batampos – Para Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) terdahulu mengajak masyarakat memenangkan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur (cagub-cawagub) Kepri nomor urut 1, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura di Pilgub Kepri 2024. Para gubernur tersebut meyakini, Ansar-Nyanyang duet terbaik membangun Kepri lebih baik.

Gubernur Kepri periode Mei 2016-Juli 2019, Nurdin Basirun mengungkapkan bahwa Ansar-Nyanyang harus mendapatkan dukungan penuh masyarakat Kepri. Menurutnya, Ansar-Nyanyang pasangan paling peduli kesejahteraan masyarakat Kepri.

“Saya harus ikut berperan untuk memenangkan pasangan ini,” kata Nurdin, Senin (7/10/2024).

Nurdin melanjutkan, dukungan kepada Ansar-Nyanyang semata-mata untuk kebaikan masyarakat Kepri. Ia menegaskan, Ansar-Nyanyang bisa membawa Kepri lebih maju dan berprestasi.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri,” ucapnya.

Di sisi lain, gubernur Kepri periode pertama, Ismeth Abdullah juga mengutarakan hal yang sama. Ia menilai, Ansar-Nyanyang sudah menguasai segala persoalan yang ada di Kepri.

“Pak Ansar dan Pak Nyanyang sudah kuasai betul permasalahan seperti kemiskinan hingga lapangan kerja,” kata Ismeth.

Oleh karena itu, Ismeth menerangkan, Ansar-Nyanyang punya kapabilitas terbaik memimpin Kepri. Ia yakin, pasangan yang mendapatkan julukan Sayang tersebut layak jadi pemimpin dan buat Kepri makin jaya.

“Saya yakin Ansar dan Nyanyang mampu membuat Provinsi Kepri semakin berjaya,” tutup Ismeth. (*/adv)

batampos – Sorak sorai meriah hingga teriakan ‘lanjutkan’ bergema menyambut kedatangan Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad saat melakukan kampanye di Dusun Tanjung Pisau, Desa Penaga, Kabupaten Bintan. Ansar yang datang mengenakan kemeja berwarna putih tersebut, nampak senang dan bersemangat ketika menginjakkan kaki di Dusun Tanjung Pisau.

Ansar yang memasuki tenda kampanye dengan percaya diri tersebut disambut dengan meriah. Tidak sedikit masyarakat Tanjung Pisau yang ingin bersalaman dengan bupati Bintan periode 2005-2015 tersebut.

“Lanjutkan Pak Ansar! Lanjutkan, 1 periode lagi,” ucap massa yang memadati lokasi kampanye di Lapangan Voli, Dusun Tanjung Pisau, Desa Penaga, Bintan, pada Senin (7/10/2024).

Salah satu warga yang mengikuti kampanye, Siti Rohimah (34) menerangkan, jika ia senang bertemu dengan Ansar di Tanjung Pisau. Ia merasa bangga bisa bertemu dengan orang yang pernah menjadi gubernur Kepri di periode pertama tersebut.

“Alhamdulillah senang bertemu dengan Bapak Ansar. Semoga keinginan Pak Ansar bisa terkabul jadi gubernur Kepri,” ucap Siti.

Selain menyapa dan bertemu dengan masyarakat di Dusun Tanjung Pisau, Ansar juga membeberkan beberapa kerja nyata yang telah ia lakukan. Salah satunya yakni beasiswa kepada mahasiswa D3/D4/S1 hingga memberikan SPP gratis kepada siswa SMA-SMK hingga SLB.

Oleh karena itu, Siti bersama warga Tanjung Pisau lainnya solid memberikan dukungan untuk Ansar menjadi gubernur Kepri periode selanjutnya. Ia menilai, Ansar figur tepat untuk kepemimpinan Kepri berikutnya.

“Semoga Pak Ansar bisa membawa Kepri lebih baik,” tutup Siti. (*)

batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad merupakan figur terkuat melanjutkan pembangunan Kepri. Ansar dianggap pemimpin potensial membawa Kepri lebih maju.

Tokoh Masyarakat Kecamatan Mantang, Bintan, Kasman mengatakan bahwa Ansar merupakan pemimpin yang harus melanjutkan kepemimpinannya untuk Kepri. Ia menegaskan, hanya Ansar yang mampu memberikan kemajuan untuk Kepri.

