batampos – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin mendekati kesuksesan dengan mencatatkan progres pencocokan dan penelitian (coklit) mencapai 97,35 persen. Dari total 1.551.939 pemilih, sebanyak 1.536.529 data pemilih telah terverifikasi.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Jernih Millyati Siregar, mengatakan, coklit di Kepri menunjukkan peningkatan yang signifikan.

”Kami sangat optimis mencapai target 100 persen sebelum 24 Juli 2024,” ujarnya, Sabtu, (13/7).

Wilayah-wilayah seperti Anambas, Tanjung Pinang, dan Kota Batam telah mencapai angka hampir 100 persen dalam proses coklit. Kota Batam sendiri mencatatkan progres 97 persen dari total 890 ribu data pemilih yang harus divalidasi.

Kendati masih ada tantangan seperti penduduk yang sulit dijangkau pada waktu yang tepat, Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) tetap semangat dan siap menyelesaikan tugasnya.

”Kami terus berupaya agar tidak ada pemilih yang terlewatkan dalam basis data kami,” ucap Jernih.

Dengan jumlah Total Pusat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.304 titik dan lebih dari 5.906 Pantarlih yang dikerahkan, KPU Kota Batam memastikan bahwa proses coklit berjalan lancar.

”Kami memohon dukunganmasyarakat untuk berpartisipasi, demi terwujudnya Pemilu yang transparan dan akuntabel,” tutupnya. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Kalangan pengusaha termasuk pengusaha di sektor industri shipyard Kota Batam dan Kepri dibuat risau dengan adanya wacana penghapusan kebijakan terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah. Hal ini bakal berdampak pada iklim dunia usaha di Batam.

Ketua Harian Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Novi Hasni mengatakan, beberapa bulan lalu saat menggelar FGD, masih membahas meningkatkan TKDN terutama di sektor galangan kapal.

“Memang kenyataan saat ini persentasenya lebih ke impor dari pada local content, namun di Batam dengan industri galangan kapal diiringi banyaknya proyek harusnya industri komponen kapal itu mestinya lebih banyak dan tumbuh,” ujarnya, Jumat (11/7).

Ia menyebutkan dalam hal ini diperlukan memberdayakan produk dalam negeri. Contohnya mesin kapal masih impor. Menurutnya, itu masih dimaklumi karena teknologi lokal belum sampai ke sana. Namun untuk material dan tenaga kerjanya harusnya SDM lokal. Hal yang dimaksud ialah desain kapal dibuat oleh putra bangsa.

“Jadi kalau ada isu bakal dihilangkan itu sayang sekali. Karena kami membuat kapal itu ada yang untuk di-ekspor dan ada untuk dalam negeri. Dalam negeri itu ada swasta dan pemerintahan, justru kalau di pemerintahan kewajiban TKDN itu 60 persen namun kenyataannya belum sampai,” terangnya.

Maka dari itu, pihaknya mendorong industri komponen kapal terus tumbuh. Jika galangan kapal tumbuh, mestinya industri komponen juga turut maju.

“Untuk soal TKDN ini balik lagi khususnya galangan kapal saya rasa membutuhkan modal dan kapital yang sangat besar,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa membantu kebijakannya jika memang harus pengajuan modal baik itu perbankan swasta ataupun nasional. ”Menurut saya yang harus diturunkan ialah suku bunga-nya. Jangan sampai dua digit. Lalu perizinannya juga diper-mudah,” katanya.
Ia menambahkan, di industri galangan kapal, terutama industri komponen kapal hasil produksinya harus tersertifikasi seluruhnya. Sertifikasi itu minimal sama ketentuan dengan International Maritime Organization (IMO).

“Karena kapal itu concern langsung ke IMO. Baik itu armada kapal nasional maupun jenis ocean going atau kapal-kapal yang mempunyai kemampuan menjelajahi laut dengan spesifikasi tertentu,” terangnya.

Biaya sertifikasi, lanjutnya, tidaklah murah. Misalnya untuk dalam negeri untuk komponen kapal ada sertifikasinya Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). ”Dan hal inilah yang mungkin bisa dibantu oleh pemerintah,” pintanya.

“Jadi hal ini mungkin bisa jadi perhatian dan dibantu oleh pemerintah dari sertifikasi peralatan itu dibutuhkan dan biayanya lumayan mahal.”

Sebelumnya, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, me-ngatakan, penerapan TKDN akan melindungi pengusaha dan industri yang ada di dalam negeri. Tetapi pemerintah juga harus bisa mendorong bagaimana perusahaan yang ada di Batam bisa mendapatkan harga bahan baku dengan harga murah dan kualitas standar internasional.

