batampos – Upaya damai dalam kasus dugaan bullying siswa di SMK Negeri 1 Seri Kuala Lobam, Bintan, berujung batal. Orangtua korban menolak kesepakatan yang sebelumnya ditandatangani di kantor polisi karena mengaku berada dalam kondisi tidak sadar.

Wakil Kepala Kesiswaan SMK Negeri 1 Seri Kuala Lobam, Doni Siswanto, mengatakan pihak sekolah mengetahui kasus tersebut setelah menerima laporan dari senat sekolah pada Rabu (22/4).

“Kami tahu dari senat sekolah yang menerima video dari ponsel korban,” ujar Doni, Selasa (28/4).

Setelah video viral, pihak sekolah langsung melakukan pengecekan dan memanggil siswa yang terlibat, baik korban maupun terduga pelaku. Sekolah kemudian mengundang orangtua kedua belah pihak untuk mediasi pada Jumat (24/4).

Namun, saat itu orangtua korban tidak hadir. Hanya orangtua terduga pelaku yang datang dan menyatakan siap bertanggung jawab.

Di hari yang sama, kasus ini dilaporkan ke kepolisian oleh orangtua korban. Mediasi pun berlanjut di kantor polisi dan kedua pihak sempat sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan.

“Surat kesepakatan sudah ditandatangani kedua belah pihak dan saksi. Tidak ada tuntutan lagi,” jelas Doni.

Meski demikian, sehari setelahnya orangtua korban membatalkan kesepakatan tersebut. Mereka menganggap surat itu tidak sah karena dibuat saat kondisi tidak sadar.

“Orangtua korban merasa dihipnotis saat menandatangani. Selain itu, ibu korban juga tidak ikut tanda tangan,” kata Doni.

Penolakan tersebut membuat proses damai kembali buntu. Orangtua korban berencana melanjutkan kasus ini ke jalur hukum.

Mediasi lanjutan sempat dijadwalkan di sekolah pada Senin (27/4), namun kemudian dipindahkan ke kantor polisi. Terakhir, mediasi direncanakan berlangsung di Gedung LAM Bintan, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (29/4/2026).

Doni menegaskan pihak sekolah telah menangani kasus ini sesuai prosedur. Sekolah juga membantah tudingan lambat dalam penanganan.

“Kami sudah mengundang kedua orangtua, tapi salah satunya tidak hadir,” ujarnya.

Sebagai langkah disiplin, sekolah telah menjatuhkan sanksi kepada terduga pelaku berupa pembinaan selama satu minggu.

“Selama pembinaan, siswa tidak mengikuti pelajaran, tetapi tetap hadir di sekolah untuk kegiatan seperti bersih-bersih,” tutupnya. (*)

Artikel Orangtua Korban Sempat Batalkan Damai Kasus Bullying Siswa SMK Bintan, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Karimun periode 2025–2030 resmi dilantik oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah, di Gedung Nasional, Selasa (28/4).

Dalam sambutannya, Iskandarsyah menegaskan bahwa keberadaan FPK sangat penting bagi Karimun sebagai daerah yang heterogen dengan beragam suku dan agama.

“Perbedaan suku dan agama merupakan aset yang harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan besar dalam membangun Karimun yang maju dan harmonis,” ujarnya.

Ia menekankan, semangat “Melaju dalam Harmoni” yang menjadi tagline daerah harus diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terlebih, Karimun sebagai wilayah perbatasan di Selat Malaka memiliki potensi ekonomi strategis yang perlu didukung dengan stabilitas sosial.

“Kalau Karimun kuat, maka NKRI juga ikut kuat. Kita harus menjaga kekompakan untuk mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, selama ini Karimun dikenal sebagai daerah yang minim konflik horizontal karena tingginya toleransi antar suku dan agama yang telah terjalin dalam kehidupan sehari-hari.

Ia pun berpesan agar pengurus FPK tidak hanya bersinergi dengan pemerintah daerah, tetapi juga aktif menjembatani komunikasi antar paguyuban suku.

