batampos – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam mencatat, dalam enam bulan pertama tahun 2024, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam mencapai Rp8,73 triliun. Berdasarkan sektor, investasi itu terbagi dalam industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam; kemudian industri kimia dan farmasi serta industri barang dari kulit dan alas kaki.

“Sektor tersebut merupakan perpaduan dari PMA dan PMDN pada semester satu tahun ini,” ujar Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Reza Khadafi, Rabu (11/9).

Selain itu, Reza juga meng-ungkapkan bahwa perizinan lingkungan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. “Namun, perizinan berusaha PMA di Batam dapat diakomodasi oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam berdasarkan PP 41/2021,” katanya.

Menanggapi kebutuhan masyarakat yang kesulitan me-ngurus administrasi pada jam kerja, Dinas PTSP Batam juga mengumumkan perluasan jam layanan. “Mulai saat ini, pelayanan akan dibuka pada hari Sabtu, bekerja sama dengan BP Batam untuk menyediakan layanan setengah hari,” sebut Reza.

Langkah ini diambil setelah menerima keluhan dari pekerja yang harus mengorbankan jam kerja mereka untuk urusan administrasi. “Dengan langkah-langkah ini, Dinas PTSP Batam berharap dapat mempermudah proses perizinan dan mendukung pertumbuhan investasi di Kota Batam,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai persoalan perizinan berusaha sebagian masih terkendala di pusat, dan Apindo berharap pemerintah mendorong supaya perizinan tertentu seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilimpahkan ke pemerintah daerah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan daya saing Kepri dan memudahkan pengusaha dalam mengurus segala perizinan.

“Faktor tersebut harus segera dibenahi dan dikaji oleh pemerintah daerah, baik itu BP Batam maupun instansi terkait,” ujarnya.

Kemudian, persoalan lahan juga menjadi hal yang perlu dibenahi karena terbatasnya lahan di Kota Batam. Bagaimana hal ini bisa segera dibenahi oleh BP Batam sehingga ketika investor datang, sudah tersedia lahannya. Saat ini masih banyak lahan yang telah dikuasai, tetapi masih kosong.

“Kami berharap dalam hal ini didukung oleh BP Batam untuk diteruskan ke pemerintah pusat agar dapat dimaksimalkan. Perizinan yang di pusat dilimpahkan saja ke daerah, tinggal diawasi saja pelak-sanaannya,” tutupnya. (*)

batampos – Meski ada kendala mengenai harga tiket feri dan beberapa aturan lainnya, perkembangan sektor pariwisata di Batam cukup menjanjikan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwinata, mengatakan perkembangan pariwisata bukan-lah angan semata. Ia optimistis Batam akan menjadi destinasi wisata terpopuler di Kepulauan Riau bahkan di Indonesia.

Lebih lanjut, tren positif pariwisata ini dibuktikan dengan tingkat hunian hotel yang terus meningkat secara signifikan, termasuk untuk hotel berbintang.

”Untuk datanya kami belum dapat. Namun, yang jelas, tingkat hunian hotel, termasuk yang berbintang, meningkat signifikan. Bahkan setiap akhir pekan tingkat huniannya hampir 100 persen,” kata Ardi, Rabu (11/9). Sementara untuk hari-hari biasa, tingkat hunian hotel masih tergolong baik, dengan angka mencapai 60 hingga 70 persen.

Di sisi lain, Disbudpar Batam juga menyambut baik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan yang telah disahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada 29 Agustus 2024. Dengan keluar-nya perpres tersebut, sektor pariwisata di Batam diharapkan kembali bergairah dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Ia juga menilai, pemberian bebas visa kunjungan kepada ekspatriat pemegang permanent residence Singapura akan menguntungkan Batam. Pasalnya, Batam menjadi singgahan terbesar bagi orang-orang Singapura.

”Jumlah kunjungan wisman ke Batam itu mencapai lebih dari 700 ribu. Kami optimistis target kunjungan 2 juta wisman tercapai hingga akhir tahun 2024 ini,” kata Ardi.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu aturan pelaksana-an atau petunjuk teknis (juknis) dari perpres tersebut yang sedang disusun oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Perpres tersebut menyebut sebanyak 13 negara yang memperoleh status bebas visa kunjungan, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hongkong.

Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional (Aparnas) Batam, Andi Xie, mengharapkan Visa on Arrival (VoA) dapat dihapus sepenuhnya oleh pemerintah. Itu akan menambah potensi, mengingat beberapa negara penyumbang wisman terbesar di Batam tidak masuk dalam perpres tersebut.

”Contohnya Tiongkok. Banyak orang di Tiongkok yang ingin berkunjung ke Indonesia, khususnya Batam. Namun, karena aturan VoA ini, tidak banyak yang mau datang ke daerah kita,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh negara di ASEAN telah meng-hapus kebijakan VoA. Indonesia seharusnya mencontoh negara-negara yang sudah tidak memberlakukan VoA.

Meski begitu, ia tetap optimistis dapat menggaet banyak wisatawan asing ke Batam. Bahkan, terbaru, Andi telah menandatangani kerja sama dengan agen perjalanan wisata di Tiongkok untuk mendatangkan wisman ke Batam.

”Dalam waktu dekat, kami akan menerima sekitar 2.000 wisatawan Tiongkok yang akan berwisata ke Batam. Kami tetap optimistis target yang ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos– Pemerhati kebijakan publik Kota Batam, Rikson Tampubolon, kembali mengkritik kondisi transportasi publik di Batam, khususnya terkait keterbatasan operasional Trans Batam yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pekerja industri dengan jam kerja di luar jadwal reguler. Ia mendesak perpanjangan jam operasional Trans Batam hingga tengah malam untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Saat ini, Trans Batam hanya beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 6 sore. Padahal, sebagai kota industri, banyak pekerja yang masuk pada shift malam, bahkan hingga jam 11 malam, dan baru pulang pada subuh dini hari. Kalau tidak bisa beroperasi sampai 24 jam. Ya minimal sampai tengah malamlah beroperasinya. mengingat masih banyak pekerja kita yang masuk dan pulang kerja sampai tengah malam. Kota industri seperti Batam seharusnya memiliki layanan transportasi publik yang lebih fleksibel, humanis dan menjawab kebutuhan warganya,” ungkap Rikson, Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies, yang juga alumnus program magister perencanaan pembangunann Universitas Sumatera Utara ini.

BACA JUGA: Rikson Nilai Tarif Parkir Berlangganan di Kota Batam Mahal

Data dari Dinas Perhubungan Kota Batam (2023) mencatat bahwa saat ini terdapat 62 unit bus Trans Batam yang beroperasi yang mencakup 8 koridor, dengan rata-rata usia kendaraan mencapai 9 hingga 10 tahun. Meskipun baru-baru ini ditambahkan 20 unit bus baru, Rikson menilai bahwa jumlah ini masih kurang mencukupi kebutuhan mobilitas masyarakat. Mengingatnya minimnya perhatian pemerintah kita dalam membenahi transportasi publik kita selama ini. secara kasat mata kita bisa melihat dari kondisi halte-halte bus kita jauh dari kesan baik dan terurus.

Rikson yang berprofesi sebagai dosen di Kota Batam ini juga menyoroti pentingnya melibatkan angkutan umum lokal seperti Angkot Lokal dan Bimbar dalam membangun ekosistem transportasi publik yang terintegrasi. “Kita bisa mencontoh sistem integrasi transportasi publik seperti JakLingko (Trans Jakarta) di Jakarta. Angkot dan Bimbar bisa memainkan peran penting untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani bus, terutama di daerah perumahan dan kawasan padat penduduk dan pelosok-pelosok kota,” ujarnya.