”Batam itu adalah daerah border, bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ini banyak membutuh-kan material dari luar negeri dengan standar asing. Tetapi di sisi lain, akan banyak perusahaan yang terdampak kalau TKDN dihapus. Nah sekarang bagaimana pemerintah menyiapkan material dengan local content tetapi pastinya berkualitas dan bisa diterima di perusahaan asing yang ada di Batam,” katanya.

Dan yang paling utama saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kemudahan bagi para indus-tri dan pengusaha yang ada di Batam seperti insentif pajak. Termasuk kemudahan perizinan.

”Kenapa kalau di Tiongkok sana produknya diterima di seluruh dunia, karena memang pemerintah memberikan insentif kepada UMKM dan pengusahanya mulai dari hulu ke hilir. Pelaku usaha dibina masalah teknologi dan segala sesuatunya. Makanya, produk Tiongkok saat ini ada di mana-mana karena harga murah dan kualitas terjamin,” katanya. (*)

batampos – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam optimalkan program pembinaan kemandirian kepada warga binaan. Setelah sukses dengan pelatihan penge-lasan, pembuatan tahu dan tempe serta budidaya ikan, warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memiliki bakat dan minat di bidang mesin kendaraan bermotor, mendapat pelatihan menjadi montir.

Total, ada 25 warga binaan yang mengikuti pelatihan ini selama sepuluh hari yang dibuka, Kamis (11/7) lalu. Instruktur pelatihan didatangkan dari LPK Sumber Ilmu dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam.

“Alhamdulillah, pelatihan dari Disnaker dan LPK kembali dilan-jutkan untuk kendaraan sepeda motor. WBP diajarkan untuk menjadi montir kendaraan sepeda motor, ” kata Kalapas Batam, Heri Kusrita.

Sekretaris Disnaker Kota Batam, Nurul Iswahyuni yang membuka pelatihan tersebut, menegaskan, pelatihan yang menjadi bekal bagi warga binaan ini nantinya akan diuji dan jika lolos akan dibekali dengan sertifikat.

“Makanya kami berharap mereka benar-benar serius dengan pelatihan ini, sebab di akhir nanti akan ada uji sertifikasi. Ini bagus untuk bekal mereka saat kembali ke masyarakat nanti,” ujar Nurul.

Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kepri, Dannie Firmansyah, sebelumnya menegaskan, semua program pelatihan kemandirian di UPT Pemasyarakatan, tujuannya untuk menyiapkan bekal dan kemampuan warga binaan. Saat kembali ke masya-rakat, mereka bisa bersaing melanjutkan hidup.

“Hampir semua pelatihan kemandirian ini ada sertifikasinya, makanya ini harus diiku-ti dengan baik sebagai bekal saat bebas nanti,” kata Dannie.

Di Lapas Batam, pelatihan kemandirian WBP Lapas Batam saat ini cukup banyak. Bebera-pa di antaranya bidang kuliner; mebel; las; laundry atau binatu; produksi tempe; produksi roti; potong rambut atau barbershop, dan bengkel motor. Kegiatan kemandirian ini saat semakin bagus karena mendapat dukungan dari LPK Sumber Ilmu dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.
“Itulah wujud orientasi dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan Kemandirian yang dijalankan seksi Kegiatan Lapas. UU ini menuntut agar warga binaan diberi bimbingan untuk siap bekerja. Mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja serta berfungsi memberikan bimbingan latihan kerja bagi WBP,” jelas Kalapas. (*)

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meluncurkan program yang berfokus pada pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja yang sangat dibutuhkan.

Kepala Dinas Perikanan Batam, Yudi Admajianto, menga-takan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah melakukan pendataan nelayan untuk mendapatkan jaminan ini. Program ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan didukung oleh alokasi anggaran yang disediakan tiap tahun bersumber dari APBD Kota Batam.

“Keselamatan nelayan menjadi hal penting. Pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi. Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan dan lainnya kepada nelayan,” ujarnya, kemarin.

Adapun, asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan diberikan bagi mereka yang telah tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan Kota Batam. Besaran asuransi tersebut Rp930 juta per tahun bagi 3.500 nelayan di Batam. Jaminan ini bisa menjadi bantuan, jika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika menjalankan tugas sebagai nelayan.

“Inilah bentuk perhatian Pemko Batam untuk membantu kesejahteraan nelayan. Ke depan kami bersama nelayan akan terus memetakan kebutuhan nelayan, agar bisa meningkatkan pendapatan hasil tangkapan ikan mereka,” ucap Yudi.

