Kabel PJU yang dicuri. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Batam segera menangani kembali kerusakan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang terjadi di sepanjang jalan S Parman Seibeduk.
Lampu jalan yang rusak karena aksi pencurian kabel ini akan kembali diperbaiki dengan lebih memperhatikan sisi keamanan kabel dan peralatan PJU lainnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Batam Suhar menuturkan, rencananya kabel dan peralatan lampu PJU akan dipasang di tempat yang lebih tinggi dengan kotak pengaman yang tidak mudah untuk dibuka atau dirusak.
“Yang di jalan S Parman itu dicuri orang juga kabel dan peralatannya. Akan kami pikirkan caranya. Peralatan dan kabel diletakan di ketinggian tiang biar tak mudah dijangkau dan nampak sama orang kalau ada yang manjat mau maling ataupun merusaknya, ” kata Suhar.
Rencana pemasangan alat pengaman pada instalasi kabel dan perlengkapan lampu PJU ini akan diterapkan di semua titik lampu PJU yang saat ini bermasalah. Dinas Bina Marga secara bertahap akan membereskan kembali semua persoalan lampu PJU ini agar menjamin keamanan penggunaan jalan di malam hari.
Seperti diketahui, belakangan sering kali terjadi aksi pencurian kabel dan peralatan lampu PJU di kota Batam. Salah satu titik kerusakan lampu PJU akibat aksi pencurian ini adalah jalan S Parman Seibeduk. Puluhan tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) tidak berfungsi karena aksi pencurian.
Ini jadi keluhan serius masyarakat penggunaan jalan di sana karena, suasana jalan jadi seram dan mencekam di malam hari. Kegelapan ini juga memperburuk kondisi jalan yang memang sudah banyak rusak dan berlubang.
“Banyak kecelakaan yang terjadi karena gelap ini. Jalan sudah banyak yang rusak jadi tambah parah susana jalan ini di malam hari, ” ujar Syaiful, warga Seibeduk.
Imron, warga Pancur yang bekerja di Mukakuning dan sering pulang kerja di malam hari sebut, ada lebih dari 50 tiang lampu PJU yang padam di sepanjang jalan tersebut mulai dari Mukakuning hingga kantor kelurahan Duriangkang. Pemadaman karena kerusakan alat dan kabel lampu ini terjadi di lokasi jalan yang tidak dihuni pedagang kaki lima atau bangunan liar. Artinya kerusakan terjadi di lokasi jalan yang tidak terpantau dan dipastikan akibat aksi pencurian kabel dan peralatan lampu PJU.
“Dicuri itu kabelnya karena kerusakannya ini terjadi pada tiang -tiang lampu yang agak bebas dari pantauan masyarakat. Kalau di terminal Mukakuning dan depan pasar Pancur sana aman karena banyak pedagang kaki lima,” ujar Imron.
Pemadaman lampu PJU ini terjadi sudah tiga minggu terakhir ini. Warga pengguna jalan benar-benar kewalahan dengan situasi jalan yang gelap gulita ini. (*)
batampos – INA DIGITAL menjadi salah satu yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan di DPR/MPR. Ia menyebutkan bahwa INA DIGITAL untuk mempercepat terwujudnya layanan digital pemerintahan yang terintegrasi.
“Di sektor teknologi dan digitalisasi kita juga patut bersyukur, untuk pertama kalinya, kita memiliki INA DIGITAL. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat,” ujar presiden, Jumat (16/08).
INA DIGITAL telah diluncurkan presiden pada 27 Mei 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan INA DIGITAL merupakan lembaga yang bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.
“INA DIGITAL ini menjadi langkah percepatan pemerintah dalam melakukan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia,” ujar Anas.
Anas menekankan beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam portal yang terintegrasi. Sembilan layanan prioritas yang akan diinteroperabilitaskan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, layanan kepolisian, layanan aparatur negara, pembayaran digital, identitas digital, identital digital dasar, dan satu data.
“Presiden menyampaikan tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi. Kita sudah punya banyak aplikasi, tapi justru membuat masyrakat bingung. Untuk itu, INA DIGITAL ini akan mengintegrasikan layanan-layanan tersebut,” ujar Anas.
Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.
Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. INA DIGITAL tengah melakukan percepatan untuk menghadirkan portal ini berkolaborasi dengan kementerian/lembaga. (*)
Sebanyak 33 WBP Lapas dan Rutan Batam langsung bebas dalam perayaan HUT RI ke-79. F. Eusebius Sara/Batam Pos
batampos – Perayaan HUT Kemerdekaan RI berjalan meriah di berbagai wilayah di kota Batam, Sabtu (17/8) . Tak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam. Apel pengibaran bendera serta perlombaan juga berjalan meriah dan penuh sukacita.
Momen yang paling dinantikan oleh WBP di HUT Kemerdekaan ini adalah remisi umum (RU) yang akan mengurangi masa pidana mereka. Remisi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ini dibacakan oleh Wali Kota Batam dan berpusat di Lapas Batam.
Lapas Batam total WBP yang menerima remisi umum ini sebanyak 814 orang dengan perincian RU I (pengurangan masa pidanasan masih tetap menjalani sisa masa pidana) sebanyak 805 orang dan RU II (yang masa pidana habis setelah menerima pemotongan masa pidana) sebanyak 9 orang.
“Yang langsung bebas baru empat orang karena lima lain (yang dapat RU II) harus memenuhi denda subsider terlebih dahulu, ” ujar Kalapas Batam Heri Kusrita.
Sementara untuk Rutan Batam, total yang terima Remisi Umum ini sebanyak 464 dan 29 orang diantaranya dinyatakan langsung bebas. Sehingga total WBP Lapas dan Rutan yang langsung bebas sebanyak 33 orang.
“Ini momen baik, semua kegiatan berjalan dengan dan kita berharap agar Indonesia semakin berjaya kedepannya. WBP yang masih menjalani sisa pidana tetap semangat menjalani segalah program pembinaan yang ada. Yang sudah bebas hendaknya kembali ke masyarakat tanpa mengulangi pelanggaran yang sama atau pelanggaran hukum lainnya, ” ujar Karutan Batam Faizal G Putra.
Walikota Batam M Rudi yang membacakan amanat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan bahwa tema besar HUT RI ke-79, “Nusantara Baru Indonesia Maju,” merupakan simbol penting bagi Indonesia yang tengah menghadapi tiga momen penting: menyongsong Ibu Kota Baru, pergantian presiden, dan menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemberian remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para narapidana untuk terus berperilaku baik dan memperbaiki diri, sehingga mereka dapat kembali diterima di tengah masyarakat setelah bebas nanti,” kata Walikota Batam.
Lebih lanjut, Walikota Batam juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi meski dengan berbagai keterbatasan. Ia menegaskan pentingnya integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas, serta mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlibat dalam praktik peredaran narkoba dan pungutan liar di dalam Lapas.
Acara Pemberian Remisi Umum ini diharapkan dapat menjadi momen refleksi dan semangat baru bagi para narapidana, sekaligus memperkuat tekad seluruh pihak untuk terus membangun bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. (*)
Rumah rumah warga yang berada di pulau Petong RT 02/RW 03, kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang porak poranda dihantam puting beliung.
batampos – Korban puting beliung di RT 02/RW 03 Pulau Petong, kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang berharap ada bantuan perbaikan rumah mereka yang rusak.
Ada sepuluh rumah yang rusak digulingkan angin puting beliung, Rabu (14/8) lalu. Tiga rumah diantaranya rusak parah dan para penghuninya masih numpang di rumah tetangga hingga, Minggu (18/7).
Syafarudin salah satu korban menuturkan, penanganan dari Pemko Batam baru sebatas pendataan dari pihak kecamatan Galang. Bantuan perbaikan ataupun penanganan terhadap keluarga yang kehilangan rumah dan harus mengungsi ke rumah tetangga belum ada hingga Minggu siang kemarin.
