batampos – PT PLN (Persero) melalui anak usahanya, PLN Batam bersama PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) sukses mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ground-mounted terbesar di Indonesia dengan kapasitas 100 Megawatt peak (MWp) di Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI), Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (28/08). Pengoperasian pembangkit ramah lingkungan ini akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui pemanfaatan listrik hijau.

Berdiri di atas lahan dengan total luas 80 hektar, PLTS yang dioperasikan PT Aruna Hijau Power (AHP), joint venture antara PLN Batam dengan Aruna PV ini diperkirakan mampu menghasilkan 150 GWh energi bersih pertahun atau setara dengan pengurangan emisi sebesar 118.725 ton CO2.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Jisman P. Hutajulu menyambut baik langkah cepat PLN dan AHP dalam pembangunan PLTS ground-mounted di Purwakarta. Menurutnya peresmian PLTS ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

”Saya pikir PLTS ini menjadi pembangkit yang sangat kita harapkan ke depan. Kami berharap kesuksesan pembangunan PLTS ini dapat memberikan manfaat yang optimal serta menjadi role model untuk sektor industri dan pemegang wilayah usaha lainnya,” ucap Jisman.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai tulang punggung transisi energi di Tanah Air, PLN berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri menggunakan listrik hijau dalam operasionalnya. Dia melihat upaya ini telah sejalan dengan peta jalan transisi energi pemerintah dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

”Listrik merupakan jantung perekonomian di Indonesia. Dalam perjalanannya, saat ini PLN tidak hanya mengalirkan listrik andal tapi juga berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik hijau bagi industri di Tanah Air. Inilah wujud komitmen PLN kepada negara untuk menjadi pelopor dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan (EBT) dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain bekerja sama dengan AHP, dalam proyek PLTS ini PLN juga didukung oleh PT Tatajabar Sejahtera (TJS) sebagai offtaker dan PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek. Menurut Darmawan, kerja sama ini menjadi wujud kolaborasi antar Pemerintah, BUMN, dan Swasta dalam mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan penggunaan EBT.

“Perubahan iklim adalah permasalahan global yang harus dihadapi bersama-sama. Untuk itu, PLN tidak bisa menjalankan semuanya dalam suasana kesendirian, satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melalui kolaborasi,” imbuh Darmawan.

Darmawan optimistis pengoperasian PLTS ini akan menciptakan dampak ekonomi substansial yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, membuka peluang bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kawasan Industri Kota Bukit Indah dan sekitarnya.

”Proyek pengembangan PLTS ini merupakan wujud dukungan PLN dalam mendorong daya saing industri di tanah air. Di tengah tuntutan global untuk beralih ke energi bersih, industri dalam negeri juga banyak yang membutuhkan pasokan listrik hijau sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah,” lanjut Darmawan.

Sementara itu Direktur Utama AHP Adi Dharmanto mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan proyek PLTS ground-mounted terbesar di Indonesia lebih cepat dari target, yaitu sekitar tujuh bulan.

”Sebagai developer, kami dan tim memiliki prinsip bahwa proyek ini harus dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan memenuhi janji tidak hanya kepada para pemangku kepentingan tetapi juga kepada bangsa Indonesia. Kami berkomitmen bahwa kami akan menjadi salah satu mitra PLN yang berperan dalam transisi energi baru terbarukan,” ujar Adi.

Direktur Utama TJS, Kuky Permana menyampaikan bahwa suplai listrik bersih dari PLTS sesuai dengan kebutuhan listrik di kawasan Industri Kota Bukit Indah. Pasalnya, penggunaan listrik di kawasan industri sesuai dengan karakteristik produksi listrik PLTS.

Ia merinci, saat ini telah ada 244 pelanggan dengan beban puncak rata-rata pada hari kerja berkisar 126 Megawatt (MW). Sedangkan pada hari libur dan sabtu-minggu turun menjadi kurang lebih 70 MW.

”Kami turut bangga bisa turut partisipasi pada proyek strategis ini yang merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka mencapai NZE pada tahun 2060. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya khususnya kepada pemerintah pusat, Kementerian ESDM, pemerintah daerah juga pada PLN dan jajarannya yang telah memberikan dukungan yang besar kepada proyek strategis ini,” pungkas Kuky.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengatakan bahwa proyek PLTS 100 MWp Tata Jabar ini merupakan pencapaian baru bagi PLN Batam dalam kontribusi memaksimalkan energi matahari di Indonesia.

