batampos – Polibatam Negeri Batam (Polibatam) melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Layanan Polibatam di kampus Polibatam, Jumat (12/7/2024). Kegiatan dengan metode Zoom Cloud Meeting  ini bertujuan mendapatkan saran dan masukan dari akademisi, masyarakat dan instansi terkait.

‘’Agenda ini dilaksanan dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Polibatam,’’ sebut Direktur Polibatam, Uuf Brajawidagda, ST MT PhD.

Ditambahkan Uuf, berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pusat Informasi Polibatam untuk periode April – Juni 2024, telah mendapatkan IKM 88,67 Mutu Pelayanan dengan kategori Sangat Baik. Hal ini akan terus diupdate sesuai dengan periode surveynya. Polibatam berterima kasih kepada semua responden yang telah mengisi survey ini dan menjadi motivasi bagi Polibatam dalam senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polibatam.

Uuf menyebutkan, sebelumnya Polibatam meraih kategori A dengan indek 4,6 Pelayanan Prima tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan  pelayanan Publik Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) pada tanggal 24 Nopember 2023.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi senantiasa berupaya terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023.

Pada saat itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan kualitas pelayanan publik yang baik adalah kunci utama untuk memenuhi harapan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang positif.

‘’Untuk itu, pelaksanaan PEKPPP bukan hanya sekadar bertujuan menghasilkan angka Indeks Pelayanan Publik, namun diharapkan terjadi peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala,” ujar Diah saat membuka Rapat Persiapan PEKPPP Tahun 2023 di Jakarta.

Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di Lingkup Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya seperti kantor wilayah, dinas, kecamatan, RSU/D, UPT/D, dan sebagainya wajib menyelenggakaran FKP dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Kementerian PANRB melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Organisasi dan Tata melakukan pembahasan terkait penyusunan konsep laporan hasil pelaksanaan FKP beserta hasil tindak lanjut blik FKP tahun 2022 untuk selanjutnya disampaikan kepada KemenPANRB. Pembahasan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Jakarta. Pada pengumpulan laporan FKP tahun ini, KemenPANRB meminta 10 sampel Unit Pelayanan Publik (UPP) untuk mengirimkan laporan hasil FKP dan tindak lanjut FKP tersebut. (*) 

Reporter: SUPRIZAL TANJUNG 

batampos – Nelayan Kepulauan Riau diminta untuk lebih waspada dan berhati-hati saat melaut di perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini agar para nelayan tidak masuk ke Perairan Malaysia hingga ditangkap dan menjalani proses hukum.

“Kita mengimbau para nelayan Indonesia yang tengah berlayar di perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia untuk selalu waspada dan berhati-hati. Serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto.

Ia menjelaskan terhadap nelayan yang ditangkap tersebut, pihaknya melakukan pendampingan. Sampai dilakukan proses pembebasan serta pemulangan.

“Selama proses hukum berlangsung mereka didampingi oleh pengacara yang difasilitasi oleh KJRI Johor Bahru,” katanya.

Diketahui, KJRI Johor Bahru telah mengupayakan pengembalian kapal KM Surya Indah 10 kepada para nelayan untuk digunakan kembali ke Indonesia. Sedangkan, tiga WNI lainnya adalah nelayan pada KM Bintang Jaya 9. Kapal mereka mengalami kerusakan mesin dan hanyut selama 6 hari di perairan Malaysia.

Selanjutnya pada 5 Juli, ketiga nelayan diselamatkan oleh Kapal Tentera Laut Diraja Malaysia di sekitar Pulau Tioman, Johor. Kemudian diserahkan kepada APMM Pos Maritim Teluk Gading untuk penanganan selanjutnya.

“Pemulangan ini berkat kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia,” ungkapnya.

Sebelumnya, sebanyak 16 nelayan Kepulauan Riau (Kepri) yang ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) berhasil dipulangkan melalui Pelabuhan Batuampar, Kamis (11/7) siang.

Pemulangan dilakukan Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia menggunakan KP Nipah.

Kepala Zona Bakamla Barat, Laksamana Pertama Bakamla Bambang Trijanto, mengatakan, para nelayan tradisional ini ditahan karena diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Malaysia.

“Mereka melakukan pencarian ikan di Perairan Bintan yang berbatasan langsug dengan Malaysia,” katanya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Rencana pemerintah pusat menaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng membuat masyarakat resah, termasuk warga Batam. Hal itu dikarenakan harga sejumlah bahan pokok yang sudah duluan naik, seperti beras.

Seperti yang diungkapkan Devi, mengaku mulai resah dengan seliweran berita terkait kenaikan minyak goreng. Padahal saat ini harga minya goreng sudah termasuk tinggi hingga Rp 17 ribu per liter untuk beberapa merek.

“Yang mau naik merek Minyakita, katanya jadi Rp 16 ribu per liter. Kalau itu sudah naik, otomatis minyak goreng merek lainnya juga ikut naik,” tegas Devi.

Baca Juga: Batam Punya Banyak Pilihan Wisata, Disbudpar Yakin Target Wisman Terlampaui

Menurut Devi, saat ini jenis sembako yang sudah naik adalah beras. Harga per karung berat 5 kilogram kenaikannya Rp 2000. Atau per kilonya naik Rp 500.

“Beras juga naik, telur juga naik, sekarang informasinya minyak goreng mau naik juga,” kata Devi.

Sementara Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau memastikan untuk harga minyak goreng di Batam masih stabil. Sebab belum ada aturan dari pemerintah untuk menaikan harga.

“Informasi itu ada lewat media, namun dari pemerintah pusat baru rencana, belum ada juga sampai ke kami,” tegas Gustian.

Baca Juga: QRIS Jelajah Indonesia Digelar di Kepri, Targetkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Menurut dia, untuk harga minyak goreng merek Minyakkita masih berkisar Rp 14 ribu per liter. Sedangkan merek lainnya mulai Rp 14.500 hingga Rp 16.500 per liter.

“Saya juga berharap masyarakat tidak panik, karena untuk Batam memang belum ada kenaikan,” tegas Gustian.

Sementara Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Kota Batam Aryanto belum bisa dikonfirmasi terkait harga minyak goreng saat ini. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – ZB atau Zulbahri pelaku pembunuhan Nelwina Tanjung, kasir kios sayur di Pasar Sagulung sampai di Batam, Jumat (12/7) malam, sekitar pukul 20.00 WIB. Ia digelandang polisi dari Medan melalui Bandara Internasional Hang Nadim.

Pantauan di lokasi, Zulbahri diborgol dan dikawal anggota buru sergap (buser). Ia mengenakan masker, baju kaus, serta celana pendek.

“Alhamdulillah. Kita berhasil melakukan penangkapan pelaku pembunuhan Nelwina,” ujar Kasat Reskim Polresta Barelang, AKP Giadi Nugraha.

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Wina Tiba di Batam

Giadi mengatakan Zulbahri selanjutnya akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Sagulung.

“Tersangka mengakui perbuatannya. Langsung kita bawa ke Polsek Sagulung untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” katanya.

Disinggung motif pembunuhan tersebut, Giadi mengaku belum bisa menyimpulkannya. Begitu juga dengan hubungan pelaku dan korban.

Baca Juga: Kerabat dan Kenalan Wina Ingin Pelaku Dihukum Berat

“Kita belum dapat pastikan apa motifnya, dan hubungannya. Tunggu setelah pemeriksaan,” ungkapnya.

Sementara Zulbahri yang digelandang polisi terlihat terunduk dan enggan mengeluarkan kata-kata. Ia membunuh dengan menganiaya korban kemudian merudapaksa jasad Nelwina. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri