batampos – RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna 11 Juli lalu masih menimbulkan polemik. Dewan didesak untuk tetap membatasi jumlah orang yang masuk ke lembaga tersebut.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 itu sarat kepentingan politik. Terutama untuk mengakomodasi orang-orang yang berjasa terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Kemungkinan juga, Wantimpres yang akan berganti nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung menjadi tempat masuknya para mantan presiden dan Wapres. ”Kombinasi antara keduanya,” terang Ujang kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), Senin (15/7).
Ujang juga menyoroti usulan jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi nantinya. Menurut dia, usulan itu mengganggu kepastian anggaran yang harus disiapkan.
”(Jumlah anggota) harus tetap dibatasi,” tegas dosen Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta itu.
Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyatakan, pembahasan RUU Wantimpres mirip dengan revisi UU Kementerian. Dalam revisi UU Kementerian, batas jumlah kementerian rencananya akan dihapus, mengikuti kebutuhan presiden nanti.
Ujang berharap DPR RI dan pemerintah tidak seenaknya dalam menyusun undang-undang demi kepentingan individu atau segelintir orang. ”Suara rakyat juga harus didengar,” ucapnya. (*)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa semua pemilih, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, mendapatkan akses yang sama dan layanan yang memadai dalam Pilkada 2024 mendatang.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepri, Muhammad Sjahri Papene mengungkapkan komitmennya dengan memastikan pemilih disabilitas mendapat fasilitas khusus.
“Kami memastikan bahwa setiap pemilih disabilitas akan mendapat tempat dan fasilitas khusus di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujar Sjahri, Selasa (16/7).
Menurut Sjahri, evaluasi dari Pemilu 2024 menunjukkan bahwa masih ada TPS yang belum memenuhi standar fasilitas untuk disabilitas, terutama bagi pemilih tuna rungu.
“Kami akan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemilih disabilitas, termasuk yang tuna rungu,” tambahnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi KPU adalah kebutuhan untuk menempatkan pemilih tuna rungu secara strategis, agar mereka dapat dengan mudah mengakses kotak suara dan mendapatkan bantuan dari petugas.
“Kami akan memastikan bahwa setiap TPS memiliki aksesibilitas yang baik dan pelayanan yang ramah terhadap disabilitas,” jelas Sjahri.
Lebih lanjut, Sjahri menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang baik antara masyarakat dan petugas sensus (pantarlih) saat proses coklit.
“Informasi yang akurat dari masyarakat kepada petugas sensus sangat penting untuk menentukan penyusunan TPS yang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas,” tegasnya.
KPU Kepri juga mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk turut aktif dalam proses pemilu ini dengan memberikan dukungan dan kolaborasi yang diperlukan.
“Kami siap bekerja keras untuk memastikan bahwa hak suara setiap warga, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, tetap terlindungi dan terpenuhi,” katadia.
“Dengan langkah-langkah konkret ini, KPU Kepri menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa Pilkada 2024 menjadi ajang yang inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan semangat demokrasi yang sejati,” tutupnya. (*)
Juru parkir mengenakan seragam baru dari Dinas Perhubungan Kota Batam mengatur kendaraan yang akan parkir di kawasan Greend Land Batamcenter, Selasa (14/5). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam tengah gencar mempromosikan sistem stiker parkir berlangganan guna meningkatkan kedisiplinan parkir di kota ini.
“Saat ini, sudah tercatat lebih dari 750 kendaraan yang mendaftar, dengan roda empat mendominasi sebanyak 544 kendaraan, diikuti roda dua sebanyak 75 kendaraan, dan roda enam sebanyak 138 kendaraan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, Selasa (16/7).
Salim menyatakan komitmennya untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam program ini.
“Namun, bahwa stiker parkir berlangganan hanya berlaku di tepi jalan dan tidak berlaku di area mall,” sebutnya.
Pada kesempatan terpisah, Salim menjelaskan bahwa telah dibuka konter pendaftaran di berbagai lokasi strategis seperti kantor DPRD dan Pemko Batam.
“Upaya ini dilakukan untuk mempermudah ASN dan masyarakat umum yang ingin berlangganan stiker parkir,” ujarnya.
Sosialisasi secara intensif juga dilakukan untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan ketentuan menggunakan stiker parkir berlangganan ini.
Diharapkan, dengan sistem ini, akan tercipta kedisiplinan yang lebih baik dalam penggunaan lahan parkir, serta berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan konflik terkait parkir di Batam.
“Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor Dishub Kota Batam atau UPT Parkir Dishub Batam untuk melakukan pendaftaran,” katadia.
Tarif berlangganan sudah ditetapkan, dengan biaya tahunan sebesar Rp 250.000 untuk kendaraan roda dua, Rp 600.000 untuk roda empat, dan Rp 750.000 untuk roda enam.
Diharapkan bahwa melalui retribusi parkir ini, Pemko Batam dapat mencapai target pendapatan sebesar Rp 15 miliar tahun ini.
“Tentunya sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor distribusi parkir,” tutupnya. (*)
Petugas DLH Batam saat membersihkan sampah-sampah liar yang berada di pinggir jalan. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mengerahkan tim dan seluruh armada pickup termasuk pickup operasional pegawai untuk menuntaskan sampah liar di Batam.
Kepala DLH Kota Batam Herman Rozi mengatakan, sebanyak 10 armada termasuk pickup operasional pegawai diturunkan untuk menuntaskan sampah liar di Batam, Selasa (16/7). Pengangkutan sampah liar dilakukan di sejumlah jalan protokol dan juga di tepi jalan yang banyak dijadikan lokasi sampah liar.
“Kegiatan ini untuk menyelesaikan persoalan sampah liar yang sudah menumpuk di tepi-tepi jalan protokol, ” ujarnya.
Herman menyebutkan, pengakutan dimulai dari Jalan Batuaji- Sekupang. Tepatnya di sekitaran Temiang yang menjadi lokasi sampah liar. Sejumlah petugas terlihat sigap mengangkut sampah liar menggunakan pickup untuk selanjutnya dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berada di Tiban.
Selanjutnya, pengangkutan dilanjutkan ke arah Tiban Hausing. Disana juga ditemukan tumpukan-tumpukan sampah liar yang diprediksi baru dibuang masyarakat. Satu persatu kantong berisi sampah diangkut ke atas mobil untuk dibuang ke TPS.
“Kita rencanakan pengangkutan di seluruh wilayah Batam, ” tambah Herman Rozi.
Selesai dari Tiban, pengangkutan dilanjutkan ke daerah Nagoya dan Batu Ampar. Sementara tim lain juga mengangkut sampah liar di wilayah Batam Center tepatnya di depan Perumahan Cendana yang juga ditemukan tumpukan sampah.
“Di pinggir jalan Cendana ini juga sering di buang sampah liar. Kita bersihkan, pada intinya semua pickup operasional dikerahkan untuk mengangkut sampah liar ini, ” ucap Herman.
Ditambahnya, penyisiran sampah liar ini juga akan menjadi agenda rutin DLH ke depan. Selain membersihkan tumpukan sampah pihaknya juga memasang larangan buang sampah di sekitar lokasi yang telah dibersihkan. Dan apabila masih ada warga yang nekat membuang sampah akan diberikan sanksi.
“Tiap lokasi yang dibersihkan ini kita pasang spanduk larangan buang sampah dan sanksi sesuai perda. Nanti kami juga akan menyiapkan patroli sampah liar ini. Jika ada yang kedapatan membuang sampah lagi akan kita berikan sanksi,” tegasnya.
Ia juga menghimbau, kepada pihak masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak sembarangan membuang sampah disekitar. “Menjaga kebersihan merupakan tugas kita bersama, peran masyarakat sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan dengan mengajak orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan,” pungkas Herman.
Sementara itu, Pengamat Lingkungan Hendrik Hermawan yang juga selalu Founder NGO Akar Bhumi Indonesia menilai kontribusi kerusakan lingkungan di Batam itu bukan hanya karena minimnya penegakan hukum tapi juga karena disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri.
Ia menyebutkan, rumah liar menjadi salah satu penyumbang sampah di Batam. Sampah ini dibuang di tepi jalan sehingga tidak hanya merusak kebersihan kota tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak tertib akan kebersihan lingkungannya.
“Sumbangan sampah dari rumah liar itu sangat tinggi, mereka tak hanya melanggar Perda Nomor 11 tahun 2013, akan tetapi juga melanggar Perda No 4 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH),” tegas Hendrik.
Ia mengaku pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota Batam selaku pengawal Perda seharusnya menindak tegas masyarakat yang tidak tertib ini. Namun nyatanya di lapangan masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan.
“Artinya dari kesadaran masyarakat itu juga sangat penting. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan protokol sampah dibuang sembarangan. Diangkut petugas besoknya lagi dikumpul disana. Yang seperti ini harusnya ditertibkan juga, ” tegasnya. (*)
Petugas parkir menata kendaraan milik pengendara di Batu 7 belum lama ini. f.peri
batampos– Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menemukan adanya tempat usaha food court, yang melakukan penarikan tagihan parkir kepada juru parkir (jukir).
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat. Ia menerangkan, bahwa status lahan parkir di bagi dua bagian, yaitu lahan parkir sebagai objek pajak daerah dan objek retribusi daerah.
“Jika memang itu statusnya lahan objek pajak, penarikan tagihan kepada jukir memang diperkenankan,” kata Zulhidayat, (15/7).
Sementara untuk objek pajak di food court tersebut, kata Zulhidayat pemilik usaha dilarang untuk meminta tagihan kepada juru parkir. Hal ini, lantaran lahan parkir menggunakan lahan fasilitas umum milik pemerintah.
“Namun jika statusnya objek retribusi daerah, maka pemilik atau siapapun tidak boleh menagih kepada juru parkir karena itu jatuhnya pungli,” ungkapnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Sekda telah meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang, untuk mengecek status lahan parkir milik salah satu food court di Tanjungpinang tersebut.
