batampos – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, dan Kepala Bidang Kesehatan Kota Batam baru-baru ini dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Barelang. Keduanya diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penggunaan anggaran untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil di puskesmas-puskesmas Kota Batam.

“Iya, kemarin kami dipanggil oleh Polresta Barelang untuk dimintai keterangan terkait pengadaan makanan tambahan. Pada dasarnya, saya menjelaskan bahwa kami sudah menjalankan prosedur sesuai aturan, dan tugas kami memantau kegiatan di lapangan,” kata Didi Kusmarjadi, Jumat (4/10).

Dinas Kesehatan Kota Batam menerima anggaran dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 2 miliar untuk program PMT. Dana tersebut dialokasikan untuk memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kondisi kekurangan gizi dan balita di puskesmas-puskesmas di Batam.

Baca Juga: Program Diskon Pajak Kendaraan dan Hapus Denda Diperpanjang Sampai 16 September

“Anggaran sebesar Rp 2 miliar itu digunakan untuk pengadaan sekitar 30 ribu kotak susu yang dibagikan kepada ibu hamil dan balita,” ujarnya.

Namun, saat ini hanya Rp 1,4 miliar yang digunakan, artinya masih ada dana tersimpan di kas negara.

“Tidak ada penggelembungan anggaran karena kami melakukan pembelian sesuai harga pasar dan kebutuhan yang ada,” jelasnya.

Didi juga menekankan bahwa pihaknya tidak melihat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan program ini.

Menurutnya, ada kendala di satu puskesmas yang tidak menyelesaikan distribusi susu karena beberapa ibu hamil sudah melahirkan, sehingga susu tidak diberikan kepada ibu menyusui, sesuai dengan petunjuk teknis.

“Kami sudah menanyakan kepada kepala puskesmas tersebut, dan alasannya adalah ibu hamil yang sudah melahirkan tidak bisa menerima susu,” kata dia.

Baca Juga: Tergiur Upah Rp 40 Juta, PMI Ilegal Berujung Dituntut Hukuman Mati di PN Batam

Lanjutnya, jika ada ibu hamil yang terdata kembali, susu tersebut akan tetap diberikan.

“Dari seluruh puskesmas, hanya satu puskesmas di Seilekop, Sagulung yang masih memiliki sisa susu, sementara puskesmas lainnya sudah mendistribusikannya habis,” imbuhnya.

Didi juga menegaskan bahwa proses pendistribusian program PMT ini berjalan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.

“Program ini ditujukan bagi ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta ibu hamil dari keluarga miskin atau kurang mampu,” ujarnya.

Didi menambahkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita, guna mengurangi masalah gizi buruk di daerah-daerah yang membutuhkan. (*)

Reporte : Azis Maulana

batampos – Pian Supiana Padil, Pekerja Migran Indonesia (PMI) nekat menyelundupkan 19 kilogram narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Batam, karena tergiur upah Rp 40 juta. Meski berhasil menyelundupkan 2 paket besar sabu itu, Pian belum dapatkan upah tersebut. Malahan, saat ini Pian menghadapi ancaman mati setelah dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kepri, Arfian.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan di depan majelis hakim, JPU Arfian menegaskan perbuataan Pian tak ada alasan pemaaf dan pembenar. Sebab Pian terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undan -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Hal itu diperkuat dengan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi hingga terdakwa.

“Karena itu terdakwa Pian, sudahlah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya,” kata Arfian di depan majelis hakim dipimpin Benny Dharma Yoga.

Menurut Arfian, hal yang memberatkan perbuataan terdakwa karena tidak mengikuti program pemerintah dalam hal pemberantasaan narkotika. Tak hanya itu, Pian juga terlibat dalam jaringan sindikat narkotika internasional. Sedangkan hal meringankan tidak ada.

“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menjatuhkan Pian Supandi dengan hukuman mati,” tegas Arfian.

Tuntutan hukuman mati itu ternyata tak membuat Pian menangis. Pria berperawakan sedang ini malah tersenyum yang membuat hakim Benny heran.

“Kenapa kamu malah tersenyum, senang sepertinya dihukum mati,” tanya hakim Benny.

Hakim Benny pun kemudian menanyakan ke terdakwa bagaimana atas tuntutan mati tersebut. Hakim kemudian meminta terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Oleh penasehat hukum kemudian minta waktu satu minggu untuk pembelaan tertulis.

“Baik, karena permintaan, sidang ditunda hingga minggu depan dengan agenda pembelaan,” sebut hakim Benny sembari mengetuk palu sidang.

Diketahui, Pian bersama lima PMI non prosedural lainnya berlayar dari pelabuhan Malaysia ke Perairan Siondo Batam pada bulan April lalu. Mereka turun di tengah hutan bakau. Oleh Lantamal, kemudian mengamankan para PMI tersebut, diantaranya Pian.

Ternyata Pian membawa dua tas besar berisi sabu. Dari hasil penyidikan, sabu itu dibawa dari Malaysia atas suruhan Nando (DPO). Pian mengaku dijanjikan upah Rp 40 juta. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, resmi memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang semula berakhir pada 5 Oktober 2024, jadi 16 November 2024 mendatang.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), membenarkan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu. Program tersebut meliputi pembebasan seluruh sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengurangan tunggakan pokok PKB sebesar 50 persen, kecuali untuk tahun berjalan.

Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya mengamini bahwa memang ada antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Maka dari itu, pihaknya memperpanjang masa program.

“Sehubungan dengan akan berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tanggal 5 Oktober 2024, dan untuk meringankan beban masyarakat, maka program ini diperpanjang hingga 16 November,” katanya, Jumat (4/10).

