Ibu Kota atau yang disebut sebagai The Capital City merupakan sebuah Kota Madya yang memegang kendali dan peranan penting sebagai adanya status negara dan simbol negara untuk menjalankan sistem dan pemerintahan di suatu negara. Ibu kota merupakan tempat pemusatan sebuah agenda pemerintahan untuk menjalankan roda ekonomi , sosial , politik di suatu negara maka secara fisik dan bentuk ibu kota dapat digambarkan sebagai suatu kota yang memiliki istana atau kantor presiden, tempat pertemuan berbagai kepala negara atau daerah (Konstitusional) dan juga pusat badan hukum di suatu negara (Ensiklopedia Dunia, n.d.). Oleh karena itu keberadaan Ibu Kota di suatu negara sangat vital dan memainkan peranan penting dalam berdirinya suatu negara yang makmur dan berdaulat. Indonesia sejak berdirinya negara dari zaman awal kemerdekaan sampai saat ini sudah beberapa kali mengalami pergantian dan relokasi ibu kota negara. Tercatat bahwa indonesia pernah mengalami 3 kali pergantian lokasi ibu kota negara. periode pertama yaitu ketika pasca kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1914, soekarno memindahkan ibukota negara ke daerah istimewa yogyakarta. Lalu pada agresi militer belanda ke 2 yaitu ketika belanda ingin menguasai ibukota negara Indonesia ke Yogyakarta , memindahkan ibukota ke daerah bukittinggi , Sumatera Barat. Lalu yang terakhir pada tahun 1950 para tokoh kemerdekaan memutuskan untuk menetapkan ibukota negara di DKI Jakarta. (JawaPos.com, 2022)

Rumusan masalah/permasalahan/highlight dari isu yang dibahas:

Sejak di lantik nya presiden joko widodo pada tahun 2019, beliau sudah memikirkan rencana dan kebijakannya untuk segera merealisasikan pemindahan ibukota negara Indonesia. “Tepat pada tanggal 29 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Negara ke luar pulau Jawa Melalui pencatuman di dalam RPJMN 2020-2024”. Adanya kebijakan Jokowi untuk segera mewujudkan pemindahan IKN ini tentunya dilihat dari beberapa sudut pandang dan isu serta masalah masalah yang timbul untuk kesejahteraan Indonesia dalam jangka panjang. Isu yang pertama yaitu Indonesia harus menyiapkan tantangan masa depan dengan mewujudkan visi dan misi Indonesia pada tahun 2045 dengan menjadikan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dengan cepat (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045 nantinya indonesia akan diharapkan masuk sebagai negara dengan tingkat perekonomian 5 terbesar di dunia dengan melihat perkiraan PDB Indonesia pada tahun 2036 sebesar US$ 23.119, dengan adanya perkiraan ini Indonesia nantinya akan keluar dari middle income trap. Indonesia ingin mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke wilayah tengah dan wilayah timur. Dengan adanya pemindahan ibukota ini diharapkan nantinya akan lebih memberatkan sistem pembangunan indonesia yang lebih memadai dan menopang

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor yang kedua yaitu dengan melihat aspek geografis dan kondisi lahan di DKI Jakarta yang saat ini dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk menyebabkan wilayah jakarta sudah tidak kondusif lagi jika terus menerus diandalkan sebagai daerah ibu kota negara. Namun pemindahan ibu kota ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di wilayah IKN yaitu Kalimantan timur. Tidak hanya rakyat , sisi aparat pemerintah pun kebijakan dalam pembenihan IKN ini masih tuai kritik serta pro dan kontra. (dan , Chotib, 2022, #)

Deskripsi dan analisis isu

Pemindahan ibukota negara ke luar jawa tetap mendapat kritik dan kontra terhadap kalangan pemerintah dan masyarakat lokal. Seperti yang di ungkap oleh pihak terkait menilai bahwa pemindahan IKN ini justru nantinya akan memakan biaya , akomodasi serta perencanaan ulang ekonomi indonesia di luar jawa.Sejumlah akademisi dan para ahli juga berpendapat bahwa program pemindahan ibukota negara yang saat ini sedang dilakukan merupakan program yang dilaksanakan secara terburu buru dan tergesa gesa sehingga belum memiliki perencanaan yang matang terkait pemindahan ibu kota negara dengan melihat dua aspek pertama yaitu “ Untuk memindahkan ibu kota keluar jakarta kurang relevan dengan kondisi ekonomi di jakarta saat ini karena sistem pemberdayaan dan daya dukung di jakarta masih lemah, kedua dengan dilakukannya pemindahan ibu kota di luar jawa saja dinilai kurang karena pemerintah nantinya dinilai akan lebih banyak lagi menyalurkan pusat pertumbuhan baru sehingga harus mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar jawa terutama di wilayah bagian timur Indonesia”. Di sisi lain fraksi PKS DPR RI menilai bahwa kebijakan ini harus di pertimbangkan serius dan secara matang karena akan memakan banyak biaya terlebih Indonesia baru saja pulih dari gelombang covid 19. (dan , Chotib, 2022, #).. Di lain sisi terdapat beberapa masyarakat lokal yang memberikan respon kontra terkait adanya pembangunan di IKN, salah satunya masyarakat lokal desa (Long Peleban, suku dayak ), Pengakuan dari Lawing Puun salah satu masyarakat desa yaitu mereka justru khawatir dengan kehidupan mereka saat ini setelah mereka melihat pembangunan IKN yang berangsur angsur di sekitar desa tempat tinggal mereka.

Kesimpulan analisis:

Dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke wilayah kalimantan tentunya banyak dari kalangan masyarakat terutama wilayah bagian timur berharap kedepannya indonesia lebih mampu menjalankan program pemerataan sumber daya alam dan meratakan angka pertumbuhan ekonomi dari sabang sampai merauke, selain itu pertumbuhan infrastruktur di suatu wilayah dan daerah juga diharapkan agar lebih konsisten dalam perkembangannya (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Namun di sisi lain terdapat pekerjaan rumah yang harus di garis bawahi oleh pemerintah Indonesia, adanya kebijakan ini juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat lokal yang terdampak di wilayah IKN di kalimantan timur.. (dan , Chotib, 2022, #)

Oleh

Nama : MUHAMMAD FAHDANI RIYANTAMA
NIM : 2132325

Referensi

dan , Chotib, S. J. P. (2022). Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara. ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, (Politic & Social).
10.22212/jekp.v13i1.2155

Ensiklopedia Dunia. (n.d.). Definisi Ibu Kota Negara. Ibu Kota. Retrieved March Saturday, 2024

JawaPos.com. (2022, January Tuesday). Sejarah & Riwayat Kepindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Ini Sejarah 3 Kali Indonesia Pindah Ibu Kota Negara. Retrieved March Saturday, 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). Pemindahan Ibu Kota Nusantara. URGENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. Retrieved March Saturday, 2024.

batampos – Proses pemulangan jamaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia terus berjalan. Hingga 4 Juli 2024 pukul 21.00 WAS, jamaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 93.614 orang tergabung dalam 238 kelompok terbang.

Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda menyampaikan, dengan berakhirnya pemulangan fase pertama, proses pemulangan jamaah haji Gelombang II dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMAA) Madinah dimulai bertahap.

“Jamaah kelompok terbang (kloter) 10 Embarkasi Palembang (PLM-10) menjadi rombongan perdana yang diberangkatkan dari Bandara AMAA Madinah. Sebanyak 443 jamaah PLM 01 diberangkatkan dengan 11 bus dari hotel menuju Bandara Madinah,” kata Widi, Sabtu (6/7).

Di sisi lain, PPIH kembali mengingatkan jamaah haji indonesia selama di Madinah khususnya saat di Masjid Nabawi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Saudi, khususnya oleh aparat yang bersiaga dan mengatur pergerakan dan flow jamaah di Masjid Nabawi.

“Upaya yang dilakukan aparat tersebut tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan teknis agar proses beribadah jamaah di masjid tertib dan berjalan lancar. Terlebih suasana masjid akan padat pada waktu-waktu salat lima waktu,” jelas Widi.

Sesuai edaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, layanan bus shalawat dari hotel ke Masjidil Haram berhenti sementara mulai pukul 09.00 WAS.

“Bus hanya mengantar jamaah dari Masjidil Haram ke hotel. Layanan bus shalawat akan kembali beroperasi setelah salat Jumat di Masjidil Haram pukul 14.00 WAS,” ungkapnya.

