batampos – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Anambas mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun ini. Desa-desa diminta segera membentuk panitia pemilihan sembari menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Sekretaris Dinas PMD Kepulauan Anambas, Awaluddin, mengatakan terdapat 22 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada 2026. Selain itu, sebanyak 28 desa juga akan mengakhiri masa keanggotaan BPD pada tahun yang sama.

“Masa jabatan mereka dimulai pada 2018. Kemudian ada perubahan masa jabatan dari empat tahun menjadi delapan tahun,” ujar Awaluddin, Kamis (26/2).

Ia menjelaskan, perubahan masa jabatan tersebut membuat kepala desa dan anggota BPD yang dilantik pada 2018 akan menyelesaikan tugasnya pada 2026. Karena itu, proses persiapan harus segera dilakukan untuk menghindari kekosongan jabatan.

Menurutnya, Dinas PMD telah meminta seluruh desa membentuk panitia pemilihan, baik untuk Pilkades maupun pemilihan BPD. Pembentukan panitia menjadi tahap awal sebelum masuk ke tahapan teknis.

“Kami sudah minta desa segera membentuk panitia. Namun untuk tahapan detail dan jadwal lengkap, kami masih menunggu peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan,” jelasnya.

Aturan turunan dari pemerintah pusat nantinya akan menjadi pedoman teknis, termasuk terkait tahapan, persyaratan calon, hingga mekanisme pemungutan suara. PMD menegaskan tidak ingin pelaksanaan pemilihan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Awaluddin memperkirakan pemilihan BPD dapat digelar pada pertengahan tahun ini, sementara jadwal resmi masih menunggu regulasi.

Ia juga menegaskan bahwa Pilkades dan pemilihan BPD merupakan pesta demokrasi masyarakat desa. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami berharap para calon bisa berkompetisi dengan baik, jangan melakukan kecurangan apalagi politik uang. Demokrasi desa harus berjalan jujur dan adil,” tegasnya.

Adapun 22 desa yang akan menggelar Pilkades antara lain Piasan, Batu Ampar, Teluk Bayur, Matak, Payamaram, Putik, Belibak, Air Putih, Serat, Temburun, Tarempa Selatan, Tarempa Barat Daya, Pesisir Timur, Sri Tanjung, Telaga, Lingai, Air Bini, Liuk, Teluk Sunting, Landak, dan Batu Berapit.

Sementara 28 desa yang akan melaksanakan pemilihan BPD meliputi Batu Belah, Air Putih, Serat, Temburun, Teluk Sunting, Air Asuk, Teluk Siantan, Liuk, Lidi, Air Sena, Air Bini, Belibak, Piasan, Mubur, Payalaman, Matak, Payamaram, Batu Ampar, Teluk Bayur, Landak, Air Biru, Batu Berapit, Tarempa Selatan, Tarempa Timur, Tarempa Barat Daya, Pesisir Timur, Sri Tanjung, dan Bukit Padi.

Dinas PMD memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan pemilihan berlangsung tertib, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang amanah. (*)

Artikel 22 Desa di Anambas Siap Gelar Pilkades Tahun Ini pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Anambas mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun ini. Desa-desa diminta segera membentuk panitia pemilihan sembari menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Sekretaris Dinas PMD Kepulauan Anambas, Awaluddin, mengatakan terdapat 22 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada 2026. Selain itu, sebanyak 28 desa juga akan mengakhiri masa keanggotaan BPD pada tahun yang sama.

“Masa jabatan mereka dimulai pada 2018. Kemudian ada perubahan masa jabatan dari empat tahun menjadi delapan tahun,” ujar Awaluddin, Kamis (26/2).

Ia menjelaskan, perubahan masa jabatan tersebut membuat kepala desa dan anggota BPD yang dilantik pada 2018 akan menyelesaikan tugasnya pada 2026. Karena itu, proses persiapan harus segera dilakukan untuk menghindari kekosongan jabatan.

Menurutnya, Dinas PMD telah meminta seluruh desa membentuk panitia pemilihan, baik untuk Pilkades maupun pemilihan BPD. Pembentukan panitia menjadi tahap awal sebelum masuk ke tahapan teknis.

“Kami sudah minta desa segera membentuk panitia. Namun untuk tahapan detail dan jadwal lengkap, kami masih menunggu peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan,” jelasnya.

Aturan turunan dari pemerintah pusat nantinya akan menjadi pedoman teknis, termasuk terkait tahapan, persyaratan calon, hingga mekanisme pemungutan suara. PMD menegaskan tidak ingin pelaksanaan pemilihan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Awaluddin memperkirakan pemilihan BPD dapat digelar pada pertengahan tahun ini, sementara jadwal resmi masih menunggu regulasi.

Ia juga menegaskan bahwa Pilkades dan pemilihan BPD merupakan pesta demokrasi masyarakat desa. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami berharap para calon bisa berkompetisi dengan baik, jangan melakukan kecurangan apalagi politik uang. Demokrasi desa harus berjalan jujur dan adil,” tegasnya.

Adapun 22 desa yang akan menggelar Pilkades antara lain Piasan, Batu Ampar, Teluk Bayur, Matak, Payamaram, Putik, Belibak, Air Putih, Serat, Temburun, Tarempa Selatan, Tarempa Barat Daya, Pesisir Timur, Sri Tanjung, Telaga, Lingai, Air Bini, Liuk, Teluk Sunting, Landak, dan Batu Berapit.

Sementara 28 desa yang akan melaksanakan pemilihan BPD meliputi Batu Belah, Air Putih, Serat, Temburun, Teluk Sunting, Air Asuk, Teluk Siantan, Liuk, Lidi, Air Sena, Air Bini, Belibak, Piasan, Mubur, Payalaman, Matak, Payamaram, Batu Ampar, Teluk Bayur, Landak, Air Biru, Batu Berapit, Tarempa Selatan, Tarempa Timur, Tarempa Barat Daya, Pesisir Timur, Sri Tanjung, dan Bukit Padi.

Dinas PMD memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan pemilihan berlangsung tertib, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang amanah. (*)

Artikel 22 Desa di Anambas Siap Gelar Pilkades Tahun Ini pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, dalam kondisi aman selama Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Kepastian itu disampaikan setelah Bapanas bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lingga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah agen distributor di Dabo Singkep, Rabu (25/2).

Pemantauan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan serta mutu pangan tetap terjamin bagi masyarakat selama bulan puasa.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Ardiantia, mengatakan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, stok bahan pokok dalam kategori cukup dan tidak ditemukan kelangkaan.

“Berdasarkan hasil pemantauan Bapanas dan TPID Kabupaten Lingga di lapangan, hingga saat ini ketersediaan stok berada dalam kategori cukup dan tidak terjadi kelangkaan,” ujar Ardiantia, Kamis (26/2).

Meski demikian, ia mengakui ketersediaan dan stabilitas harga sembako di Lingga sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut. Pasokan bahan pokok sebagian besar didatangkan dari luar daerah, terutama dari Tanjungpinang dan Jambi.

Karena itu, para agen distributor berharap operasional armada transportasi, baik kapal Ro-Ro maupun kapal pengangkut barang, dapat berjalan lancar tanpa hambatan selama Ramadan.

Ardiantia juga menjelaskan bahwa harga kebutuhan pokok di Lingga masih relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain. Kondisi ini dipengaruhi letak geografis Lingga yang termasuk daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Meskipun mayoritas harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan signifikan, ada beberapa komoditas yang masih berada di atas harga normal,” jelasnya.

Adapun komoditas yang tercatat masih tinggi antara lain cabai keriting yang dijual sekitar Rp70 ribu per kilogram dan daging sapi beku Rp150 ribu per kilogram.

Pemantauan rutin ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sepanjang Ramadan. (*)

Artikel Bapanas Pastikan Stok Sembako di Dabo Singkep Aman Selama Ramadan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Penempatan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) di wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas, dinilai penting untuk memperkuat pelayanan dan pengamanan. Sejak 2023, jabatan kepala satuan kerja (Satker) di Polres Anambas belum lagi diisi perwira lulusan Akpol.

Akpol merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang mencetak perwira pertama Polri. Pendidikan ditempuh selama empat tahun dengan kurikulum yang memadukan ilmu kepolisian, kepemimpinan, manajemen, hukum, hingga kemampuan taktis lapangan.

Bekal tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di wilayah kepulauan seperti Anambas yang memiliki tantangan geografis dan berbatasan langsung dengan negara lain.

Kapolres Kepulauan Anambas, I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, mengatakan usulan penempatan alumni Akpol telah disampaikan ke pimpinan.

