batampos – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Pariwisata masih menunggu hasil pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa waktu lalu perihal harga tiket ferry internasional Batam-Singapura. Pihaknya juga telah berkoordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Sejauh ini kami masih menunggu tindak lanjut hasil pertemuan dengan KPPU beberapa waktu lalu, setelah berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, Selasa (10/9).

Guntur menyikapi dengan positif terkait hasil pertemuan tersebut. Harapannya, ada sebuah solusi konkret dan terbaik mengenai tarif transportasi ferry internasional tersebut.

“Kami sangat berharap semoga solusi mengenai tarif transportasi ferry internasional ini dapat dicarikan problem solving oleh KPPU dengan tarif yang wajar dan berkeadilan untuk semua pihak,” ujarnya.

Baca Juga: Optimalisasi Layanan Bus Trans Batam: Waktu Tunggu Dipangkas, Armada Bertambah

Pemprov Kepri berharap hal ini sejalan dengan relaksasi visa yang telah keluar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan sembari menunggu regulasi pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Semangat ini semoga sejalan dengan relaksasi visa yang sudah keluar perpresnya dan tinggal menunggu aturan pelaksanaan dari Dirjen Imigrasi dan Kemenhumkam,” terangnya.

Sementara itu, kalangan pengusaha memberikan respons positif atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Meski demikian, pengusaha minta agar bebas visa kunjungan ini bisa diikuti dengan turunnya harga tiket feri Batam-Singapura.

Ketua DPC Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Batam, Andi Xie, juga mengomentari harga tiket feri internasional yang masih melambung tinggi.

Baca Juga: Dinkes Batam: Kebutuhan Puskesmas Tinggi, Dukungan Pemerintah Daerah Diperlukan

Menurutnya persoalan ini menjadi salah satu atensi bagi pegiat pariwisata, namun penyelesaian masalahnya tak kunjung kelar.

”Harga tiket feri masih tetap sama. Tak ada hasil. Kita capek juga seperti ini terus, kenapa ini masih mahal. Sekarang kita coba dorong pemerintah untuk menyelesaikan polemik tiket ini,” ujarnya.

Andi tetap optimistis untuk perkembangan sektor pariwisata di Batam. Untuk tahap awal soal upaya menarik wisatawan mancanegara (wisman), pihaknya tengah membicarakan mengenai sistem penerbangan dengan maskapai.

“Jika ada keringanan, baik itu berupa kerja sama dengan pihak msakapai, tentunya optimistis dapat menggaet ribuan wisman,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Dua pejabat Bea Cukai (BC) Batam berganti. Pejabat yang berganti yakni Kepala BC Batam, Rizal, dan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikian (Kabid P2) BC Batam, Sisprian Subiaksono.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia membenarkan adanya pergantian jabatan ini.

“Ini mutasi rutin saja. Penyegaran petugas,” ujar Evi, Selasa (10/9).

Baca Juga: Ombudsman Desak Dishub Batam Terapkan Sistem Parkir Berlangganan untuk Cegah Penyimpangan

Adapun jabatan Kepala BC Batam kini dijabat Zaky Firmansyah yang sebelumnya menjabat Kabid P2 Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan Rizal, Kepala Kantor Bea Cukai Batam sebelumnya, mendapat promosi jabatan sebagai Direktur P2 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sementara Kabid P2 BC Batam kini dijabat Muhtadi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Marunda. Sedangkan pejabat laman, Sisprian Subiaksono mendapat promosi jabatan ke Subdit Intelijern Kantor Pusat DJBC.

“Untuk sertijab sudah dilaksanakan pada pekan lalu,” kata Evi.

Baca Juga: DPRD Batam Ikuti Orientasi Wajib: Penguatan Kapasitas dan Pengenalan Batas Kewenangan

Selama menjabat Kabid P2 Bandara Soekarno-Hatta, Zaky Firmansyah kerap melakukan penindakan. Seperti penyelundulan hewan langka, dan kokain dengan modus menyimpan dalam botol sampo, hingga sabu dengan jumlah 54 kilogram.

Zaky Firmansyah juga pernah menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Kuala Namu, dan Kepala Bidan Penundakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea Cukai Banten. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Mantan Sekretaris DPRD Kota Batam, Marzuki akan segera disidang dalam dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Batam di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Agenda sidang pertama yakni pembacaan dakwaan dijadwalkan pada Kamis (12/9).

Kasi Intel Kajari Batam, Tiyan Andesta mengatakan berkas perkara Marzuki telah dilimpahkan pekan lalu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain berkas, jaksa juga melimpahkan tersangka Marzuki dan barang bukti.

“Untuk perkara Marzuki sudah dilimpah minggu lalu di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Saat ini tersangka sudah ditahan di Rutan Tanjungpinang,” ujar Tiyan.

Baca Juga: Terlibat Penyalahgunaan BB Sabu, 7 Personel Polresta Barelang Dipastikan Dipecat, 3 Menunggu Banding

Menurut Tiyan, agenda persidangan juga sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Yang mana sidang pertama Marzuki akan digelar pada Kamis besok.

“Untuk sidang dakwaan Kamis depan,” terang Tiyan.

