batampos – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Tanah Elektronik.

Regulasi itu memuat rencana penggantian sertifikat tanah dari analog (manual) ke elektronik.

Sertifikat tanah elektronik ini nantinya akan menjadi alat bukti hukum pemilikan tanah yang sah. Sehingga surat digital ini juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapat pinjaman atau alat gadai bank atau lembaga pembiayaan lain.

Humas BPN Kota Batam Yudo Prio mengatakan, langkah ini merupakan terobosan yang tidak hanya menawarkan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh kredit.

“Surat elektronik yang selembar itu. Nanti itu bisa diagungkan ke bank,” katanya, Senin (12/8).

Baca Juga: Siapkan Skill, Lapangan Pekerjaan Terbuka Luas di Batam

Yudo menjelaskan, meski sertifikat ini digital masyarakat tidak dapat melakukan percetakan sertifikat seenaknya kalau sertifikat tersebut telah diagungkan. Sebab, sertifikat tersebut menggunakan blanko yang sama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). PERURI adalah Badan Usaha Milik Negara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

“Jadi kalau masyarakat mau cetak pakai kertas apapun kalau di-scan pakai sinar biru itu pasti tidak terbaca,” tuturnya.

Menurut dia, pihak lembaga keuangan juga nantinya diperkenankan untuk mendapat data surat elektronik yang telah dijadikan jaminan untuk pelunasan piutang.

Penerbitan sertifikat tanah elektronik ini ke depan akan berlaku secara nasional, dan jadi bukti untuk barang kepemilikan yang sah secara hukum sehingga tak bisa ditolak untuk jadi agunan bank.”Sertifikat elektronik itulah yang diagungkan,” kata dia.

Sebelumnya, Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam Yudo Prio mengatakan, antusiasme masyarakat Batam untuk beralih dari sertifikat fisik ke sertifikat elektronik sangat tinggi. BPN mencatat, sepanjang tahun 2024 sebanyak 3.668 warga beralih dari sertifikat konvensional ke elektronik.

“Sangat tinggi, bahkan sampai Juli ini saja sudah 3.668 warga yang beralih ke sertifikat elektronik,” ujarnya, Kamis (1/8).

Baca Juga: Langganan Macet, Warga Seibeduk Minta Jalan Menuju Kaveling Pancur Dilebarkan

Yudo menyebutkan, sertifikat tanah elektronik memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, termasuk pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Pasalnya, sertifikat tersebut akan masuk kedalam aplikasi pertanahan BPN Batam.

Selain itu ia menambahkan sertifikat tanah dokumen cetak atau yang lama terbuat dari kertas memiliki kelemahan seperti dimakan rayap, terkena air, hilang, terbakar, dan terkena musibah atau bencana alam lain. Dengan sertifikat elektronik, dapat melindungi dokumen milik masyarakat dari beberapa penyebab kerusakan dan menghindari sasaran mafia tanah.

“Alih media sertifikat tanah jadi dokumen elektronik ini penting guna menjaga keamanan data ertanahan masyarakat,” ujarnya

Yudo menyebutkan, proses digitalisasi sertifikat tanah akan terus dilakukan secara bertahap. Apalagi layanan sertifikat online baru dilakukan di Jakarta dan Batam.”Batam masuk jadi percontohan sertifikat elektronik. Kalau Batam berhasil maka akan dicoba dibeberapa daerah lainnya,” katanya.

Untuk memfasilitasi peralihan ini, BPN Batam telah membuka layanan khusus bagi warga yang ingin mengajukan permohonan sertifikat elektronik di kantor BPN Batam. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Hermanto Marpaung, pekerja swasta asal Medan berhasil memperdaya S, seorang marketing perumahaan di Batam. Akibatnya, wanita yang sempat menjadi pacar online Hermanto, dibuat rugi Rp 45 juta.

Kemarin, Hermanto duduk sebagai terdakwa perkara penipuan yang dialami S. Jaksa penuntut umum menghadirkan S dan rekannya sebagai saksi yang memberi keterangan di depan majelis hakim Willy Irdianto didampingi Dina dan Twis Retno.

Dalam keterangannya, S mengaku berkenalan dengan Hermanto lewat media sosial Tik Tok. Keduanya semakin akrab karena saling berkomentar postingan hingga akhirnya bertukar nomor handphone.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pembegal dan Penjambret, Penumpang dan Pengendara Wanita Jadi Korban

Merasa dekat, keduanya pun menjalin hubungan asmara secara online meski belum pernah bertemu. Hingga akhirnya Hermanto meminjam uang kepada S dengan alasan orang tua sakit, sementara rekening terblokir.

“Saya merasa iba dengan dia. Mengaku gaji Rp 20 juta per bulan, lalu di rekening ada saldo Rp 60 juta tapi terblokir. Iba karena orang tuanya sakit. Dan saya memang sering menolong orang-orang,” ujar S di depan majelis hakim.

Yang membuat S murka karena janji mengembalikan uang dalam satu minggu tak juga dipenuhi terdakwa. Bahkan Hermanto kembali meyakinkan S bahwa dia akan mengganti, yang kemudian membuat S luluh lagi dan meminjamkan uang Rp 2 juta.

“Saya ketemu sekali. Pertemuan itu saya tagih, namun dia mengaku belum gajian. Dan memberi (kartu) ATM miliknya kepada saya. Dia bilang nanti ambil pas dia gajian tanggal 10. Pas saya cek di tanggal 10, atmnya sudah diblokir,” sebut S lagi.

Baca Juga: Curi Ponsel Mewah Pengunjung Indomaret, Pedagang Seken Diciduk Polisi

Ia semakin kesal tatkala mengetahui Hermanto menipu status pekerjaanya dan juga telah memiliki perempuan lain. Ia pun berkomunikasi dengan perempuan tersebut untuk membeberkan apa yang dilakukan Hermanto.

“Dia buka rekening baru, dan rekening itu diberikan kepada cewek baru tersebut. Saya hubungi si cewek dan bekerjasama untuk menjebak dia (Hermanto),” kata S.

Dalam proses keterangan saksi tersebut, S sempat mengeluarkan kata-kata kurang pantas di depan majelis hakim. Majelis hakim pun sempat menasehati saksi agar bersikap lebih sopan.

“Keterangan saksi belum bisa membuktikan jika terdakwa ini bersalah. Terdakwa barulah bisa dikatakan bersalah, jika sudah ada putusan bersalah dari majelis hakim dan itu sudah inkrah. Dan tidak seharusnya juga saksi mengeluarkan kata-kata kurang pantas itu,” nasehat hakim Dina.

Usai mendengar nasehat majelis hakim, saksi S langsung menangis. Ia mengaku sangat tersiksa atas kasus tersebut. Apalagi sampai saat ini saksi harus membayar hutang akibat meminjamkan uang kepada terdakwa.

Baca Juga: Terbukti Cabuli Bocah, Rukiman WN Singapura Divonis 4 Tahun

“Saya tersiksa bu hakim. Sampai saat ini saya masih bayar hutang. Tapi dia tak mengembalikan uang saya,” ujar saksi S.

Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim menanyakan kebenaraan keterangan saksi kepada terdakwa. Oleh terdakwa menjawab ia tak keberatan dengan keterangan saksi. Namun terdakwa sempat akan mengatakan satu hal yang kemudian dibatasi hakim.

“Untuk keterangan terdakwa ada waktunya,” sebut hakim. Namun sidang keterangan ditunda hingga mingu depan. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Provinsi (Pemprov) Kepri meluncurkan Jam Populasi guna memantau data kependudukan di wilayah setempat secara harian.

Kepala BKKBN Kepri, Rohina mengatakan, data kependudukan harus diterbitkan agar masyarakat peduli terkait perkembangan jumlah penduduk berbagai usia. Data tersebut harus dipublikasikan agar publik paham dan mengerti dengan kemauan data dukung lingkungan di Kepri.

