batampos – Rentetan kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan galangan kapal PT ASL Shipyard Batam kembali menjadi sorotan. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terakhir, sejumlah insiden fatal berulang kali terjadi di kawasan industri tersebut dan menelan banyak korban jiwa, sehingga memicu perhatian serius dari pemerintah.

Insiden terbaru terjadi pada Jumat (6/3) sore ketika sebuah tugboat yang tengah membantu proses pandu kapal kargo di perairan sekitar galangan kapal tiba-tiba terbalik. Dalam kejadian itu terdapat lima kru di atas kapal.

Tiga kru dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, yakni Abdul Rahman selaku nakhoda, Guntur Pardede sebagai chief officer, dan Jhonson Bertuahman Damanik sebagai chief engineer. Sementara dua kru lainnya, Yusuf Tankin dan M Habib Ansyari, berhasil selamat dari kecelakaan tersebut.

Baca Juga: Tugboat ASL Terbalik: 3 ABK Tewas, 2 Selamat, Disnaker Pastikan Penanganan Korban dan Santunan

Kecelakaan ini menambah daftar panjang insiden di kawasan PT ASL Shipyard. Sebelumnya pada 24 Juni 2025 terjadi kebakaran di kapal tanker MT Federal II yang tengah menjalani perbaikan di galangan kapal tersebut. Peristiwa itu menyebabkan empat pekerja meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 15 Oktober 2025, kembali terjadi ledakan dan kebakaran di kapal yang sama. Insiden tersebut bahkan menelan korban lebih besar, yakni 14 pekerja meninggal dunia dan 17 lainnya mengalami luka-luka.

Lalu pada Senin, 29 Des 2025, Insiden kecelakaan kerja kembali terjadi di kawasan industri galangan kapal PT ASL Shipyard Tanjunguncang, sore, sekitar pukul 15.30 WIB. Pekerja subkontraktor PT Vinex Caatindo berinisial RS, 34, tewas tersengat aliran listrik.

Baca Juga: Serikat Pekerja Desak PT ASL Ditutup

Menanggapi kejadian terbaru ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari instansi terkait untuk mengetahui penyebab pasti insiden tugboat terbalik tersebut.

“Yang pertama kami menyampaikan belasungkawa kepada korban yang terkena musibah. Kejadian ini masih dalam penanganan pihak berwajib di Polsek Batu Aji,” kata Diky Wijaya saat menjenguk korban selamat di RS Aini, Minggu (8/3).

Menurutnya, karena insiden terjadi di sektor kelautan, pihaknya juga menunggu hasil pembahasan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Basarnas untuk mengetahui di mana titik penyebab kecelakaan tersebut.

Diky menegaskan Disnakertrans Kepri belum dapat memastikan apakah insiden tersebut masuk kategori kecelakaan kerja atau tidak. Namun apabila hasil investigasi menyatakan demikian, maka penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, mengingat rentetan kecelakaan di kawasan galangan kapal tersebut kini menjadi perhatian pemerintah. (*)

Artikel Kecelakaan Kerja Terus Berulang di Galangan PT ASL, Pemerintah Tunggu Hasil Investigasi Terbaru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketekunan dan kemampuan mengatur keuangan membawa Afri Yogi (32 tahun), seorang mitra Gojek di Batam, pada pencapaian yang membanggakan. Berkat disiplin dalam bekerja dan mengelola penghasilan, ia berhasil melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang selama ini ia cicil untuk keluarganya.

Afri mulai menjadikan pekerjaan sebagai mitra Gojek sebagai mata pencaharian utama sejak tahun 2022, setelah sebelumnya bekerja di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan dan spare part sepeda. Ketika persyaratan pekerjaan formal semakin sulit ia penuhi, Afri melihat peluang baru melalui profesi sebagai pengemudi ojek online.

Keputusan tersebut justru membawa perubahan positif dalam hidupnya.“Awalnya saya mencoba saja. Tapi ternyata dari sini saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan bahkan melunasi rumah,” ujarnya.