“Pak Ansar harus kita dukung bapak ibu. Karena beliau sudah terbukti kerja nyata untuk Kepri,” kata Kasman saat memberikan sambutan, di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Bintan, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Kasman menilai, Ansar banyak menggulirkan program pro rakyat. Salah satunya yang paling berdampak untuk masyarakat Mantang yakni di bagian sektor energi hingga kelistrikan.

Adapun program yang bertajuk Kepri Terang tersebut berhasil menerangi ribuan rumah di Kepri dan pulau-pulau di sekitar. Tercatat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis tersebut sudah merambah 13.148 rumah tangga berpenghasilan rendah dengan tujuan meningkatkan elektrifikasi.

Selain itu, Ansar juga sukses menjalankan program Nelayan Terlindungi. Program tersebut memberikan perlindungan kepada nelayan saat mencari nafkah dan telah sukses memberikan jaminan keselamatan kerja kepada 31.556 nelayan sejak tahun 2022-2024.

Oleh sebab itu, Kasman menilai, Ansar merupakan pemimpin tepat untuk memimpin Kepri satu periode lagi. Menurutnya, Ansar merupakan figur potensial untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kepri.

“Pak Ansar itu pemimpin ideal untuk masyarakat Kepri 5 tahun mendatang,” ujar Kasman.

batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad merupakan sosok pemimpin tepat untuk kemajuan Kepri. Kerja nyata Ansar terbukti banyak dirasakan masyarakat Kepri di semua lapisan.

Tokoh Masyarakat Bintan, Hermanto mengatakan, dukungan kepada Ansar terus menguat. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Ansar sudah banyak melakukan kerja nyata untuk membangun Kepri.

“Kerja Nyata Pak Ansar itu benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Hermanto, Rabu (9/10/2024).

Seperti diketahui, Ansar sudah banyak memberikan kemajuan dan kebijakan pro rakyat untuk masyarakat Kepri. Terlebih, program-programnya banyak yang memberikan dampak nyata kepada kehidupan masyarakat.

Adapun salah satu program yang berdampak nyata yakni Ansar memberikan insentif kepada guru-guru sekolah di Kepri. Insentif itu diberikan lantaran Ansar mendukung pendidikan berkualitas kepada siswa dan para guru yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Terluar).

Kemudian, Ansar juga memiliki kepedulian terhadap UMKM Kepri. Hal itu dibuktikan Ansar dengan memberikan Bantuan Modal Tanpa Bunga sebesar Rp25,7 miliar yang sudah disalurkan kepada 1.306 UMKM.

Maka dari itu, Hermanto menegaskan, Ansar merupakan pemimpin pilihan masyarakat Kepri. Ia meyakini, Ansar bisa membawa Kepri lebih maju dan merata di periode mendatang.

“Pak Ansar itu pemimpin yang kerja nyata, dan tidak mengedepankan ide atau ngomong saja,” tandasnya. (*/adv)

batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad merupakan kandidat terkuat menjadi gubernur periode berikutnya. Ansar dinilai sangat kompeten bawa Kepri Maju dan berprestasi.

Tokoh Masyarakat Bintan, Tuti Oktanita Suswoyo mengatakan, Ansar merupakan sosok tepat membawa Kepri lebih maju. Ia menilai, Ansar jadi harapan semua masyarakat Bintan dan Kepri.

“Saya yakin Pak Ansar bisa membawa Kepri dan Bintan semakin maju dan terdepan,” kata Tuti, Rabu (9/10/2024).

Ia melanjutkan, Ansar juga merupakan pemimpin yang berpengalaman membangun Kepri. Karenanya, ia tidak ragu memberikan dukungan kepada bupati Bintan periode 2005-2015 tersebut.

“Pak Ansar itu berpengalaman. Pokoknya hebat bangun Kepri,” sambungnya.

Adapun pengalaman Ansar membangun Kepri terlihat dari kerja nyatanya yang berdampak besar untuk masyarakat. Mulai dari memberikan SPP gratis untuk 38.450 murid SMA-SMK-SLB hingga beasiswa sebanyak 2.194 kepada mahasiswa di tingkat D3/S1/S2.

