batampos – Maskapai penerbangan internasional Etihad Airways menambah frekuensi penerbangan dari empat kali per minggu menjadi setiap hari ke Bali mulai April 2025 karena tingginya permintaan pelanggan.

“Respons terhadap rute Bali luar biasa,” kata Chief Revenue and Commercial Officer Etihad Airways, Arik De, dalam keterangan pers di sela Bali International Airshow di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (19/9) dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan tingkat muatan Abu Dhabi rute menuju Bali melebihi 90 persen pada bulan-bulan pertama beroperasi menuju Pulau Dewata.

Penambahan rute penerbangan menuju destinasi wisata andalan Indonesia itu dilakukan setelah maskapai yang bermarkas di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE) itu melayani penerbangan perdana pada akhir Juni 2024.

Saat itu, per minggu maskapai tersebut melayani empat kali penerbangan langsung.
Selain ke Bali, pihaknya juga akan terbang dua kali sehari ke Jakarta mulai Agustus 2025.
Mencermati Bali sebagai salah satu pasar dinamis dan berkembang, maskapai raksasa di Timur Tengah itu pun berpartisipasi dalam ajang pameran dirgantara pertama selama 30 tahun terakhir, Bali International Airshow.

“Partisipasi kami di Pameran Udara Internasional Bali meraya­kan kesuksesan hubungan kami dengan Indonesia dan menyoroti komitmen kami untuk lebih meningkatkan ikatan kami dengan pasar yang dinamis dan berkembang,” katanya.

Sementara itu, di pameran dirgantara di Bali pihaknya ikut memamerkan kursi di kelas suite bisnis dan kursi ekonomi terbaru yang dipasang di pesawat Boeing 787 Dreamliner yang melayani rute Bali.

Sebelumnya, untuk pertama kali maskapai global itu melayani rute perdana ke Bali pada 26 Juni 2024 menggunakan armada tipe Boeing 787-900 Dreamliner dengan nomor penerbangan EY-476 dan berangkat kembali ke Abu Dhabi dengan nomor penerbangan EY-477 dengan durasi terbang sembilan jam.

Saat ini, total ada 38 rute internasional yang dilayani di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dari 39 maskapai serta 22 rute domestik. (*)

batampos – Perangkat pengisi daya portable atau powerbank dengan kapasitas ukuran tertentu dilarang untuk dibawa terbang di atas kabin pesawat. Begitu juga rokok elektronik atau vape, beberapa maskapai penerbangan komersial juga sudah mengetatkan aturan tersebut dengan tidak boleh membawanya ke dalam kabin pesawat.

Larangan bukan sekadar laranganan, pasti ada alasannya, yakni keselamatan penerbangan. Dan benar saja, kejadian lagi melibatkan perangkat powerbank dan rokok elektronik atau vape meledak di kabin pesawat yang sedang terbang tinggi di udara.

Dilansir dari Daily Mail, kejadian tersebut terjadi di atas pesawat easyJet yang sedang terbang dari Yunani menuju ke Inggris. Ledakan tersebut memaksa evakuasi tergesa-gesa sebelum lepas landas.

Selain itu, beredar juga video yang mengerikan menunjukkan pemandangan yang kacau saat para penumpang bergegas ke lorong tengah sebelum turun melalui pintu darurat didampingu oleh para awak pesawat.

Para saksi mata mengatakan kilatan merah dan api yang sangat besar menyebabkan keributan sebelum penumpang yang panik mulai berteriak bahwa hal tersebut disebabkan oleh bom. Di sisi lain awak kabin meyakini rokok elektrik dan power bank di dalam barang bawaan kemungkinan menyebabkan ‘suara letupan’ dan ‘asap hitam pekat’ memenuhi kabin selama menaiki pesawat.

Seluruh 236 orang di dalam pesawat dipaksa turun dari pesawat, berdasarkan arahan layanan darurat, dan penumpang dipaksa menunggu sekitar sembilan jam untuk penerbangan pulang berikutnya.