Disinggung kondisi kesehatan Marzuki, menurut Tiyan dalam kondisi sehat. Karena sudah dilimpah, status Marzuki pun menjadi terdakwa.

“Saat ini, tersangka sudah berstatus terdakwa dan jadi tahanan Pengadilan Tipikor,” sebut Tiyan.

Sebelumnya, setelah menjalani rangkaian penyidikan panjang, berkas kasus korupsi mantan Sekretaris DPRD Kota Batam, Marzuki dinyatakan lengkap. Marzuki yang berulang tahun pada 14 Agustus diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam dalam proses tahap 2, Jumat (9/8).

Baca Juga: Tebukti Lakukan Pembunuhan Berencana WN Singapura, Oknum ASN Pemprov Kepri Ini Divonis 18 Tahun Penjara

Marzuki dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanta-san Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,atau Kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin-dak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

“Uraian singkat perkara dan pasal yang dilanggar Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD Kota Batam TA.2016 atas perintah Sekretaris DPRD Kota Batam 2016 tidak membayar uang tiket pesawat dan sewa hotel yang ada padanya kepada pihak Travel Agen,” jelas Tohom.

Baca Juga: Perampokan Alfamart Sagulung Masih Jadi PR Polisi

Diketahui, Marzuki ditahan oleh penyidik Polresta Barelang karena diduga melakukan korupsi pengelolaan anggaran perjalanan fiktif DPRD Kota Batam tahun 2016 lalu. Nilai uang yang dikorupsi senilai Rp 1,28 miliar digunakan Marzuki untuk kepentingan pribadi.

Penyidik Polresta Barelang telah terlebih dahulu menetapkan Raja Syamsul mantan Bendahara DPRD Kota Batam sebagai tersangka. Bahkan saat ini, Raja Syamsul telah menjalani hukuman sesuai putusan hakim Tipikor Tanjungpinang. Syamsul sebagai Bendahara memiliki peran membantu Marzuki melakukan korupsi, sehingga divonis 1 tahun. (*)

Reporter: Yashinta

batampos  – Pengerjaan jalan layang (flyover) Sei Ladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder atau balok girder, Selasa (10/9/2024). Pelaksanaan pemasangan balok girder ini, ditargetkan akan rampung pada minggu ke-3 bulan Oktober 2024.

Project Engineering Manager flyover jalan layang (flyover) Sei Ladi, Reyzansza Anandio Syahputra mengatakan, total ada 18 balok girder yang akan dipasang. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter.

Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek jalan layang (flyover) Sei Ladi.

“Disini kita ada tiga span yang masing-masing span, akan dipasang 6 balok girder panjang 40 meter,” katanya.

Ia menambahkan, untuk penyelesaian proyek jalan layang (flyover) Sei Ladi akan terus digesa. Sehingga, secara fungsional akan beroperasi penuh dan bisa mengurai kemacetan dari Tiban menuju Batam Center.

“Jadi di sini, pemasangan balok girder itu tidak bisa langsung secara menyeluruh. Karena akses jalan yang harus kita tetap buka. Jadi, kita tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, Pembangunan jalan layang (flyover) Sei Ladi diharapkan dapat mengurai salah satu titik kemacetan yang paling signifikan, yakni arah Sekupang – Batam Centre.

Ia optimis, pembangunan jalan layang (flyover) akan menjadi infratsruktur vital yang selain mengurai kemacetan, juga akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik industri dari dan ke pelabuhan ataupun ke bandara.

“Hal ini tentu saja, akan kami selesaikan pembangunannya, tidak lain untuk menarik investasi masuk ke Batam. Perekonomian kita akan semakin baik, konektivitas lancar, mobilitas kita juga semakin nyaman,” Kata Muhammad Rudi. (*)

batampos – Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah baru warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City yang berlokasi di Tanjung Banon akhirnya terbit. BP Batam melalui Kepala Bagian Humas, Sazani menjelaskan, penerbitan SHM terhadap 133 persil tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah mendukung rencana investasi di Kawasan Rempang.

“Alhamdulillah, Kantor Pertanahan Batam telah menerbitkannya. Saat ini yang sudah terkonfirmasi ada 133 persil. Jumlah ini akan terus bertambah seiring proses yang masih terus berlangsung,” ujar Sazani, Selasa (10/9/2024).

Ia mengatakan, penerbitan SHM ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah melalui BP Batam dalam menyelesaikan hak-hak warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

“Ini juga menjadi jawaban bagi yang meragukan komitmen BP Batam. Mari kita dukung agar seluruh tahapannya bisa berjalan lancar dan maksimal,” tambah Sazani.

Untuk tahap awal, lanjut Sazani, pihaknya masih terus menggesa pengerjaan rumah baru di Tanjung Banon sesuai target yang ada.

Dimana, pengerjaan terhadap 100 rumah di kampung tersebut masih terus berlangsung. Beberapa di antaranya bahkan telah memasuki tahap penyelesaian.

“BP Batam juga telah menargetkan, tanggal 25 September nanti sebanyak tiga kepala keluarga akan kami pindahkan ke rumah yang sudah jadi. Ini kami lakukan bertahap,” pungkasnya. (*)