batampos – Dalam dua bulan terakhir, ada dua pejabat tinggi di Kominfo yang mundur. Pertama Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pange-rapan mundur pada 1 Juli lalu, usai geger peretasan Pusat Data Nasional Sementara II. Kemarin, giliran Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong yang mengumumkan mundur.

Usman Kansong memiliki latar belakang sebagai jurnalis. Dia pernah menjabat sebagai Current Affairs Manager di Metro TV dan Ketua Dewan Redaksi di Media Group. Usman Kansong dilantik menjadi dirjen, saat Menkominfo diduduki oleh Johnny G. Plate, politikus Partai Nasdem.

“Gak ada tekanan dari luar. Ini keinginan saya sendiri,” kata Usman Kansong saat pamitan di hadapan sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu (14/8). Dia juga sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk mundur sebagai dirjen. Karena pengangkatannya sebagai dirjen berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Usman mengatakan, dia menjadi dirjen sudah selama tiga tahun lebih empat hari. Dia mengakui durasi itu tidak panjang, jika dihitung sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena baginya pengabdian kepada bangsa dan negara dilakukan sepanjang hayat. Hanya saja pengabdian kepada negara dan bangsa, tidak harus dari dalam birokrasi atau pemerintahan.

Ada beberapa poin yang dia singgung pada saat pamitan itu. Di antaranya adalah ucapan terima kasih kepada Pre-siden Jokowi karena memberi persetujuan atas usulan kenaikan tunjangan pranata humas. Usman mengatakan sejak 2022 lalu, tunjangan pranata humas naik menjadi 100 persen. “Sejak 2015 tunjangan pranata humas tidak pernah naik,” katanya.

Kemudian dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian PAN-RB. Karena sudah menyetujui usulan kenaikan jabatan fungsional para pranata humas. Usman mengatakan sebelumnya jabatan fungsional pranata humas mentok di tingkat madya. Tetapi sekarang sudah lebih tinggi, yaitu sampai tingkat utama.

(*)                                                                                                                                      

batampos– Supply Chain & National Capacity Summit 2024,resmi dibuka di Jakarta pada 14 Agustus 2024. Acara itu menekankan pentingnya penguatan rantai suplai dan optimalisasi produk dalam negeri di sektor hulu migas.

Acara ini berlangsung hingga 16 Agustus 2024, melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama dari industri, pemerintah, dan sektor terkait.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menegaskan, rantai suplai industri hulu migas harus diperkuat untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional yang berujung pada ketahanan energi.

“Summit ini juga harus memprioritaskan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” kata Dwi Soetjipto.

Event ini memiliki tema besar “Navigating Long Term Plan Through Integrated Supply Chain for National Capacity Building,” yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi serta mempersiapkan industri hulu migas menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Di wilayah Batam, perhatian besar diberikan pada pentingnya kolaborasi dan market intelligence dalam menghadapi fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar, yang menjadi tema utama saat Pre-IOG SCM & NCB Summit 2024 diadakan sebelumnya.

Acara di Batam tersebut berhasil mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, yang kemudian menghasilkan berbagai kesepakatan untuk memperkuat rantai suplai di sektor migas.

Selain itu, summit ini juga menjadi ajang penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, termasuk dengan PT Pertamina Patra Niaga dan perusahaan lain.

Di samping itu, juga dilakukan penandatanganan 10 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan nilai total mencapai US$ 1.249.078.779.

Dengan momentum positif yang dimulai dari pre-event di Batam dan Surabaya, Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret untuk menjawab tantangan industri hulu migas dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di seluruh Indonesia, termasuk Batam. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK. Keputusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) Rabu (14/8).

Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan, RPH dihadiri tujuh hakim konstitusi. Yakni, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Guntur Hamzah, Arief Hidayat, dan Daniel Yusmic. Ridwan Mansyur berhalangan dan Anwar Usman tidak hadir.

Anwar diketahui menjadi pihak yang beperkara sebagai penggugat pengangkatan Suhartoyo. Dalam RPH tersebut, tujuh hakim sepakat menyatakan banding atas putusan PTUN. “RPH menyepaka-ti mengambil sikap banding,” ujar Fajar di gedung MK.

Banding diambil karena MK menilai putusan PTUN tidak tepat. Namun, untuk detail argumentasinya, MK tengah mempelajarinya mengingat salinan putusan baru diperoleh kemarin siang.

Disinggung soal relasi para hakim pasca putusan ini, Fajar tidak terlalu mengikutinya secara personal. Namun, dalam pandangannya, gugatan hakim Anwar Usman pada kelembagaan MK tidak mengganggu kerja kelembagaan. Kemarin MK juga masih menangani uji materiil dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg jilid II saat ini.

Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna heran dengan putusan PTUN. Sebab, dari apa yang dia ketahui, argumentasi MK dalam kasus Anwar dinilai kuat. Yakni, putusan MKMK. “Saya belum tahu bagaimana penalaran hukum-nya sehingga hakim PTUN bisa tiba pada amar putusan yang aneh bin ajaib seperti ini,’’ katanya kepada Jawa Pos (grup Batam Pos).

