batampos – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco mengatakan bahwa calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto saat ini sedang fokus menyusun komposisi nomenklatur kementerian beserta kursi menteri pada kabinetnya mendatang, dikutip dari Antara.

“Pak Prabowo saat ini masih konsentrasi untuk menggodok nomenklatur, kemudian melakukan profiling orang ke orang yang akan duduk di kabinet,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Dasco mengemukakan hal itu ketika merespons isu pertemuan antara Prabowo Subianto dan presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat sebelum pelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober mendatang.

“Kami belum pastikan jadwal pertemuan dengan siapa pun. Tentunya nanti akan ada jadwal tersendiri atau akan diputuskan apakah kemudian dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu dekat,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengaku heran dengan isu yang diembuskan berbagai pihak bahwa Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat sebelum pelantikan presiden digelar.

“Makanya saya juga bingung, gitu lo. Kami saja yang di dalam belum tahu tanggal, keburu beredar di luar,” kata dia.

Sebelumnya, Selasa (10/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sebelum pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2024.

“Ya, akan, insyaallah,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengatakan bahwa Megawati dan Prabowo akan segera bertemu sebelum pelantikan pemenang Pilpres 2024 sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

“Insyaallah akan terjadi. Mudah-mudahan sebelum pelantikan,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9). (*)

batampos – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengizinkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan itu dalam rangka kepentingan transisi pemerintahan.

“Itu rutin, pertemuan rutin. Kan sudah izin sama Pak Jokowi untuk brainstorming soal, ya ekonomi, keuangan. Udah (izin dengan Jokowi), udah. Pertemuan itu bukan baru sekali,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan, peran Sri Mulyani sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan keuangan negara dalam menghadapi pemerintahan mendatang.

“(Pertemuan) Itu kan (membicarakan) perkembangan-perkembangan soal kerangka ekonomi makro lah, APBN lah, itu selalu diskusi soal bagaimana ke depan. Ya diskusi macam-macamlah, soal ekonomi global. Itu rutin loh,” ucap Dasco.

Adapun, momen pertemuan itu sempat diunggah Sri Mulyani dalam akun media sosial Instagram pribadinya, pada Senin (9/9). Dalam foto yang diunggah di Instagram, Sri Mulyani berbincang dengan Prabowo yang ditemani Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono alias Tommy.

Sri Mulyani tampak mengunggah lima momen foto dalam pertemuan tersebut. “Senin siang sampai sore hari, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada presiden terpilih,” tulis Sri Mulyani. (*)

batampos – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berhasil menyelamatkan 25 WNI di luar negeri (LN) yang terjerat hukuman mati. Mayoritas, mereka berada di Malaysia.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi dari Januari hingga Juli 2024. Bila dilihat lebih lanjut, angka ini naik dari tahun sebelumnya sebanyak 19 WNI.

“Kementerian Luar Negeri telah membebaskan 25 orang WNI dari ancaman hukuman mati, baik itu bebas murni maupun turun hukuman penjara yang mayoritas berada di Malaysia,” ujarnya dalam keterangan resmi Kamis (12/9).

Upaya ini pun terus berlanjut untuk bisa membebaskan WNI dari ancaman hukuman mati di LN. Terbaru, pada 11 September 2024, Kemenlu secara resmi menyerahterimakan pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah dengan inisial SBB kepada keluarga di Indonesia. Untuk diketahui, perempuan asal Jember, Jawa Timur ini sebelumnya menjadi tersangka utama pembunuhan dan terancam hukuman mati oleh pihak Pengadilan Arab Saudi, di wilayah Riyadh.

SBB juga diketahui masuk ke Arab Saudi secara ilegal pada tahun 2022 melalui calo. Ia masuk menggunakan visa kunjungan dengan sponsor WN Arab Saudi dan dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga.

KBRI Riyadh memperoleh informasi atas kasus tersebut pada September 2023. Sejak saat itu, KBRI Riyadh terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan di tingkat pertama di Riyadh terkait kasus tersebut.

Tim Advokasi yang beranggotakan diplomat, pengacara, serta penerjemah langsung dibentuk untuk melakukan telaah hukum, pengumpulan bukti, menyusun nota pembelaan, serta melakukan pendampingan sidang.

“Dalam kurun waktu sebelas bulan, tim telah menghadiri sebanyak 23 kali sidang, 11 kali kunjungan ke penjara, 10 kali komunikasi dengan pihak keluarga, termasuk kunjungan ke rumah keluarga SBB di Jember sebanyak dua kali, serta korespondensi diplomatik sebanyak tiga kali,” paparnya.

Melalui serangkaian sidang, Hakim Pengadilan Pertama akhirnya membebaskan SBB dari tuntutan hukuman mati pada 24 Maret 2024. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Hakim Pengadilan Banding pada 7 Mei 2024. SBB dinyatakan bersalah atas keterangan yang tidak konsisten dengan hukuman selama setahun.

Setelah menjalani masa persidangan, KBRI Riyadh melalui koordinasi dengan Pihak Imigrasi telah memulangkan yang bersangkutan ke Tanah Air pada 8 September 2024 lalu. Hingga akhirnya menyerahterimakan secara resmi kepada keluarga di tanggal 11 September 2024.

Pemerintah melalui Kemenlu menegaskan komitmennya untuk memberi perlindungan pada WNI di luar negeri. Salah satunya, para mereka yang berhadapan dengan masalah hukum. Pada tahun 2024, Kemenlu juga telah menetapkan Kepmenlu nomor 42/B/PK/04/2024/01 Tahun 2024 mengenai Pedoman Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri. Saat ini, pemerintah pun sedang menangani 155 WNI terancam hukuman mati di LN yang mayoritas berada di Malaysia. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review (JR) atau uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni terkait syarat usia calon pimpinan (capim) komisi antirasuah. Gugatan itu diajukan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan rekan.