Baca Juga: Bapenda Batam Surati 10 Restoran Penunggak Pajak, Siap Lakukan Tindakan Tegas

Diky pun mengajak seluruh masyarakat di Kepri untuk segera memanfaatkan program ini guna membayar pajak kendaraan mereka.

Program pemutihan ini awalnya dimulai pada 5 Agustus 2024 hingga 5 Oktober 2024, dan berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor. Selain penghapusan denda, masyarakat juga diberikan diskon sebesar 50 persen untuk pokok pajak kendaraan yang belum dibayar.

Kabid Pendapatan Bapenda Kepri, Andi Mardianus menjelaskan, program pemutihan ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Hal ini juga sekaligus melakukan pendataan terhadap kendaraan yang menunggak pajak.

“Kami menggunakan data masa pajak kendaraan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat. Data ini akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan ke depan,” ujar dia.

Tak cuma itu saja, program ini juga menjadi upaya Bapenda Kepri untuk memperbarui data kendaraan yang sering tidak diurus oleh pemilik baru.

Baca Juga: Penerbangan Internasional Incheon-Batam Dimulai 27 Oktober 2024

“Banyak kasus di mana pemilik baru kendaraan tidak melakukan balik nama. Program ini memudahkan mereka untuk memperbarui data sekaligus melunasi tunggakan pajak,” kata Andi.

Hingga kini, pihaknya terus melakukan sosialisasi baik melalui media massa maupun secara langsung kepada masyarakat. Ini dilakukan agar informasi mengenai program pemutihan dan kewajiban membayar pajak dapat tersampaikan dengan baik, terutama kepada mereka yang belum menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) KHang Nadim Batam memperkirakan cuaca Batam hari ini dan beberapa hari kedepan masih didominasi hujan dengan intensitas ringan, terutama pada pagi dan dini hari.

Menurut BMKG, ketidakstabilan cuaca ini disebabkan oleh kondisi awan yang terus berubah-ubah serta adanya konvergensi massa udara di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan.

“Pagi hari di Batam diprediksi akan terjadi hujan petir, sementara pada siang hari akan turun hujan ringan. Malam hingga dini hari nanti, wilayah Batam diperkirakan berawan tebal,” kata prakirawan cuaca BMKG Kelas 1 Hang Nadim Batam, Fitri Anisa, Jumat (4/10).

Baca Juga: Pemko Batam dan Baznas Salurkan 150 Paket Sembako untuk Melawan Stunting

Suhu udara di Batam hari ini diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius, dengan kecepatan angin yang bertiup dari selatan pada kisaran 1 hingga 7 km/jam.

“Prakiraan ini berlaku mulai Jumat WIB hingga esok (Sabtu) pagi,” jelasnya.

Tak hanya Batam, BMKG juga memprediksi cuaca untuk sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

“Secara umum, cuaca di wilayah Kepulauan Riau hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi dan siang hari di hampir seluruh wilayah,” ujarnya.

Baca Juga: Masyarakat Nantikan Tugu Air Mancur di Simpang Barelang dan Basecamp

BMKG juga memberikan peringatan akan potensi cuaca buruk di beberapa wilayah. Hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang diperkirakan akan terjadi pada pagi dan siang hari di sebagian wilayah Kepulauan Riau.

“Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang,” katanya.

Sementara itu, kondisi gelombang laut di wilayah Kepulauan Riau masih berada pada kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi cuaca lebih spesifik hingga ke tingkat kecamatan atau desa, BMKG menyediakan layanan melalui laman https://cuaca.bmkg.go.id,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Kasus kejahatan jalanan yang meningkat dalam sebulan belakangan membuat masyarakat Kota Batam ketakutan. Beberapa kasus perampokan juga hingga saat ini belum terungkap.

Hal ini dinilai berdampak terhadap kepercayaan masyarakat hingga menganggu kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah sudah memerintahkan Kapolresta Barelang dan Kabupaten/Kota lainnya untuk mengembalikan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Jumat Curhat Kamtibmas, Usulan Warga Sekupang untuk Tambah CCTV dan Tingkatkan Keamanan Malam

“Kapolresta sebagai leadership, harus mempunyai inovasi untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (3/10) malam.

Ia menjelaskan Kapolda Kepri juga mendelagasikan semua kewenangan preemtif, preventif maulun represif kepada para Kapolres. Apalagi Kota Batam merupakan barometer sebagai kota industri, dan kota wisata.

“Ini dinilai Kapolda. Siapapun yang diberi tanggung jawab sebagai Kapolres juga bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan,” katanya.

Menurut dia, banyanya kasus kejahatan yang terjadi dalam sebulan belakangan memang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan kunjungan wisman.

“Kalau sampai ada kejadian yang tidak bisa terungkap, gimana rasa kepercaya masyarakat terhadap Polri. Jangan sampai terjadinya hukum rimba,” ungkapnya.

Pandra juga mengaku menerima laporan dari wisman Singapura adanya aksi balapan liar di kawasan Nagoya. Kegiatan ini juga tengah marak ditemukan di kawasan Legenda, Batam Kota.

“Caranya gimana, ya perintahkan Kasat Lantas untuk razia,” tegasnya.

Baca Juga: 32 Kg Ganja Diselundupkan Melalui Batam, Hendak Diedarkan di Singapura

Pandra menjelaskan pejabat Kapolresta juga harus mampu merespon kejadian dengan cepat dan transparasi keadilan. Serta mewujudkan sapta pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

“Kalau tidak ada kenangan baik ke Batam, gimana wisman mau balik lagi. Apalagi dinilai tidak aman,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri