batampos – Gaji PNS dan TNI/Polri hampir pasti akan naik tahun depan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Nantinya, Prabowo sendiri yang akan mengumumkannya.

“Nanti presiden terpilih (Prabowo) yang akan mengumumkan (kenaikan gaji PNS),” kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, saat ditemui usai konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Saat ditanya mengenai besaran kenaikan yang akan diberikan kepada PNS, Isa enggan untuk menjawabnya. Dia hanya terus memastikan bahwa perihal kenaikan gaji PNS akan disampaikan di era Prabowo.

Sebelumnya, pada Juli 2024, Isa pernah meminta publik menunggu pengumuman pada 16 Agustus 2024 mendatang perihal wacana kenaikan gaji PNS 2025.

“Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa ya pasti disampaikan nanti disitu,” kata Isa di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (22/7).

“Penyesuaian bisa banyak bentuknya. Ada kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerja bisa, atau memberikan insentif yang lain juga bisa,” pungkasnya.

Namun, saat konferensi pers RAPBN 2025, wacana kenaikan gaji PNS kembali diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Menurut Suharso, nantinya di pemerintahan yang baru, Prabowo akan menaikkan gaji PNS guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI/Polri. “Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, nakes, dan penyuluh serta TNI/Polri (dilakukan) secara bertahap,” kata Suharso. (*)

batampos – Secara bertahap, aparatur sipil negara (ASN) akan dimobilisasi pindah ke IKN. Fasilitas tempat tinggal berupa rumah susun sudah disiapkan. Untuk sementara, fasilitas tersebut difungsikan sebagai salah satu infrastruktur penunjang peringatan HUT Ke-79 RI.

Total, hunian tersebut memiliki 47 tower. Perinciannya, 31 tower untuk ASN dan 16 tower lainnya untuk Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Saat ini sudah dirampungkan 12 tower. Masing-masing memiliki 12 lantai. Total, setiap rusun memiliki 60 unit apartemen. Di setiap lantai terdapat lima unit apartamen dengan tiga kamar di dalamnya. Masing-masing tower, seperti Rusun ASN 1, telah dikontrak menggunakan dana APBN dengan kontrak fisik senilai Rp 1,7 triliun.

”Sebanyak 12 rusun ASN ini akan siap digunakan dalam 17 Agustus nanti sebagai tempat menginap pasukan dan petugas upacara,” ungkap Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Hidayat Sumadilaga.

Secara keseluruhan, proyek tersebut akan menyediakan 2.820 unit apartemen yang mampu menampung lebih dari 8.460 orang. ”Proses konstruksi telah berjalan selama 19 bulan dan ditargetkan selesai pada akhir 2024,” sambungnya.

Secara lebih detail, PPK Rusun ASN 1 Ricky Fernandez yang mendampingi awak media melihat ruangan di dalam apartemen menjelaskan, setiap unit seluas 98 meter persegi tersebut memiliki teknologi pintar. Mulai handle pintu masuk yang menggunakan kunci magnetis dan password hingga teknologi listrik yang bisa dikontrol melalui ponsel.

Disediakan pula intercom sehingga penghuni bisa melihat tamu tanpa harus membuka pintu terlebih dulu. ”Setiap unit apartemen sudah full furniture. Jadi, ASN datang ke sini cukup bawa koper,” sebutnya.

Sebagaimana dilaporkan Kaltim Post, begitu memasuki apartemen, sudah tampak dua meja, satu kursi, dan rak yang bisa digunakan sebagai ruang baca atau kerja. Di sisi kanan ada lemari susun. Tanpa ada sekat, setelahnya terdapat ruang tamu lengkap dengan televisi, meja, dan sofa.

Lalu, ada ruang makan lengkap dengan meja dan kursi. Material furnitur didominasi kayu dengan konsep minimalis. Untuk penyejuk ruangan, digantung kipas angin. ”Di ruang tamu sengaja tidak kita pasang AC karena aliran udara bisa langsung berasal dari luar. Ada pintu kaca di sana yang bisa dibuka untuk menuju balkon. Ini juga bentuk ramah lingkungan dan hemat listrik,” paparnya.

Satu apartemen memiliki tiga kamar tidur. Satu kamar tidur utama dengan double bed yang memiliki balkon. Lalu, dua kamar single bed untuk anak-anak.

Setiap kamar dilengkapi AC, lemari, meja, dan kursi. Lalu, ada dua kamar mandi dilengkapi shower dan toilet duduk. Air yang keluar bisa diatur suhunya.

Dapur menyatu dengan ruang makan. Di situ tersedia kulkas dan kompor gas yang di atasnya terdapat ventilasi untuk membuang asap. Namun, tidak tersedia peralatan masak. Hanya ada teko dan cangkir yang berada di dekat wastafel cuci piring. Dilengkapi keran air yang bisa diminum langsung.

Ruangan terakhir adalah ruang mencuci yang dilengkapi mesin cuci dan gantungan menempel tembok untuk menjemur pakaian.

Rencananya, mobilisasi ASN ke IKN dimulai pada Oktober tahun ini. Pemindahan itu molor untuk kali kesekian dari jadwal yang diagendakan sebelumnya, mulai Juli hingga September.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, sekitar 1.700 ASN bakal dipindahkan ke IKN mulai Oktober. Jumlah itu disesuaikan dengan hunian yang telah siap.

Baca Juga: Jelang Perayaan HUT RI di IKN, Handuk dan Pakaian Dalam Paling Diburu Warga di Balikpapan

Skenario itu berlaku jika nanti para ASN tidak berbagi hunian. Namun, bila ada opsi berbagi, ada sekitar 3.200 ASN yang diboyong ke IKN dua bulan lagi. Keputusan sharing atau tidak bukan didasarkan pada pangkat atau jenjang jabatan, melainkan pada status sudah menikah atau belum.

Skenario pemindahan ASN ke IKN telah disiapkan by name by address. Termasuk kementerian-lembaga mana saja yang akan pindah dan eselon satu siapa saja yang akan boyongan.

Soal tunjangan pionir, Anas menyebut belum ada keputusan final. Sebab, usulan tunjangan pionir Rp 100 juta per orang yang sempat ramai tidak disetujui menteri keuangan. (*)

batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah-langkah serta upaya yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

“Saya bersama Menteri BUMN melakukan berbagai pembahasan, salah satunya kinerja BUMN. Pemerintah telah melakukan penilaian terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga sebagaimana mandat dari Presiden. Dan kita lihat berbagai capaian kinerja dari kementerian BUMN yang perlu kita apresiasi,” ujar Menteri Anas saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (14/08).

Disampaikan bahwa Kementerian BUMN memperoleh kategori A atau Memuaskan pada penilaian RB Tahun 2023, sementara untuk nilai SAKIP mendapatkan kategori BB atau Sangat Baik di tahun 2023. Berbagai upaya yang dilakukan Kementerian BUMN tersebut meliputi penyederhanaan birokrasi, pemangkasan proses bisnis, serta digitalisasi.

Menurutnya, perolehan Kementerian BUMN pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah cukup baik diharapkan dapat memberi dampak bagi masyarakat luas serta adanya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai Indeks RB Kementerian BUMN bukan hanya karena penilaian atas implementasi RB General di lingkup Kementerian BUMN yang sudah bagus. Melainkan juga didukung oleh kontribusi Kementerian BUMN dalam menjalankan lima fokus RB Tematik.

Lebih lanjut, apresiasi juga disampaikan atas kinerja Kementerian BUMN yang dapat melakukan penataan kelembagaan di tubuh BUMN, seperti penggabungan Pelindo. Upaya tersebut dirasa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan plat merah tersebut dapat beergerak lebih lincah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa efisiensi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian BUMN merupakan adaptasi dari apa yang dilakukan Kementerian PANRB dalam hal penyederhanaan proses layanan kepegawaian.

Menurutnya terdapat tiga indikator kinerja utama di Kementerian BUMN, yaitu berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai proyek strategi nasional. Terakhir berpartisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, mulai dari pengembangan dan pendampingan UMKM.

“Tentu dengan hal ini kita tidak berpuas diri, kita akan terus lakukan transformasi bersama dengan tentu bimbingan dari pak Menteri PANRB dan jajaran. Dan bagaimana BUMN ini makin hari makin efisien dan punya tolak ukur yang hari ini sudah jelas, serta semakin bisa kontribusi lagi lebih besar kepada negara,” pungkasnya. (*)

batampos — Universitas Tarumanagara (Untar) sukses menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2024 yang berlangsung meriah di Tarumanagara Arena, Kampus I Untar. Dengan tema “Untar untuk Indonesia dan Dunia: Inovasi Keberlanjutan ‘Memantik Rasa Ingin Tahu untuk Mendorong Kreativitas’”, acara ini diikuti oleh 3.000 mahasiswa baru dari delapan fakultas, menandai awal perjalanan akademik mereka di lingkungan Untar.

Seminar kebangsaan yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Tentara Nasional Indonesia (TNI), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, S.H., M.M., menjadi sorotan utama. Dalam seminar tersebut, Letjen TNI Richard menekankan pentingnya pembangunan karakter dan peningkatan kualitas diri sebagai kunci sukses masa depan.

“Peningkatan kualitas diri adalah modal utama untuk menghadapi tantangan global. Mahasiswa harus memiliki kepercayaan diri, kemandirian, dan tanggung jawab yang kuat. Keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan pemersatu, bukan sebagai penghalang,” tegas Letjen TNI Richard dalam pidatonya yang penuh inspirasi. Ia juga mendorong para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang berperan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.

