batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri menggelar program edukasi bertajuk ”OJK Goes to School” di SDN 009 Botania, Batam Kota, Sabtu (3/8). Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2024, dengan mengusung semangat literasi keuangan.

Ada sebanyak 300 siswa dari kelas V dan VI terlibat dalam kegiatan ini. Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PEPK) dan Layanan Manajemen Strategis (LMS) OJK Kepri, Muhammad Lutfi, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan sejak usia dini.

”Literasi keuangan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk membuat keputusan keuangan yang bijak di masa depan, membantu mereka mencapai tujuan hidup mereka,” kata Lutfi, Sabtu (3/8).

Selain memberikan pengenalan tentang peran OJK dan lembaga jasa keuangan, kegiatan ini juga mencakup pembelajaran tentang produk keuangan yang relevan untuk pelajar sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, serta manfaat dari menabung dan berinvestasi.
Kepala SDN 009 Botania, Mariani, menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan siswa.

”Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa-siswa kami, membantu mereka menjadi generasi yang lebih cerdas dan terampil dalam mengelola keuangan pribadi,” ungkap Mariani.

Para siswa terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan ini, aktif bertanya tentang tugas dan fungsi OJK, serta berbagai cara untuk mengatur keuangan pribadi mereka.
Kegiatan ditutup dengan pembagian souvenir sebagai apresiasi bagi partisipasi aktif para peserta.

Program ”OJK Goes to School” dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam menciptakan generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan, untuk masa depan dan stabil secara finansial. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Jajaran Polresta Barelang gelar operasi cipta kondisi besar-besaran di wilayah Batuaji dan Sagulung, Minggu (4/8) dini hari. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol H. Ompusunggu ini, jajaran Polresta Barelang amankan ratusan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dan yang bermasalah dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

batampos – 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam terpilih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Penyerahan LHKPN ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para anggota DPRD Batam yang terpilih. Jika tidak menyerahkan LHKPN, konsekuensinya adalah tidak dilantik di 29 Agustus mendatang.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batam, Aksara Pandapotan, mengatakan, kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada KPK RI telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 6/2024 pasal 52 ayat 1.

Dalam aturan tersebut, kata dia, penyampaian LHKPN harus dilakukan paling lambat 21 hari sebelum hari pelantikan anggota dewan terpilih, yang dijadwalkan 29 Agustus 2024.

”Semua LHKPN sudah terpenuhi. Seluruhnya ada 50 anggota DPRD Batam yang akan dilantik akhir bulan ini,” kata Aksara, Sabtu (3/8).

Aksara mengatakan, setelah menyerahkan LHKPN kepada KPU, para anggota DPRD terpilih akan melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke Sekretariat DPRD Kota Batam.

”Untuk LHKPN sudah. Kelengkapan administrasi dari DPRD, kami menunggu suratnya. Tapi kepastiannya kami sesuaikan dengan surat dari DPRD Kota Batam,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris DPRD, Ridwan Afandi, mengatakan, sudah mendapatkan surat edaran Kemendagri terkait teknis pelantikan calon terpilih DPRD.

“Kami juga berkoordinasi dengan Kemendagri, pemerintah provinsi, dan Pemko Batam terkait segala sesuatu dalam rangka menyukseskan pelantikan nanti,” ujar Ridwan. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Juru parkir (jukir) liar masih ada di beberapa kawasan di Kota Batam. Salah satunya di kawasan Lubukbaja. Salah seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ada salah seorang berpakaian juru parkir, namun sering berbuat onar di kawasan usahanya.

”Tak jarang dimarahinya konsumen kami. Bahkan dulu sempat viral, meludahi konsumen,” ucap pengusaha bakery yang enggan disebutkan namanya ini. Ia mengatakan, Dinas Perhubungan Kota Batam sudah pernah mendatangi dan menertibkan juru parkir liar ini. Namun, beberapa hari setelah itu, jukir liar ini kembali datang ke kawasan tersebut. ”Suka marah-marah dan maki-maki dia,” ungkap perempuan tersebut.

Hal senada dirasakan oleh salah satu pengusaha kafe di bilangan Nagoya. Di sana, memang tidak ada jukir liar atau ilegal. Akan tetapi pengunjung di tempatnya banyak yang terganggu atas tindakan oknum jukir legal.

