Timpora Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban melaksanakan operasi gabungan dengan mendatangi Bintan Sayang Resort, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan pada Kamis (17/12/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Petugas Imigrasi Tanjungpinang menangkap enam Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam di kawasan Kijang Kota, Bintan. Enam warga negara Vietnam berinisial NVM, LN, HNC, DHD, HVD, dan LT ditangkap karena diduga telah melanggar izin tinggal.
Penangkapan itu berdasarkan laporan dari masyarakat di Sei Enam Kijang Kota, Bintan. Enam warga negara Vietnam itu diduga menggunakan visa yang tidak sesuai dan melanggar izin tinggal.
“Iya memang ada kami amankan enam warga negara Vietnam bulan lalu” kata Kasi Inteldakim Imigrasi Tanjungpinang, Alex Pasaribu, Selasa (6/8).
Kini, kata Alex, enam warga negara Vietnam itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran keimigrasian tentang penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.
Enam warga negara Vietnam melanggar Pasal 122 Huruf A dan B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
“Kasusnya masih proses penyidikan. Enam orang Vietnam kini ditahan di Rutan Tanjungpinang,” jelas Alex.
Imigrasi Tanjungpinang juga mengimbau pihak perusahaan di Tanjungpinang agar melaporkan ke pihak Imigrasi jika mempekerjakan orang asing. Imigrasi juga terus bekerja melakukan pemantauan dan pengawasan WNA di wilayah Tanjungpinang dan Bintan. (*)
Lokasi pengerjaan pembangunan pelabuhan letung tahap II yang dikeluhkan nelayan
batampos – Masyarakat mengeluhkan dari proyek Pembangunan Pelabuhan Letung tahap II yang berada di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencemari lingkungan.
Terlihat saat pengerjaan penimbunan untuk treatsle tidak di pasang batu miring. Tanah timbunan dihamparkan langsung ke laut dan tanpa pembatas.
Akibatnya, tanah timbunan tersebut mencemari perairan di sekitar dan hal ini berdampak bagi nelayan yang tidak bisa mencari ikan di wilayah sekitar lokasi proyek. Sebab tanah timbunan membuat air keruh kecoklatan.
“Pasir timbunan jatuh ke laut dan menyebabkan air keruh, sehingga para nelayan kesulitan mencari ikan dan gurita,” ujar Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kuala Maras, Suferi, Senin, (5/8).
Sebelum adanya proyek itu, lanjut Suferi, nelayan berhasil menangkap ikan dan gurita paling banyak sekitar 20 kg. Ketika, saat proyek ini ada pendapatan mereka menurun.
“Jangankan dapat banyak, sedikit pun kita susah dapat. Kalau terlalu jauh kita nyari ikan dan gurita susah, nelayan kita kapalnya kecil tak bisa nyari terlalu jauh,” keluh Suferi.
Suferi menyayangkan kontraktor yang ditunjuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Tanjungpinang tidak profesional serta mengerjakan proyek tidak memperhatikan dampak lingkungan.
“Kami berharap ada solusi yang mendukung perkembangan daerah tanpa mengorbankan mata pencaharian dan kualitas lingkungan,” kata Suferi.
Pengawas Sumber Daya Keluatan Perikanan (PSDKP) Anambas sudah mengingatkan agar kontraktor agar dapat bekerja sesuai aturan. Salah satunya, untuk tidak merusak ekosistem ikan.
“Kita sudah kordinasi dengan pihak terkait. Dan kita sudah ingatkan untuk ekosistem laut dijaga. Kalau sampai merusak kita tindak tegas,” ujar petugas PSDKP Anambas, Budi.
PSDKP, lanjut Budi, banyak laporan dari masyarakat mengenai proyek pelabuhan letung yang diduga merusak lingkungan.
“Kami saat ini menunggu arahan dari PSDKP Batam untuk tindaklanjutnya,” kata Budi.
Kepala BPTD Kelas II Tanjungpinang, Dini Kusuma Hati merespon keluhan masyarakat. Ia berjanji akan memberikan teguran kepada kontraktor dalam pengerjaan harus melihat dampak lingkungannya.
“Pasti akan dilakukan mas, saat ini kita sedang cek ke lapangan, terima masih sudah mengingatkan,” ujar Dini saat dihubungi batampos.
Perlu diketahui, proyek Pembangunan Pelabuhan Letung Tahap II dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Samudra Anugrah Indah Permai dan konsultan supervisi PT. Priangan Raya Utama. Sampai berita ini diturunkan batampos belum mendapat konfirmasi dari pihak kontraktor.
Sumber dana proyek berasal dari APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp 31 Miliar dan waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender. (*)
batampos – Menteri Koordinator Bidang Pemba-ngunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy kembali menjadi sorotan. Kali ini, Muhadjir mendapat banyak perhatian usai mengusulkan nasi jagung jadi menu dalam program Makan Bergizi.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri panen raya di Jawa Timur. Ia mengatakan, sumber karbohidrat tidak hanya ditemukan pada nasi yang diolah dari beras. Tapi, bisa dari sumber lainnya. Salah satunya jagung.
Pernyataan ini pun menuai banyak reaksi. Pasalnya, kua-litas dari program yang awalnya disebut Makan Siang Gratis dinilai terus menurun. Sebelumnya, sempat beredar bahwa bujet program ini hanya sebesar Rp7.500 per sekali makan.
Ditemui Senin (5/8), Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nur-yartono mengungkapkan, bahwa pernyataan Muhadjir dimaksudkan pada upaya untuk diversifikasi pangan. Apalagi, program ini juga digadang-gadang untuk mendorong diversifikasi pangan lokal.
“Konteksnya adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi pangan. Kan ini juga ada di dalam rencana pangan nasional atau food system transformation Indonesia,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy kembali menjadi sorotan usai mengusulkan nasi jagung jadi menu dalam program Makan Bergizi. Upaya tersebut dimaksudkan pada upaya untuk diversifikasi pangan.Tampak seorang petani jagung di NTB sedang menjemur jagung. F. LOMBOK POS
Diakuinya, banyak sumber pangan lokal yang mengan-dung banyak nutrisi. Baik itu kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan lainnya. Sehingga nantinya, lanjut dia, bisa jadi setiap daerah memiliki menu Makan Bergizi berbeda-beda sesuai dengan kearifan lokal.
“Tapi pasti nanti depan akan ada ahli gizi yang terlibat untuk memastikan semuanya (dalam program ini, red),” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nunung turut membahas upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, pemerintah tetap optimis bisa mencapai target 0 persen di sisa waktu pemerintahan saat ini.
Saat ini, pemerintah pusat dan daerah tengah bahu-membahu dalam meningkatkan upaya penurunan kemiskinan ektrem ini. Pemetaan secara terinci pun telah dilakukan. Untuk wilayah Sumatra misalnya. Pemerintah akan fokus pada daerah pesisir pantai dan masyarakat di sektor pertanian. Saat ini, setidaknya ada 62 kabupaten/kota di Sumatra yang angka kemiskinan ekstremnya di atas rata-rata nasional.
“Sehingga lima bulan terak-hir, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 bahwa penyelidikan ekstrim 0 persen itu bisa kita lakukan ber-sama-sama,” ungkapnya.
Terpisah, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan Ranca-ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025, kemarin. Dalam rapat itu dia menyoroti pen-tingnya mengakomodasi program-program presiden terpilih dalam RAPBN 2025.
“Saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 mengakomodir semua program presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia,” ujarnya.
Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan langkah-langkah untuk meningkatkan target penerimaan negara.
Dia menekankan kemudahan investasi dan produk yang berkaitan dengan ekspor sebagai kunci untuk mencapai target itu. “Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara,” ujarnya. Dia turut menekankan bahwa RAPBN 2025 harus fokus pada prioritas utama. Kepala Negara tidak ingin RAPBN mencakup terlalu banyak program. (*)
batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) resmi menyatakan kasasi terhadap putusan bebas Gregorius Ro-nald Tannur, terdakwa kasus kematian almarhum Dini Sera Afriyanti. Surat pernyataan kasasi itu diserahkan jaksa Ahmad Muzakki di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (5/8).
Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agustian Sunaryo menyebut, setelah resmi menyatakan kasasi, pihaknya akan menye-rahkan memori kasasi. Memori itu harus diserahkan ke PN Surabaya untuk dikirim ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari, terhitung setelah jaksa resmi menyatakan kasasi kemarin.
Jaksa dalam kasasi itu menyampaikan tiga alasan kenapa harus menempuh upaya hukum lanjutan setelah putusan bebas Ronald. Di antaranya, hakim tidak mene-rapkan hukum dengan semestinya, cara mengadili yang tidak sesuai perundang-undangan, dan pengadilan yang melampaui batas kewenangannya.
Tiga pendapat itu disampaikan jaksa dalam kasasi karena majelis hakim yang memutus bebas Ronald mengabaikan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang mereka ajukan selama persidangan. Mulai bukti visum, otopsi, CCTv, keterangan ahli forensik, hingga saksi-saksi. Semua itu jelas membuktikan kematian Dini karena perbuatan Ronald. Namun, hakim justru berkeyakinan bahwa kematian Dini karena minuman beralkohol.
“Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan,” kata Sunaryo.
Dia menambahkan, memori kasasi akan diajukan sebelum batas waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi habis. Dia tidak memastikan kapan memori tersebut diserahkan. Meski begitu, memori itu kini telah disusun JPU. “Hari ini (kemarin, red) kami ekspose memori kasasi yang telah disusun dengan jaksa penuntut umum,” ujar Sunarto.
Jaksa penuntut umum tidak bisa berbuat banyak terhadap Ronald setelah diputus bebas. Sunaryo menyebut pihaknya tak punya kewenangan untuk mengajukan cekal terhadap Ronald agar tidak bepergian ke luar negeri. Sebab, Ronald kini statusnya bebas murni.
Meski begitu, jaksa tidak tinggal diam. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih memonitor keberadaan Ronald. Monitoring itu untuk memudahkan jaksa mengeksekusinya ketika kasasi mereka dikabulkan. “Kami tetap monitor keberadaan GRT. Pantauan kami, yang bersangkutan masih di Indonesia,” ungkap Putu.
KELUARGA Dini Sera Afrianti didampingi pengacara serta perwakilan aliansi justice for Dini Sera, Rieke Diah Pitaloka, mendatangi Kantor Komisi Yudisial di Jakarta, Senin (29/7). F. FEDRIK TARIGAN/JAWA POS
Anggota DPR Kawal Kasus Ronald
Anggota Komisi III DPR Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kedatangan Rieke merupakan bagian dari pe-ngawalan Aliansi Justice for Dini Sera.
Menurut dia, Komisi Yudisial sedang menginvestigasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) tiga hakim yang memutus bebas Ronald. “Kami mendapat laporan bahwa Mahkamah Agung berjanji akan merespons kasus ini,” kata Rieke di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, kemarin.
Rieke berharap dukungan dari masyarakat luas untuk mengawal kasus itu. “Kasus putusan ini butuh dukungan semua pihak untuk dikawal bersama sampai proses kasasi selesai hingga benar-benar inkracth,” ucapnya.
Dia menyesalkan majelis hakim yang mengabaikan fakta persidangan. Termasuk bukti-bukti dan saksi yang diajukan JPU dalam persidangan.
“Kami tidak ingin kasus yang terindikasi kuat adanya kejahatan luar biasa kemudian bisa bebas murni dengan mengabaikan fakta persida-ngan,” ujarnya.