Letjen TNI Richard juga memberikan peringatan keras mengenai bahaya narkoba, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap masa depan bangsa. “Kalian adalah generasi unggul yang diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hindarilah narkoba dan segala bentuk kegiatan yang merusak diri sendiri,” lanjutnya.

Rektor Untar, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng., dalam sambutannya, menyampaikan harapannya agar para mahasiswa baru dapat memanfaatkan kesempatan di Untar untuk membentuk pribadi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. “Untar berkomitmen untuk mendukung kalian menjadi individu yang tidak hanya berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dan bangsa. Ini adalah wujud nyata dari komitmen Untar untuk Indonesia dan dunia,” jelas Rektor Untar.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, PKKMB Untar 2024 juga menghadirkan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Intekmil dan Siber, Mayor Jenderal TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han)., serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Mereka memberikan wawasan dan motivasi kepada para mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

PKKMB Untar 2024 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai dari Rabu hingga Jumat, 14-16 Agustus 2024. Acara ini akan diakhiri dengan Upacara Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu, 17 Agustus 2024, di Kampus II Untar. Upacara ini akan menjadi penutup yang simbolis, menggambarkan semangat nasionalisme dan komitmen mahasiswa Untar dalam berkontribusi bagi negara. (*)

batampos – Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Qatar mengatakan negosiasi mediasi untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza telah mencapai tahap kritis.

Hal itu disampaikan Al Thani saat berbicara dengan rekannya Penjabat Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani yang menekankan pentingnya menekan Israel untuk menghentikan genosida terhadap warga Palestina.

“Dalam percakapan telepon yang diprakarsai oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kami membahas perkembangan terkini mengenai kejahatan rezim Zionis di Gaza dan cara untuk menghentikannya,” kata Kani dalam sebuah pernyataan, Jumat.

Kani mengatakan mereka membahas negosiasi yang sedang berlangsung di Doha yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.

“Al Thani merujuk pada pertemuan yang diadakan oleh Qatar mengenai perundingan gencatan senjata, menggambarkan hasil dari tahap pembicaraan ini sebagai hal yang krusial,” ucap pejabat Iran tersebut.

“Saya menekankan perlunya melanjutkan upaya praktis yang komprehensif dan langkah-langkah diplomatik untuk menghentikan genosida Zionis di Gaza,” tambahnya.

Pada Kamis pagi, pembicaraan penting dimulai di ibu kota Qatar, Doha, untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza.

Negosiasi ini melibatkan Direktur CIA AS William Burns, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Kepala Intelijen Mesir Jenderal Abbas Kamel, dan Kepala Mossad Israel David Barnea.

Hamas menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut dan menuntut agar Tel Aviv mematuhi kesepakatan yang dibuat pada Juli berdasarkan proposal yang didukung oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei yang awalnya diterima oleh Hamas, menurut media Israel.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan pada Oktober lalu oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.

Sejak saat itu, serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Jalur Gaza telah menewaskan hampir 40.000 warga Palestina.

Lebih dari 10 bulan dalam perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei. (*)

Sumber: Antara

batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan kinerja parlemen dalam menyelesaikan Undang-Undang (UU). Puan menyebut bahwa selama lima tahun, DPR RI telah menyelesaikan 126 UU.

Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa sidang pertama DPR Masa Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

“Sesuai dengan amanat konstitusi, DPR RI memiliki tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah untuk membentuk undang-undang,” kata Puan.

Puan menekankan, DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki komitmen kuat dalam menyusun substansi UU agar berisi keberpihakan kepada rakyat.

Selain itu, juga mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan UUD 1945.

“Tanpa komitmen ini, maka Undang-Undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-Undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan, untuk kepentingan tertentu,” ujar Puan.

Politikus PDIP itu mengklaim DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Sebab, kalangan masyarakat yang berkepentingan akan terdampak atas pengaturan oleh UU.

“Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini. Yaitu terdapat 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI,” jelas Puan.

Rincian 126 UU tersebut, yakni Komisi 1 ada 8 UU, Komisi 2 sebanyak 80 UU, Komisi 3 berjumlah 5 UU, Komisi 4 dan 5 ada 1 UU, Komisi 6 sejumlah 5 UU, lalu Komisi 7 ada 1 UU.

Sedangkan Komisi 8 dan 9 ada 1 UU, Komisi 10 sebanyak 4 UU, Komisi 11 ada 5 UU, Badan Legislasi sebanyak 9 UU, dan Badan Anggaran ada 1 UU selain UU APBN, serta Panitia Khusus DPR RI 4 UU.

Pada masa Persidangan ini, Puan menyebut DPR bersama Pemerintah dan DPD akan fokus pada pembahasan 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I.

“Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I, adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Tahun 2025–2045,” jelas Puan.

Ia mengutarakan, pada periode selanjutnya akan dibentuk UU RPJPN Tahun 2025–2045. Menurut Puan, keberadaan UU RPJPN ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

“Sehingga setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia,” pungkas Puan. (*)

Sumber: JP Group