batampos – Data itu diperoleh dari penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dipaparkan dalam Rembuk Pen­didikan Vokasi dengan tema Skills Indonesia 2045 mengungkap data angka kebekerjaan lulusan SMK tahun 2023 ternyata cukup tinggi. Lu­lusan SMK yang tidak menganggur berdasar kategori bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi itu sebesar 96,49 persen.

Angka tersebut naik sekitar 4,08 persen dari tahun 2022, yaitu sebesar 92,41 persen. Sisanya, sebanyak 3,51 persen, masih mencari pekerjaan.

”Ini berdasar hasil pengukuran lulusan tahun lalu,” ujar Plt Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Uuf Brajawidagda, Sabtu (20/7).

Kenaikan itu, kata Uuf, uta-manya disumbang dari lulusan yang tengah mempersiapkan studi lanjut hingga kursus untuk mendapat pekerjaan. Sementara untuk angka yang berwirausaha naik tipis sekitar 1,12 persen menjadi­ 21,34 persen dari tahun sebelumnya.

Dari penelitian yang sama, terungkap pula mobilitas lulusan SMK. Diketahui, lebih dari 90 persen lulusan SMK di Indonesia bekerja di provinsi asal. Sedangkan sisanya bekerja di luar daerah.

Uuf mencontohkan wilayah Bali. Menurut dia, 96,42 persen lulusan SMK di Bali bekerja di wilayah Bali itu sendiri. Hanya 0,94 persen yang memilih keluar dari Bali. ”Namun, yang mengesankan adalah 2,64 persen lulusan dari SMK di Bali itu bermigrasi ke luar negeri,” ungkapnya.

Kompetensi yang berhasil mengantarkan lulusan untuk bekerja di luar negeri mencakup kesehatan, pekerjaan sosial, dan pariwisata.

Berbeda halnya dengan Morowali. Meski sekitar 94,79 persen lulusan SMK di Morowali  bekerja di daerah tersebut, tingkat migrasi lulusan SMK dari daerah lain ke Morowali cukup tinggi. Yakni, sekitar 25 sampai 50 persen pasar kerja di Morowali diisi lulusan dari daerah lain, utamanya dari SMK di Sulawesi Selatan.

Hal itu pun selaras dengan hasil penelitian soal kategori keselarasan di tingkat satuan pendidikan vokasi dengan mitra DUDI-nya. Dari 14 kabupaten/kota di tujuh kawasan ekonomi khusus, me­nunjukkan dua wilayah atau 28 persen yang keselarasan SMK dengan di mitranya tergolong tinggi.

Dua wilayah tersebut adalah Bali dan Kendal. Kemudian, lima wilayah lainnya itu keselarasannya cukup atau sedang, yakni Batang, Kepulauan Riau, Morotai, Morowali, dan penyangga IKN.

”Secara umum, hasil kajian menunjukkan tren yang konsisten. Justru untuk kelemahan keselarasan terjadi pada tiga komponen sistem, yakni pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, serta kemitraan,” tuturnya.

Hal itu yang kemudian diminta untuk menjadi perhatian. Terutama dalam memotret keselarasan program studi dan terobosan lainnya di SMK dengan potensi ekonomi yang ada di provinsi ter­sebut. Sebab, itu akan sa­ngat berkaitan erat.

Dirjen Pendidikan Vokasi Kiki Yuliati meminta hal tersebut menjadi perhatian semua pihak, baik satuan pendidikan, pemerintah daerah, maupun DUDI. Dia berharap ada perubahan-perubahan terkait pola ajar maupun mata pelajaran yang dinilai perlu diubah atau diganti dengan pembaruan. Sehingga selaras de­ngan kebutuhan masa kini dan potensi ekonomi daerah. (*)

batampos – Menyusul aktivitas terbaru Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Merapi di Jawa Tengah, masyarakat sekitar diminta waspada. Minggu (21/7) Gunung Semeru erupsi. Pos Penga-matan gunung tertinggi di Jawa itu mencatat letusan setinggi 600 meter di atas puncak. Sementara pa­da Sab-tu (20/7) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan awan panas guguran.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian menyampaikan bahwa erupsi Gunung Semeru terjadi pada pukul 08.30.

”Tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau 4.276 meter di atas permukaan laut,” kata Sigit dikutip dari Antara.

Berdasar pengamatan yang dilakukan oleh petugas, kolom abu vulkanik dari letusan tersebut tampak berwarna putih hingga kelabu. Intensitas tebalnya mengarah ke barat.
Berdasar angka yang ditunjukkan oleh seismograf, erupsi Gunung Semeru terekam dengan amplitudo maksimum 21mm dan berdurasi 83 detik.

Senin pekan lalu (15/7) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan status aktivitas Gunung Semeru.

Dari Siaga atau Level III menjadi Waspada atau Level II. ”Sehingga petugas memberikan imbauan sesuai dengan rekomendasi PVMBG,” terang Sigit.

Selain diminta waspada, masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara, persisnya di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 kilometer dari puncak. Di luar area itu, masyarakat juga tidak boleh melakukan aktivitas apa pun pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Larangan itu dikeluarkan karena masih ada potensi perluasan awan panas dan aliran lahar sampai jarak 13 kilometer dari puncak.

Masih berdasar rekomendasi PVMBG, lanjut Sigit, masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah Gunung Semeru. Sebabnya tidak lain karena area tersebut rawan lontaran batu pijar.

Lebih lanjut, dia meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Khususnya sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Sigit menambahkan, potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan juga perlu diwaspadai.

Terpisah, BPPTKG menyam-paikan bahwa awan panas guguran Gunung Merapi teramati pada 20 Juli 2024. Tepatnya pukul 19.46.

”Dengan amplitudo maksimum 35mm, durasi 119 detik, jarak luncur 1.200 meter ke arah Kali Bebeng dengan arah angin ke Barat Daya,” demikian bunyi keterangan BPPTKG melalui akun media sosial mereka.

Selain itu, di hari yang sama BPPTKG mendeteksi 27 kali guguran dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter mengarah ke Barat Daya atau Kali Bebeng. Atas kondisi tersebut, mereka mengeluarkan rekomendasi yang menunjukan potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas di sektor Selatan-Barat Daya.

”Meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 kilometer, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 kilometer,” papar BPPTKG.

Sementara potensi bahaya pada sektor Tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 kilometer dan Sungai Gendol 5 kilometer.

”Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak,” tulis BPPTKG.

Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada Level III atau Siaga. Status tersebut sudah bertahan cukup lama. Yakni sejak 5 November 2020. (*)

batampos – Jutek Bongso selaku Pengacara 6 terpidana kasus pembunuhan Revina Dewi Arsita alias Vina dan kekasihnya Muhamad Rizky alias Eki menyebut, Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara ulang. Oleh karena itu, perwakilan dari 6 terpidana pun turut diundang.

“Minggu depan ada gelar di Mabes Polri,” kata Jutek Bongso kepada wartawan, Senin (22/7).

Meski begitu, Bongso belum merinci ihwal rencana gelar perkara ini.
”(Undangan) dari Bareskrim. Belum tau unit mana. Nanti dikabari ya,” jelasnya.

Sejauh ini sendiri, pihak 6 terpidana kasus pembunuhan Vina sudah membuat 3 laporan polisi. Laporan ini ditujukan untuk Ketua RT Pasren, dua saksi atas nama Aep dan Dede. Dan Satu pelaporan lain dibuat terhadap Iptu Rudiana, ayah korban Eky.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai penetapan tersangka Pegi tidak sah secara hukum.

“Mengadili satu mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” kata Eman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (8/7).

“Dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomer SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Hakim memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan kepada Pegi. Sebab, proses penyidikan dianggap tidak sah.

“Memerintahkan kepada termohon Untuk menghentikan penyidikan terhadap berita penyidikan kepada pemohon,” jelas Eman. (*)

batampos – Asuransi Third Party Liability (TPL) akan diwajibkan untuk setiap kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan diterapkan pada 2025 mendatang. Kewajiban asuransi tersebut diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Sifat asuransi TPL saat ini masih sukarela.

Asuransi wajib TPL ini merupakan asuransi yang menjamin atas kerugian pihak ketiga. Dengan kata lain, bila seseorang menabrak kendaraan dan membuat kendaraan korbannya rusak, maka korban bisa mendapatkan ganti rugi dari klaim asuransi TPL tersebut.

PT Jasaraharja Putera (JRP) Insurance pun mulai bersiap menghadapi regulasi ini. Perusahaan pelat merah ini akan ikut serta menyediakan layanan bagi pengendara.

“Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi, bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital” ucap Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, Senin (22/7).

Jasaraharja Putera memiliki program JRP-TPL Pro. Program ini telah sepenuhnya disetujui oleh OJK dengan Nomor Lisensi S-1051/PD.021/2024, dan dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga.

JRP-TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda, dan cidera badan esuai dengan standar industri dan regulasi.

JRP Insurance mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat asuransi, dan klaim sebelumnya. Baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP-TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

Progran ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial. Cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga.

Jasaraharja Putra pun membuat prosedur klaim bagi masyarakat lebih mudah. Sehingga proses pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien. (*)