batampos – Bandara Internasional Hang Nadim Batam akan segera menambah dua penyedia layanan taksi daring, yakni Maxim dan GoCar, untuk memperluas pilihan transportasi bagi masyarakat.

Direktur PT Bandara Internasional Batam, Pikri Ilham Kurniansyah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

“Pilihan untuk menggunakan Maxim dan GoCar akan memberikan kemudahan bagi penumpang untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Kami juga memberikan kesempatan bagi para pengusaha taksi, baik konvensional maupun daring, untuk beroperasi di bandara ini,” ujar Pikri, Jumat (19/7).

Langkah ini diharapkan tidak hanya melengkapi layanan taksi konvensional yang sudah ada, tetapi juga untuk menciptakan kolaborasi harmonis antara taksi konvensional dan daring.

Pikri menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara kedua jenis layanan ini untuk menghindari konflik di bandara.

“Saat ini, kedua penyedia taksi daring sedang mempersiapkan segala hal, termasuk aspek legalitas, teknis, standarisasi layanan, dan sosialisasi kepada pengemudi,” katanya.

Mereka diharapkan akan mulai beroperasi secara resmi di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada tanggal 5 Agustus 2024, mulai pukul 09.00 WIB.

Penambahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi di bandara, serta memberikan lebih banyak peluang bagi para pengusaha lokal untuk berkembang dalam industri transportasi daring.

“Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan taksi daring di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, masyarakat dapat mengakses informasi melalui situs resmi bandara atau menghubungi langsung kedua penyedia layanan tersebut,” tutupnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

batampos – Inovasi pembayaran nontunai tengah diupayakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam, agar segera terlaksana dalam berbagai aktivitas, termasuk retribusi.

Untuk itu, Pemko Batam mengajak sektor perbankan mendukungnya dalam menciptakan pelayanan nontunai pada dua objek retribusi. Diantaranya yakni persampahan dan parkir.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, Rabu (17/9). Katanya, dua objek retribusi tersebut memiliki potensi penerimaan daerah yang luar biasa, sehingga penting bagi pemerintah mendapat dukungan dalam penerapan nontunai.

Baca Juga: Sudah 750 Kendaraan di Batam Terdaftar Parkir Langganan

“Saya ajak perbankan juga untuk mau mendukung dan berinovasi di nontunai ini,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk retribusi parkir tepi jalan diproyeksikan bisa mencapai Rp35 sampai 40 miliar per tahun. Akan tetapi setiap tahun hanya mampu meraup kurang dari setengahnya, yakni Rp15 miliar.

Retribusi sampah pun sama, tak jauh beda dengan yang terjadi di retribusi parkir tepi jalan. Menurutnya, nontunai menjadi cara untuk menggenjot angka dua retribusi tersebut.

“Walau harus sejalan dengan pelayanan, namun retribusi sampah bisa lebih optimal dibanding dengan yang ada saat ini. Satu tahun kita bisa dapat Rp40 miliar lebih,” ujar Jefridin.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim menyebut, untuk retribusi parkir tepi jalan sedang dalam proses untuk penerapan nontunai. Tepatnya di seratus titik lokasi parkir.

“Kita coba nontunai dengan dukungan salah satu bank BUMN. Semoga saja kebocoran (retribusi) yang selama ini terjadi bisa kita minimalisirkan,” kata Salim. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menyebut daftar pemilih di Pilkada 2024 nanti sebanyak 890.242. Jika dibandingkan dengan data di pemilih Pilpres atau Pileg 2024, jumlahnya bertambah sekitar 38.628 pemilih.

“Ada peningkatan antara Pemilu 2024 lalu dengan Pilkada. Kalau Pemilu 2024 jumlah pemilih kita 851.614 pemilih, maka di Pilkada 2024 jumlah DPT hasil sinkronisasi itu ada 890.242,” ujar Komisioner KPU Batam Adri Wislawawan, Jumat (19/7).

Menurutnya, penambahan jumlah calon pemilih Pilkada 2024 ini banyak dipengaruhi oleh pemilih yang masuk pada kategori pemilih pemula atau pemilih yang belum genap 17 tahun pada saat Pemilu 14 Februari 2024, namun usianya sudah mencapai 17 tahun pada saat Pilkada 27 November 2024 mendatang.

Baca Juga: KPU Batam Dorong Pemilih Pemula Rekam e-KTP

“Ya, 890.242 pemilih di Batam sesuai data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir sudah dicoklit, ” sebut Adri.

Ia menambahkan, untuk detail data lain masih berproses sampai akhir tahapan coklit nanti dan akan di plenokan secara berjenjang dimulai dari tingkat PPS, PPK sampai dengan tingkat provinsi berupa Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Karena saat ini kami sedang lakukan quality control. Namun secara kuantitas melalui E-Coklit, sudah 100 persen,” tuturnya.

Sementara itu kata Adri, saat ini KPU Kota Batam bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap Kelurahan sedang melakukan quality control terhadap hasil kerja coklit oleh pantarlih. Sebab sesuai intruks KPU Provinsi Kepri, quality control dilakukan terhadap data maupun prosedur yang disebut ‘safari coklit’.

“Kami meminta PPK/PPS mengoptimalkan sisa waktu yang cukup luang sampai 24 Juli 2024 (akhir tahapan coklit) untuk melakukan supervisi dan monitoring pasca coklit oleh petugas pemutakhiran pemilih di wilayah masing-masing, ” ujarnya.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk berkeliling kelurahan/kampung secara langsung untuk memperhatikan ”tanda-tanda” rumah yang berpotensi belum dicoklit sembari berdiskusi secara acak dengan warga yang rumahnya dilewati PPS/PPK terkait proses coklit yang sudah dilakukan pantarlih.

Selain itu pantarlih juga diinstruksikan untuk melakukan self assesment terhadap hasil coklit yang mereka lakukan. Pantarlih harus kembali berkoordinasi dengan RT/RW setempat terkait hasil coklit yang telah dilakukan dan standby melakukan perbaikan jika menurut pencermatan PPK/PPS di wilayahnya ada data pemilih atau prosedur yang perlu diperbaiki.

“Dengan melakukan hal-hal tersebut, harapan kami pemenuhan hak konstitusional warga berupa data pemilih untuk Pilkada serentak di Batam tahun ini dapat tersusun secara komprehensif, akurat dan mutakhir, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam, mendorong para pemilih pemula untuk melakukan rekam kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sebagai syarat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

Komisioner KPU Kota Batam Adri Wislawawan mengatakan, berdasarkan data pencocokan dan penelitian (coklit) saat ini sedikitnya terdapat 784 pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun mulai 15 Februari sampai dengan 27 November 2024.

“Proses coklit di Kota Batam masih berlangsung dan dari data kami ada 794 pemilih pemula berusia 17 tahun yang belum memiliki e-KTP, ” ujarnya kepada Batam Pos, Jumat (19/7).

Baca Juga: KPU Batam Targetkan 80 Persen Peserta Pemilih pada Pilkada 2024

Menurutnya, kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada pilkada mendatang. Ia menyatakan para pemilih pemula tersebut merupakan pelajar yang telah lulus atau masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMK) dan SMK atau Madrasah Aliyah (MA).

“Mereka yang nanti 27 November 2024 sudah berumur 17 tahun, akan kita masukkan ke daftar pemilih walaupun mereka kini belum mempunyai KTP elektronik,” kata Adri.

Dia juga berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) segera melakukan perekaman terhadap para pemilih pemula, agar nanti pada waktu digunakan sudah siap. “Kalau status rekam atau belum adalah kewenangan Disdukcapil. Namun begitu kita berharap mereka usia 17 tahun ini segera melakukan perekaman, ” pungkasnya.

Sementara itu sepanjang tahun 2024 ini, Disdukcapil Kota Batam telah merekam ribuan KTP elektronik (e-KTP).

Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Batam Heryanto menyebutkan sebanyak 7.901 e-KTP direkam sepanjang tahun ini. e-KTP yang direkam tersebut hampir mayoritasnya adalah masyarakat atau anak sekolah yang memasuki usia 17 tahun.

“Ya, ada 7.901 yang merekam dan seluruhnya juga sudah kita cetak, ” ujarnya.

Menurutnya, selain melakukan perekaman terhadap pemilih pemula, pihaknya saat ini gencar melakukan layanan jemput bola perekaman eKTP dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan daerah (Pilkada) serentak tahun 2024

“Untuk Kota Batam sendiri sudah ada datanya, pemilih pemula yang belum perekaman e-KTP, sehingga kami lakukan perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah,” kata Heryanto.

Diakuinya, dari data tersebut tercantum data pemilih pemula yang telah memasuki usia 17 tahun pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Selanjutnya, dari data inilah Disdukcapil Batam melakukan pemetaan lokasi sekolah para pemilih pemula dan sekaligus melakukan layanan jemput bola perekaman e-KTP.

“Dengan layanan ini kita berharap semakin banyak pemilih pemula yang melakukan perekaman e-KTP,” sebut Heryanto.

Selain upaya jemput bola, percepatan perekaman e-KTP juga terus dilakukan di kecamatan-kecamatan. Bahkan ia menyebutkan setiap hari ini dilakukan perekaman KTP pemula ini. Tujuannya agar mereka yang telah berusia 17 tahun bisa memiliki KTP dan memberikan hak suara pada Pilkada 2024.

“Pemilh pemula ini termasuk yang kita prioritas saat ini, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK telah usai, namun polemik masih berlangsung hingga saat ini di Kota Batam. Peserta didik yang sebelumnya mendaftarkan dan tidak lolos seleksi PPDB sekolah negeri masih memilih bertahan, meskipun sekolah yang dituju telah menyelesaikan proses masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada siswa baru.

Inilah yang terjadi di wilayah Batuaji dan Sagulung karena hingga akhir pekan ini, banyak calon peserta didik yang tidak lolos PPDB memilih bertahan dan tidak mendaftar ke sekolah swasta.

Baca Juga: PPDB SMA Negeri di Batam Selalu Berpolemik, Ombudsman Beri Dua Opsi

“Biar pemerintah tahu kalau anak-anak ini butuh sekolah negeri. Kalau memang tak bisa lagi di sekolah negeri tunda dulu sekolah tahun ini anak saya, ” kata Suhardi, warga Tanjunguncang yang masih berharap agar anaknya masuk ke SMAN 19 Batam.

Senada disampaikan Anita, warga Tembesi yang mendaftarkan anaknya ke SMKN I Batam, hingga Jumat (19/7) kemarin dia belum melakukan upaya antisipasi mendaftarkan putera nya ke sekolah swasta dengan alasan masih menanti kuota tambahan di SMKN I.

“Tahun-tahun sebelumnya ada kok kuota tambahan. Masih terus menunggu ini. Tak sanggup mau masuk ke swasta, makanya belum ada rencana daftar ke swasta anak saya ini, ” katanya.

Kepala SMKN I Batam Deden Suryana saat dikonfirmasi mengaku proses PPDB tahun ini masih seperti ditetapkan dalam juknis. Hingga saat ini belum ada arahan atau kebijakan kuota tambahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

“Masih seperti semula. Kebijakan lain belum ada arahan lagi, ” kata Deden.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa PPDB SMA dan SMK di Kepri telah usai dan tidak ada kuota tambahan demi kualitas pendidikan dan juga pemerataan siswa ke sekolah negeri lain yang masih kekurangan siswa dan juga swasta.

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam Kasdianto saat kembali dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Namun sebelumnya dia juga sudah menegaskan jika proses PPDB telah rampung dan tidak ada kuota Tambahan untuk di kota Batam.

“Masih dengan RDT (rencaya daya tampung) yang sudah ditetapkan, ” ujar nya. (*)

Reporter: Eusebius Sara