batampos – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat dirinya dari jabatan Ketua KPU. Hasyim menyampaikan permintaan maaf atas putusan DKPP tersebut.

Hasyim terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam kasus dugaan asusila terhadap Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag. Ia menyampaikan terima kasih atas putusan tersebut.

“Pada hari ini Rabu, 3 Juli 2024 sebagaimana yang sama-sama sudah diketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara dimana saya menjadi teradu,” kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (3/7).

Hasyim justru menyampaikan terima kasih atas putusan DKPP itu. Sehingga memudahkan dirinya dari tugas-tugas berat sebagai Anggota KPU.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah memudahkan saya dari tugas-tugas berat, dari anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,” ucap Hasyim.

Lebih lanjut, di akhir pernyataannya Hasyim menyampaikan permohonan maaf apabila perbuatannya selama ini tidak berkenan.

“Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi dan berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya kurang berkenan, saya mohon maaf,” tegas Hasyim.

Sebagaimana diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Hasyim Asy’ari. Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN.

“Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (3/7).

Heddy menjelaskan, putusan ini harus segera dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya. DKPP meminta Jokowi menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari setelah putusan diketut.

“Presiden RI untuk melakukan putusan ini terhitung 7 setelah putusan ini,” pungkasnya. (*)

batampos – Pemerintah Indonesia menargetkan akan memproduksi sebanyak 600 ribu kendaraan listrik pada 2030 mendatang. Adapun alasannya untuk memperbaiki kualitas udara hingga subsidi BBM di tanah air.

Merespon hal itu, Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung atau Bos Hyundai mengaku target itu sangatlah wajar dimiliki oleh Indonesia. Terlebih, ia menilai Indonesia sebagai pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara.

“Presiden Joko Widodo sudah menetapkan target untuk memproduksi 600 ribu kendaraan listrik di dalam negeri sampai tahun 2030. Saya berpikir target ini sangat wajar. Negara ini adalah pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara,” kata Bos Hyundai dalam sambutannya saat peresmian pabrik ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (3/7).

Bahkan, Bos Hyundai juga menilai seluruh kendaraan yang diproduksi dan dijual di Indonesia memang telah menjadi standar untuk seluruh kawasan di wilayah Asia Tenggara.

“Kendaraan yang diproduksi dan dijual di sini menjadi standar untuk seluruh wilayah di Kawasan Asia Tenggara dengan 700 juta pelanggan potensial,” lanjutnya.

Selain itu, Bos Hyundai juga meyakini target itu akan bisa tercapai lantaran Indonesia memiliki sumber daya mineral penting dalam pembuatan kendaraan listrik. “Seperti besi dan nikel yang merupakan komponen penting dari baterai yang akan menggerakan jutaan kendaraan listrik di seluruh dunia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan RI akan memproduksi sebanyak 600 ribu kendaraan listrik pada tahun 2030. Optimisme ini diucapkan, lantaran Indonesia saat ini sudah memiliki ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Cikarang, Jawa Barat.

Luhut menyebut, optimisme ini juga disampaikan karena target produksi kendaraan listrik akan didukung oleh PT Hyundai LG Indonesia yang mampu memproduksi 50 ribu unit Kona Electric per tahun.

“Indonesia memiliki target 600 ribu kapasitas produksi EV di tahun 2030, sehingga produksi Kona Electric 50 ribu per tahun ini akan menambah indonesia kapasitas produksi Indonesia secara signifikan,” kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, peresmian ekosistem baterai dan mobil listrik ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Terlebih, hal ini menjadi sebuah visi yang menjadi kenyataan sebagai bukti komitmen indo terhadap inovasi pengelolaan lingkungan penciptaan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Tak hanya itu, menurutnya, ekosistem baterai dan mobil listrik yang terintegrasi ini merupakan inisiatif inovatif yang menandai era baru bagi RI dan menjadi bukti nyata untuk mewujudkan energi bersih dan transportasi berkelanjutan.

Bahkan, Luhut menyebut peresmian pabrik ini menjadi dedikasi pemerintah RI untuk mengurangi emisi karbon hingga meningkatkan kualitas udara dan hidup warga di Indonesia. (*)

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memecat Hasyim Asy’ari.

Hasyim terbukti melanggar etik berupa tindakan asusila terhadap Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

“Pemerintah menghormati Putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari Penyelenggara Pemilu,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Rabu (3/7).

“Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden,” sambungnya.

Ari juga memastikan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berlangsung sesuai jadwal. Ia menekankan, tidak ada hambatan dalam gelaran Pilkada 2024.

“Pemerintah memastikan Pilkada Serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Hasyim Asy’ari. Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN.

“Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (3/7).

Heddy menjelaskan, putusan ini harus segera dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya. DKPP meminta Jokowi menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari setelah putusan diketut.

“Presiden RI untuk melakukan putusan ini terhitung 7 setelah putusan ini,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Rabu (3/7) ini harusnya menjadi hari dimana kelompok hacker ransomware Brain Cipher menunaikan janjinya. Pada Selasa (2/7) pagi kemarin, kelompok hacker tersebut melalui media sosial X (sebelumnya Twitter) berjanji akan memberikan kunci deskripsi untuk membuka data PDN atau Pusat Data Nasional yang berhasil dicuri.

Informasi tersebut datang dari pernyataan yang dirilis oleh kelompok peretas tersebut lewat unggahan akun X milik @stealthmole_int. Belakangan diketahui bahwa akun media sosial tersebut merupakan akun perusahaan keamanan siber yang berbasis di Singapura.

“Pada Rabu ini, kami akan memberikan kunci secara gratis. Kami berharap serangan kami memberikan pernyataan jelas mengenai pentingnya membiayai industri dan merekrut ahli di bidangnya (keamanan siber),” tulis kelompok tersebut diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Akun X tersebut juga menjelaskan bahwa geng Brain Cipher mengumumkan mereka akan merilis kunci dekripsi secara gratis alias cuma-cuma. Namun, mereka menekankan perlunya pendanaan dan spesialis keamanan siber.

Selain itu, kelompok Brain Cipher itu juga meminta maaf kepada Indonesia atas gangguan tersebut. Mereka meminta pengakuan publik atas keputusan mereka.

“Serangan kami tidak memiliki konteks politik, ini hanya penetration testing. Kepada masyarakat Indonesia, kami memohon maaf atas dampak yang dirasakan banyak pihak,” tulis kelompok Brain Cipher.

Meski akan memberikan kunci akses data ransomware secara gratis, tapi pihak Brain Cipher menyatakan telah membuka akses ke ewallet untuk aset kripto berbasis Monero bagi siapapun yang ingin memberikan donasi.

Kini, meski harinya sudah tiba, belum ada update berarti apakah kelompok hacker tersebut ingkar terhadap janjinya atau tidak. Pemerintah belum merilis pernyataan resmi.

Ditemui di sela-sela acara di Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria juga bungkam. Dirinya ogah memberikan tanggapan terkait update kasus ransomware terhadap PDN dan janji hacker apakah sudah ditunaikan atau belum.

“Itu ke Polhukam ya, tanya. Karena itu informasi, satu pintu. Semua nanti tanyanya kesana. Saya nggak mau mengomentari soal itu, untuk sementara. Nanti ada saatnya,” kata Nezar singkat seraya berlalu pergi.

Mengenai janji hacker tersebut, para pakar juga meminta pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk jangan senang dulu. Khawatirnya, janji hacker ini hanya “omon-omon” belaka.

Menanggapi pernyataan tersebut, pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengingatkan sebaiknya, para pemangku kepentingan yang berurusan dengan PDN untuk tetap waspada. Jangan tergiur janji manis hacker.

Namun demikian, menjelaskan melalui pernyataannya, Alfons menyebut kalau pernyataan kelompok hacker tersebut memang benar dikeluarkan brain cipher melalui situsnya.

“Brain cipher itu mengeluarkan statement di situsnya, kami sudah cek itu, dan itu benar. Lalu dia berjanji akan melepas memberikan kunci deskripsi yang dilakukan untuk mengenkripsi PDN Rabu ini,” kata Alfons.

Kendati demikian, aksi tersebut juga tidak serta merta bisa dipercayai. Alasannya, kelompok tersebut tidak menyebut secara jelas kapan waktu dirilisnya kunci tersebut.

“Sebagai orang Indonesia, saya tentu senang, karena itu ada data saya di PDN, yang tidak dikelola dengan baik, serampangan. Cuma hati-hati, jangan mudah dikelabui oleh janji palsu juga,” lanjut Alfons. (*)

Sumber: JP Group