Oleh karena itu, Tuti menegaskan, besar harapan masyarakat Bintan agar Ansar memimpin Kepri di periode selanjutnya. Ia yakin di bawah kepemimpinannya, banyak program pro rakyat akan dijalankan oleh Ansar.

“Semoga Pak Ansar bisa menang dan memimpin Kepri lebih baik lagi,” tandasnya. (*)

batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad merupakan figur terbaik untuk memimpin Kepri periode selanjutnya. Adapun dukungan untuk Ansar semakin menguat. Terbaru, ia mendapatkan dukungan masyarakat Bintan Utara.

Tokoh Masyarakat Bintan Utara, Tri Apriadi mengatakan, ia sudah lama mendukung Ansar untuk memimpin Kepri periode selanjutnya. Ia membeberkan jika Ansar pemimpin paling tepat untuk kemajuan Kepri.

“Saya mengikuti dia, semenjak dia jadi bupati dan sampai sekarang ya mendukung Pak Ansar terus,” kata Tri, Rabu (9/10/2024).

Tri melanjutkan, ia sangat senang kedatangan Ansar ke Bintan Utara. Terlebih, Ansar menurutnya sudah berbuat banyak membangun Kepri lebih baik.

“Saya sangat senang sekali kedatangan Pak Ansar ke Bintan Utara. Apalagi program Pak Ansar banyak memberikan manfaat untuk masyarakat Kepri dan Bintan,” ucapnya.

Bila dilihat secara mendalam program Ansar banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Salah satunya yakni Rumah Singgah yang memberikan perlindungan serta kepastian jika ada masyarakat Kepri yang berobat keluar pulau.

Maka dari itu, Tri menuturkan, dukungan kepada Ansar ia berikan lantaran kerja nyata yang sudah diperbuat. Karenanya, ia yakin, Ansar mampu membawa Kepri lebih maju di masa yang akan datang.

“Saya dukung Pak Ansar karena memang beliau bekerja nyata,” pungkas Tri. (*)

batampos – Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau, nelayan di wilayah ini wajib menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Namun, hal ini justru bertentangan dengan pengerukan sedimentasi laut yang mengancam ekosistem laut, yang malah dilegalkan.

Dalam Perda RZWP3K Provinsi Kepri yang telah disepakati, regulasi ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, regulasi ini menjadi instrumen penataan ruang di perairan pesisir.

Selanjutnya, Perda tersebut dijadikan dasar hukum dalam penentuan alokasi ruang di WP3K Provinsi Kepri. Dasar ini digunakan untuk pemberian izin lokasi pemanfaatan ruang di sebagian perairan, dan sebagai acuan dalam penyelesaian konflik di perairan pesisir serta perairan pulau-pulau kecil.

”Secara spesifik, pemanfaatan sedimentasi di ruang laut Kepri memang tidak diatur dalam Perda RZWP3K Provinsi Kepri,” ujar mantan Anggota Pansus RZWP3K Provinsi Kepri, Onward Siahaan, Rabu (9/10) di Tanjungpinang.

Mantan politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa regulasi yang diatur melalui Perda RZWP3K Provinsi Kepri, khusus terkait zonasi penambangan pasir laut, sudah melalui kajian mendalam. Aktivitas ini dapat dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan abrasi, longsor, dan tempat di mana terdapat penimbunan pasir dari alur (semacam sungai) di dasar laut.

”Saat ini kami mendengar bahwa pengerukan sedimentasi justru dilakukan di luar zonasi tambang,” jelasnya.

Menurutnya, karena penge-rukan ini tidak dibahas dalam RZWP3K, pihaknya tidak mengetahui sejauh mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) mengantisipasinya. Namun, jika penge-rukan dilakukan di zona tangkapan ikan, pihaknya akan menentang kebijakan tersebut.

”Jika akan mengganggu wilayah tangkapan nelayan, tentu kami keberatan karena hal ini dapat mengancam kehidupan nelayan yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Onward me-ngatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dengan pasti lokasi pengerukan. Namun, jika pengerukan dilakukan di area dua mil dari bibir pantai, hal tersebut akan membahayakan lingkungan pesisir serta mengganggu aktivitas nelayan.

”Belum ada penjelasan dari Kementerian KP mengenai hal ini. Apakah ada pembagian dari pajak ekspor dan PNBP ke daerah juga belum jelas,” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika pengerukan sedimentasi dilaksanakan, maka daerah harus mendapat kompensasi atas dampak lingkungan dan ekonomi nelayan yang mung-kin terjadi. Aktivitas pengerukan ini memiliki dampak positif dan negatif.

”Pengerukan dan penambangan dapat merusak lingkungan jika tidak dilakukan dengan benar dan tidak melalui kajian yang komprehensif dari semua aspek,” tuturnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Kelau-tan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Provinsi Kepri menjadi lokasi prioritas atau sasaran untuk pelaksa-naan penambangan sedimentasi.

Luas perairan Provinsi Kepri yang akan menjadi sasaran pengerukan sedimentasi adalah 3.030.320.445,37 meter persegi, yang membentang hingga Laut Natuna Utara. Daerah-daerah yang akan terkena dampak adalah Laut Natuna, Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan.

Dalam Permen tersebut juga ditegaskan bahwa kedalaman sedimentasi laut yang akan dikeruk atau disedot untuk diekspor adalah tiga meter. Potensi volume hasil sedimentasi di laut di wilayah Provinsi Kepri diperkirakan sebanyak 9.090.961.336,11 meter kubik.
Sementara itu, keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun larangan mela-lui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama kelompok pemerhati lingkungan hidup, termasuk NGO Akar Bhumi Indonesia.

Founder Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Menurutnya, PP 26/2023 merupakan produk hukum yang cacat dan sarat kepentingan komersial. Kebi-jakan ini berpotensi merusak ekosistem laut yang vital bagi keberlanjutan generasi mendatang.

”Dengan kebijakan ini, Indo-nesia seolah kembali menjadi toko bangunan bagi nega-ra lain dengan mengorbankan kepentingan laut, kehidupan nelayan, dan masyarakat pesisir,” ujarnya, Rabu (9/10).

Pembukaan kembali ekspor pasir laut dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan konflik sosial-ekonomi di kalangan nelayan. Akar Bhumi Indonesia menilai jika kebijakan ini dilaksanakan, diperlukan pengawasan ketat baik dari segi area operasi maupun volume eksploitasi sedimentasi.

”Meskipun ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar izin, praktik penggelembungan volume dan eksplorasi di luar wilayah izin tetap menjadi kekhawatiran utama,” kata Hendrik.

Menurutnya, pengawasan laut tidaklah mudah dan murah, apalagi dengan banyaknya kasus reklamasi ilegal yang belum terselesaikan dengan baik. Jika kebijakan ini dilak-sanakan, dibutuhkan satgas khusus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, akademisi, dan media.

Sebagai upaya untuk mengu-bah kebijakan tersebut, Akar Bhumi Indonesia berencana mengajukan kajian dan masu-kan kepada pemerintah me-lalui jalur legislatif. Hendrik menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komi-si IV DPR RI yang memiliki hubungan kerja dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

”Kami menempuh jalur aspiratif dengan Komisi IV DPR RI dan saat ini sedang menunggu jawaban atas permohonan RDPU terkait perusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Selain itu, Akar Bhumi Indo-nesia juga siap memfasilitasi dan mendukung aksi advokasi bagi nelayan terdampak jika kebijakan ini terbukti merugikan dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menjadi dasar hukum bagi pembukaan ekspor pasir laut. Kebijakan ini memungkinkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dalam rangka menambah devisa negara. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan aspek keberlan-jutan lingkungan.

Pembatasan ekspor pasir laut di Indonesia diberlakukan sejak 2003 karena kerusakan lingkungan yang masif, termasuk degradasi ekosistem pesisir dan hilangnya pulau-pulau kecil. Dengan kebijakan baru ini, para aktivis lingkungan khawatir bahwa Indonesia akan kembali meng-hadapi ancaman besar terhadap kelestarian lautnya.

Hendrik mengingatkan bah-wa jika kebijakan ini tetap dijalankan, pengawasan yang ketat menjadi syarat utama untuk meminimalisasi dampak negatif. Namun, ia juga menekankan bahwa pengawasan di laut jauh lebih sulit dibandingkan di darat, sehingga dibutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak.

”Masa depan ekosistem laut Indonesia berada di ujung tanduk. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi kepentingan generasi mendatang,” tegasnya. (*)