”Kadang kita ada tamu, minta karcis, tapi tak dikasih. Mereka itu bayar, bukan gratis. Karcis inikan wajib dikasih,” kata pria yang enggan namanya disebutkan kepada Batam Pos, Sabtu (3/8).

Dia minta ke pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, untuk lebih memperhatikan tingkah laku para jukir ini. Meski mereka telah legal bertugas di lokasi, tetapi tak ada beberapa kela­kuannya yang kurang baik.

Kepala Dishub Batam, Salim, mengaku ada beberapa laporan yang masuk mengenai juru parkir di Batam, baik yang liar maupun legal. Terkhusus oknum jukir liar perempuan di kawasan Lubukbaja, dia mengaku sudah mendapat laporannya.

”Sebenarnya itu bukan jukir (oknum perempuan di salah satu toko kue di kawasan Lubukbaja). Gimana yah nak sebut, diduga agak gangguan (ODGJ) memang,” ucap Salim.

Ia mengatakan, sudah beberapa kali menindak, namun perempuan tersebut kembali lagi ke kawasan itu. ”Memang kakaknya, jukir legal di kawasan itu. Tapi, sering dia ambil pakaian kakaknya, ngatur-ngatur kendaraan. Atas hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Saya bisa sebut, tak jukir liar lah dia, tapi kami menduga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa),” ungkap Salim.

Namun, terkait dengan juru parkir liar, Salim mengatakan, sudah sangat sering dilakukan razia penertiban. Tidak hanya itu saja, Dishub juga menertibkan jukir legal yang kurang baik dan tidak sopan.

”Sudah kita tindak lanjuti langsung. Ada juga kegiatan tim terpadu razia dan edukasi jukir yang dilakukan tiap minggu. Bulan lalu, ada 10 kali laporan kami terima dan kami tindaklanjuti semuanya,” kata Salim.

Salim mengatakan, ada aduan juru parkir yang kasar pekan lalu. Dari aduan itu, petugas Dishub Kota Batam langsung menuju ke lokasi dan mengamankan jukir tersebut.

”Ada yang kami bina terlebih dahulu. Kami sampaikan, tidak boleh berlaku kasar atau berbuat yang tidak baik. Kami mencoba menyelesaikan dengan cara baik-baik, dan sosialisasi juga,” tutur Salim.

Dinas Perhubungan Kota Batam, kata Salim tidak pernah tutup mata atas setiap laporan masyarakat. ”Semuanya pasti kami tindaklanjuti. Kami ingin pelayanan juru parkir di Batam lebih baik,” ujar Salim.

5 Mobil Ditindak

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam tidak hanya menindak juru parkir liar saja. Namun juga kendaraan yang parkir sembarangan atau liar di Kota Batam.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, mencatat, sepanjang 2024 sebanyak 33 kendaraan parkir liar ditertibkan oleh petugas Dishub.

“Untuk penertiban tetap kami konsisten lakukan di beberapa titik di Kota Batam. Kendaraan yang kami derek dari Januari sampai Agustus 2024 untuk mobil ada lima unit dan motor 28 unit,” kata Kepala Dinas Perhubungan Batam, Salim Jumat (2/8).

Salim menegaskan, bahwa hal ini dilakukan untuk menertibkan pengguna transportasi pribadi maupun umum yang parkir sembarangan. ”Patroli rutin yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan kawasan yang sudah dilarang parkir, tidak digunakan seenaknya saja,” ucap Salim.

Para pemilik kendaraan yang diderek atau digembok rodanya, kata Salim dapat menyambangi Kantor Dinas Perhubungan dengan membawa surat-surat kendaraan untuk menyelesaikan prosesnya.

Pelaksanaan derek ini diatur dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Besar biaya pemindahan dan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 59 ayat (4).

Rinciannya yaitu untuk kendaraan roda empat atau lebih pada 1×24 jam pertama sebesar Rp500 ribu. Sementara untuk kendaraan roda dua dan roda tiga pada 1×24 jam pertama sebesar Rp175 ribu.