“Pendataan sudah oleh pihak kecamatan. Cuman ini ada tiga keluarga yang memang butuh bantuan segera. Mereka masih numpang di rumah tetangga sampai saat ini. Mudah-mudahan segera ada program perbaikan dari Pemerintah,” kata Syafarudin.
Camat Galang Ute Rambe mengatakan, musibah angin puting beliung yang dialami masyarakat Pulau Petong ini sudah dilaporkan ke Pemko Batam dan akan diproses oleh Dinas Sosial untuk penanganannya.
“Sudah kita laporkan dan akan ditindaklanjuti oleh Dinsos,” kata Ute.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 rumah rumah warga yang berada di pulau Petong RT 02/RW 03, kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang porak poranda dihantam angin puting beliung, Rabu (14/8) sekitar pukul 16.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun tiga unit rumah dilaporkan hancur total.
Informasi yang didapat, musibah ini terjadi saat lingkungan pulau Petong sedang hujan gerimis. Angin kencang berputar tiba-tiba datang dan menyapu rumah-rumah warga berderet di pesisir pantai.
“Bentar saja kejadiannya. 10 rumah hancur. Tiga rumah diantaranya hancur total. Rubuh sampai tanah. Untung tak ada korban jiwa. Lagi hujan gerimis waktu kejadian itu, ” tutur Syafaruddin, Kamis (15/8).
Tiga rumah yang rusak parah ini milik keluarga Serlin, keluarga Lara dan keluarga Roni. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kecamatan dan para korban masih menanti bantuan dan penanganan dari instansi pemerintah terkait.
Kapolsek Galang Iptu Alex Yasral membenarkan kejadian ini dan pihaknya sudah melakukan penanganan di lapangan.
“Iya ada sepuluh rumah yang kena. Tidak ada korban jiwa atau yang terluka. Masih di lapangan ini kami,” ujar Alex. (*)
Upacara Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Sabtu (17/08).
batampos – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Upacara Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Sabtu (17/08). Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini bertindak sebagai inspektur dalam upacara tersebut.
“Mari kita jadikan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi antar instansi, dan memperkokoh tekad kita dalam melayani bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya,” tegas Rini dalam sambutannya mewakili Menteri PANRB Abdulah Azwar Anas.
Dikatakan bahwa tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju,” yang diusung dalam perayaan tahun ini merupakan refleksi dari tekad dan komitmen untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dengan semangat kebhinekaan, gotong royong, dan inovasi. Nusantara bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan, tetapi juga semangat untuk menyatukan seluruh potensi bangsa dalam satu tekad untuk maju bersama.
Lebih lanjut, para insan Kementerian PANRB diharapkan terus mendorong reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin berdampak, cepat, efisien, dan akuntabel. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta perbaikan pelayanan publik menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Menjadi bagian dari rangkaian acara, Tanda Kehormatan Satyalancana Karya yang dianugerahkan oleh Presiden RI diserahkan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada 57 Pegawai Negeri Sipil Kementerian PANRB. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada lima orang, lencana 20 tahun sebanyak 11 orang, serta lencana 10 tahun sebanyak 41 orang. Selain itu, juga diberikan penghargaan bagi empat pegawai teladan Kementerian PANRB Tahun 2024.
Salah satu penerima penghargaan pegawai teladan, Analis Kebijakan Muda di Sekretariat Kementerian PANRB Ma’ruf Apriyanto mengungkapkan bahwa penghargaan pegawai teladan bukanlah sebuah pencapaian puncak, melainkan sebagai motivasi bagi diri sendiri untuk memberi yang terbaik dan berkinerja bagi organisasi. “Tentunya kita tetap menjaga integritas dan saling bekerja sama menjaga kolaborasi dengan Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK sebagai panduan kita dan tetap semangat saat bekerja,” imbuhnya.