Perkara ini diajukan oleh 12 orang pemohon yang merupakan mantan pegawai KPK, yakni Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (12/9).

Novel Baswedan meminta MK untuk memasukkan frasa tambahan ke dalam Pasal 29 huruf e UU KPK. Novel ingin pegawai KPK yang berpengalaman menjalankan fungsi utama KPK juga dapat mendaftarkan diri sebagai capim.

Novel dan rekan meminta agar pasal tersebut dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK. Yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama satu periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 tahun.

Novel mendalilkan bahwa pembatasan usia 50 tahun dapat mengakibatkan hilang dan berkurangnya peluang mendapatkan capim KPK yang mempunyai kemampuan atau kualifikasi istimewa. Menurutnya, banyak warga negara Indonesia berusia di bawah 50 tahun yang mempunyai kualifikasi maupun kemampuan menjadi pimpinan KPK.

Calon-calon pimpinan tersebut diperlukan untuk memperbaiki KPK yang dianggap sedang berada di titik nadir dan mengalami krisis kepemimpinan. Terkait dalil tersebut, MK menyatakan tidak atau belum adanya kesempatan para pemohon untuk mendaftar capim KPK pada periode saat ini, tidak serta merta menutup upaya perbaikan lembaga KPK.

“Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan lembaga KPK dapat dilakukan dengan proses seleksi yang menghasilkan calon-calon pimpinan yang lebih baik, berintegritas, memiliki kompetensi yang andal, serta teruji independensinya,” ucap Suhartoyo.

Menurut MK, sembari menunggu momentum para pemohon memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai capim KPK, Novel dan rekan tetap dapat berkontribusi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. MK pun menegaskan bahwa penentuan batasan usia dalam suatu undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Batasan usia dapat dinilai oleh MK, apabila ketentuan tersebut melanggar batasan kebijakan hukum terbuka. Namun, MK tidak menemukan adanya pelanggaran batasan kebijakan hukum terbuka dalam perkara yang dimohonkan Novel dan rekan.

Selain itu, ketentuan syarat usia yang dipersoalkan juga dinilai tidak menimbulkan problematika kelembagaan. “Setidak-tidaknya Mahkamah tidak menemukan adanya potensi yang kuat bahwa perubahan syarat usia demikian mengakibatkan kebuntuan hukum serta menghambat pelaksanaan tugas-tugas KPK sebagai lembaga pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi,” ujar Suhartoyo.

Lebih lanjut, MK menilai permasalahan yang dihadapi KPK saat ini tidak berkorelasi langsung dengan syarat usia capim KPK. Menurutnya, jika permasalahan KPK seperti yang didalilkan Novel benar, maka hal itu lebih berkaitan dengan komitmen dan integritas, baik secara personal pimpinan KPK maupun secara kelembagaan.

Karena itu, MK menyatakan dalil permohonan Novel Baswedan dan rekan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. “Dengan mengubah batas syarat paling rendah usia calon pimpinan KPK, menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi, menurut Mahkamah tidak akan serta-merta mengakibatkan bertambahnya jumlah pendaftar yang berintegritas atau berkurangnya jumlah pendaftar yang berintegritas,” papar Suhartoyo.

Namun, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Arsul menilai, seharusnya MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut.

Pasal 29 huruf e UU KPK yang diuji Novel dkk, sejatinya telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Oleh karena permohonan Novel ditolak, maka pasal tersebut tetap berbunyi:

“Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan,” pungkas Arsul. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Terkait ramainya topik terkait ‘Fufufafa’ yang viral di media sosial beberapa waktu ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku sudah mengetahui siapa di balik akun Kaskus tersebut. Sebelumnya, netizen berdasarkan penelusurannya meyakini bahwa di balik Fufufafa adalah Gibran Rakabuming, Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara Kominfo menyebut bahwa pemilik akun Kaskus Fufufafa bukanlah Gibran Rakabuming. Hal ini disampaikan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi yang juga merupakan Ketua Relawan Pro Jokowi atau Projo.

Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela acara di kantornya di Jakarta, Kamis (12/9). Budi Arie menyebut kalau isu Fufufafa ini merupakan upaya adu domba antara Gibran dengan Prabowo Subianto yang banyak dihina di posting-an Kaskus tersebut yang sekarang malah jadi Presiden terpilih bersama Gibran Rakabuming.

“Bukan, itu upaya mengadu domba,” kaya Budi Arie kepada wartawan.

Ditanya lebih lanjut mengenai proses pencarian akun Kaskus Fufufafa itu, Budi tak bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebelumnya hal ini juga menjadi perbincangan netizen di platform X (sebelumnya Twitter) sampai-sampai muncul tagar ‘Cebokin’ yang merujuk pada banyak pihak yang dekat dengan Jokowi berupa “nyebokin” kasus tersebut, termasuk Budi Arie Setiadi.

“Nanti kita cek. Yg pasti bukan punya mas gibran,” lanjut Budi Arie Setiadi.

Begitu juga dengan dasar keyakinan bahwa akun Kaskus Fufufafa tersebut bukan milik Gibran, bagaimana cara Kominfo membuktikan dan mencarinya, Budi Arie tak bisa menjawab. Menurutnya, ada tim yang melakukan pengecekan.

Nanti lagi dicari, pasti nanti ketahuan. Ada tim kan mengecek, Nanti diumumin kalau tahu yang punya nanti diumumin. Yang pasti bukan punya Gibran,” tandas Budi Arie. (*)

Sumber: JP Group