Ronald sebelumnya didak-wa JPU telah membunuh Dini dengan melindas tubuh pacarnya itu menggunakan mobil Toyota Innova hingga meninggal di parkiran Lenmarc Mall pada 4 Oktober 2023. Ronald melakukannya setelah keduanya bertengkar saat karaoke di Blackhole KTV. Jaksa sebelumnya menuntut Ronald pidana 12 tahun penjara. Namun, hakim memutus bebas Ronald karena kematian Dini akibat minum alkohol. (*)
batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaitif, Sandiaga Uno dan Wakil Kepala Polri, Komjen Agus Andrianto (Dato Seri Sakti Bhayangkara Utama) meresmikan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri di Kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang, Senin (5/8). Pembangunan infrastruktur strategis ini, sebagai upaya merawat kebudayaan Melayu di Provinsi Kepri.
Pemprov Kepri dibawah kendali Gubernur Ansar telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp35,19 miliar. Ikon baru yang disematkan dengan nama Balai Adat Seri Indra Sakti ini, dibangun dengan memperhatikan filosofi dan khasanah budaya melayu dan nama yang dilekatkan tidak terlepas dari lambang tuah kebesaran Pulau Penyengat agar turut memayungi Balai Adat ini.
Selain itu, Balai Adat ini dilengkapi bangunan pendukung yang bernama Gerai Astakona yang akan difungsikan sebagai gerai dimana bentuknya diilhami dari bentuk bangunan nobat di halaman Istana Kerajaan Riau Lingga sebagai wadah Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui produk khasanah Melayu.
Gubernur Ansar dalam sambutannya menyebut sejak dahulu masyarakat dari berbagai daerah dan provinsi banyak yang melakukan aktivitas di Kepri dengan posisinya yang strategis. Kemudian dengan alasan perkawinan dan lainnya sebagian tinggal dan berdomisili di Kepri.
Ini menyebabkan Kepri menjadi provinsi yang heterogen. Meski begitu, menurut Gubernur, hampir tidak pernah ditemukan konflik horizontal antar agama, suku, dan lainnya.
“Maka hadirnya Gedung LAM ini sebagai persembahan pemerintah untuk LAM Kepri dan masyarakat melayu. Tidak hanya suku Melayu, namun ini akan menjadi tempat berhimpun semua suku untuk duduk bersama berdiskusi melestarikan adat budaya ke depan” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur pun berpesan, mesti memiliki suku dan budaya yang heterogen, namun masyarakat hendaknya tetap berpegang teguh pada ungkapan ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’.
“Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat dilanjutkan ke depan dan mudah-mudahan gedung ini jadi kebanggaan dan catatan sejarah tersendiri masyarakat Kepri” tutupnya.
Sementara itu, Dato Seri Sakti Bhayangkara Utama Wakapolri Agus Andrianto yang juga ditabalkan gelarnya pada Februari 2024 yang lalu mengatakan sejak dulu rumpun melayu telah mewariskan kebudayaan secara turun menurun sebagai salah satu budaya tertua di Indonesia.
Tentunya juga kontribusi besar melayu pada momen penting sumpah pemuda yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
“Kita tahu sumbernya adalah bahasa melayu. Maka dengan peresmian gedung ini jadi momentum bersejarah sebagai wadah utama dalam komitmen menjaga dan mempererat tali persaudaraan” ujarnya
Kemudian Menparekraf Sandiaga Uno secara khusus mengapresiasi rancangan Pemprov Kepri dalam bentuk kawasan Gurindam 12 ini. Pembangunan Gedung LAM yang bersebelahan dengan gedung Dekranasda yang juga baru diresmikan, kemudian juga integrasi dengan Balai Pengelolaan Ekraf yang juga akan dibangun Kemenparekraf di kawasan ini.
“Ini untuk memastikan eksistensi produk ekraf sebagai penggerak ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh stakeholder untuk terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045. Dukung adat Melayu, sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya” kata Menparekraf.(*)
Salah satu upaya meningkatkan kesadaran Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap fungsi dan manfaat perpajakan adalah edukasi perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2021 yang dimaksud edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
Edukasi perpajakan dapat dilakukan melalui dukungan pihak ketiga (mitra inklusi) melalui program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik. Salah satu bentuk kampanye inklusi kesadaran pajak adalah pajak bertutur.
Pajak bertutur diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya serentak di seluruh jenjang pendidikan, baik dasar, menengah maupun pendidikan tinggi sejak tahun 2017.
DJP kembali melaksanakan pajak bertutur tahun ini dengan mengangkat tema “Lampaui Batas, Bersatu untuk Indonesia Emas” serentak pada tanggal 7 Agustus 2024 sekaligus peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. Kegiatan pajak bertutur ini melibatkan kantor pusat DJP, 34 kantor wilayah, 352 kantor pelayanan pajak (KPP) dan 204 Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.
Kegiatan berupa mengajar di kelas selama satu jam dengan materi sesuai dengan jenjang pendidikan yang dikemas unik dan menarik. Sehingga dapat memotivasi dan mendorong anak muda untuk berprestasi sesuai bakat masing-masing tanpa melihat batasan-batasan yang menjadi hambatan dalam rangka mencapai cita-cita tertinggi untuk Indonesia Emas 2045.
Peserta didik juga dibuka wawasan dan pengetahuannya tentang peran pajak dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang krusial karena merupakan sumber penerimaan negara terbesar, selain untuk membangun infrastruktur tentunya untuk membangun SDM unggul melalui alokasi pajak untuk pendidikan.
Saat ini, peserta didik belum dapat berkontribusi langsung dengan melakukan kewajiban perpajakannya namun dapat berperan serta dalam pembangunan melalui giat belajar dan berprestasi di kancah nasional maupun internasional sebagai wujud cinta tanah air. Mematuhi tata tertib sekolah yang merupakan bentuk kedisplinan sebagai salah satu kunci yang menentukan kesuksesan di masa depan. Disiplin mengikuti upacara sebagai wujud rasa nasionalisme dalam menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menjaga nama baik sendiri dan sekolah tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan masih banyak kegiatan positif lainnya yang bisa dilakukan oleh peserta didik untuk berperan serta dalam pembangunan.
Dalam membangun Indonesia Emas 2045 tidak terlepas dari kontribusi generasi muda yang nantinya menjadi wajib pajak untuk taat pajak. Untuk mewujudkan masyarakat taat pajak secara sukarela diperlukan kesadaran pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak masa depan melalui pendidikan yang bisa menanamkan budaya sadar pajak sedini mungkin. Itulah alasannya pen-ting sekali menanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada para calon Wajib Pajak. Harapannya melalui kegiatan Pajak Bertutur, cukup dengan sehari menge-nal pajak, maka selamanya akan bangga karena telah turut serta berkontribusi bagi negara Indonesia. Karena pajak kuat, Indonesia Maju.
Tulisan ini adalah pendapat pribadi, tidak mencerminkan institusi. (*)
Oleh:
A. SYAMSUDDIN A Fungsional Penyuluh Pajak KPP Madya Batam
batampos – Pelajar SMK Perikanan Dumai, Hardyansyah dikabarkan terjatuh dari kapal KM Sumber Rezeki di perairan Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Anambas, Sabtu, (3/8) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.
Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Kasatpolairud) Polres Anambas, Iptu Giovany Cassanova membenarkan peristiwa jatuhnya pelajar itu.
“Benar, yang bersangkutan siswa magang dari Dumai. Kapal tempat dia magang, kapal ikan. Berlayar dari Natuna,” ujar Giovany saat ditemui di salah satu kedai kopi di Tarempa, Selasa, (6/8).