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama di Sekretariat Kementerian PANRB Rizki Nopiyanto turut memberikan pesan bagi para pegawai Kementerian PANRB. Ia merupakan salah satu penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun dan juga Pegawai Teladan Kementerian PANRB Tahun 2024.
“Terus tingkatkan kinerja dan bekerja sepenuh hati melayani masyarakat, selama hati kita bersih maka kebijakan yang dikeluarkan akan menjadi baik,” ungkap Rizki. (*)
Gapura yang dibuat dari barang bekas oleh masyarakat Perumahan Taman Surya di Desa Teluk Sasah dengan bergotong royong, Minggu (18/8/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Masyarakat Perumahan Taman Surya Indah di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam sangat kreatif dalam memeriahkan peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia (RI).
Betapa tidak, mereka membuat gapura 17 Agustus yang terbuat dari barang bekas.
Ketua RW 004 Desa Teluk Sasah, Adi Fadly mengatakan, masyarakat Perumahan Taman Surya Indah selalu antusias dalam memeriahkan peringatan HUT RI dengan menggelar upacara bendera Merah Putih di lingkungan perumahan dan menggelar berbagai perlombaan rakyat.
“Upacara bendera rutin dilaksanakan setiap 17 Agustus. Peserta dan petugas upacara dari masyarakat sendiri. Tahun ini menjadi tahun Ke-10,” ujarnya.
Selain menggelar upacara bendera dan perlombaan, masyarakat Taman Surya Indah mengikuti lomba hias gapura 17 Agustus yang digelar Honda dan Batam Pos.
“Kalau (perumahan) lainnya menghias gapura, kita membuat gapura dari awal dengan menyulap barang bekas menjadi gapura 17 Agustus,” katanya.
Dia mengatakan, lomba ini dituntut kreativitas sehingga masyarakat bergotong-royong membuat gapura 17 Agustus dengan menyulap barang bekas seperti triplek, spanduk, baliho dan material bekas lainnya.
“Alhamdulillah, mulai dari pengumpulan barang bekas hingga berdirinya hiasan gapura tidak sampai dua minggu,” katanya.
Dia berharap, dengan kegiatan ini makin mempererat silaturahmi dan masyarakat makin kompak di setiap kesempatan. (*)
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). (Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini ditandai dengan rilisnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam aturan itu, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Nantinya, badan ini akan dipimpin oleh dewan pengarah, kepala, dan wakil kepala Badan Gizi Nasional.
Pembentukan Badan Gizi Nasional dilakukan untuk sumber daya manusia berkualitas. Pemerintah memandang perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
“Bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik, perlu dibentuk Badan Gizi Nasional,” bunyi poin c pertimbangan Presiden dalam aturan itu, dikutip Minggu (18/8).
Sementara itu, mengutip pasal 4 Perpres tersebut, Badan Gizi Nasional berfungsi untuk koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis. Khususnya di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
Kemudian, koordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang teknis dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Juga sejumlah fungsi lainnya.
Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional adalah para peserta didik dari anak-anak usia PAUD hingga remaja baik di SMP, SMA, SMK. Termasuk mereka yang bersekolah di pesantren dan pendidikan keagamaan.
Selain itu, sasaran dari tugas pemenuhan gizi juga diberlakukan bagi anak usia di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional, dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. (Juga) anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui,” bunyi Pasal 5 aturan tersebut. (*)
Jessica Kumala Wongso melambaikan tangan pada wartawan usai keluar dari Lapas Kelas IIA pondok Bambu, JAkarta Timur, Minggu (18/8/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
batampos – Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso resmi dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Minggu (18/8). Dia kini melenggang keluar dari lapas perempuan kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah menjalani hukuman selama 8 tahun sejak 2016.
Jessica bebas lebih cepat dari vonis hukumannya yang mencapai 20 tahun sesuai putusan hakim karena mendapat remisi beberapa kali. Hingga akhirnya bebas, Jessica sudah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.
Jessica sendiri menjalani hukumannya sejak tahun 2016 setelah dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terhadap sahabatnya, Mirna Salihin dengan meracuni kopinya meggunakan sianida.