“Adapun Total Kapasitas PLTS ini sebesar 100 MW, menjadikannya sebagai Ground Mounted terbesar di Indonesia, menggunakan teknologi termutakhir dan menjadi proyek dengan pembangunan tercepat. Menggunakan panel surya sebanyak ±170.000 modul yang tersebar luas pada area seluas lebih dari 85 hektar. PLTS ini menggunakan sistem panel surya yang terpasang di tanah dan tersebar pada 5 lokasi di Kawasan Kota Bukit Indah Industrial City,” pungkas Irwansyah. (*)

batampos – Penindakan terhadap pelaku pelanggaran penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia juga berlaku untuk nelayan lokal. Sepanjang tahun ini Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menindak 100 kapal ikan nelayan lokal melakukan pelanggaran dalam penangkapan ikan ini.

Kepala Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, pelanggaran kapal nelayan lokal ini umumnya terjadi di titik letak wilayah atau teritorial izin penangkapan ikan.

“Bukan nelayan asing saja yang bermasalah. Nelayan lokal juga banyak yang kita tindak. Umumnya karena masalah wilayah tangkapan. Jadi gini, izin penangkapan ikan yang dikeluarkan itu ada penentuan titik lokasi penangkapan nya. Ibarat Bus yang ada trayeknya. Kalau keluar dari trayek nya kan melanggar itu. Ini yang kita tertibkan biar penangkapan ikan itu sesuai aturan dan perizinan yang ada, ” ujar Pung Nugroho, belum lama ini di Batam.

Baca Juga: Sepanjang 2024, KKP Tindak 16 Kapal Ikan Asing, Hasil Penindakan Diperdayakan untuk Nelayan

Selain itu, aturan alat tangkap dan kelestarian ekosistem laut juga harus dipatuhi para nelayan. Jika penangkapan ikan ini menggunakan alat tangkap yang dilarang dan merusak ekosistem laut tentunya akan ditindak.

“Aturan ini tidak lain untuk menjaga ekosistem laut kita. KKP kita meletakkan ekologi sebagai panglima dan ini akan yang kita awasi dan tindak selama ini. Tidak melarang nelayan lokal menangkap ikan, cuma pahami aturan dan perizinan yang ada,” tutur pria yang akrab disapa Ipunk ini.

Penindakan terhadap nelayan lokal ini bukan untuk melarang atau membatasi aktivitas melaut mereka tapi untuk penegakan aturan agar dalam memanfaatkan sumber daya kekayaan laut tetap melalui prosedur yang ada dan tidak merusak ekologi.

“KKP sangat mendukung nelayan lokal. Menghibahkan kapal ikan asing yang kita tangkap ke nelayan itu salah satu dukungan ke nelayan juga. Tapi karena ekologi adalah panglima maka perlu diatur dalam penangkapan ikan ataupun pemanfaatan ekosistem laut biar tak rusak dan tetap terjaga hingga anak cucu kita nanti, ” ujarnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku, pelanggaran kapal atau nelayan lokal ini dikenai sanksi administrasi. Untuk kapal Ikan Asing yang melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia ada 16 unit yang ditindak KKP sepanjang tahun ini. Tujuh kasus diantaranya ditangkap di wilayah perairan Kepri.

“Ancaman dari nelayan asing masih banyak. Itu karena ekologi laut mereka sudah rusak. Ada 16 kapal ikan asing yang kita tindak sepanjang tahun ini dan ini menunjukan wilayah perairan kita masih diincar karena kekayaan ekosistem di dalamnya. Ini perlu kita jaga bersama agar anak cucu kita nanti juga bisa menikmati nya, ” kata Ipunk.

Didi, perwakilan nelayan Natuna sebelumnya menjelaskan, ada pelanggaran nelayan lokal yang terjadi selama ini juga karena masifnya aktifitas pencurian ikan oleh nelayan asing. Wilayah tangkap mereka ramai digarap nelayan asing dengan alat tangkap dan armada kapal yang besar sehingga menyulitkan mereka mendapatkan tangkapan yang bagus. Banyak yang mencoba mencari titik lain sehingga melanggar batas wilayah tangkap mereka.

“Masih banyak pak, Nelayan Asing yang masuk. Sampai susah kami mau nangkap ikan. Belum lagi dihadang oleh Marine Malaysia saat kami melaut ke wilayah Natuna timur. Mohon patroli Pengawasan ditingkatkan lagi, ” ujar Didi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum BP Batam, Denny Tondano bersama rombongan menggelar pertemuan dalam rangka silaturahmi bersama Komandan KRI Bung Tomo 357, Letkol Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko pada Kamis (29/8/2024) di Lounge Room KRI Bung Tomo 357 yang tengah sandar di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.

Dalam pertemuan ini turut hadir Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Kepala Bakamla RI Batam, Kolonel Laut (P) I Nyoman Amenthia W; serta Kasubdit. Pengamanan Aset dan Objek Vital, Kombes. Pol. S.A. Kurniawan yang seluruhnya berkesempatan tour berkeliling KRI Bung Tomo 357.

Kapal perang tipe Fregat Ringan ini singgah di Batam setelah menyelesaikan tugas latihan bersama Pemerintah Vietnam dan terbuka untuk masyarakat sipil yang ingin belajar tentang TNI AL hingga akhir pekan ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Terima kasih kepada Komandan KRI Bung Tomo 357 yang sudah mengajak kami berkeliling melihat kehidupan disini hingga menjelaskan secara umum tentang keunggulan kapal perang ini,” ujar Denny.

“Setelah melihat kehidupan prajurit di atas kapal perang ini, mari bersama-sama kita dukung dan doakan agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan laut NKRI ini” pungkas Denny.

Di momen ini, Komandan KRI Bung Tomo 357, Letkol Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko menuturkan pihaknya bersedia menerima kunjungan masyarakat sipil selama KRI Bung Tomo 357 bersandar di Batam hingga akhir pekan ini.

“Pada akhir pekan ini kami akan kembali bertugas bersama Pangkoarmada I, jika ada masyarakat sipil yang ingin belajar tentang KRI Bung Tomo 357 dan TNI AL kami siap berbagi ilmu dan pengalaman tentunya dengan mentaati aturan yang berlaku di atas kapal perang ini,” kata Letkol Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko.

“Adapun aturan bagi masyarakat sipil yang ingin berkunjung yaitu datang pada siang hari, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta bersedia mengikuti arahan dari awak kapal perang yang bertugas,” pungkas Perwira TNI AL ini. (MI)

batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Humas, Promosi, dan Protokol menggelar FGD Digital Marketing dengan tema “Visualisasi Data dalam Media Sosial” pada Kamis (29/8/2024) di Oakwood Hotel Nagoya.

Dibuka oleh Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait, kegiatan ini menghadirkan narasumber Bagustian Iskandar selaku Praktisi Digital Content yang juga seorang Executive Creative Director PT. SOK Kreatif Indonesia.

Melalui kesempatan ini, narasumber akan membagikan ilmu kepada para peserta tentang esensi dalam menerjemahkan data dan informasi ke dalam infografis yang selanjutnya akan dibagikan melalui media sosial di lingkungan BP Batam.

“Di era digital hari ini, data berperan penting untuk mendukung kinerja kita sehari – hari dalam rangka pembuatan laporan kepada Pimpinan di lingkungan BP Batam maupun untuk dipublikasikan melalui media sosial,” terang Ariastuty dalam sambutannya.

“Oleh karena itu, hari ini kami hadirkan narasumber yang ahli di bidang tersebut untuk memaparkan kepada semua yang hadir tentang bagaimana kita memvisualisasikan data yang ada agar tidak kehilangan esensinya dan mudah dipahami oleh semua kalangan,” sambung wanita yang akrab disapa Tuty ini.

Tuty berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada peserta untuk terus berkontribusi dalam mendukung kemajuan BP Batam.

” Harapan kami melalui FGD ini para peserta dapat mendalami ilmu tentang visualisasi data ke dalam media sosial yang dibagikan oleh narasumber untuk mendukung kemajuan BP Batam yang kita cintai,” pungkas Tuty. (*)