BKKBN juga berencana bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kepri agar dapat menayangkan data kependudukan Jam Populasi di videotron yang ada di wilayah setempat.

“Makanya kami mohon dukungan dari pemerintah supaya itu (Jam Populasi) bisa tayang di videotron pada tiap-tiap,” ujar dia, Senin (12/8).

Baca Juga: 224 Ribu Anak di Batam Sudah Miliki KIA

Adapun tujuan lain dalam peluncuran Jam Populasi ini yaitu memberikan kemudahan bagi dinas-dinas terkait untuk mengetahui data-data terkini kependudukan di Kepri. Contoh seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), supaya mengetahui angka kelahiran, hingga angka stunting pada balita.

“Atau Disdukcapil, misal angka warga yang meninggal sekian, berarti harus dikeluarkan dari data kependudukannya. Kalau kami buat BKKBN pasti tentang 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan),” ujarnya.

Sementar, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, Jam Populasi sangat penting untuk diketahui masyarakat. Itu dikarenakan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang dinamika kependudukan di wilayah kita.

“Dengan informasi yang tepat, pengambil kebijakan dapat merencanakan program dan kebijakan yang lebih efektif,” ujarnya.

Baca Juga: 927 Kendaraan di Batam Sudah Terdaftar Parkir Berlangganan

Dengan begitu, ia berharap agar Dinas Kominfo di seluruh tingkatan dapat berkerja sama dengan BKKBN Kepri. Kolaborasi antar lini sangat berguna agar penyebaran informasi di Jam Populasi tersampaikan.

“Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang kita harapkan bersama,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Rukiman, warga negara Singapura divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam karena terbukti mencabuli bocah SD. Vonis hukuman terhadap kakek berusia 71 tahun ini lebih ringan dari tuntutan 12 tahun jaksa.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, menyatakan bahwa perbuataan Rukiman sah dan menyakinkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Hal itu dibuktikan dari keterangan para saksi hingga terdakwa yang mengakui perbuataanya.

“Perbuataan terdakwa tak ada alasaan pemaaf dan pembenar, sehingga sudah seharusnya dihukum sesuai dengan amar putusan,” ujar majelis hakim Willy saat membacakan putusun, Senin (12/8).

Menurut hakim Willy, hal menberatkan perbuataan terdakwa karena telah membuat korban trauma. Hal meringankan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuataanya.

“Menjatuhkan pidana terhadap Rukiman dengan 8 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan,” ujar hakim.

Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 1,25 miliar yang apabila tak dibayar maka diganti pidana subsider 6 bulan penjara.

Atas vonis itu, jaksa penuntut umum pikir-pikir karena vonis lebih ringan 4 tahun dari tuntutan jaksa. Begitu juga dengan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pikir-pikir juga terhadap vonis hakim

“Kami pikir-pikir juga,” ujar Lisman, penasehat hukum terdakwa.

Sebelumnya, Rukiman warga negara Singapura dituntut 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Batam. Kakek berusia 71 tahun ini dinilai jaksa penuntut umum (JPU) melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangga rumahnya.

Agenda pembacaan tuntutan terhadap Tukiman berlangsung tertutup untuk umum. Dimana dalam tuntutan, jaksa menilai Tukiman terbukti melanggar pasal 81 ayat 2 UU perlindungan anak.

Hal memberatkan perbuataan terdakwa karena membuat korban trauma. Sedangkan hal meringankan terdakwa berterus terang.

Diketahui, Rukiman melakukan pencabulan terhadap bocah SD yang tak lain tetangga rumahnya di Kecamatan Batamkota. Pencabulan terhadap anak itu dilakukan berulang kali. Untuk bisa mencabuli korban, Tukiman mengiming-imingi korban dengan makanan atau uang.

Aksi bejat Rukiman terungkap setelah adany kecurigaan warga sekitar terhadap gerak gerik terdakw yang membawa korban. Aksi terdakwa membawa korban juga terekam CCTv sehingga terdakwa tak bisa mengelak. (*)

Reporter: Yashinta