Bagi Afri, pekerjaan sebagai mitra Gojek memberikan fleksibilitas waktu yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Ia biasanya mulai bekerja sekitar pukul 08.00 pagi dan pulang sekitar pukul lima hingga enam sore. Dalam sehari, Afri mampu mengumpulkan pendapatan minimal sekitar Rp250 ribu. Selain itu, ia masih memiliki waktu untuk beristirahat dan menjalankan ibadah di sela-sela pekerjaannya.

Sebagai seorang suami dan ayah dari tiga orang anak—masing-masing duduk di kelas 5 SD, kelas 1 SD, dan yang bungsu berusia 5 tahun—Afri mengaku fokus utamanya saat ini adalah keluarga. “Sekarang yang paling penting buat saya adalah keluarga dan masa depan anak-anak,” katanya.

Menurut Afri, keberhasilannya tidak hanya berasal dari kerja kerasnya sendiri, tetapi juga dukungan dari sang istri yang memiliki komitmen yang sama dalam mengatur keuangan rumah tangga.“Kalau pasangan punya tujuan yang sama, semuanya terasa lebih ringan,” ujarnya.

Bagi Afri, kebahagiaan tidak selalu diukur dari materi. Ia merasa pekerjaan yang memberikan keleluasaan waktu, kesempatan berkumpul dengan keluarga, serta kemampuan membantu orang lain justru menjadi sumber kebahagiaan tersendiri.

Dalam pekerjaannya sehari-hari, ia kerap bertemu dengan pelanggan yang kesulitan membayar jasa antar, terutama anak-anak sekolah. Dalam beberapa kesempatan, Afri memilih untuk tetap membantu.“Sebagai seorang ayah, saya tahu bagaimana rasanya. Kadang saya pikir membantu orang lain juga membuka pintu rezeki untuk kita,” katanya. Meski demikian, tantangan tetap ada dalam pekerjaannya. Namun Afri memilih untuk menyikapinya dengan kepala dingin.

“Namanya kerja pasti ada masalah. Yang penting bagaimana kita menghadapinya dengan sabar,” ujarnya.
Selama menjadi mitra Gojek, Afri juga memanfaatkan berbagai program yang tersedia bagi para mitra, seperti paket internet khusus, poin untuk potongan pembelian bensin, hingga Bonus Hari Raya (BHR) yang ia terima selama dua tahun terakhir.

Tahun ini, ia bahkan menerima BHR dengan nilai dua kali lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.Afri termasuk dalam kategori mitra juara, yakni mitra yang mendapatkan penilaian baik dari konsumen dan menunjukkan dedikasi tinggi dalam bekerja.

“Alhamdulillah tahun ini masih berkesempatan mendapatkan BHR. Saya ucapkan terima kasih kepada Gojek dan pemerintah yang sudah memperhatikan kami para pejuang di lapangan. Bahkan tahun ini jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya. Ini sangat membantu kami dalam mempersiapkan Lebaran serta bertemu keluarga, “ tutup Afri. (*/adv)

Artikel Kerja Tekun dan Hidup Hemat, Driver Gojek Ini Berhasil Lunasi KPR Rumah untuk Keluarganya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya bersama komunitas driver ojek online yang tergabung dalam Komando Batam menggelar kopi darat (kopdar) sekaligus buka puasa bersama dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pakuba Tembesi, Kelurahan Kuning, Kecamatan Batu Aji, Batam, Minggu (8/3/2026).

Acara ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar–Riau, Henky Rhosidien.

Dalam kesempatan itu, Henky menegaskan driver online menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor informal.

“Driver online menjadi perhatian pemerintah. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada rekan-rekan driver online di Kota Batam,” kata Henky.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang ada, sebanyak 5.431 driver online di Batam telah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan melalui bantuan iuran dari Pemerintah Kota Batam. Program tersebut diperuntukkan bagi pengemudi yang memiliki KTP Batam.

Selain itu, sekitar 1.200 driver lainnya telah mendaftar secara mandiri sebagai peserta.

Henky menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya bagi pekerja sektor formal seperti karyawan perusahaan atau pabrik.

“Melalui Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah ingin memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan jaminan sosial, termasuk pekerja informal seperti driver online,” jelasnya.

Ia menambahkan, pekerja informal yang tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja tetap berhak mendapatkan perlindungan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Henky juga mencontohkan salah satu kasus peserta BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan driver online di Bekasi yang mengalami kecelakaan serius.

“Beliau ditabrak mobil hingga kakinya terlindas truk. Alhamdulillah bisa diselamatkan dan dirawat di rumah sakit EMC Bekasi. Biaya pengobatan yang sudah mencapai Rp442 juta seluruhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Henky berharap melalui komunitas Komando Batam, seluruh driver online dapat terdaftar dalam program jaminan sosial sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang.

“Jika terjadi risiko saat bekerja, pemerintah hadir memberikan perlindungan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya, Suci Rahmad, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan buka puasa bersama, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi driver online.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan terus berkolaborasi dengan komunitas driver untuk memastikan seluruh anggota terdata sebagai peserta.

“Kami terus berkomunikasi dengan tim Komando atau komunitas ojol lainnya untuk mendapatkan data keanggotaan yang kemudian diverifikasi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Suci.

Ia menjelaskan proses pendaftaran dilakukan secara online. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan pihak aplikator dan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Batam untuk proses pembayaran iuran bagi peserta yang memenuhi syarat.

“Inilah pentingnya komunikasi yang terus kami bangun dengan komunitas driver online di Batam,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Komando Batam, Feryandi Tarigan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas dukungan program pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi driver online.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra atas perhatian terhadap para pengemudi ojek dan taksi online di Batam.

“Mobilitas kami di jalan sangat tinggi, hampir 24 jam. Karena itu perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi kami,” kata Feryandi.

Ia mengungkapkan secara administratif jumlah anggota Komando Batam mencapai sekitar 3.000 orang, dengan sekitar 2.000 anggota yang aktif.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.700 driver merupakan pemilik KTP Batam, namun masih ada yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Melalui kegiatan kopdar ini, kami juga membuka pendaftaran bagi anggota yang ingin menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. (*)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Kopdar dan Bukber dengan Driver Ojol Batam, Ini Pesan Kakanwil Sumbar-Riau pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menjelaskan mekanisme pengajuan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi warga yang statusnya dinonaktifkan.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Zulkifli Aman, mengatakan masyarakat yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JKN dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Dinsos PM di Sekupang dengan melengkapi sejumlah persyaratan.

“Syaratnya harus ada keterangan dari rumah sakit terkait penyakit yang diderita. Setelah itu kita ajukan permohonan ke Kementerian Sosial untuk dinilai sesuai kriteria yang ada. Jika disetujui, baru kemudian diproses kembali oleh BPJS Kesehatan,” ujar Zulkifli, Senin (9/3).

Menurutnya, saat ini sudah ada warga yang datang mengurus pengaktifan kembali kepesertaan PBI JKN tersebut. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 15 orang telah mengajukan reaktivasi.

“Sudah ada yang datang ke Dinas Sosial untuk pengajuan reaktivasi PBI JKN. Terakhir yang saya tandatangani pengusulannya ada 15 orang,” katanya.

Zulkifli menjelaskan, sebagian besar warga baru mengetahui status kepesertaan mereka tidak aktif saat sedang menjalani pengobatan atau perawatan di fasilitas kesehatan.

Meski demikian, ia mengatakan masyarakat tidak banyak mengeluhkan proses tersebut. Warga umumnya mengikuti mekanisme yang telah dijelaskan oleh petugas Dinas Sosial.

“Mereka tidak komplain. Yang penting minta diaktifkan kembali. Kami jelaskan mekanismenya dan mereka mengikuti prosesnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan akhir terkait reaktivasi tetap berada di Kementerian Sosial yang akan melakukan penilaian terhadap dokumen pengajuan, termasuk riwayat penyakit serta kondisi ekonomi pemohon.

Jika hasil penilaian menunjukkan status kesejahteraan seseorang tidak lagi masuk kategori penerima bantuan, maka pengajuan reaktivasi berpotensi tidak disetujui.

Namun demikian, Zulkifli menyebut sebagian besar pengajuan yang disampaikan Dinas Sosial Batam selama ini mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Rata-rata yang kita usulkan memang disetujui. Sampai saat ini sudah bisa aktif kembali, hanya sekitar dua sampai tiga orang yang masih dalam proses pengajuan,” katanya.

Sebagai informasi, saat ini tercatat sebanyak 49.703 peserta PBI JKN di Kota Batam telah dinonaktifkan, sementara 356.616 peserta lainnya masih berstatus aktif.(*)

Artikel Silahkan Ajukan Reaktivasi Penerima Bantun Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Ini Syaratnya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam hingga kini belum dicairkan. Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyebut prosesnya masih berada pada tahap pengajuan administrasi oleh masing-masing perangkat daerah.
‎
‎Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan saat ini proses pengajuan THR masih berjalan sehingga pencairannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Belum, masih dalam pengajuan,” kata Rudi kepada Batam Pos, Senin (9/3/2026) siang.
‎
‎Ia menjelaskan, pencairan THR nantinya akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan kinerja (tukin) ASN di lingkungan Pemko Batam.
‎
‎“Turunnya bersamaan dengan gaji dan tunjangan kinerja. Sekarang sudah boleh diajukan oleh masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
‎
‎Rudi menyebut, pembahasan mengenai percepatan pencairan THR tersebut juga telah dilakukan dalam rapat yang digelar pada Jumat (6/3) lalu. Dalam rapat tersebut, perangkat daerah diminta segera memproses pengajuan agar pencairan THR dapat dilakukan secepatnya.
‎
‎“Dalam rapat itu disampaikan agar pengajuan segera dilakukan untuk mempercepat pencairan THR ASN,” katanya.
‎
‎Selain itu, menurut Rudi, arahan juga datang dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, agar seluruh perangkat daerah mengantisipasi proses administrasi menjelang masa libur mendatang sehingga pencairan THR tidak mengalami keterlambatan.
‎
‎Saat ini, kata dia, pengajuan dari perangkat daerah sudah mulai dilakukan dan hanya tinggal menunggu proses administrasi selanjutnya.
‎
‎“Pengajuan sudah kami lakukan. Sekarang tinggal menunggu proses administrasi saja. Secara substansi sudah oke dan alokasi anggarannya juga sudah tersedia,” jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, proses administrasi tersebut dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sebelum nantinya diproses lebih lanjut untuk pencairan.
‎Rudi memastikan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses pengajuan THR bagi ASN di lingkungan Pemko Batam.
‎
‎“Tidak ada kendala, baik dari sisi administrasi maupun pencairannya. Semuanya sudah berjalan sesuai prosedur,” katanya.
‎
‎Pemerintah pusat sebelumnya telah menyampaikan bahwa pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan pensiunan dilakukan secara bertahap sejak akhir Februari. Namun untuk di lingkungan Pemko Batam, proses pencairan masih menunggu rampungnya tahapan administrasi di tingkat perangkat daerah.(*)
‎

Artikel THR ASN Pemko Batam Belum Cair, Ini Penjelasan Kadiskominfo pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam diingatkan untuk tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR), parsel, maupun bentuk pemberian lain dari perusahaan atau pihak yang berkepentingan.
‎
‎Jika terbukti menerima gratifikasi, ASN dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian.
‎
‎Peringatan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri. Ia mengatakan setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan gratifikasi menjelang hari raya.
‎
‎Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Menjelang Hari Raya.
‎
‎“Setiap tahun KPK mengeluarkan surat edaran. Di Batam juga sudah ditindaklanjuti oleh Wali Kota melalui SE Nomor 16 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi menjelang hari raya,” kata Yusfa kepada Batam Pos, Senin (9/3) siang.
‎
‎Ia menegaskan, jika ada ASN yang terbukti menerima gratifikasi, maka kasus tersebut akan diproses melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemko Batam.
‎
‎“Nanti akan dilihat dulu tingkat pelanggarannya seperti apa. Apakah pemberian itu berkaitan dengan jabatannya atau tidak. Kalau terbukti, tentu ada sanksinya,” ujarnya.
‎
‎Menurut Yusfa, sanksi yang diberikan mengacu pada aturan disiplin pegawai negeri yang berlaku. Tingkatannya bervariasi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.
‎
‎“Hukumannya bisa berupa surat peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga yang paling berat adalah pemberhentian dari jabatan atau sebagai ASN. Semua tergantung tingkat pelanggarannya,” jelasnya.
‎
‎Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut berujung pada proses pidana apabila pemberian tersebut berkaitan dengan proyek, kepentingan tertentu, atau terdapat unsur tersembunyi di balik pemberian tersebut.
‎
‎“Kalau misalnya momentum Lebaran tetapi pemberiannya berkaitan dengan fee proyek atau ada kepentingan tertentu, tentu itu sudah masuk ranah lain dan bisa mengarah pada pidana,” katanya.
‎
‎Untuk mencegah praktik tersebut, Pemko Batam telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima laporan dan melakukan penilaian terhadap dugaan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.
‎
‎Pembentukan UPG tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Batam yang diterbitkan pada Oktober 2025 lalu.
‎
‎Selain melalui UPG, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan gratifikasi melalui berbagai saluran pengaduan. Salah satunya melalui website Whistle Blowing System (WBS) yang telah disiapkan oleh Inspektorat Kota Batam.
‎
‎“Pengaduan bisa dilakukan langsung ke UPG, melalui website WBS yang kami sediakan, atau masyarakat juga bisa melaporkan langsung ke website KPK melalui Gratifikasi Online atau GOAL KPK,” jelas Yusfa.
‎
‎Ia menegaskan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan tidak meminta atau menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan, terutama menjelang hari raya.
‎
‎Jika ada ASN yang terlanjur menerima pemberian, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya dalam waktu maksimal 30 hari sebagaimana diatur dalam surat edaran wali kota tersebut.
‎
‎Untuk pemberian seperti parsel atau bingkisan hari raya, ASN juga tidak diperbolehkan menyimpannya. Bingkisan tersebut harus segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan, rumah jompo, atau anak yatim piatu, dengan tetap dilaporkan kepada UPG.
‎
‎Yusfa menyebut praktik pemberian parsel atau THR kepada ASN biasanya berasal dari pihak perusahaan atau pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap pemerintah.
‎
‎“Biasanya yang memberi itu dari perusahaan atau pihak yang memiliki kepentingan. Karena itu kami juga mengimbau agar semua pihak mendukung upaya pencegahan gratifikasi ini,” katanya.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemko Batam terikat oleh aturan yang berlaku, sehingga wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
‎
‎Surat edaran wali kota tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam, termasuk pimpinan perusahaan, asosiasi, dan lembaga yang berhubungan dengan pemerintah.
‎
‎“Kami mengimbau jika ada pemberian seperti itu sebaiknya ditolak sejak awal. Lebih baik ditolak daripada menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
‎
‎Menurut Yusfa, kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Kota Batam. (*)

Artikel Pemko Batam Larang ASN Terima THR dan Parsel dari Perusahaan, Pelanggar Bisa Disanksi hingga Pemberhentian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esty Widya Putri mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam untuk meningkatkan kapasitas usaha hingga mampu menembus pasar internasional. Hal tersebut disampaikan saat dialog bersama para eksportir dan pelaku usaha di Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam, Senin (9/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Roro menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki tiga target utama dalam mendorong pertumbuhan sektor perdagangan nasional. Pertama, mengamankan pasar dalam negeri agar produk lokal, khususnya dari UMKM, memiliki ruang yang luas di pasar domestik.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya membantu UMKM agar dapat memasarkan produknya di dalam negeri, salah satunya dengan menghubungkan pelaku usaha dengan jaringan ritel modern.

“UMKM yang memang fokus menjual produknya di pasar dalam negeri kita bantu untuk terhubung dengan ritel modern. Dengan begitu produk mereka bisa dipajang dan dipasarkan di gerai-gerai yang ada di berbagai daerah,” ujarnya.

Target kedua adalah memperluas pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional. Ia menyebutkan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) memiliki peran penting dalam membuka akses pasar bagi produk Indonesia ke luar negeri.

Namun, menurutnya masih terdapat kesenjangan informasi terkait pemanfaatan perjanjian dagang tersebut, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong sosialisasi kepada para pelaku usaha.

“Kami melihat masih ada gap antara perjanjian dagang yang sudah disepakati di tingkat pusat dengan pemanfaatannya oleh pelaku usaha di daerah. Karena itu sosialisasi perlu terus dilakukan agar pelaku usaha mengetahui peluang pasar ekspor,” jelasnya.

Kementerian Perdagangan juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional tersebut. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat memahami peluang ekspor dan memanfaatkannya secara maksimal.

Target ketiga, lanjutnya, adalah mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Untuk itu, pemerintah melakukan pendampingan bagi UMKM yang dinilai telah siap melakukan ekspor.

“UMKM yang kami dorong untuk ekspor adalah yang sudah siap dari sisi produksi, kapasitas, dan keberlanjutan usaha. Sehingga ketika ada permintaan dari pasar luar negeri, mereka mampu memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan saat ini memiliki jaringan promosi perdagangan di 33 negara melalui Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Jaringan ini dimanfaatkan untuk membantu mempromosikan produk-produk Indonesia di pasar internasional.

Menurut Roro, selama lima tahun terakhir Indonesia juga mencatat surplus neraca perdagangan. Nilai surplus perdagangan bahkan mencapai sekitar 41,05 miliar dolar Amerika Serikat.

Selama ini, ekspor Indonesia memang masih didominasi komoditas besar seperti minyak sawit mentah (CPO), produk energi, serta besi dan baja. Namun, tren ekspor produk UMKM juga terus mengalami peningkatan.

Beberapa komoditas yang menunjukkan tren positif di pasar global antara lain kopi, kakao, serta produk halal seperti makanan, minuman, hingga kosmetik.

“Produk kopi Indonesia saat ini sedang naik daun di pasar internasional. Begitu juga kakao dan berbagai produk halal yang permintaannya terus meningkat,” jelasnya.

Ia mencontohkan produk kosmetik lokal yang sudah berhasil menembus pasar internasional, seperti produk kecantikan asal Indonesia yang kini mulai tersedia di sejumlah negara.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing di pasar global jika didukung dengan kualitas dan promosi yang baik.

Dalam kesempatan itu, Roro juga menyoroti posisi strategis Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi geografis tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar ekspor.

“Batam memiliki lokasi yang sangat strategis, dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha di daerah ini untuk mengembangkan pasar ekspor,” katanya.

Keberadaan Export Center di Batam diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait peluang pasar, perjanjian dagang, hingga pendampingan ekspor.

Melalui fasilitas tersebut, pelaku usaha dapat berkonsultasi dan mendapatkan informasi mengenai potensi pasar ekspor bagi produk mereka.

“Harapannya fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku usaha. Pemerintah hadir untuk membantu UMKM agar tidak hanya naik kelas, tetapi juga mampu menembus pasar internasional,” tutupnya.(*)

Artikel Wamandag RI Dorong Pelaku UMKM di Batam Tembus Pasar Internasional pertama kali tampil pada Metropolis.