Berbagai upaya hukum hingga akhirnya viral lagi usai diangkat melalui film documenter, membuat kasus Jessica kembali dibicarakan.
Berikut adalah perjalanan kasus kopi sianida yang dilakukan Jessica Mirna.
Kematian Mirna Salihin
Kasus kopi sianida bermula ketika Jessica tengah nongkrong bersama teman-temannya, termasuk korban, yaitu Mirna Salihin di Kafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Hal ini terjadi pada 6 Januari 2016.
Setelah menyeruput kopinya, Mirna tiba-tiba mengalami kejang dan tak lama meninggal dunia.
Jessica Wongso jadi tersangka
Setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna, pelaku diidentifikasi pada 29 Januari 2016.
Polisi langsung menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuhan Mirna.
Usai jadi tersangka, Jessica ditangkap polisi pada 30 Januari di salah satu hotel di Jakarta Utara.
Jessica dinyatakan bersalah
Jessica menjalani rangkaian persidangan kasus pembunuhan Mirna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai 15 Juni 2016.
Setelah menjalani 32 rangkaian persidangan, pada 27 Oktober 2016, hakim memvonis Jessica bersalah dalam kematian Mirna. Dia dihukum 20 tahun penjara dan langsung dijebloskan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.
Jessica banding
Tak terima dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 7 Desember 2016. Namun, pengadilan menolak upaya bandingnya pada 13 Maret 2017.
Jessica ajukan kasasi
Masih berharap upayanya akan mampu mengubah putusan, Jessica kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 9 Mei 2017.
Namun, upaya kasasi itu juga tak membuahkan hasil. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai mendiang Artidjo Alkostar menolak upaya kasasi Jessica pada 21 Juni 2017.
Ajukan Peninjauan Kembali (PK)
Permohonan PK diajukan Jessica ke MA pada 22 Juni 2017. Namun, kembali tak berbuah hasil. Putusan PK menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan Jessica bersalah dan vonis hukum 20 tahun penjara pada 31 Desember 2017.
Viral lagi karena muncul dalam bentuk film di Netflix
Langkah hukum yang dilakukan Jessica sudah terhenti sejak tahun 2017. Banyak orang sudah lupa dengan kasus kopi sianida tersebut.
Namun, tiba-tiba film dokumenter berjudul “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” muncul di Netflix pada 30 September 2023 dan membuat kasus itu kembali viral dengan citra baik ke Jessica.
Jessica bebas
Meskipun masa tahanannya belum sampai 20 tahun sesuai vonisnya, Jessica akhirnya dinyatakan bebas bersyarat pada Senin, 18 Agustus 2024. Tak sampai satu tahun sejak film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso, ia sudah bebas. (*)
batampos – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menyebut bahwa iklim investasi di Batam masih terbilang positif meskipun tantangan global semakin meningkat.
Rafki menyoroti ketidakpastian pasar global akibat eskalasi konflik internasional dan perkembangan kawasan industri baru di Johor, Malaysia, yang bekerjasama dengan Singapura, sebagai ancaman bagi daya saing Batam.
“Realisasi investasi selama tahun 2023 dan awal 2024 ini cukup baik. Tidak ada kendala berarti, hanya masalah-masalah kecil yang bisa diselesaikan,” katanya, Kamis (15/8).
Dia menambahkan, kawasan industri di Batam terus mengalami ekspansi. Meskipun penambahan investasi baru di sektor tersebut masih terbilang kurang.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dunia usaha di Batam saat ini adalah terkait perizinan, khususnya mengenai Amdal dan perizinan lingkungan. Menurut Rafki, izin ini sering kali mengalami hambatan karena masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dan digitalisasi, termasuk pembangunan data center, cukup banyak. Namun, masalah perizinan lingkungan yang masih ditahan oleh pusat membuat proses perizinan menjadi lama dan menghambat investasi di Batam,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan perizinan secara penuh kepada pemerintah daerah atau BP Batam. Penumpukan proses perizinan di tingkat pusat akan menghambat laju investasi, tidak hanya di Batam, tetapi juga di seluruh Indonesia.