Mantan Kasi Humas Polresta Tanjungpinang itu menururkan dugaan sementara Hardiansyah terjatuh ketika hendak membuang air kecil di toilet kapal.
“Mungkin waktu buang air kecil, gelombang kuat dia terjatuh ke laut,” kata Giovanny.
Untuk upaya pencarian, pihaknya telah berkordinasi dengan Badan Sar Nasional (Basarnas) Natuna. Sampai hari ini, pencarian telah memasuki hari ke 4, dengan hasil belum ditemukan.
“Kita dibantu nelayan yang berada di perairan itu untuk mencari korban. Cuma kondisi disana sedikit ekstrem kita harus berhati-hati,” tutur Giovanny. (*)
batampos – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada kader dan simpatisan partai yang berada di Kabupaten Anambas untuk all out memenangkan, Wan Zuhendra dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat.
Sekretaris PDIP Kepulauan Riau, Lis Darmansyah mengatakan dasar pihaknya meminta kader untuk memenangkan Wan Zuhendra karena telah ada surat tugas dari Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri.
“Insya Allah (Wan Zuhendra). Sudah ada surat tugasnya,” ujar mantan Wali Kota Tanjungpinang itu kepada batampos, Senin, (5/8).
Dalam surat tugas yang diberikan, lanjut Lis, Ketum membebaskan Wan untuk mencari pendampingnya. Yang jelas, kata dia, DPP tidak ikut campur dalam menentukan pendamping kader yang akan maju.
PDIP optimis Wakil Bupati Anambas 2 periode itu mampu memenangkan pertarungan Pilkada.
Berdasarkan informasi, Wan Zuhendra telah dipastikan akan berpasangan dengan politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Amat Yani. Bahkan, surat rekomendasi dari PBB telah keluar.
Saat ini, Wan Zuhendra-Amat Yani masih memberikan kesempatan kepada partai politik (parpol) lain untuk bergabung dalam koalisi. (*)
MENTERI Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto makan bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, belum lama ini. F. JAWAPOS.COM
batampos – Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN sepakat mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur Jakarta. Nama calon wakil gubernur pendamping RK akan diumumkan dua hari mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco memastikan bahwa RK akan maju sebagai calon gubernur Jakarta. “KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk pilkada Jakarta,” terang Dasco di komplek parlemen, Senayan, Senin (5/8).
Bahkan, kata Dasco, ada partai lain yang akan bergabung dalam KIM Plus. Namun, dia belum bersedia mengungkapkan nama partai yang akan bergabung mengusung RK. Menurutnya, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan sinkronisasi dengan partai KIM, sekaligus partai yang akan bergabung nantinya.
Terkait nama calon pendam-ping RK di pilkada Jakarta, Dasco juga masih enggan membuka sosok yang akan menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Dia menegaskan, nama calon pendamping RK kemungkinan akan disampaikan dua hari ke depan. “Sehari dua hari ke depan, akan kami sampaikan ke media,” bebernya.
Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) juga belum me-ngumumkan calon gubernur yang akan diusung di pilkada Jakarta. Partai banteng masih melakukan finalisasi kandidat yang akan diusung. PDIP juga sedang sibuk melakukan pelatihan tim kampanye yang dilakukan beberapa tahap.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, pilkada serentak tahun ini harus berjalan sesuai dengan aturan. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, kemarin.
Megawati berharap tak ada lagi kecurangan atau pelangga-ran pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). “Terus sekarang, biarkan pilkada itu jalan yang benar saja. Enggak usah pakai TSM-TSM. Udah deh, enggak usah. Kasihan pada rakyat tuh, jangan dibodohi melulu, kasihan,” kata Megawati.
Dia pun menceritakan bagaimana saat menemui rakyat pada pasca Pemilu 2024, dimana awalnya mereka ingin memilih capres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Namun, karena ada arahan, akhirnya mereka memilih calon lain.
