batampos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah dengan calon tunggal tidak dibedakan. Semua bakal sama-sama diawasi secara maksimal.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, secara teknis, pelaksanaan tahapan pilkada di semua daerah akan sama. Yang membedakan hanya jumlah calon. Nah, untuk daerah dengan calon tunggal, Bagja memfokuskan pada tahapan kampanye.

Dia menegaskan, meski hanya ada satu paslon, kampanye untuk memilih kotak kosong oleh masyarakat dibolehkan. ”Kami mengikuti pilihan warga negara,’’ ujarnya.

Adapun jenis kampanye yang dilarang adalah ajakan untuk tidak memilih. Sebab, jenis kampanye tersebut dilarang undang-undang.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum terus melakukan simulasi coblosan di daerah calon tunggal. Sejauh ini, KPU sudah dua kali melakukannya di dua daerah. Tujuannya memitigasi masalah teknis.

”Bagaimana pemungutan suara di TPS saat nanti calonnya cuma satu pasangan calon. Itu yang kita simulasikan,’’ ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

Soal kampanye di daerah calon tunggal, pada kesempatan sebelumnya Afif juga menegaskan untuk memberikan ruang kepada masyarakat mengampanyekan coblos kotak kosong. Batasan yang dilarang adalah mengajak golput atau meminta pemilih tidak datang ke TPS.

Sementara itu, pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, untuk pilkada dengan calon tunggal, yang kurang ditekankan kepada publik pentingnya pendidikan pemilih mengenai kotak kosong. Sebab, belum semua memahami konsep kotak kosong.

Kotak kosong, lanjut dia, bukanlah kosong secara harfiah yang bermakna hampa. Kosong di sini merupakan objek pilihan yang sah dan menentukan. ”Posisinya ada di sebelah foto paslon tunggal yang bisa dipilih oleh pemilih sebagai pilihan yang sah,’’ ujarnya.

Jika pemilih tidak setuju dengan satu-satunya calon yang ada, pemilih bisa memilih kotak kosong pada surat suara. Coblosan di situ akan dihitung sebagai pilihan dan dihitung sebagai pilihan masyarakat. ”Kotak kosong tidak sama dengan golput atau merusak surat suara,’’ jelasnya. (*)

batampos – Pelaksana harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan alias Aher, angkat bicara terkait kemungkinan tidak akan ada oposisi pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto nanti. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan periode 2024-2029.

“Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol,” kata Aher di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/9).

Sebab, PKS sendiri telah masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hal ini ditandai dengan kerja sama politik PKS bersama KIM pada Pilkada Serentak 2024, khususnya pada Pilkada Jakarta, yakni pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung KIM Plus.

“Di Jakarta kita masuk kim plus dan di tempat-tempat yang lain. Begitu pula di pusat,” ucap Aher.

Aher menekankan, pihaknya melalui perwakilan anggota dewan ada di parlemen juga akan tetap menjadi pengontrol pemerintah. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan PKS, pada era pemerinrahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Tidak dong. Kami pun di zaman SBY ketika kita bergabung, ketika kita memberikan masukan, kita beri masukan. Tapi yang beradab, yang membangun,” ujar Aher.

Lebih lanjut, Aher pun menekankan terkait isu akan merapatnya PDI Perjuangan ke pemerintahan ke depan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

“Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden, apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri,” pungkasnya. (*)

batampos – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya tahun 2020-2023.

Selain Arief Pramuhanto (AP), Kejati DKI Jakarta juga menetapkan mantan Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) Gigik S Raharjo (GSR), dan mantan Head of Finance PT IGM, CSY. Ketiga tersangka itu saat ini telah menjalani penahanan.

“Untuk keperluan penyidikan, AP ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Jakarta Pusat, GSR di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Tersangka CSY di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 (dua puluh) hari ke depan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan kepada wartawan, dikutip dari Jawapos.com, Senin (23/9).

Syahron menjelaskan, AP selaku Dirut PT Indofarma diduga memanipulasi laporan keuangan Indofarma pada 2020. AP memanipulasi laporan keuangan dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif.

“Sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi,” ucap Syahron.

Sementara, GSR diduga menjual panbio ke anak perusahaan Indofarma Global Medika, yakni Promedik pada 2020 lalu. Padahal, Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian sehingga merugikan PT IGM.

“Selain itu GSR memerintahkan CSY selaku head of finance PT IGM untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan non-perbankan untuk memenuhi operasional PT Indofarma Tbk dan PT IGM serta membentuk unit baru FMCG untuk melakukan transaksi fiktif,” ujar Syahron.

Selain itu, CSY juga dieuga membuat laporan keuangan PT IGM seolah-olah sehat dengan cara membuat klaim diskon fiktif bersama dengan mantan Manager Finance PT Indofarma Tbk berinisial BBE.

CSY dan BBE juga mencari pendanaan nonperbankan dan menitipkan dana ke vendor yang seolah-olah kesalahan transfer. Dana yang terkumpul selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran juga digunakan untuk kepentingan pribadi CSY.

Kejati DKI Jakarta menduga, perbuatan ketiga tersangka itu, merugikan keuangan negara hingga Rp 371 miliar.

“Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI,” urai Syahron.

AP, GSR dan CSY disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

batampos – Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyambut positif terbongkarnya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil peredaran gelap narkoba senilai Rp 2,1 triliun yang dikendalikan oleh narapidana dari balik jeruji penjara. Keberhasilan tersebut dinilai salah satunya berkat join operasi Polri dengan berbagai lembaga/instansi, sehingga kasus besar narkoba berhasil diungkap.

“Join operasi yang dilakukan Polri merupakan langkah tepat dalam pengungkapan kasus TPPU narkoba dengan barang bukti besar. Joint operation ini sangat efektif untuk mengatasi kejahatan terorganisir seperti peredaran narkoba jaringan internasional,” kata Gilang Dhielafararez kepada wartawan, Minggu (22/9).

Kasus TPPU ini terungkap berkat kerja sama Polri dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan PPATK. Dari hasil joint operation tersebut, Polri menangkap 8 tersangka.

Adapun pencucian uang dengan total akumulasi sebesar Rp 2,1 triliun itu didapat dari hasil peredaran narkoba yang dikendalikan oleh HS, narapidana kasus narkoba di Lapas Tarakan yang divonis mati. Hukuman HS diperingan menjadi 14 tahun setelah ia mengajukan banding. Bandar narkoba kelas kakap itu ditangkap pada tahun 2020.

Selama beroperasi sejak 2017 hingga 2023, HS telah memasukkan berton-ton narkoba jenis sabu ke Indonesia yang didapat dari Malaysia. Dalam aksinya, HS dibantu oleh 8 orang yang berperan sebagai pengelola uang hasil kejahatan hingga membantu pencucian uang hasil penjualan narkoba. Sebagian uang haram ini digunakan untuk membeli aset-aset.

Gilang menyebut, terbongkarnya kasus TPPU itu menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan.

“Kasus ini kembali membuka mata kita bahwa peredaran narkoba masih bisa dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Ini adalah masalah serius yang memang harus diatasi oleh penegak hukum,” ungkapnya.

Gilang memuji kerja sama lintas sektor sehingga berhasil mengungkap kasus besar seperti peredaran narkoba dan TPPU yang dikendalikan dari balik jeruji penjara tersebut. Menurutnya, kolaborasi dan sinergitas antar instansi yang baik adalah kunci dalam memberantas kejahatan terorganisir.

“Ditambah lagi dalam kasus ini tidak hanya melibatkan pengedar di lapangan tetapi juga bandar yang ada di dalam penjara hingga jaringan keuangan yang rumit,” tegas Gilang.

Gilang pun meyakini, kasus pengendalian narkoba dari dalam lapas bukan hanya ini. Ia pun mendukung kepolisian untuk menggali informasi lebih banyak dari para tersangka, agar bisa mengungkapkan kasus kejahatan lainnya yang dikendalikan dari dalam penjara.

“Apalagi informasinya HS ini sudah menyelundupkan narkotika jenis sabu sampai lebih dari tujuh ton dari luar negeri. Ini kan besar sekali. Perlu diselidiki lebih lanjut celah-celah yang memungkinkan kelompok tersebut beroperasi selama itu,” ucap Gilang.

Dalam kasus ini, Polri berhasil menyita aset terpidana HS hasil TPPU narkoba yang mencapai Rp 221 miliar berupa 44 bidang tanah dan bangunan, 21 unit kendaraan roda empat (di antaranya mobil Ford Mustang, Rubicon, dan Land Rover), 28 unit kendaraan roda dua, 5 unit kendaraan laut (1 Speed Boat, 4 Kapal), dua unit kendaraan jenis ATV, dua buah jam tangan mewah, uang tunai Rp 1,2 miliar, serta Deposito Standard Chartered sebesar Rp 500 juta. (*)

Sumber: JP Group