Terpisah, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa putusan PTUN aneh dan sulit dinalar. Di satu sisi, PTUN membatalkan pengangkatan Suhartoyo karena merugikan Anwar. Namun, di sisi lain Anwar tidak diperbolehkan kembali menjadi ketua. “Jadi, kayaknya nggak tahu apa alasannya satu itu,” ujarnya saat dihubungi.

Selanjutnya, pria yang akrab disapa Uceng itu juga heran dengan sikap Anwar Usman yang berkeberatan dengan SK pengangkatan Suhartoyo. Padahal, saat pemilihan ketua MK, Anwar ikut terlibat secara aktif. “Kok bisa kemudian dia mempersoalkan kesepakatan yang dibuat sendiri. Yang dia sendiri juga ikut di dalam,” jelasnya.

Atas dasar itu, Uceng lebih melihat putusan yang ajaib tersebut sebagai gerakan politik. Karena itu, dia mendukung upaya MK mengajukan ban-ding ke pengadilan tinggi. Bahkan jika perlu melaporkan hakim PTUN yang memutus ke Komisi Yudisial (KY). Meski, KY juga bisa mengusut tanpa laporan. “KY juga punya kewenangan pengawasan dan pembinaan,” jelasnya. (*)

batampos – Epson meresmikan lini produksi proyektor pertamanya di Indonesia, menandai babak baru dalam industri teknologi visual di tanah air. Pabrik yang terletak di jantung industri Indonesia ini berlokasi di Kawasan Industri EJIP, Cikarang, merupakan simbol kemajuan teknologi, sekaligus juga bukti nyata dari komitmen Epson untuk mendukung Industri Dalam Negeri dan Program Pemerintah dalam meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Peresmian ditandai dengan dimulainya produksi dan pe­ngiriman pertama Proyektor LCD yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi talenta-talenta terbaik Indonesia. Hal ini jadi pencapaian besar yang menunjukkan komitmen Epson sebagai pemimpin pasar proyektor di Indonesia dan di dunia dalam mendukung Industri teknologi nasional dengan menyediakan produk berkualitas tinggi untuk pasar domestik maupun internasional.

Acara persemian dihadiri Takaso Tomoo selaku Executive Officer & Chief Operating Officer, Visual Product Operation Division, Seiko Epson Corporation, selanjutnya, Siew Jin Kiat selaku Regional Managing Epson Southeast Asia, kemudian Emile Pattiwael selaku Presiden Direktur PT Indonesia Epson Industry. Turut serta mengha­dirkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang diwakilkan Ekko Harjanto selaku Asisten Deputi Koordinasi Bidang Perniagaan dan Industri, selanjutnya Kementerian Perindustrian Priyadi Arie Nugroho selaku Direktur Industri Elektronika dan Telematika (IET) serta Heru Kustanto Kepala Pusat Pengingkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

”Proyektor buatan anak bangsa ini adalah bukti nyata dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan mendukung pengembangan teknologi di Indonesia,” ujar Ng Ngee Khiang, Managing Director dari Epson Indonesia.

Sementara itu, Ekko Harjanto mengucapkan selamat kepada 56 sertifikat TKDN yang dimiliki oleh Epson, sebagai pioneer produksi penjualan ke berbagai negara melalui prestasinya yang hingga kini dapat melakukan ekspansi distribusi secara langsung.

Pabrik baru ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan peningkatan efisiensi produksi serta pengurangan dampak lingkungan. Dengan luas area mencapai sekitar 30.000 meter persegi, fasilitas ini mampu memproduksi berbagai produk inovatif Epson, termasuk proyektor, printer, scanner dan perangkat elektronik lainnya.

“Kami mengapresiasi peran dan upaya Epson Indonesia dalam mengembangkan produk elektronika di dalam negeri, terutama produk printer dan proyektor LCD, yang sejalan dengan program peningkatan nilai tambah industri yang dicanangkan oleh pemerintah. Kami juga berharap bahwa proyektor LCD buatan Epson dapat merambah ke pasar ekspor, selain tentunya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri,” ujar Priyadi Arie Nugroho selaku Direktur Industri Elektronika dan Telematika.

Lebih dari 50 produk Epson meliputi printer, proyektor dan scanner telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang kedepannya akan terus bertambah. Dengan tiga perusahaan utama yang beroperasi di Indonesia yakni PT Epson Indonesia, PT Indonesia Epson Industry & PT Epson Batam. Lebih dari 50 produk Epson telah bersertifikat TKDN dan terus bertambah.

Epson memiliki komitmen untuk terus berkarya di Indonesia, menghasilkan produk yang inovatif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Epson memberikan kontribusi yang cukup signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia di mana sekitar 15% dari total nilai ekspor elektronika Indonesia merupakan kontribusi dari Epson.

Keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya membantu dalam membangun tenaga kerja yang terampil, tetapi juga menunjukkan dedikasi Epson dalam memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas tempat mereka beroperasi.

Selain itu membantu dalam memastikan bahwa produk yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal, sekaligus memperkuat posisi Epson sebagai merek yang bertanggung jawab secara sosial. (*)