batampos – Ahli akuntansi forensik Mohammad Mahsun mengungkapkan bahwa PT Pertamina (Persero) berpotensi menghemat hingga USD 9,6 juta dari penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) selama periode 2014–2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahsun saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang dengan terdakwa beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, serta terdakwa lainnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (3/2).

Dalam persidangan, Mahsun menyatakan sependapat dengan keterangan ahli lainnya, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali, yang menyebut harga pembelian BBM jenis RON dari Singapura lebih mahal sekitar USD 2 per barel.

Mahsun membandingkan biaya pengadaan dan pengangkutan BBM sebelum dan sesudah penggunaan terminal BBM milik PT OTM. Menurutnya, tanpa memanfaatkan terminal tersebut, total arus keluar biaya Pertamina mencapai sekitar USD 24,5 miliar.

“Sebelum ada terminal OTM, Pertamina harus membeli BBM dari Singapura dengan harga yang lebih tinggi. Fakta yang kami temukan menunjukkan kondisi yang sama,” ujar Mahsun di persidangan.

Sementara itu, total biaya pembelian dan pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal PT OTM tercatat sebesar USD 23,9 miliar. Dari selisih kedua angka tersebut, Mahsun menilai terdapat potensi penghematan sekitar USD 9,6 juta.

“Tanpa terminal OTM nilainya 24,5, sedangkan dengan OTM 23,9. Selisih ini memberikan keuntungan bagi Pertamina dan mengurangi potensi inefisiensi sekitar USD 9,6 juta,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Mahsun menegaskan bahwa penyewaan terminal BBM PT OTM justru memberikan efisiensi dari sisi ekonomi bagi Pertamina.

“Inilah gambaran yang dapat saya sampaikan kepada Yang Mulia, bahwa penggunaan atau sewa terminal OTM secara ekonomis membuat Pertamina lebih efisien,” katanya.

Selain itu, Mahsun menyoroti perhitungan kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun dalam perkara penyewaan terminal BBM yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). Ia menilai perhitungan tersebut harus dilakukan secara cermat dan komprehensif.

Mahsun menjelaskan, nilai Rp 2,9 triliun merupakan total pembayaran jasa sewa terminal BBM selama periode 2014–2024 yang diterima PT OTM. Namun, terdapat biaya operasional perusahaan sebesar Rp 1,7 triliun yang perlu diperhitungkan.

“Untuk menghasilkan nilai Rp 2,9 triliun tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya operasional sekitar Rp 1,7 triliun. Unsur ini tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Selain biaya operasional, PT OTM juga menanggung kewajiban perpajakan sebesar Rp 118 miliar. Dengan demikian, Mahsun menegaskan nilai Rp 2,9 triliun tidak dapat serta-merta dianggap sebagai keuntungan bersih perusahaan.

“Inilah yang kami sebut sebagai net economic impact. Nilai tersebut tidak bisa langsung dinikmati karena perusahaan harus menanggung pendanaan, termasuk akibat jeda pembayaran yang tertunda, dengan nilai mencapai sekitar Rp 1,8 triliun,” jelasnya.

Mahsun menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya penerimaan perusahaan, melainkan harus memperhitungkan seluruh biaya operasional dan kewajiban perpajakan secara menyeluruh.

Dalam perkara ini, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun.

Jaksa penuntut umum menilai salah satu perbuatan yang merugikan negara adalah kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan tambahan terminal BBM. Nilai kerugian dari kerja sama tersebut ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Artikel Sidang Korupsi Minyak: Ahli Ragukan Perhitungan Kerugian Negara Rp 2,9 Triliun pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil pesohor Aura Kasih untuk dimintai keterangan terkait aktivitas Ridwan Kamil (RK) di luar negeri saat menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik akan memanggil pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan penjelasan terkait aktivitas Ridwan Kamil, baik di dalam maupun luar negeri.

“Ya, terkait dengan aktivitas RK, baik di dalam maupun di luar negeri, tentu nanti penyidik akan memanggil pihak-pihak yang diduga bisa menjelaskan dan menerangkan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas tersebut,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut tidak hanya berfokus pada aktivitas yang dilakukan, tetapi juga menyangkut pembiayaan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menelusuri sumber dana yang digunakan.

“Karena ini nanti akan kami kaitkan dengan sumber biaya tersebut,” katanya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan pemanggilan Aura Kasih, Budi belum memberikan kepastian. Ia menegaskan, KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila penyidik telah menentukan pihak-pihak yang akan dipanggil.

“Terkait dengan siapa-siapanya yang nanti akan dimintai keterangan, nanti kami akan update,” ujarnya.

Saat ini, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025.

Kelima tersangka itu adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH), Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), serta Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp 222 miliar.

Sebelumnya, pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil dalam rangka penyidikan perkara Bank BJB dan menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Selanjutnya, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. (*)

Artikel KPK Buka Peluang Panggil Aura Kasih Terkait Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri pertama kali tampil pada News.

batampos – Memilih program studi di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 tidak bisa dilakukan secara asal atau sekadar ikut-ikutan teman. Keputusan memilih prodi akan menentukan arah masa depan akademik dan karier, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang.

Persaingan SNBP 2026 kian ketat. Kuota yang terbatas serta sistem penilaian yang bersifat komparatif antar-sekolah membuat strategi pemilihan program studi menjadi faktor krusial untuk meningkatkan peluang lolos. SNBP 2026 kini telah dibuka, inilah tujuh strategi yang dapat diterapkan siswa agar lebih kompetitif sejak awal.

1. Realistis Menilai Posisi Akademik

Langkah pertama adalah memetakan posisi akademik di sekolah. Apakah berada di 10 persen teratas, 20 persen, atau di bawahnya? Meski sekolah dapat mengajukan hingga 50 persen siswa kelas XII sebagai peserta SNBP, kenyataannya siswa yang lolos umumnya berasal dari kelompok dengan performa akademik paling kuat secara relatif antar-sekolah.

Semakin realistis menilai kemampuan diri, semakin tepat pula strategi dalam menentukan pilihan program studi.

2. Kombinasikan Prodi Impian dan Prodi Aman

SNBP memberikan kesempatan memilih dua program studi, baik dalam satu PTN maupun di dua PTN berbeda. Strategi yang umum digunakan adalah kombinasi antara prodi impian yang sesuai minat meski tingkat persaingannya tinggi, dengan prodi kedua sebagai pilihan pengaman yang keketatannya lebih rendah atau daya tampungnya lebih besar.

Mengisi dua pilihan dengan prodi superketat berisiko tinggi, sementara memilih dua prodi sepi peminat justru bisa menyia-nyiakan potensi terbaik.

3. Pelajari Keketatan Prodi Tahun Sebelumnya

Data SNBP tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan penting. Jika suatu prodi hanya menerima puluhan mahasiswa dari ribuan pendaftar, berarti tingkat persaingannya sangat ketat.

Bagi siswa yang tidak berada di posisi akademik dominan, sebaiknya mempertimbangkan alternatif prodi yang masih sejalan dengan minat, tetapi peluang lolosnya lebih realistis.

4. Kenali Minat dan Bakat Sejak Awal

Pemilihan prodi sebaiknya tidak semata mengikuti tren atau dorongan lingkungan sekitar. Kenali minat dan kemampuan yang benar-benar dikuasai.

Siswa yang unggul dalam logika dan angka, misalnya, lebih cocok memilih jurusan teknik, sains, atau manajemen. Ketika minat dan kemampuan sejalan, proses belajar akan lebih optimal dan peluang meraih prestasi semakin besar.

5. Perhatikan Daya Tampung dan Rasio Penerimaan

Selain minat, daya tampung prodi juga perlu diperhitungkan. Program studi dengan kuota lebih besar umumnya memberikan peluang yang lebih luas, terutama bagi siswa dengan rekam jejak akademik yang stabil.

Strategi ini kerap digunakan peserta SNBP yang ingin bermain aman tanpa mengorbankan kualitas pilihan jurusan.

6. Maksimalkan Prestasi Non-Akademik

Prestasi non-akademik dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi SNBP. Sertifikat lomba, kejuaraan olahraga, seni, hingga karya ilmiah mampu memperkuat portofolio peserta.

Pastikan seluruh dokumen pendukung disusun dengan rapi dan relevan, karena detail kecil kerap menjadi pembeda dalam seleksi yang sangat kompetitif.

7. Konsultasi dengan Guru, Mentor, dan Alumni

Keputusan memilih prodi sebaiknya tidak diambil sendirian. Diskusikan pilihan dengan guru BK, wali kelas, alumni, atau mahasiswa aktif dari jurusan incaran.

Masukan dari mereka dapat memberikan gambaran realistis tentang tingkat persaingan, beban studi, hingga peluang karier setelah lulus.

Perubahan dan dinamika sistem SNBP 2026 menuntut persiapan yang lebih cermat dan terukur. Dengan strategi yang tepat, pemilihan program studi bukan lagi soal keberuntungan, melainkan hasil dari perhitungan matang. Semakin terencana langkah yang diambil, semakin besar peluang untuk melangkah ke perguruan tinggi impian. (*)

Artikel SNBP 2026 Dimulai, Terapkan 7 Strategi Ini agar Tak Salah Pilih Jurusan pertama kali tampil pada News.

batampos — Kesaksian yang diklaim berasal dari seorang pria bernama Sasha atau Sascha Riley mendadak viral dan memicu perbincangan global. Rekaman audio yang beredar luas di berbagai platform digital itu memuat tuduhan ekstrem terkait perdagangan dan eksploitasi anak yang disebut berhubungan dengan jaringan Jeffrey Epstein, sekaligus menyeret sejumlah nama tokoh publik Amerika Serikat.