Megawati menegaskan, dalam pilkada tidak boleh menggunakan cara-cara mengintimidasi. Semua harus menggunakan azas kekeluargaan. “Republik ini diba-ngun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah, maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu, supaya jangan terjadi namanya perang saudara,” tutur Megawati.
Dia menegaskan, bukan sebagai provokator atau memprovokasi membicarakan hal ini. Tapi memang sudah waktunya untuk bicara soal kebenaran, terlebih ada kepala daerah dan Pj kepala daerah.
Megawati juga menyinggung soal kepolisian. “Paling mungkin juga ditangkap, ditangkapnya sama sono, sama polisi. Kan saya sudah bilang, nanti gue datangin Kapolrinya. Kapolri itu juga bagian dari Republik Indonesia, mau mau nangkepin orang. Nangkepinnya yang benar, jangan pilih kasih. Berkeadilan de-ngan perikemanusiaan. Gitu lho,” seloroh Megawati.
Dia juga mengkritik terkait pihak-pihak yang mencari aman sendiri. Mereka tidak ingin bersuara dan terlibat dalam persoalan. “Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli, biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya petarung. Ibu saya mana mungkin, kalau dia cengeng, berani suruh bikin bendera,” kata Megawati.
Sementara itu, sejumlah Penjabat (PJ) Kepala Daerah tertarik untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 demi mendapatkan jabatan kepala daerah definitif. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat, sebanyak 34 PJ Kepala Daerah sudah menyampaikan niat tersebut.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, sesuai komitmennya sejak awal, pemerintah tidak akan menghalangi keinginan PJ untuk menjadi Kepala Daerah definitif melalui Pilkada. Sebab hal itu menjadi hak yang melekat bagi warga negara.
Namun untuk menghindari potensi penyalahgunaan, se-suai hasil diskusi dengan Bawaslu pihaknya mengambil kebijakan untuk menyampaikan pemberitahuan maksimal 17 Juli 2024.
“Kita akan percepat pergantian PJ nya,” ujarnya usai pelantikan PJ Papua dan Papua Selatan.
Diantara PJ yang mundur adalah PJ Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan PJ Gubernur Riau SF Hariyanto.
Diakuinya, dari 34 yang mengundurkan diri, belum sepenuhnya dilantik penggantinya. Sebagian, masih memproses penjaringan nama pengganti dengan meminta masukan ke DPRD hingga kementerian/lembaga.
“Bulan ini juga akan segera yang mengundurkan diri, akan diganti bulan ini juga,” tuturnya. Tito berharap, dengan para PJ baru yang dilantik bisa bekerja secara optimal tanpa cawe-cawe kepentingan di Pilkada. (*)
batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam mencatat, jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Batam mencapai 1.149 orang. Dari jumlah itu, 34 orang di antaranya masih dipasung.
Berdasarkan data Dinkes, dari 21 Puskesmas di Batam, ODGJ paling banyak berada di bawah penanganan Puskesmas Sungai Langkai, Sagulung, sebanyak 123 ODGJ. Lalu, disusul Puskesmas Baloi Permai, Batam Kota, 104 ODGJ; Puskesmas Pancur, Seibeduk, 89 ODGJ; dan Puskesmas Batuaji 87 ODGJ.
”Data ini sampai Juni 2024 ada sebanyak 1.149 ODGJ,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarjadi, Senin (5/8).
Menurut Didi, ODGJ yang dipasung saat ini ditempatkan di Pusat Rehabilitasi Penjagaan dan Pembinaan Sakit Jiwa, Stres dan Disibilitas Al Fateh di Kecamatan Nongsa. Mereka juga masih masih berobat rutin di puskesmas wilayah setempat.
”Kalau yang di Yayasan Al Fateh itu kami kunjungi juga dengan dokter spesialis kejiwaan,” tambah Didi.
Sementara itu, sebut Didi, bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan tapi tidak dipasung, juga masih menjalani pengobatan di sejumlah rumah sakit di Kota Batam. Sampai saat ini, rumah sakit yang tersedia untuk merawat ODGJ seperti Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito di Kabil, Nongsa; RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji; Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam di Sekupang; dan sejumlah rumah sakit lainnya.
”Untuk rincian laporan ODGJ, kami cuma bedakan berdasarkan ketegori berat dan ringan. Kalau sudah dari rumah sakit, baru bisa merinci dengan kode diagnostik ICD-10, seperti skizofrenia. Untuk kategori ODGJ berat inilah yang banyak dipasung di Al Fateh,” terang Didi.
ODGJ terpantau tidur di Taman Makam Pahlawan, Batuaji, beberapa waktu lalu. Dinkes Batam menyebut ribuan orang didiagnosis mengalami ODGJ.
F. Eusebius Sara/Batam Pos
Untuk diketahui, ICD-10 adalah klasifikasi penyakit internasional revisi kesepuluh. ICD-10 digunakan untuk mengkode dan mengklasifikasikan informasi penyakit, cedera, dan kematian. Terdiri dari beberapa sistem pengkodean yang menstandardisasi data medis.
Didi menyambung, menyusul masih banyaknya kasus ODGJ, ia juga telah menyiapkan petugas kesehatan jiwa. Keberadaan petugas ini membantu masyarakat untuk melakukan deteksi dan tata laksana kesehatan jiwa. Dinkes Batam rutin melakukan deteksi dengan mencari, menemukan, dan segera mengobati pasien ODGJ.
Diakuinya, ODGJ dipicu beberapa faktor, utamanya masalah ekonomi dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan data tahun 2023 lalu, pasien ODGJ yang ditangani Dinkes Kota Batam mencapai 1.505 orang.
”Ini data realtime ya. Angkanya cukup banyak,” tambah Didi.
Ia mengungkapkan, ratusan warga yang masuk kategori ODGJ karena berbagai permasalahan, seperti masalah ekonomi dan sosial. Permasalahan yang menimpa mereka sulit dikontrol sehingga kejiwaan mereka terganggu. Kasus ODGJ ini dipicu dari beban hidup, ekonomi, sosial, serta ketidakmampuan untuk mengelola emosi sehingga mengalami stres yang berat.
Didi menyebutkan, penanggulangan gangguan mental terus diupayakan Dinkes Kota Batam melalui edukasi hingga deteksi dini ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinkes Batam juga memastikan tiap puskesmas memiliki layanan kesehatan jiwa untuk rehabilitasi dan juga pelayanan pasien gangguan mental.
Selain skiring jiwa ke sekolah-sekolah, pihaknya juga rutin melakukan kunjungan ke rumah warga yang mengalami gangguan jiwa, rujukan pasien dengan ODGJ ke RSUD hingga melakukan evakuasi kepada pasien yang mengalami ODGJ.
”Artinya kita deteksi dini pasien yang memiliki gangguan jiwa ini,” tegas Didi.
Humas RSUD Embung Fatimah Batam, Ellin Sumarni, menuturkan, penanganan pasien gangguan mental ini lebih fokus pada poli rawat jalan, termasuk pasien gangguan mental. Namun, untuk yang rawat inap juga tidak kalah banyak jumlahnya. “Ada yang rawat jalan semacam terapi gitu, ada juga yang sampai rawat inap. Bisa 50 pasien per hari yang ditangani,” kata Ellin.
Layanan pasien gangguan mental dan kejiwaan ini juga semakin ditingkatkan tiap waktu.
“Pokoknya selalu standby. Ada dua dokter yang siaga setiap saat,” ujar Ellin. (*)
batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaitif, Sandiaga Uno dan Wakil Kepala Polri, Komjen Agus Andrianto (Dato Seri Sakti Bhayangkara Utama) meresmikan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri di Kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang, Senin (5/8). Pembangunan infrastruktur strategis ini, sebagai upaya merawat kebudayaan Melayu di Provinsi Kepri.