Sementara itu, Ketua FPK Karimun, Zulkhainen, menyampaikan bahwa organisasinya akan memayungi sedikitnya 26 suku yang ada di Karimun.

“Kerukunan antar-etnis menjadi fondasi utama untuk menarik investor dan mendorong sektor pariwisata,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu program yang akan digagas adalah pembangunan miniatur rumah adat dari berbagai suku sebagai simbol keberagaman dan daya tarik wisata.

Sebelumnya, FPK Karimun juga telah menjalankan sejumlah kegiatan sosial, seperti pembagian sembako lintas suku, pengajian, hingga Safari Ramadan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Ke depan, FPK diharapkan mampu terus memperkuat persatuan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Karimun. (*)

Artikel Bupati Karimun Lantik FPK 2025–2030, Fokus Perkuat Kerukunan Antarsuku pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Warga Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya bisa bernapas lega setelah seorang remaja berinisial IP (19) tertangkap tangan saat mencuri kabel listrik, Selasa (28/4) dini hari.

Pelaku diamankan sekitar pukul 04.30 WIB setelah aksinya dipergoki warga di Pondok BUMDes Rekam. Selama ini, IP diketahui kerap meresahkan masyarakat karena diduga sering melakukan pencurian di wilayah tersebut.

Salah seorang warga, Eko, mengungkapkan bahwa pelaku sebelumnya juga pernah mencuri uang infak di Masjid Al Ikhlas, Harung Hijau, dengan nilai sekitar Rp1,5 juta.

“Padahal kotak infak sudah digembok, tapi tetap dibobol,” ujarnya.

Eko menjelaskan, aksi terbaru bermula saat pelaku melintas menggunakan sepeda motor di depan Pondok BUMDes dan melihat lampu masih menyala. Pelaku kemudian berhenti dan mendekati lokasi.

Di sana, pelaku melihat kabel listrik membentang dari pondok BUMDes menuju rumah warga bernama Saipul sepanjang sekitar 100 meter. Meski aliran listrik masih aktif, pelaku nekat mencoba melepaskan sambungan kabel tersebut.

Ia kemudian mencari alat dan menemukan parang di sekitar lokasi. Dengan alat tersebut, pelaku kembali dan memotong kabel listrik, lalu menggulungnya untuk dibawa kabur.

Namun, aksinya keburu diketahui warga yang langsung mengamankan pelaku di tempat kejadian.

“Kami sudah lama resah. Syukurlah sekarang pelakunya tertangkap,” kata Eko.

Saat ini, pelaku telah diserahkan ke Polsek Siantan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. (*)

Artikel Sempat Bobol Kotak Infak, Remaja di Anambas Tertangkap Saat Curi Kabel Listrik Milik BUMDes pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menuntaskan pembayaran honorarium bagi 1.357 guru TPQ dan diniyah takmiliyah se-Kabupaten Karimun. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1.831.950.000.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setkab Karimun, Wahyu Amirullah, mengatakan pembayaran telah selesai dilakukan pada Selasa (28/4) pagi dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

“Rinciannya, 980 orang ustaz dan ustazah TPQ menerima total Rp1.323.000.000. Kemudian 377 guru diniyah takmiliyah sebesar Rp508.950.000. Semuanya sudah ditransfer,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, pembayaran honor tersebut mencakup periode Januari hingga Maret 2026. Setiap guru menerima Rp450 ribu per bulan sebelum dipotong pajak.

Wahyu menegaskan, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh pemerintah daerah, melainkan adanya kendala teknis di lapangan. Salah satunya terkait perubahan aturan penandatanganan Surat Keputusan (SK) guru TPQ.

“Dulu SK ditandatangani Kementerian Agama, sekarang cukup dari lembaga atau yayasan yang menaungi TPQ. Selain itu, banyak guru yang belum memiliki NPWP,” jelasnya.

Ia menambahkan, perbedaan kepemilikan NPWP juga memengaruhi besaran pajak. Guru yang memiliki NPWP dikenakan pajak 5 persen, sedangkan yang belum memiliki NPWP dikenakan 6 persen.