Penumpang berhasil keluar dari pesawat dengan selamat dalam beberapa menit tetapi penerbangan ke London dibatalkan. Sebuah penerbangan kemudian disewa, berangkat ke London setelah pukul 11 malam.

Para penumpang menggambarkan kengerian mereka saat kebakaran terjadi di dalam pesawat, dan mengkhawatirkan hal terburuk. “Api dan asap tajam mengepul dari kantong itu, terdengar suara ledakan, asap memenuhi kabin di sekitar kantong,” kata seorang saksi mata.

Para penumpang berteriak-teriak dan berdesakan ingin keluar saat kepanikan terjadi, beberapa orang mengatakan seorang wanita dengan rokok elektrik di tas pinggangnya melambaikannya saat asap mulai keluar.

Seorang mengatakan perempuan dengan tas itu adalah warga Inggris dan mencoba meninggalkan pesawat sambil meminta orang-orang untuk minggir. Namun saat tasnya terbakar, dia menjatuhkannya di lorong saat orang-orang masih berusaha menduduki tempat duduk mereka.

Ada bekas terbakar yang tertinggal di lantai, tetapi penumpang kemudian diizinkan kembali ke pesawat untuk mengambil barang-barang mereka. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai Nasdem yang juga mantan staf khusus (stafsus) Syahrul Yasin Limpo (SY) saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Joice Triatman, pada Jumat (20/9).

Joice akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). “Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Joice Triatman, Wiraswasta/Staf Khusus Menteri Pertanian RI,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (20/9).

Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah mencegah enam pihak ke luar negeri. Hal ini setelah KPK telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terhadap enam orang itu. Pencegahan itu berlaku selama enam bulan ke depan.

“Tanggal 15 Agustus 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1064 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 6 orang warga negara Indonesia yaitu inisial WH, IP, MB, SUD, CS dan RF,” ujar Tessa.

Lebih lanjut, Tessa mengimbau pihak-pihak yang dicegah dalam kasus ini dapat kooperatif jika terdapat panggilan pemeriksaan. “Tindakan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya,” pungkas Tessa. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah menjelaskan makna kunjungan kerja tiga hari Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri ke Samarkand, Uzbekistan.

”Selain berziarah ke makam Imam Al Bukhori dan menerima gelar profesor dari Universitas Silk Road Samarkand, Ibu Megawati sangat mendukung pengembangan wisata religi di Samarkand. Agar umat Islam khususnya dari Tanah Air dan internasional juga berziarah ke makam Imam Al Bukhori,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9).

Dari kunjungan ini, ia mengharapkan ada dampak sosial ekonomi bagi kedua negara.

”Termasuk wacana yang pernah ada, penerbangan Garuda Indonesia untuk trip Jakarta-Samarkand bisa diaktivasi kembali,” katanya.

Hal ini bisa dilakukan bila tour travel menggencarkan wisata religi saat ibadah haji dan umrah dengan destinasi dilanjutkan ke Samarkand.

Wakil Ketua MPR RI ini mengingatkan peran besar Presiden Soekarno dalam penemuan makam Imam Bukhari. ”Bung Karno adalah orang yang meminta kepada pemerintah komunis Soviet kala itu agar menemukan makam tersebut. Ini legasi Bung Karno untuk dunia Islam,” tegas Basarah.

Selain ziarah ke makam Imam Bukhari, agenda lain adalah agenda penanaman pohon dan penandatangan prasasti Soekarno Garden di Silk Road Tourism Complex. ”Ibu Megawati ingin pemahatnya kalau bisa dari Indonesia, supaya hasilnya memiliki akurasi yang tinggi,” ujarnya. (*)

DESA inklusif merupakan model pemerintahan yang mengakomodasi hak semua orang, tak terkecuali penyandang disabilitas. Pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, terbuka, menghargai keragaman dan menghilangkan hambatan.

Desa inklusif wujud bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Selain sebagai mandat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, difabel dan lain-lain.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, mengatakan desa inklusi itu sangat dibutuhkan untuk dikembangkan terus-menerus karena desa inklusi adalah miniatur dari kebhinekaan bangsa Indonesia.
“Kalau kemudian desa-desa kita di Indonesia ini memiliki keragaman dan saling menghormati, saling menghargai, saling mengakomodasi dan saling memiliki serta saling berpartisipasi.” (Kemendesa.go.id, 2020)

BACA JUGA: Musim Penghujan, Warga Desa Mencolok Tanam Padi Darat

Ada 9 indikator untuk mewujudkan desa inklusi di Indonesia. Kesembilan indikator tersebut, adalah:
1. Membangun perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berDesa.
2. Mengorganisir difabel dan membentuk kelompok difabel desa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri difabel.
3. Membangun kemandirian dan martabat difabel di desa.
4. Kelompok difabel desa diharapkan mampu memberdayakan penyandang disabilitas, baik di bidang politik, ekonomi, dan sektor lainnya.
5. Membangun aksesibilitas, infrastruktur, layanan publik desa sekaligus memberikan pemahaman berinteraksi dengan difabel. Salah satu aspek non-fisik adalah memahami etika disabilitas.
6. Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan difabel sebagai dasar legalisasi kelompk difabel desa melalui surat keputusan kepala desa.
7. Menyiapkan rencana pembangunan desa berperspektif disabilitas dengan anggaran desa untuk menjalankan program pemberdayaan difabel.
8. Pembangunan sistem informasi desa sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data difabel. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga difabel.
9. Mendirikan forum penduduk desa dan menghidupkan semangat inklusivitas dalam berdesa. Termasuk mengembangkan proses pembelajaran pembangunan desa inklusi dan menyebarluaskan pengaruh kepada desa di sekitarnya. (Tempo.co, 2020)

Sementara itu menurut Founder Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS), Ken Kerta ada 5 indikator desa/kelurahan inklusi dalam Sarasehan Disability Inclusive Development (DID) tahun 2019 di Kabupaten Malang.

BACA JUGA: BNPT: Guru Harus Ingatkan Siswa Waspadai Ancaman Terorisme di medsos

Kelima indikator tersebut, adalah:
1. Adanya kesetaraan akses pada layanan umum dan mewujudkan keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel dibidang pendidikan, kesehatan, peribadatan serta bidang-bidang lainnya.

2. Adanya data dan informasi aset desa/ kelurahan yang komprehensif dan terupdate, termasuk data penyandang disabilitas.

3. Menjamin keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan meliputi perencanaan, alokasi anggaran, realisasi dan evaluasi melalui musyawarah- musyawarah desa/ kelurahan.

4. Adanya Kelompok Difabel Desa sebagai wadah interaksi dan apresiasi penyandang disabilitas.

5. Adanya pemberdayaan penyandang disabilitas, pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang disabilitas secara berkelanjutan serta pembinaan kader-kader desa berwawasan inklusif disabilitas.

Ada kesamaan pada dua konsep indikator tersebut, yakni pemberdayaan penyandang disalibitas dalam seluruh proses pembangunan di desa.

Seperti halnya pembangunan di tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, setiap proses pembangunan diawali dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Pada tahap inilah usulan rencana pembangunan diserap dan dibahas dengan mengedepankan skala prioritas. Yang diselaraskan dengan ketersediaan anggaran.

Prioritas itu adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

Seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.

Dan masyarakat desa wajib ikut serta dalam perencanaan penggunaan anggaran desa. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh tahapan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.
Pemerintah Desa dituntut pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setiap tahapan. Termasuk untuk warga desa penyandang disabilitas.
Karena penyandang disabilitas yang memahami keperluan pembangunan yang diperlukan untuk infrastruktur, layanan publik desa bagi mereka. Dan berbagai infrastruktur serta layanan publik itu, adalah hak mereka dalam pembangunan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf a, b, c pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan masyarakat desa berhak :
a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Undang-undang juga mengamanatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan akuntabel bagaimana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa digunakan.
Termasuk melalui pengumuman laporan keuangan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Termasuk bagi penyandang disabilitas.

Transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan anggaran (keuangan) desa. Sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan pemangku kepentingan lainnya.
Hal ini menjadi penting untuk mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang merugikan masyarakat. Amanat tersebut di atas ditegaskan di Pasal 62 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kesuksesan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan akan mudah dicapai dengan keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, yang menciptakan akuntabilitas sosial.

Akuntabilitas sosial adalah partisipasi aktif masyarakat desa untuk menuntut akuntabilitas pemerintah desa dalam Pembangunan Desa. Pemerintah Desa yang akuntabel adalah pemerintah yang terbuka (transparan) dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam tahap-tahap Pembangunan Desa. (Ciptadesa.com, 2023)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial merupakan Satu Kesatuan yang melekat. Yang bermuara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di desa. (*)

Penulis:   Mawarni., S.Kom., M.M
             Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
            Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Bintan

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan, klaim asuransi jiwa untuk jemaah haji 2024 yang wafat sudah disalurkan. Total ada 497 orang jemaah yang wafat. Besaran asuransi jiwa sesuai dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar jemaah bersangkutan.

Besaran Bipih sebagai patokan nominal asuransi jiwa tersebut berbeda-beda di setiap embarkasi. Bipih paling besar adalah untuk embarkasi Surabaya, sebesar Rp60.526.344 per jemaah. Sedangkan Bipih paling rendah untuk embarkasi Aceh, yaitu Rp49.995.870 per jemaah.

Layanan asuransi jiwa bagi jemaah haji itu dipegang oleh PT JMA Syariah. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Saiful Mujab, memastikan bahwa klaim atau uang asuransi jiwa sudah dibayarkan lewat keluarga atau ahli waris masing-masing.

”Kemenag mencatat ada 497 jemaah haji reguler yang wafat pada penyelenggaraan haji 2024,” kata Saiful di Jakarta, Kamis (19/9).

Jika dibuat rerata Bipih sebesar Rp58 juta, berarti total klaim asuransi yang disalurkan ke keluarga mencapai Rp28,8 miliar. Ia menegaskan bahwa seluruh uang asuransi itu sudah tuntas ditransfer ke reke-ning jemaah haji yang wafat.

Saiful mengatakan, untuk proses pencairannya, ahli waris dari jemaah yang wafat bisa menghubungi bank penerima setoran. Nantinya, pihak bank dengan ketentuan masing-masing akan memberikan informasi mekanisme penarikan uang asuransi tersebut.

Ia menuturkan bahwa jemaah haji reguler tidak hanya menerima asuransi jiwa serta kecelakaan dari PT JMA Syariah, tetapi juga disiapkan asuransi tambahan berupa santunan oleh maskapai Garuda dan Saudia Airlines. Data dari Kemenag menyebutkan ada lima orang jemaah yang mendapatkan santunan dari maskapai tersebut.

”Santunan tambahan dari maskapai itu diberikan karena kejadian wafatnya di wilayah tanggung jawab maskapai,” tuturnya.

Perinciannya adalah lima orang jemaah mendapatkan santunan dari Garuda dan tiga orang dari Saudia. Nilai santunan tambahan atau ekstra cover itu sebesar Rp125 juta per jemaah.

”Alhamdulillah, ini berjalan dengan baik. Semua proses sudah selesai dan asuransi ini berjalan dengan baik,” papar Saiful.

Ia mengingatkan bahwa untuk proses pencairan, ahli waris jemaah bisa berhubungan dengan bank penerima setoran, yaitu tempat jemaah wafat mendaftar atau melunasi biaya haji.
Seperti diketahui, jumlah jemaah wafat pada musim haji 2024 mengalami penurunan dibandingkan musim sebelumnya. Pada haji 2023 lalu, total jemaah haji yang wafat berjumlah 773 orang.

Jumlah tersebut merupakan angka kasus jemaah wafat tertinggi sejak 2015. Untuk menekan angka jemaah wafat, pemerintah memperketat regulasi kesehatan. Jemaah wajib dinyatakan sehat sebelum melunasi ongkos haji. (*)