Selain bantuan asuransi, Pemko juga menganggarkan Rp1,1 miliar untuk bantuan sarana dan prasarana seperti boat dan pancung. Bantuan mesin dan alat tangkap ikan Rp2,5 miliar.
Bantuan yang digelontorkan kepada nelayan ini, kata Yudi, harus kepada setiap kelompok usaha. Dalam artian, nelayan tersebut harus bergabung ke dalam KUB nelayan. Ia mencatat, hingga Maret 2024 kemarin, sudah ada 568 KUB. Namun, yang aktif hanya ada sekitar 520 KUB saja.

“Pemberian bantuan ini didasari oleh Perwako (Peraturan Wali Kota). Jadi bantuan yang diberikan harus dalam bentuk kelompok,” ucapnya.

Yudi berharap, melalui bantuan dari pemerintah ini bisa membuat nelayan di Batam lebih sejahtera, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa dikelola dengan baik dan tidak habis begitu saja. Mereka juga dilatih mengelola keuangan.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebelumnya menyampaikan, pemberian asuransi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nelayan.

Menurutnya, hasil tangkapan akan lebih optimal jika didukung sarana dan prasarana, serta jaminan keselamatan nelayan. “Kalau mereka mela-ut di cuaca yang kurang bagus dan terjadi kecelakaan yang memang tidak bisa terhindarkan, kepemilikan asuransi ini bisa membantu biaya pengobatan,” ujarnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam, Denny Tondano menanggapi keluhan yang diutarakan oleh masyarakat terkait gangguan air di beberapa lokasi perumahan di Kota Batam, salah satunya adalah Perumahan Happy Garden, Nagoya.

Dalam kesempatan pertama, Denny menjelaskan gangguan tersebut terjadi diakibatkan oleh kerusakan pipa. Perbaikannya sendiri membutuhkan waktu dan cukup rumit karena lokasi kerusakan terletak di median jalan yang sudah dicor dan digunakan sebagai lalu lintas utama.

“Sebagai langkah perbaikan, kami telah menemukan jalur pipa alternatif untuk memindahkan suplai ke kawasan Happy Garden, yaitu dengan jalan mengebor 1,5 meter di bawah jalan untuk menuju pipa utama yang lain,”

“Saat ini kami tengah bekerja keras untuk melakukan perbaikan. Untuk itu, kami mewakili seluruh jajaran pimpinan dan staf BP Batam memohon maaf atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul karena gangguan suplai air,” ujarnya pada Jumat (12/7/2024).

Selain itu, Denny juga menjelaskan secara singkat perkembangan pemasangan pipa SPAM sejak dua tahun terakhir.

“BP Batam telah membangun pipa berkapasitas 370 lps di Waduk Muka Kuning untuk mengakomodir kebutuhan air bersih pelanggan yang sebelumnya 280 ribu pelanggan pada tahun 2021, sampai tumbuh hingga 317 ribu pelanggan per bulan Juni 2024,” jelas Denny.

Akan tetapi, kenaikan jumlah pelanggan tersebut mengakibatkan defisit jumlah air bersih di Kota Batam sekitar 300 lps. Sehingga gangguan minor pun akan berdampak langsung pada suplai air ke pelanggan.

Berita baiknya, BP Batam telah memulai pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 500 lps di Waduk Duriangkang dan 230 lps di Waduk Tembesi.

Perkerjaan ini diproyeksikan selesai pada Desember 2024 dan Kota Batam diharapkan akan surplus air sebesar 230 lps setidaknya sampai akhir tahun 2025.

Denny melanjutkan, selama tahun 2024 dan 2025 BP Batam akan fokus memperbaiki fasilitas Instalasi Pengeolahan Air Minum (IPAM) eksisting berupa pompa, filter, dan sistem perpipaan yang uzur agar gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

“Kami juga memastikan tambahan air yang siap pada akhir tahun 2024 bisa tersalurkan ke daerah-daerah kritis air, seperti area perumahan Buana Vista, Bukit Raya, Marina, Geysa Eterna Marina, Tanjung Riau, Tiban, Taman Sari Hijau, Cipta Land, Lavender, Bengkong, Baloi, Kampung Utama, Jodoh Permai, dan lainnya,” ujar Denny.

Terakhir, ia menegaskan SPAM Batam bersama PT. Air Batam Hilir akan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara bertahap, guna mendukung penuh keberlangsungan usaha sektor pariwisata dan mengakomodir kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kota Batam.

(rud)

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Mene-ngah (KUKM) Batam menargetkan mampu menyalurkan dana bergulir sebesar Rp7-8 miliar pada tahun ini. Namun, belum ada separuh dari target penyaluran yang digulirkan ke masyarakat hingga pertengahan tahun.

