batampos – Ribuan sertifikat tanah yang terdata pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Batam, secara bertahap beralih wujud dari dokumen fisik menjadi elektronik.

Huma BPN Batam Yudo Prio mencatat, sepanjang tahun 2024 ini tercatat sudah 3.668 warga Kota Batam telah beralih dari sertifikat tanah konvensional menjadi ke sertifikat elektronik.

Menurutnya, antusias masyarakat Batam untuk mengganti sertifikat fisik mereka ke elektronik tergolong sangat tinggi. Program sertifikat elektronik diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data pertanahan.

“Luar biasa antusiasnya. Angka ini hingga pertengahan tahun ini ya dan bakal terus bertambah,” ujar Yudo, Selasa (23/7).

Ia menjelaskan, sertifikat elektronik memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, termasuk pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Sebab, sertifikat tersebut akan masuk kedalam aplikasi pertanahan BPN Batam.

“Fisiknya tentu kami bawa dan simpan di kantor mereka hanya bawa yang digital,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa proses digitalisasi sertifikat tanah akan terus dilakukan secara bertahap. Untuk memfasilitasi peralihan ini, BPN Batam telah membuka layanan khusus bagi warga yang ingin mengajukan permohonan sertifikat elektronik. “Bisa datang atau daftar melalui aplikasi,” tuturnya.

Kepala Wilayah Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sri Pranoto menyampaikan sertifikat elektronik ini salah satu bentuk peningkatan kualitas layanan di bidang pertanahan. “Masyarakat tidak perlu khawatir, sertifikat elektronik tidak mengubah atau menghilangkan sertifikat lama, tapi mengubah bentuk saja, dari beberapa lembar menjadi selembar saja. Menyederhanakan lebih tepatnya,” kata dia.

Bagi Kementerian ATR/BPN dengan adanya sertifikat ini pasti lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini. Pemilik sertifikat cukup datang ke kantor BPN di Batam untuk mengajukan permohonan sertifikat elektronik ini.

“Ke depan dengan adanya penerbitan sertifikat elektronik, kita akan meningkatkan layanan. Pastinya akan mudah. Terima kasih atas dukungan dalam menyukseskan program sertifikat di Batam,” ujarnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI) Kepulauan Riau (Kepri), sejara resmi terbentuk. Jajaran pengurus dilantik di Gedung Institut Teknologi Batam (Iteba), Selasa (23/7)

Devo Satria Ichwaldi terpilih untuk menakhodai DPD HIPDI Kepri. Ia beserta para pengurus lain dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIPDI, Suprafto.

Ucapan selamat disampaikan oleh Suprafto kepada seluruh jajaran pengurus DPD HIPDI Kepri. Ia harap semoga organisasi profesi tersebut berjalan dengan baik dan bermanfaat.

HIPDI telah terafiliasi di 15 provinsi dan 5 kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara untuk di Kepri baru saja terbentuk.

Untuk itu, Suprafto mengingatkan beberapa hal penting untuk DPD HIPDI Kepri diantaranya tanggung jawab, menjalankan amanah sebagaimana mestinya, dan membantu mengembangkan industri dokumentasi. Tak cuma itu, menjaga hubungan antar lini atau sektor juga jadi atensi.

“Kolaborasi harus dilakukan, baik antar sesama maupun pemerintah daerah. Selalu bersinergi untuk membuat event atau kebijakan yang kiranya dapat membantu industri dokumentasi,” ujarnya.

“Tujuan HIPDI ini ada tiga, pertama mendidik bagi pengusaha kreatif yang baru khususnya dokumentasi, menjaga hubungan, dan merawat para senior yang berada di usia senja,” kata dia.

Ketua DPD HIPDI Kepri, Devo Satria Ichwaldi mengatakan, 90 persen yang terjadi di industri dunia dasarnya ialah dari video dan foto. Fotografi adalah medium kekuatan luar biasa, yang karyanya dikenang sepanjang masa.

“Mulai hari ini kita sejajar dengan profesi-profesi lainnya. Kita adalah profesional-profesional yang menjunjung tinggi nilai, dapat memajukan industri, dan dihargai,” kata Devo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, Guntur Sakti mengapresiasi adanya wadah buat para pengusaha yang bergerak di bidang dokumentasi tersebut. Baginya dokumentasi pada satu sisi menjadi sebuah saksi bisu dalam perjalanan sejarah.

“Saya mengajak HIPDI untuk berinovasi, kreatifitas dan adaptasi, adalah sebuah kebutuhan di era sekarang ini,” katanya.

Guntur menambahkan, industri dokumentasi adalah industri yang tak akan pernah mati. Dokumentasi adalah salah satu kebutuhan dasar. Penerapannya mulai dari proses kelahiran, sampai kematian. Semua diabadikan.

“Saya menaruh harapan besar kepada DPD HIPDI Kepri. Semoga keberadaan dan peran organisasi dapat mengangkat citra Kepri dalam berbagai aspek,” ujarnya.

Foto: Ketua DPD HIPDI Kepri terpilih, Devo Satria Ichwaldi saat mengibarkan bendera HIPDI usai prosesi pelantikan, disaksikan para pengurus. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Polemik sarana transportasi darat (taksi) di Bandara Internasional Hang Nadim Batam menuju titik terang. PT Bandara Internasional Batam (BIB) memastikan layanan taksi online dapat beroperasi di area bandara.

Direktur PT Bandara Internasional Batam, Pikri Ilham Kurniansyah, menyampaikan bah-wa langkah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memilih layanan angkutan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

”Pilihan untuk menggunakan Maxim dan GoCar akan memberikan kemudahan bagi penumpang untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Kami juga memberikan kesempatan bagi para pengusaha taksi, baik konvensional maupun daring, untuk beroperasi di bandara,” ujar Pikri, Senin (22/7).

Menurut Pikri, titik jemput penumpang telah diatur secara terpadu bersama dengan Grab di area parkir bawah kedatangan. ”Kami memastikan bahwa ada kuota yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik untuk GoCar maupun Maxim, serta untuk taksi konvensional yang telah beralih menjadi anggota layanan daring,” jelasnya.

Terkait tarif, masing-masing operator taksi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ”Kami tidak memperkenankan adanya penyeragaman harga. Setiap operator bebas menentukan tarifnya sesuai dengan target pasar dan regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Pikri juga menekankan pentingnya menyediakan berbagai pilihan transportasi sesuai dengan kebutuhan penumpang dari berbagai kalangan. ”Mulai dari penumpang VVIP, VIP, CIP dengan business class yang membutuhkan kendaraan premium seperti Alphard dan mobil listrik, hingga penumpang dari kelompok LCC yang memilih kendaraan umum seperti taksi online atau bus,” tegasnya.

Dengan keputusan ini, Bandara Internasional Hang Nadim Batam berupaya memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi darat yang berkualitas.

”Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan penumpang dari berbagai kalangan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, menyampaikan bahwa PT BIB telah berkomitmen terhadap pelayanan, salah satunya adalah moda transportasi darat.

“Yang pasti hari ini ada peningkat yang sangat signifikan. Dulu­nya konvensional, sekarang tak­si online bisa masuk,” kata dia.

Hadirnya layanan Maxim, Gocar, dan Grab menjadi pilihan bagi masyarakat terkait banyaknya layanan angkutan yang sudah disiapkan bandara sesuai SOP. “Jadi, semua harus mengikuti karena bandara adalah objek vital. Punya SOP tersendiri,” pungkasnya. (*)

Reporter : Azis Maulana

batampos – Komisioner Bawaslu Kepri, Khairurrijal, yang tersandung kasus narkoba telah dinonaktifkan. Yang bersangkutan saat ini menjalani proses rehabilitasi inap selama tiga bulan usai keluarnya assesment dari BNNP Kepri.

Perihal status Khairurrijal saat ini, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra menyebut, bahwa Bawaslu RI telah mengeluarkan surat perintah menonaktifkan Khairurrijal. Surat tersebut keluar beberapa bulan belakangan.

Ia menegaskan, bahwa Khairurrijal belum diberhentikan. Artinya, ada kemungkinan yang bersangkutan bisa kembali lagi ke jajaran Bawaslu Kepri. Meski demikian, Zulhadril enggan membeberkannya lebih banyak.

“Itu Bawaslu RI yang keluarkan sampai kapan dinonaktifkan. Status dia masih nonaktif, belum diberhentikan,” ujarnya, Senin (22/7).

Sebagaimana diketahui, Khairurrijal merupakan Koordinator Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Diklat di Bawaslu Kepri. Ia juga mantan Ketua Bawaslu Natuna 2018-2023. Khairurrijal ditangkap Ditresnarkoba Polda Kepri di Ruang VIP Hotel Planet Holiday, Batam, April lalu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes pol Dony Alexander, mengatakan bahwa KH,dinyatakan pengguna aktif narkoba. “Dari hasil pemeriksaan yang berangkutan dinyatakan pengguna aktif narkotika,” ujar dia.

Saat diamankan, polisi menemukan tiga butir ekstasi. Hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik juga mengarah komisioner Bawaslu Kepri itu sebagai pengguna.

“Saat diamankan yang bersangkutan ditemukan tiga butir pil ekstasi . Hasil penyelidikan juga menyatakan pelaku sebagai pengguna, karena barang bukti tidak cukup untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, meminta kasus narkoba yang menjerat komisioner Bawaslu Kepri itu dapat menjadi pembelajaran bersama. Ia berharap semua pihak bisa bersama-sama ikut memberantas peredaran narkoba di wilayah Kepri.

“Semoga ini menjadi pembelajaran berharga bagi mereka. Bagi semua pejabat dan masyarakat. Apalagi yang bersangkutan adalah pejabat,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif,” ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan,” ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya,” pungkasnya. (*)