Untuk mempercepat pencairan, disepakati pemotongan pajak sebesar 6 persen secara merata. Selain itu, proses pengumpulan dan validasi data dari seluruh kecamatan juga memerlukan waktu.

“Validasi dilakukan pada 18–19 April. Setelah disetujui Bupati pada 20 April, diajukan ke BPKAD dan pada 27 April dana sudah masuk ke rekening Kesra, lalu langsung disalurkan ke para guru,” katanya. (*)

Artikel Ribuan Guru TPQ di Karimun Akhirnya Terima Honor, Total Rp1,83 Miliar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan memperkuat komitmen dalam menjamin keamanan pangan dengan menggelar Advokasi Program Prioritas Nasional di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Selasa (28/4).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika, sebagai langkah strategis membangun sinergi lintas sektor dalam memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak.

“Keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Kita harus pastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman, bermutu, dan layak,” ujar Ronny.

Advokasi ini mencakup sejumlah program prioritas, di antaranya SAPA Sekolah, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta pengisian Tools Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026.

Ronny menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat dalam menyukseskan program tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya pengisian tools sebagai instrumen untuk mengukur capaian program sekaligus memperkuat perencanaan kebijakan ke depan.

“Melalui advokasi ini, diharapkan semua pihak memiliki komitmen kuat dan mampu mengambil langkah konkret di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Tanjungpinang, Irdiansyah, menekankan bahwa keberhasilan program keamanan pangan sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen.

“Edukasi dan pengawasan harus berjalan beriringan agar sistem pangan yang aman dan berkelanjutan bisa terwujud,” ujarnya.

Pemkab Bintan optimistis, melalui penguatan program ini, sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan dapat terwujud secara menyeluruh di wilayah tersebut. (*)

Artikel Pemkab Bintan Gaungkan Keamanan Pangan dari Sekolah hingga Pasar, Libatkan Semua Pihak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, khususnya dalam penguatan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan jajaran pengurus AMSI Kepri dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Selasa (28/4).

Pertemuan dipimpin Ketua AMSI Kepri, Jailani, didampingi Sekretaris Muhammad Bunga Ashab, Bendahara Agoes Soemarwah, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi Charles Sitompul, serta Bidang Teknologi dan Informasi Rinto Situmorang.

Dalam kesempatan itu, Jailani memaparkan sejumlah program AMSI Kepri sekaligus menegaskan komitmen organisasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkot Tanjungpinang. Ke depan, kami siap menjadi mitra aktif yang memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, AMSI Kepri siap menghadirkan berbagai bentuk kolaborasi yang berdampak, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat luas, guna mendukung kemajuan daerah.

Saat ini, AMSI Kepri menaungi 12 media siber, di antaranya Batampos.co.id, Ulasan.co, TribunBatam.id, Angkaberita.id, Presmedia.id, Kepripedia.com, Inikepri.com, Hariankepri.com, Gurindam.id, Beritaibukota.com, Batamnews.co.id, dan MejaRedaksi.co.id.

Sementara itu, Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut. Ia menilai pemanfaatan AI sangat relevan untuk mendukung efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN).

“AI sangat membantu dan relevan untuk segera dikolaborasikan, terutama dalam meningkatkan kinerja PNS,” ungkapnya.

Zulhidayat juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah, seperti upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang tepat, pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi lahan melalui penataan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terbengkalai untuk investasi.

Selain itu, penguatan kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk rencana Jembatan Batam-Bintan, turut menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemkot. Karena itu, kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk AMSI Kepri,” katanya.

Ke depan, kolaborasi ini diharapkan terus diperkuat melalui berbagai forum komunikasi, termasuk AMSI Forum, sebagai wadah sinergi antara pemerintah dan media dalam mendukung pembangunan daerah. (*)

Artikel Kolaborasi AMSI Kepri dan Pemko Tanjungpinang Fokus Penguatan AI untuk Kinerja ASN pertama kali tampil pada Kepri.