“Sudah diusulkan untuk alumni Akpol bertugas di sini. Kita lagi menunggu arahan,” ujarnya belum lama ini.

Ia menjelaskan, usulan tersebut telah diteruskan ke Bagian SDM Polda Kepulauan Riau. Namun keputusan akhir tetap berada di tingkat pimpinan sesuai kebutuhan organisasi.

Saat ini, di Polres Kepulauan Anambas hanya Kapolres yang merupakan alumni Akpol, yakni lulusan tahun 2005. Sebagai perwira menengah, ia memiliki pengalaman penugasan di berbagai satuan sebelum dipercaya memimpin wilayah perbatasan tersebut.

Sementara itu, jabatan kepala Satker terakhir yang diisi alumni Akpol terjadi pada 2023. Saat itu, AKP Gayuh Pambudi Utomo menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Kepulauan Anambas. Kini ia bertugas di Polda Sulawesi Tenggara.

Keberadaan perwira Akpol di Satpolairud dinilai strategis mengingat karakteristik Anambas sebagai wilayah kepulauan. Pengawasan laut, patroli perairan, hingga penegakan hukum di kawasan perbatasan membutuhkan kompetensi manajerial dan taktis yang mumpuni.

Di sisi lain, jumlah perwira di Polres Anambas terus bertambah. Pada Januari lalu, enam perwira baru ditugaskan untuk memperkuat struktur organisasi.

“Empat lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dan satu lulusan Perwira Alih Golongan (PAG),” kata Kapolres.

Dengan penambahan personel serta usulan penempatan alumni Akpol, diharapkan kinerja Polres Kepulauan Anambas semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

Artikel Kosong Sejak 2023, Alumni Akpol Diharapkan Isi Jabatan Strategis di Polres Anambas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui program Gerakan Anambas Sehat dan Bebas Stunting (GASING). Program terpadu ini digulirkan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus menjaga kualitas generasi muda daerah.

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia, tetapi berdampak luas terhadap masa depan daerah.

“Stunting itu bukan sekadar soal fisik. Ini menyangkut perkembangan otak anak, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas mereka ketika dewasa nanti,” ujar Aneng, Kamis (26/2).

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), ambang batas prevalensi stunting berada di angka 20 persen. Di Anambas, angka tersebut terus ditekan melalui intervensi terukur lintas sektor.

Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) menunjukkan prevalensi stunting di Anambas turun dari 3,90 persen pada 2024 menjadi 3,79 persen pada 2025. Penurunan ini dinilai sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak.

Aneng menekankan, sekitar 70 persen intervensi penanganan stunting justru berada di luar sektor kesehatan, seperti pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, hingga ketahanan pangan.

“Sekitar 70 persen penanganan stunting itu ada di sektor non-kesehatan. Jadi semua harus bergerak bersama,” tegasnya.

Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, mulai dari penimbangan rutin balita di Posyandu, pemberian vitamin A, hingga tambahan asupan gizi bagi ibu hamil dan ibu dengan kekurangan energi kronis. Edukasi pola asuh dan gizi juga diperkuat di tingkat PAUD.

Selain itu, peningkatan konsumsi ikan dan sayur digalakkan sebagai bagian dari perbaikan pola makan keluarga. Pemerintah daerah juga memberi perhatian serius terhadap akses sanitasi layak dan air bersih.

Dalam Pra-Musrenbang Tematik Stunting tingkat kabupaten, para camat diminta aktif menggerakkan desa dan kelurahan. Dana Desa diarahkan untuk mendukung lima layanan dasar pencegahan stunting, yakni Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi Terpadu, Perlindungan Sosial, Sanitasi dan Air Bersih, serta Pendidikan Anak Usia Dini.

Aneng menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kelahiran dan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kita ingin memastikan setiap anak di Anambas lahir sehat, tumbuh dengan gizi cukup, dan mendapat lingkungan yang mendukung. Ini investasi jangka panjang bagi daerah,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada sembilan desa yang berhasil mencapai zero stunting. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kolaborasi dan keseriusan mampu menekan angka stunting secara nyata.

Melalui semangat GASING, Anambas menargetkan penurunan prevalensi stunting yang berkelanjutan demi melahirkan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing. (*)

Artikel Anambas Optimalkan Program GASING Perkuat Intervensi Cegah Stunting pertama kali tampil pada Kepri.