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Politisi Partai Nasdem ini mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat terkait sampah yang tidak terangkut sesuai jadwal. Bahkan, di tempat tinggalnya, sampah kerap menumpuk hingga membusuk.

Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat Batam terus berupaya menjadi kota yang maju dan modern.

“Saya sampai harus mengangkut sampah sendiri menggunakan mobil pick-up pribadi karena sampah di kawasan saya tidak diangkut. Saya sudah berkali-kali menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak terkait, tapi tidak ada respons. Alasan mereka selalu sama, armada rusak,” kata Lik Khai, Selasa (22/10).

Ia menilai, selama beberapa tahun terakhir, masalah sampah di Batam tidak pernah terselesaikan dengan baik. Kendala armada pengangkut yang rusak terus menjadi alasan utama, sementara sampah semakin menumpuk di berbagai sudut kota.

“Kondisi ini sudah berlangsung lama. Setiap hari warga mengeluhkan sampah yang tidak terangkut, dan armada yang selalu dilaporkan rusak. Ini sangat tidak sesuai dengan harapan warga yang ingin Batam bersih dan teratur,” katadia .

Selain itu, Lik Khai menyebut bahwa saat hujan, Batam kerap dilanda banjir, sementara ketika cuaca cerah, permasalahan sampah terus menjadi masalah utama. Ia menegaskan bahwa masalah ini harus segera ditangani jika Batam ingin benar-benar menjadi kota yang modern.

“Bagaimana kita mau mewujudkan Batam sebagai kota modern jika pengelolaan sampah saja masih berantakan? Ini masalah mendasar yang harus diselesaikan,” ujarnya .

Lebih lanjut, Lik Khai berharap agar Pemerintah Kota Batam bisa segera mengusulkan pengadaan armada baru untuk mengatasi krisis ini. Dengan APBD Batam 2025 yang belum disahkan, ia berharap alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah bisa ditingkatkan agar pelayanan di tahun mendatang lebih baik.

“Jika Batam ingin menjadi kota yang maju dan modern, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah sampah. Saya harap pada tahun 2025 nanti, dengan adanya armada baru, masalah ini tidak akan terulang lagi,” sebutnya .

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung, menyatakan bahwa pengadaan armada truk sampah tengah dibahas dan diharapkan dapat segera tuntas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mendatang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16 miliar.

“Masih dalam pembahasan, insya Allah segera tuntas, doakan saja. Usulan anggaran lebih kurang Rp 16 miliar,” kata Andi Agung.

Namun, angka tersebut masih dalam tahap usulan dan belum final. “Ini belum disahkan, baru tahap pembahasan. Masih ada waktu hingga 2025,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai jadwal pengesahan, ia menjelaskan bahwa pengesahan APBD dipastikan akan dilakukan pada 20 November 2024.

“Masih berjalan dan kami tentu mempertimbangkan skala prioritas. Apa yang bisa dilakukan segera, akan kami lakukan, dan yang bisa ditunda akan kami geser,” tutupnya (*)

Reporter: Azis Maulana