Adapun, dana bergulir ini dipe-runtukkan guna membantu permodalan pelaku UMKM di Kota Batam.

”Sesuai dengan kondisi sekarang, kayaknya Rp7-8 miliar bisa tersalur sampai akhir tahun. Mudah-mudahan ada peningkatan pada semester 2 ini,” ujar Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir, Dinas KUKM Kota Batam, Zulfahri, Rabu (10/7).

Ia menyebutkan, tahun ini, Pemko Batam sebenarnya menganggarkan Rp10,5 miliar dana bergulir. Pemerintah memberikan bunga flat pinjaman sebesar 4 persen. Adapun, besaran pinjaman yang yang diberikan kepada pemohon maksimal Rp150 juta untuk usaha mikro, serta Rp300 juta untuk koperasi.

Sementara itu, soal capaian penyaluran dana hingga semester I 2024 diakuinya baru mencapai Rp3,1 miliar. Sehingga, masih ada setidaknya Rp5 miliar yang belum tersalurkan.
Pihaknya juga menyiapkan inovasi untuk mendukung UMKM dan koperasi agar kian berkembang, salah satunya melalui pendampingan dan pelatihan dari sisi manajerial akuntansi serta operasional.

”Posisi penyaluran masih Rp3,1 miliar. Tapi sudah ada 2 calon nasabah yang diverifikasi usaha dan jaminannya, lagi nunggu disposisi. Mudah-mudahan terus ada peningkatan,” ujarnya.
Zul menyebutkan, pengajuan dana bergulir ini tergantung permintaan dari nasabah atau pelaku UMKM. Rata-rata pengajuan pinjaman mulai dari Rp100 juta sampai Rp150 juta, namun ada juga yang mengajukan di bawah angka tersebut.

”Tergantung kebutuhan nasabah, karena batas maksimal pinjaman pelaku usaha mikro sebesar Rp150 juta,” sebutnya.

Ia berharap, dengan program dana bergulir ini mampu mengembangkan operasional, pengembangan produk, serta peningkatan layanan usaha mikro dan koperasi di Kota Batam.
Syawal 47, salah satu warga Batam penerima manfaat dana bergulir merasakan manfaat pinjaman lunak dari pemerintah ini. Pelaku usaha jahit di Sekupang itu mengaku lewat program ini bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

”Alhamdulillah, sangat membantu bisa diputar lagi uangnya untuk modal usaha,” ujar Syawal saat ditemui di Sekupang.

Ia menyebutkan, program dana bergulir dengan bunga flat dan rendah tidak membuatnya keberatan untuk membayar tagihan setiap bulannya. Apalagi, bunga yang diberikan jauh lebih rendah dari suku bunga bank yang berkisar di angka 7 persen.

”Cicilan pun juga jadi ringan. Pokoknya sangat terbantu sekali lah untuk mengembangkan usaha,” tambah Syawal.

Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM, Arfie, menambahkan, UPTD PLUT KUKM lebih ke pendampingan dan konsultasi usaha, layanan fasilitas legalitas seperti sertifikat halal, nomor induk berusaha dan sebagainya.

”Selain itu, kita juga memberikan pelatihan umum, pelatihan digital, manajemen pencatatan keuangan, hingga pemasaran produk. Selanjutnya, di awal tahun lalu kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam hal pelatihan pada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini,” ujarnya.

Arfie menambahkan, saat ini sektor kuliner UMKM masih jadi yang paling terbanyak di Batam. Disusul ada fashion, jasa dan pertanian yang memang jumlahnya tidak terlalu banyak.

”Terkait pelatihan, kalau sifatnya dari APBD itu gratis ada juga yang dari kementerian gratis. Tapi, kalau sifatnya kemitraan itu kadang ada juga yang berbayar tapi bukan ke kami,” bebernya.

Kepala DKUM Kota Batam, Hendri Arulan, berharap pelaku usaha mikro dan koperasi di Kota Batam dapat memanfaatkan kesempatan pinjaman lunak ini dengan sebaik mung-kin, sehingga ke depan usaha tersebut mampu berkembang serta naik kelas.

”Mari gunakan kesempatan ini dengan baik, jujur dan bertanggung jawab. Gunakan sebaik mungkin bantuan pinjaman bunga ringan ini dalam membangun dan mengembangkan modal usaha,” ujarnya.

Hendri menyebutkan, hadirnya pinjaman dana bergulir ini semata-mata untuk membantu pelaku usaha mikro dalam hal permodalan. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan bunga sangat rendah serta tempo waktu cukup lama. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra