batampos – Sepekan sudah Polsek Sagulung lakukan penyelidikan terhadap pelaku perampokan yang terjadi di ritel Alfamart, Sagulung Baru, kelurahan Sagulung Kota, Sagulung. Polisi belum belum bisa menyimpulkan identitas dua pelaku yang terekam CCTV saat menggasak uang tunai sekitar Rp 50 juta dan melukai seorang karyawan perempuan.

Penyidik kesulitan mendapatkan identitas kedua pelaku karena minimal petunjuk. CCTV yang mereka aksi pencurian dan kekerasan ini tidak bisa mengenali wajah kedua pelaku pria karena mereka mengenakan helm dan penutup wajah. Saksi yang diperiksa termasuk Krisna, korban yang terluka juga tidak mengenali kedua pria tadi.

Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ipda Husnul menjelaskan berbagai langka penyelidikan sudah dilakukan termasuk mencoba menelusuri semua CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, hanya saja belum ada yang mengarah ke wajah asli atau petunjuk lain untuk mengungkap identitas kedua pelaku.

“Masih terus kita dalami. Segala upaya penyelidik masih terus kami lakukan,” ujar Husnul.

Sebelumnya tanggapan masyarakat sekitar bahwa pelaku perampokan ini adalah orang yang kenal betul dengan situasi dan aktifitas pekerja di dalamnya. Perampokan yang terjadi tepat, pada saat korban yang terluka hendak memindahkan uang dari meja kasir ke brangkas menimbulkan tanda tanya besar. Pelaku seperti menghafal betul rutinitas pekerja saat akan menutup tempat usaha tersebut.

Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Tambunan menegaskan penyelidikan masih berjalan dan kasus pencurian dan kekerasan ini tetap jadi fokus penyelidikan Polsek Sagulung saat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pencurian dan kekerasan terjadi di ritel Alfamart yang berlokasi di Kaveling Sagulung Baru (Saguba) , kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Senin (2/9) sekitar pukul 23.00 WIB. Dua orang pelaku yang terekam kamera CCTv tidak saja berhasil menggasak uang sebesar Rp 50 juta tapi juga melukai pegawai Alfamart.

Korban yang terluka ini adalah Krisma pegawai ritel yang berjaga saat kejadian perampokan berlangsung. Wanita 26 tahun ini terluka di bagian telapak tangan kanan karena mencoba merampas, pisau yang digunakan pelaku untuk melakukan perampokan dan pengancaman.

Dari laporan yang masuk dan juga keterangan saksi yang diperiksa, aksi perampokan ini terjadi saat tempat usaha waralaba tersebut akan tutup. Saat itu korban yang sudah siap dengan kegiatan bersih-bersih dan pintu rolling door sudah ditutup separuh. Saat korban hendak memasukan uang hasil penjualan seharian ke dalam berangkas, dua pelaku yang mengenakan helm ini masuk menentang pisau dan mengancam korban serta dua pegawai lainnya.

Uang yang sudah keluar dari meja kasir dan hendak masuk ke brangkas diambil paksa oleh dua pelaku.

“Korban sempat minta tolong ke kedua pelaku untuk tidak melukai dan merampok. Dan menawarkan mereka berdua (pelaku) masing – masing Rp 500 ribu tapi ditolak. Mereka paksa semua uang yang mau dimasukan dalam brangkas tadi. Korban mencoba merampas pisau tapi ditarik salah satu pelaku sehingga tangannya terluka,” kata Rohandi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Sampah masih jadi persoalan di wilayah Kecamatan Sagulung. Pinggiran jalan utama masih banyak ditemui tumpukan sampah. Kebiasaan masyarakat menenteng dan melempar sampah ke pinggir jalan belum sepenuhnya hilang. Butuh pengawasan dan penindakan yang lebih lagi agar persoalan sampah ini bisa diatasi.

Lokasi pinggir jalan Kaveling Baru Sagulung dan pinggir jalan Seibinti atau jalan menuju kawasan kapal Seilekop, adalah dua titik penumpukan sampah yang paling mencolok. Sampah di dua lokasi ini masih sangat banyak dan bahkan mulai meluber ke bahu jalan.

Pantauan di lapangan, lokasi penumpukan sampah di jalan menuju Kaveling Baru ini sudah cukup tinggi. Sampah lama yang sudah ditutupi semakin belukar kembali mencolok karena buangan sampah baru yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Warga sekitar mencoba mengurai penumpukan sampah ini dengan cara membakar namun tetap saja tidak berkurang. Sampah terus berdatangan dari pemotor ataupun pengendara mobil yang melintas.

“Beginilah keadaaan jalan kami ini. Orang sesuka hati lemparkan sampahnya ke pinggir jalan ini. Drainase jalan sudah penuh dengan sampah-sampah ini,” ujar Indra, warga perumahan Parisa yang tak jauh dari lokasi penumpukan sampah.

Dikatakan Indra, warga sekitar sudah cukup rutin melakukan gotong royong membereskan sampah-sampah ini, namun itu tadi saat goro bubar dan tak ada tim pengawas, sampah akan muncul lagi.
“Kita bakar pun sama juga. Tetap akan begitu lokasi pinggir jalan ini. Maunya dipenjarakan dulu satu dua orang yang kedapatan buang sampah sembarangan seperti ini biar kapok yang lain,” ujar Indra.

Senada di sampaikan Jumali, warga Kaveling Seilekop yang merasa tak nyaman dengan tumpukan sampah di lokasi bekas TPS pinggir jalan Seibinti. Meskipun sudah dipagar dan diberi tulisan untuk tidak buang sampah, namun lokasi bekas TPS ini tetap meluber dengan sampah rumah tangga. Jumali pun menaruh harapan yang sama agar Satgas Pengawasan Sampah meningkatkan patroli Pengawasan serta memberikan sanksi atau hukuman yang berat bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan.
“Bagus dipenjarakan karena sudah diingatkan terus menerus tapi tetap saja sampah ditenteng dan di buang ke pinggir jalan. Kami yang tinggal dekat jalan ini yang kerepotan. Bau busuk lah, penyakit yang menghantui dan lain sebagian nya. Mohon ini diperhatikan lagi,” ujar Jumali.

Camat Sagulung M Hafiz Rozie mengatakan, upaya pembersihan dan pengangkutan sampah berjalan cukup maksimal selama ini. Belasan armada pengangkut sampah berkerja setiap hari namun karena masih minimnya kesadaran masyarakat dengan tertib membuang sampah maka persoalan ini memang sulit diatasi. Bagaimanapun kekuatan armada dan pekerja di lapangan ada batasannya.

“Tim pengawas ataupun pengangkut tetap berkerja maksimal di lapangan. Mohon masyarakat mendukung mereka dengan tertib lah buang sampah. Ada sanksi bagi yang kedapatan buang sampah sembarangan dan ini akan kita tegaskan kalau kedapatan kedepannya,” kata Hafiz. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Pilkada sebentar lagi digelar serentak 27 November 2024. Di Provinsi Kepri hingga kabupaten/kota, semua kontestan sudah mendaftar dan siap bertarung memperebutkan kursi kekuasaan di masing-masing tingkatan setelah penetapan oleh KPU.

Perebutan kursi nomor satu di Kepri dan Kota Batam, menjadi yang paling mendapat perhatian. Di Provinsi Kepri, ada dua pasangan kontestan yang memastikan bertarung ketat, yakni petahana Anshar Ahmad yang berpasangan politisi Gerindra, Nyanyang Harris Pratamura (Ansar-Nyanyang) dan penantang baru HM Rudi (Walikota/kepala BP Batam) yang berpasangan dengan Aunur Rafiq (Bupati Karimun).

Pasangan Ansar-Nyanyang diusung dan didukung 11 parpol, yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, PAN, PKB, PKS, PPP, Gelora, Partai Ummat, dan Partai Prima.
Sedangkan pasangan Rudi-Rafiq diusung partai NasDem, PDI Perjuangan, dan PSI. Selain itu, ada partai pendukung dari Hanura, PKN, dan Buruh.

Sementara di Kota Batam, pasangan Amsakar-Li Claudia (AsLi) yang semula akan berhadapan kotak kosong karena 11 partai sudah bergabung ke AsLi, kini punya lawan sepadan setelah MK mengeluarkan putusan 60 yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon, yakni Nuryanto-Hardi Selamat Hood (Nadi).

Meski masih menunggu penetapan pasangan calon oleh KPU, namun sudah ada indikasi gerakan-gerakan pihak ketika yang mencoba melakukan gerakan-gerakan untuk memuluskan pasangan tertentu, dengan men-downgrade pasangan lainnya.
Pergerakan-pergerakan inkonstitusional alias ilegal pemain ketiga itu, terdeteksi oleh Tim Pemenangan Pasangan HMR-Aunur Rafiq.

”Kami melihat lapangan mulai becek. Baik di Kepri (pilgub) maupun di Kota Batam,” ujar ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, sekaligus ketua dewan pengarah tim pemenangan paslon Muhammad Rudi-Aunur Rafiq (HMR-AuRa), Soerya Respationo di Podacast Batam Pos, Jumat (6/9).

Soerya yang didampingi Ketua Tim Pemenangan Paslon HMR-AuRA, Irjen Pol (Pur) Darmawan menyebut, yang terdaftar di KPU masing-masing dua paslon, namun pihaknya mengindikasikan ada pemain ketiga yang sebetulnya inkonstitusional atau ilegal.

”Pemain resmi belum ngegas, yang tak resmi sudah mulai ngegas dengan rayap-rayapnya. Ini tak boleh kita biarkan,” tegas Soerya.

Ia menegaskan, PDI Perjuangan tetap dalam komitmen menjadikan pesta demokrasi di Kepri tetap ideal, yakni pemilu yang berkualias, bermartabat, bersih, jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Namun sering kali, apa yang diidam-idamkan itu, di lapangan justeru dihadapkan dengan hal-hal yang berbeda antara teori dan kenyataan. ”Das Sollen dan Das Sein tidak sama,” ujar Soerya.

Karena melihat adanya indikasi-indikasi pemain ketiga yang sebetulnya ilegal yang mencoba cawe-cawe di Pilkada Kepri, menjadi argumentasi kuat Soerya ke pasangan Rudi-Rafiq untuk memilih Irjen Pol (Pur) Darmawan sebagai ketua Tim Pemenangan Paslon HMR-AuRa.

Ia melihat mantan Wakapolda Kepri itu memiliki kompetensi menghadapi pihak ketiga atau pihak yang ingin merusak tujuan murni pesta demokrasi yang ideal, yakni pemilu yang berkualias, bermartabat, bersih, jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

”Partai kami ini partai petarung, bukan petelor, kalau lapangan becek, kalau yang memimpin bukan petarung, tergilas juga. Maka saya munculkan nama Jenderal Darmawan sebagai ketua tim HMR-AuRa,” ujar Soerya.

”Saya bilang ke Pak Rudi dan Pak Aunur, kalau kepengen menang, ketua timnya ini (Irjen Pol Pur Darmawan, red). Jadi yang saya sodorkan bukan petelor, tapi petarung. Beliau sudah mengikrarkan dirinya dan mewakafkan dirinya untuk mengawal Rudi-Rafiq,” ujar Soerya, lagi.
Irjen Pol (Pur) Darmawan yang akrab disapa Jenderal Darmawan menimpali, sebagai petugas partai, ia siap menjalankan tugas yang diembakan partai kepadanya, yakni mengawal paslon HMR-AuRa untuk menuju kursi kemenangan.

Ia juga mengaku sudah memetakan gerakan-gerakan pihak ketiga yang mencoba mend-downgrade HMR-AuRa, seperti yang diungkapkan Seorya Resaptiono.

”Alhamdulillah, saya lama di intelijen dan sudah beberapa kali dulu aktif di pengamanan pilgub, jadi sudah tahu persis apa yang terjadi. Dengan pengalaman dan kemapuan itu, Insya Allah bisa kami antisipasi hal-hal yang berpotensi merugikan paslon kami,” ujarnya.

Darmawan juga mengakui adanya riak-riak yang mencoba mendowngrade HMR-AuRa. Hal ini sudah ia komunikasikan dengan berbagai pihak terkait untuk bersama-sama mengantisipasi gerakan pihak ketiga itu.

”Saya ingatkan juga pemain ketiga untuk jangan bermain-main. Jangan sampai merusak harapan masyarakat yang menginginkan pilkada di Kepri bermartabat, jurjur, bersih, jurdil, bebas, dan rahasia,” tegasnya.

Soerya menambahkan, operasi senyap pihak ketiga ini, sudah mereka petakan satu-satu.

”Misalnya tanda petik nih, kita diserang virus A, kami siapkan ativirusnya, begitupun juga kalau diserang virus B,” ujar Soerya.

”Kalau dalam dunia intelijen, ada opsin (operasi intelijen), tentu ada kontra intelijen. Tapi kita tak bisa sampaikan apa yang kami lakukan dalam podcast ini,” ujar Soerya lagi.

Soal potensi permainan hukum, dimana kontestan bisa saja tiba-tiba dibuka kasus hukum yang berpotensi membelitnya, Seorya mengatakan, harusnya bukan hukum perdata yang dicari, tapi hukum pidana. Jika hukum pidana, maka ada APH (aparat penegak hukum), yakni kepolisian, KPK, dan kejaksaan yang berwenang.

”Saya masih ingat kapolri mengeluarkan surat telegram nomor 1160 yang inti pokoknya adalah; Kalau ada calon yang ikut kontestasi pilkada dan ada indikasi melakukan pelanggaran hukum, itu di hold dulu, bukan dihilangkan, tapi ditunda sementara sampai pilkada selesai, baru dilanjutkan perkaranya,” ujar Soerya.

Demikian juga Kejaksaan Agung pernah mengeluarkan regulasi yang sama dan itu masih berlaku hingga saat ini. Sehingga, kata Soerya, akan tak fair jika tetap ada APH memunculkan kasus hukum kontestan.

”Kalau dimunculkan berarti menentang perintah komandan. Kalau dimunculkan ada upaya mendowngrade calon itu. Ada upaya penggembosan, mudah-mudahan di kepri tak ada ya,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Jenderal Darmawan. Sebagai orang yang lama di kepolisian, ia paham betul bahwa calon yang sudah sah mendaftar di KPU, jika ada persoalan hukum, maka dihold dulu.

”Ini kan pernah terjadi di Bintan, setelah pilkada dan dilantik baru proses hukum lanjut. Ini pedoman dan harus dipatuhi semuanya,” ujar Darmawan. (*)

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) meningkatkan komitmennya untuk melindungi masyarakat Kepri dari praktik keuangan ilegal. OJK dan Satgas Pasti mendorong warga untuk menggunakan layanan keuangan yang sah dan terdaftar.

Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya, mengatakan, bahwa Satgas Pasti adalah sebuah forum koordinasi yang melibatkan berbagai institusi, termasuk OJK, Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Bank Indonesia (BI), Kejaksaan, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta beberapa dinas terkait.

“Satgas ini juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi dan Informatika,” kata Sinar, Jumat (6/9).

Satgas ini memiliki dua bidang utama, yakni pencegahan dan penanganan. Dari sisi pencegahan, Satgas Pasti melakukan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai saluran.

Sementara untuk bidang penanganan, Satgas Pasti akan menghentikan operasional entitas keuangan ilegal, memblokir rekening bank para pelaku, serta memblokir nomor telepon dan akun WhatsApp yang digunakan oleh penagih pinjaman online ilegal.

“Pemblokiran dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Semua itu dilakukan untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” ungkap Sinar.

Sinar juga mengimbau masyarakat Kepri untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap pinjaman online ilegal.

“Selain merugikan secara finansial, pinjaman online ilegal berpotensi menyalahgunakan data pribadi peminjam, seperti kontak dan foto yang tersimpan dalam gadget mereka,” ujarnya. (*)