“Nantinya, akan kita kenai denda sebesar Rp500 ribu akibat kelalaian tersebut,” ujarnya. (*)

Reporter : ARJUNA – AZIS MAULANA

batampos – Situasi politik menjelang Pilkada Batam 2024 berubah 360 derajat. Amsakar Achmad yang tak begitu dipandang bisa membalikkan keaadaan dengan meraih dukungan 11 dari 12 parpol yang ada, sekaligus mengunci mati peluang paslon lain untuk maju.

Yang lebih mengejutkan lagi, ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri, Muhammad Rudi, yang sebelumnya mendorong dan mengkampanyekan istrinya, Hj Marlin Agustina, untuk maju di Pilkada Kota Batam, juga berubah haluan. Ia kini mendukung pasangan Amsakar-Li Claudia (ASLI) maju di Pilkada Batam 2024 dan berharap pasangan ini menang dan bisa memimpin Batam lima tahun ke depan.

Rudi bahkan memimpin deklarasi dukungan Amsakar-Li Claudia sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di sebuah acara yang berlangsung di Lytech Home Center, Bengkong, Jumat (3/8) malam.

”Perlu saya jelaskan bapak ibu supaya tidak bertanya-tanya, sebelumnya HMA (Hj Marlin Agustin) sekarang kok Acham (Amsakar Achmad-Li Claudia). Itulah politik, itulah politik, itulah politik bapak ibu. Kita semua warga negara berhak dipilih dan memilih, dipilih jika memenuhi syarat,” ujar Rudi, di acara Deklarasi Dukungan Masyarakat Kecamatan Bengkong ke pasangan Amskar-Li Claudia, tersebut. Rudi juga menegaskan, Hj Marlin Agustin tidak ikut karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Menurut Rudi, untuk maju, hanya ada dua pilihan. Pertama, lewat jalur independen. Kedua, lewat dukungan partai politik (minimal 20 persen kursi di dewan). Hj Marlin tidak memenuhi persyaratan itu.

”Hajah Marlin Agustin tidak ikut, tapi kita tak usah ribu-ribut, ngomong kiri ngomong kanan, mari kita dukung Amsakar-Li,” ujar Rudi.

Rudi juga mengajak semua relawannya memenangkan Amsakar-Li dan tidak membuat status-status yang meresahkan dan bisa memicu polemk di Media Sosial. Ia juga menegaskan tak pernah menyuruh loyalisnya dan loyalis HJ Marlin untuk membuat status-status tertentu di Media Sosial.

”Mari jaga kondisi Batam tetap kondusif, dan mari kita dukung Amsakar Ahmad-Li Claudia, sepakat?” Tanya Rudi ke ribuan warga yang datang.

Warga yang hadir di deklarasi ini pun menyambut baik dukungan Rudi ke Amsakar-Li. Itu ditandai dengan tepuk tangan gemuruh saat Rudi berapi-api menyampaikan dukungan ke pasangan Amsakar -Li Claudia.

”Saya titip betul ini bapak ibu, jangan ada menulis hal yang bisa merugikan di medsos. Dari awal sejak saya menjabat saya tidak ada minta menulis tentang apapun. Maka dimanapun saya menghadiri acara, saya sampaikan tidak usah kita buat orang sakit hati,” ucap Rudi.

KPU Batam: Satu Pasangan Calon Juga Demokratis

Sementara itu, Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat, maka pemilihan akan tetap dilaksanakan dengan skema khusus yang telah diatur.

”Jika calon tunggal mendaftar, kami akan membuka masa pendaftaran tambahan selama tiga hari untuk memberikan kesempatan bagi pendaftaran calon lainnya,” ujar Bosar, Sabtu (3/8).
Menurut Bosar, skenario calon tunggal dalam surat suara akan menampilkan satu foto calon dan satu kolom kosong.

Pasangan calon tunggal akan dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50 persen suara sah.

Namun, jika kalah, jabatan wali kota akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh gubernur.

”Pemilihan serentak tahun ini membuat proses ini semakin menarik. Kami masih menunggu aturan lebih lanjut, tapi secara regulasi ini sesuai dengan ketentuan yang ada,” tambahnya.
Dengan pembukaan masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27 sampai 29 Agustus mendatang, warga Batam diharapkan dapat mengikuti proses ini dengan seksama.

“Kami menegaskan bahwa meskipun hanya ada satu pasangan calon, proses pemilihan akan tetap berjalan demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya (*)

Reporter : ARJUNA / FISKA JUANDA