Meski menyita perhatian internasional, seluruh klaim dalam rekaman tersebut belum terverifikasi secara hukum. Hingga kini, tidak ada dakwaan resmi, dokumen pengadilan, maupun hasil investigasi independen yang menguatkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam audio yang viral di Substack, Threads, hingga X.

Dilansir dari Times Now News, Rabu (4/2/2026), Riley digambarkan sebagai veteran Perang Irak yang mengaku menjadi korban perdagangan anak dan kekerasan ekstrem sejak usia sangat muda. Dalam pengakuannya, Riley menyebut dirinya diadopsi pada 1977 dan antara usia 9 hingga 13 tahun mengalami eksploitasi dalam jaringan kriminal yang dikaitkan dengan Jeffrey Epstein.

Rekaman audio tersebut diunggah oleh penulis Substack Lisa Noelle Voldeng, yang menyatakan bahwa kesaksian direkam melalui beberapa percakapan telepon pada pertengahan Juli 2025. Ia mengklaim versi asli rekaman disimpan dengan aman dan salinannya telah dibagikan kepada aparat penegak hukum serta “sekutu terpercaya” di sejumlah negara.

Isi Kesaksian: Tuduhan Ekstrem dan Sensitif

Dalam rekaman yang beredar, Riley mengemukakan tuduhan serius, mulai dari perdagangan anak di bawah umur, pemerkosaan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Ia juga mengklaim dipaksa terlibat dalam produksi pornografi anak, serta menyebut adanya peristiwa pembuatan snuff film—istilah yang merujuk pada rekaman pembunuhan nyata.

Seluruh narasi tersebut dikaitkan Riley dengan jaringan perdagangan anak yang disebut terhubung dengan Jeffrey Epstein dan, menurut pengakuannya, melibatkan sejumlah tokoh berprofil tinggi.

Dalam pengantar publikasi audio, Voldeng menyatakan bahwa kesaksian ini dirilis “demi kepentingan publik” dan mengeklaim Riley bersedia memberikan kesaksian resmi serta menjalani tes pendeteksi kebohongan. Namun, hingga saat ini, klaim-klaim tersebut belum disertai bukti hukum yang dapat diverifikasi secara independen.

Nama Tokoh Publik Disebut, Status Tetap Klaim

Bagian paling kontroversial dari rekaman ini adalah penyebutan sejumlah nama tokoh publik Amerika Serikat, antara lain Presiden AS Donald Trump, anggota Kongres Jim Jordan dan Andy Biggs, Senator Lindsey Graham, hingga Hakim Mahkamah Agung Clarence Thomas.

Namun demikian, seluruh nama tersebut tidak tercantum dalam dakwaan resmi, berkas pengadilan, maupun proses penyelidikan yang dikonfirmasi media arus utama. Dengan demikian, keterkaitan mereka dalam narasi tersebut masih berada pada level klaim sepihak yang belum terbukti.

Respons Media dan Status Verifikasi

Sejumlah media besar dan lembaga pemeriksa fakta menegaskan bahwa rekaman audio tersebut belum terverifikasi secara hukum. Viralitasnya dinilai lebih dipicu oleh distribusi masif di media sosial dan kekuatan narasi, bukan oleh bukti investigatif yang sah.

Dalam unggahan Substack-nya, Voldeng menulis bahwa setelah pertama kali berbicara dengan Riley, ia secara selektif menghubungi “sekutu, gereja, polisi, dan pejabat pemerintah di berbagai negara.” Namun, pernyataan tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan verifikasi independen dan proses hukum resmi.

Debat Publik dan Risiko Disinformasi

Viralnya kesaksian ini memicu perdebatan global. Di satu sisi, sejumlah pihak menilai pentingnya memberi ruang bagi suara yang mengaku sebagai korban perdagangan dan kekerasan seksual anak. Di sisi lain, banyak pengamat mengingatkan bahaya penyebaran tuduhan berat tanpa bukti kuat, yang berpotensi memicu disinformasi dan merusak kepercayaan publik.

Kasus ini menunjukkan bagaimana konten sensitif dengan narasi kuat dapat menyebar sangat cepat di era digital. Hingga kini, kesaksian Sasha Riley tetap berada dalam ranah klaim yang belum terbukti secara hukum, sekaligus menjadi sumber kontroversi dan perdebatan internasional. (*)

Artikel Kesaksian Sasha Riley soal Jaringan Epstein Picu Polemik Global pertama kali tampil pada News.