“Karenanya, jemaah yang hendak salat Jumat di Masjidil Haram, agar menyesuaikan dengan edaran yang diterbitkan PPIH tersebut,” imbau Widi.(*)

batampos – Pengamat Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan efek presiden terpilih Prabowo Subianto di kancah dunia sangat besar hingga mampu mempengaruhi negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah global, termasuk masalah perang di Gaza, Palestina.

Terbaru, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengakui peran Prabowo Subianto di kancah internasional sangat besar, hingga pemerintah Malaysia memutuskan untuk bergabung dalam pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza mengikuti langkah Indonesia.

“Ini kita harus akui bahwa efek Prabowo sangat besar. Sebelum menjadi presiden pun aura kepemimpinan Pak Prabowo itu sudah kelihatan di dalam negeri dan juga di luar negeri, dan ini yang membuat dunia itu berpikir bahwa Indonesia ini benar-benar andalan untuk turut mengupayakan perdamaian dunia,” kata Teuku Rezasyah saat dihubungi, Jum’at (05/07).

Menurut Teuku Rezasyah, ide-ide Prabowo dalam menyelesaikan masalah global sangat luar biasa dan mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara-negara lain, termasuk negara barat.

“Pak Prabowo itu kan mengeluarkan idenya pada saat dunia sedang bingung tidak ada ide kan. Jadi sebelum jadi presiden pun auranya sudah kelihatan di dalam dan di luar negeri dan membikin dunia itu menduga-duga bagaimana Indonesia ke depan,” ucapnya.

“Karena pada saat dunia sedang tidak punya ide, sedang bingung dengan resolusi yang babak belur, kemudian negara-negara OKI tidak konsisten, negara Arab tidak konsisten Pak Prabowo datang dengan terobosan,” sambungnya.

Dikatakan Rezasyah, ide-ide Prabowo soal permasalahan konflik Palestina-Israel, Rusia-Ukraina dan negara-negara lainnya perlu mendapat dukungan penuh dari PBB, agar ide tersebut dilakukan guna menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan menelan ratusan ribu korban jiwa.

“Terobosannya tepat guna ini, tepat gunanya yang diperlukan hanyalah statement resmi dari sekjen PBB berdasarkan keputusan. Bisa disimpulkan bahwa dunia itu tidak siap dengan idenya Pak Prabowo. Beliau ini bukan hanya ngomong, tapi ngerti masalahnya seperti apa, penanganan seperti apa dan ini membikin Malaysia berpikir,” jelasnya.

Terkait dengan langkah Malaysia mengikuti Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Rezasyah mengakui Malaysia memanfaatkan status saudara serumpun dengan Indonesia meskipun tidak sedahsyat Indonesia.

“Jadi kita sesama saudara serumpun sebagai keluarga besar ASEAN kita setuju aja kita menyetujui ide Malaysia ini boleh dengan RI, tapi kalau ada masalah di lapangan yang pegang komandonya siapa kan, jadi untuk itu biar tidak ada rasa sedih Malaysia karena dia di bawah payung Indonesia mungkin,” bebernya.

Dalam penyelesaian konflik global, Rezasyah menyarankan agar OKI, Liga Arab hingga ASEAN ikut terlibat mendorong ide-ide besar dari Indonesia hingga ke depan PBB tidak hanya mendengar suara-suara dari negara-negara barat. Untuk itu, PBB juga harus sensitif dengan usulan atau ide yang datang dari negara di dataran Asia, khususnya Indonesia.

“Jadi sekarang PBB hendaknya mencari platform yang netral, tapi memungkinkan Indonesia berada di depan. Untuk itu perlu pendekatan khusus dengan PBB, jadi Pak Prabowo bisa saja berkoordinasi dengan Kemenlu agar ditangani langsung negara Indonesia bertanggung jawab, kita tidak ingin menjadi pemimpin tetapi kita punya ide dan ide ini visible,” tegasnya.

Rezasyah juga pengaruh Prabowo di kancah internasional ini pun akan berpengaruh besar di dalam negeri, khususnya pada pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri ada variabel-variabel dalam negeri yang berkaitan kuat kepemimpinan regional.

“Jadi Pak Prabowo harus benar-benar menggunakan momentum ini menjelang beliau menjadi presiden sekitar 100 hari kedepan dan dia harusnya siap dengan ide-ide filosofis konstruktif tanpa menggeser kepemimpinannya Pak Jokowi,” sarannya. (*)