“Untuk mengetahui penyebab turunnya partisipasi masyarakat, kita harus melakukan kajian dulu,” kata Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban sebagaimana dilansir Antara, Minggu (14/7).

Ory menduga rendahnya partisipasi publik mengikuti pemungutan suara pada PSU DPD RI karena tidak adanya kampanye oleh masing-masing calon anggota DPD RI. Tidak adanya kampanye itu merupakan bagian dari isi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

“Hipotesa kami mungkin karena PSU DPD ini berangkat dari tidak adanya kampanye, padahal kampanye itu salah satu hal yang mendorong masyarakat ke TPS karena faktor visi dan misi calon,” ujar dia.

Di sisi lain Ory mengklaim KPU sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan PSU calon anggota DPD secara masif sebelum hari pencoblosan. Bahkan, saat penyerahan formulir pemberitahuan kepada pemilih, petugas KPPS juga menyertakan selebaran yang berisi foto-foto calon.

Tidak hanya itu, ada juga KPU yang memberdayakan mobil keliling untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PSU. Kemudian, untuk menyemarakkannya, sejumlah TPS juga menyiapkan berbagai macam hadiah bagi konstituen.

Sementara itu, anggota DPD RI Emma Yohanna mengatakan turunnya partisipasi publik ke TPS hampir merata terjadi di seluruh daerah. Tidak hanya di Kota Padang semata.

Emma menilai rendahnya partisipasi konstituen ke TPS karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Secara pribadi, ia hanya mendapatkan formulir pemberitahuan dan selebaran foto dan nama-nama calon. “Sampai tadi malam masih ada yang mempertanyakan kepada saya kenapa ada PSU? Artinya sosialisasi PSU ini tidak mencapai sasaran,” ujar dia.

Di tempat lain, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, minimnya partisipasi pemilih di PSU DPD Sumbar adalah sebuah kewajaran. Sebab, sosialisasi PSU berbeda dengan jadwal pemilu legislatif sebelumnya. Dengan rendahnya partisipasi tersebut bakal berpengaruh terhadap peraih suara empat tertinggi. “Potensi perubahan pemenang bisa saja terjadi dan ini tentu menarik,” ungkap Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Minggu (14/7).

Menurut dia, berubahnya para pemenang atau empat suara terbanyak menjadi uji kekuatan dan solidnya tim sukses masing-masing calon. Calon senator yang diprekdiksi memiliki peluang suara terbanyak yakni mereka yang terafiliasi dengan ormas keagamaan atau parpol tertentu. “Mereka punya basis yang jelas,” ujar alumnus Univerasitas Andalas (Unand) Padang itu.

Arifki mensinyalir dari hitungan suara yang didapatkan dari tim sukses sejumlah kandidat, ada potensi satu calon anggota DPD batal terpilih. Sebelumnya kandidat itu merupakan salah satu dari empat peraih suara tertinggi. “Kabarnya hanya pergantian satua pemain. Posisi lain masih dipegang DPD yang terpilih pada Februari lalu,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group