“Kalau tidak di-support oleh pemerintah pusat, lama-lama Batam akan semakin sepi, tidak dilirik lagi oleh investor. Johor, yang saat ini bekerjasama erat dengan Singapura, akan semakin menarik dibandingkan Batam. Maka, semua yang menghambat laju investasi harus dihapus,” kata Rafki.
Maket salah satu kawasan industri baru di Batam. Pengusaha mendesak agar segala hambatan berinvestasi dihapus, mengingat Batam kini punya saingan baru SEZ Johor Bahru-Singapura. F. Maket Kawasan Industri Tunas
Sebagai solusi, Rafki menyarankan agar pemerintah pusat memanfaatkan Free Trade Zone (FTZ) yang ada serta kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam untuk mendorong investasi dan mempercepat proses perizinan.
“Dengan demikian, kita berharap investasi di Batam lebih cepat berkembang dan daya tarik Batam bagi investor bisa kembali meningkat,” kata Rafki.
Ketua Bidang KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Tjaw Hioeng membenarkan perkataan Rafki. Ia mengungkapkan, izin lingkungan menjadi keluhan utama, baik oleh Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
”Bagaimana mau merealisasikan investasi yang masuk, kalau persyaratan dasar saja tidak bisa dipenuhi. Makanya tidak heran kalau realisasi investasi (Batam) berada di luar 10 besar,” ungkap pria yang akrab disapa Ayung tersebut.
Ia juga mengatakan, setiap hari banyak calon investor mencari ready build factory. Namun, permasalahannya adalah perizinan bidang lingkungan yang agak lambat, sehingga mempengaruhi pembangunan gedung.
”Akhirnya kita kehilangan mementum, sehingga mereka memilih SEZ (Special Economy Zone) JB (Johor Bahru) SG (Singapura), walaupun sebenarnya Batam lebih seksi. Tapi ya itu, lama dan rumit beberapa perizinannya,” ucapnya.
Bukan hanya Apindo dan KPBPB HKI yang teriak, sebelumnya Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) juga menyoroti kebijakan pajak yang dinilai memberatkan industri shipyard di Batam. Padahal, industri shipyard saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif.
Ketua BSOA, Novi Hasni mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi industri galangan kapal saat ini, yaitu pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor sebesar 2,5 persen untuk bahan baku material.
Menurutnya, kebijakan ini memberikan ketimpangan karena kapal yang diimpor tidak dikenai pajak yang sama, sementara kapal yang diproduksi di Batam harus menanggung beban tersebut.
”Dengan adanya PPh 22 Impor sebesar 2,5 persen, harga kapal dari Batam menjadi lebih tinggi dibandingkan kapal impor, yang dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri,” ujar Novi, Senin (15/7/2024) lalu.
Masalah ini tidak hanya mempengaruhi harga jual kapal, tetapi juga mengancam cash flow perusahaan karena pembayaran pajak dilakukan di awal, sementara proses restitusi pajak memerlukan waktu yang cukup lama dan rumit.
Industri galangan kapal di Batam yang menyumbang 56 persen dari total produksi kapal nasional, menghadapi persaingan ketat dengan industri serupa di luar negeri, seperti di Tiongkok yang mendapatkan insentif fiskal dan dukungan finansial signifikan dari pemerintah.
”Di China mereka mendapat kredit dengan suku bunga rendah, kami di Batam harus mengimpor 60 persen bahan baku dengan pajak 2,5 persen yang mengurangi daya saing secara signifikan,” ujar Novi.
BSOA menegaskan perlunya dukungan pemerintah untuk menghapus atau mengurangi PPh 22 Impor ini agar industri galangan kapal Batam dapat bersaing secara lebih adil dan efektif di pasar global.
“Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” kata dia.
Selain masalah PPH21 Impor, kalangan pengusaha dan juga industri Shipyard galangan kapal di Kota Batam, juga dibuat risau dengan rencana penghapusan kebijakan terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah. Hal ini bakal berdampak pada iklim dunia usaha di Batam.
Novi mengatakan, beberapa bulan lalu pihaknya melakukan FGD membahas peningkatan TKDN terutama di sektor galangan kapal.
“Memang kenyataan saat ini persentasenya lebih ke impor dari pada local content, namun di Batam dengan industri galangan kapal diiringi banyaknya project harusnya industri komponen kapal itu mestinya lebih banyak dan tumbuh,” ujarnya, Jumat (11/7/2024) lalu.
Ia menyebutkan, dalam hal ini, diperlukan memberdayakan local Content seperti. Berbeda halnya dengan mesin-mesin kapal yang masih impor, masih dimaklumi karena teknologi dalam negeri belum sampai kesana.
Namun untuk material dan tenaga kerjanya, termasuk kapal dibuat engineer lokal.
“Jadi kalau dihilangkan itu sayang sekali. Karena kami membuat kapal itu ada yang untuk di ekspor dan ada untuk dalam negeri. Dalam negeri itu ada swasta dan pemerintahan, justru kalau di pemerintahan kewajiban TKDN itu 60 persen namun kenyataannya belum sampai,” terangnya.
Maka, pihaknya mendorong industri komponen kapal terus bertumbuh. Sebab, jika galangan kapalnya tumbuh, mestinya industri komponen juga turut maju.
“Untuk soal TKDN ini balik lagi khususnya galangan kapal saya rasa membutuhkan modal dan kapital yang sangat besar,” ujarnya.
Pemerintah bisa membantu kebijakannya jika memang harus pengajuan modal baik itu perbankan swasta ataupun nasional. ”Menurut saya yang harus diturunkan ialah suku bunganya, jangan sampai dua digit. Kemudian perizinannya juga dipermudah,” ujar Novi.
Ia menambahkan, industri galangan kapal, terutama industri komponen kapal, hasil produksinya harus tersertifikasi seluruhnya. Sertifikasi itu minimal sama ketentuan International Maritime Organization (IMO)
Karena kapal itu connec langsung ke IMO, baik itu armada kapal nasional maupun jenis ocean going yaitu kapal-kapal yang berlabuh atau beredar di seluruh dunia,” terangnya.
Ia melanjutkan, untuk biaya sertifikasi tidaklah murah. Misalnya untuk kapal dalam negeri untuk komponen kapal harus ada sertifikasinya dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Namun ini tidak murah.
”Harusnya ini bisa dibantu oleh pemerintah. Sebab sertifikasi peralatan itu dibutuhkan dan biayanya lumayan mahal,” ujar Novi.(*)
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyerahkan bantuan ke para veteran usai menyaksikan siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Gedung Nasional Tanjunguban, Bintan, Sabtu (17/8/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Bupati Bintan Roby Kurniawan menyaksikan siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Gedung Nasional Tanjunguban, Bintan, Sabtu (17/8/2024).
Sebelumnya, Roby Kurniawan menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Lapangan Hang Tuah, Tanjunguban, Bintan.
Usai menyaksikan siaran langsung jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi, Roby mengajak semua masyarakat Bintan menyambut semangat baru Indonesia di HUT Ke-79 RI yang mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju.
“Kita harus semangat, Indonesia makin maju, khususnya di Bintan,” katanya.
Dia mengajak jajarannya untuk terus memupuk kekompakan dan kebersamaan agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat Bintan.
“Kita ingin masyarakat lebih sejahtera dan Bintan makin maju,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyerahkan bantuan kepada para veteran yang ikut menyaksikan siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Seorang veteran, Benny Dengah mengapresiasi Pemkab Bintan yang mengajak para veteran untuk menyaksikan siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Dia berharap, Indonesia makin maju dan Bintan juga semakin maju.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith, Sekda Bintan, Ronny Kartika dan Forkopimda Bintan. (*)