Selain itu, Rikson yang juga pengurus di Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Kepri ini menekankan bahwa Batam yang bercita-cita menjadi bandar dunia madani harus serius mengembangkan transportasi publik yang dapat diakses oleh semua kalangan, dengan pelayanan yang berkualitas dan operasional yang lebih fleksibel. Ia berharap bahwa kebijakan ini menjadi perhatian bagi anggota DPRD Batam yang baru dilantik serta para calon walikota yang akan datang.
“Kota Batam memiliki potensi besar sebagai kota industri dan pariwisata, namun tanpa dukungan transportasi publik yang efisien, masyarakat dan ekonomi kota akan sulit bergerak maju. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan kebijakan yang pro-mobilitas, salah satunya dengan memperpanjang jam operasional dan meningkatkan layanan transportasi publik,” tegas Rikson. (*)

batampos – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terus melakukan penyelidikan dugaan kartel tiket feri internasional yang melibatkan empat agen di Batam dan Singapura. Proses penyelidikan sendiri memakan waktu hingga tiga bulan.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, mengatakan ada dua instrumen dalam proses penyelidikan, yaitu penegakan hukum dan kajian. ”Kajiannya sudah selesai, nanti data dari kajian dilimpahkan ke penegak hukum. Dari sisi penegakan hukum, kami masih melakukan proses penyelidikan,” katanya, Rabu (11/9).

KPPU telah meminta data terkait kondisi penjualan tiket dari agen-agen yang terlibat sebelum masa pandemi untuk mendalami dugaan kartel tiket. Pihaknya juga telah memanggil keempat agen di Batam yang diduga terlibat dalam kartel tiket tersebut.

”Kami sudah meminta data kembali terkait kondisi sebelum pandemi untuk penjualan tiket di agen-agennya. Keempat agen yang diduga terlibat kartel tiket feri di Batam sudah kami panggil,” lanjutnya.

Namun, Ridho menambah-kan bahwa ada hambatan dalam penyelidikan terhadap agen di Singapura. Agen tiket di negara tersebut belum dapat dimintai keterangan dan data. Ditambah lagi, di Singapura pernah ada kasus yang hampir sama, hanya saja dugaan tersebut tidak berhasil dibuktikan.

Saat ini, KPPU tengah mengajukan perpanjangan waktu penyelidikan. Ridho memperkirakan proses ini akan memakan waktu hingga tiga bulan ke depan.

”Kami sedang mengajukan perpanjangan penyelidikan. Mungkin sekitar tiga bulan ke depan sudah selesai, sekitar akhir atau awal tahun depan,” ujarnya.

Dalam upaya pengumpulan data, KPPU juga bekerja sama dengan BP Batam selaku operator pelabuhan. Data yang diperoleh dari otoritas akan diolah lebih lanjut guna memperkuat dugaan adanya kartel tiket feri.

”Komunikasi kami dengan BP Batam selaku operator pelabuhan terus berjalan, dan kami juga sudah menerima data dari mereka. Data itu nanti yang akan kami olah,” ujarnya.

Sanksi bagi agen yang terbukti melakukan kartelisasi tiket kapal bukanlah pidana, melainkan administratif berupa denda yang dihitung berdasarkan nilai omzet atau keuntungan dari aktivitas kartelisasi.

”Sanksinya administratif. Denda bisa dihitung dari keuntungan, yaitu 50 persen, atau dari omzet, yaitu 10 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Guntur Sakti, masih menunggu tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan KPPU tempo hari setelah berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Ia berharap solusi mengenai tarif transportasi feri internasional ini dapat ditemukan oleh KPPU, tentunya dengan landasan tarif yang wajar dan berkeadilan untuk semua pihak. ”Kami sangat berharap solusi terkait ini dapat ditemukan oleh KPPU. Harapannya sejalan dengan relaksasi visa yang sudah diterbitkan perpres-nya dan tinggal menunggu aturan pelaksanaan dari Dirjen Imigrasi, Kemenkumham,” kata Guntur.

Reporter : Arjuna

(*)