“Jadi harus dibedakan parkir sebagai objek pajak atau objek retribusi daerah,” sambungnya.
Menurutnya jukir harus memberikan setoran kepada OPD terkait dengan sistem bagi hasil. Hal ini, tidak menyalahi aturan karena memiliki dasar hukum.
“Pembagiannya itu 40 bagi 60, 40 persen untuk jukir 60 persen untuk pemko,” tambahnya.
Sekda menegaskan, jika memang ada ditemukan indikasi pungutan liar. Maka Pemko Tanjungpinang akan bersikap tegas bersama tim siber Pungli.
“Jika sesuai identifikasi memang terjadi pungutan liar, pihak food court harus menghentikan pungutan tersebut. Karena Pemko bisa mengambil tindakan tegas bersama siber pungli,” pungkasnya. (*)
batampos – Setelah sekian lama akhirnya proses pengerjaan pipa air yang mengalami kebocoran di depan Perumahan Happy Garden, Nagoya telah selesai pada Selasa (16/7).
Humas PT Air Batam Hilir (ABH) Ginda Alamayah menyebut, pihaknya menggenjot pengerjaan agar proses perbaikan pipa selesai secepat mungkin. Setelah selesai, kini barulah masuk tahap recovery atau pemulihan aliran air.
“Alhamdulillah, hari ini pekerjaan dapat diselesaikan. Waktu pengaliran suplai segera kami update untuk memasuki tahap recovery,” kata Ginda.
Untuk pemulihan aliran air, ia tak bisa menetapkan waktu pasti. Hanya saja, PT ABH bakal berupaya maksimal agar suplai air bersih mengalir ke rumah-rumah pelanggan terdampak di kawasan Nagoya dan sekitarnya.
“Recovery bervariatif. Kalau pelanggan berada di hulu, itu lebih cepat teraliri air ketimbang yang berada di hilir,” kata Ginda.
Sebegaimana diketahui, suplai air bersih di Nagoya dan sekitarnya terhenti dikarenakan adanya kebocoran pipa tepat di depan Perumahan Happy Garden, 2 Juli lalu. Petugas dari PT ABH baru mulai memperbaiki pipa pada 3 Juli.
Kemudian, pekerja kesulitan lantaran pipa yang bocor letaknya berada di bawah jalan. Akibatnya, proses perbaikan lama dan ditargetkan selesai pada 14 Juli menjadi molor.
Akibat dari peristiwa tersebut, setidaknya ada 1.300 pelanggan air bersih terkena dampaknya. Sejumlah area mengalami mati air total. (*)
batampos – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terus membantu memperluas pasar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan etalase vending machine atau mesin jual otomatis yang beroperasi otomatis selama 24 jam penuh.
Diwakili oleh Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN, Rachman Ferry Isfianto, dan Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro, diresmikan Vending Machine dan UMKM Corner milik Perum Perhutani di Graha Perhutani, Jakarta, Senin (15/7).
”Semoga ini menjadi added value bagi UMKM dan juga Perhutani apalagi di era sekarang marketing mulai bergeser, produk yang menjemput calon pembeli, UMKM kita bantu supaya produk andalannya ada di etalase yang dekat dengan masyarakat,” ujar Arya.
Arya mengatakan, langkah ini merupakan terobosan dari Erick Thohir sebagai bagian dari upaya untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan pasarnya.
Inisiatif ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan produk UMKM kapan saja, di mana saja.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyampaikan bahwa Perhutani berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa hutan dan mengoptimalkan manfaat hutan produksi bersama.
”Perhutani melakukan banyak cara untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa hutan, salah satunya melalui UMKM. Peresmian ini merupakan langkah nyata kami dalam meningkatkan daya jual produk UMKM, utamanya produk hasil pemanfaatan hutan,” kata Wahyu.
Mesin jual otomatis dan UMKM Corner Perum Perhutani menyediakan berbagai produk kopi hasil binaan UMKM dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kopi yang ditawarkan terdiri dari berbagai varietas dari spesies kopi robusta, excelsa, liberica, dan arabika hingga kreasi kopi okra.
Hingga kini, Perhutani bersama masyarakat desa hutan telah mengembangkan budi daya kopi di areal seluas 43.143 ha yang tersebar di 32 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani, dengan dukungan 518 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). (*)
Meski dijaga ketat oleh petugas keamanan, para jamaah bisa menyaksikan prosesi pergantian kiswah Kakbah. (MEDIA CENTER HAJI)
batampos – Pemerintah Arab Saudi terus menerapkan aturan baru dalam urusan perhajian. Yang terbaru adalah mewajibkan kontrak jangka panjang untuk layanan haji. Berbeda dengan yang berlaku selama ini, kontrak hanya berlangsung satu tahun saja.
Regulasi terbaru itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7). ”Bocorannya (aturan haji terbaru) kontrak berlaku untuk tiga tahun,” katanya. Kontrak jangka panjang tersebut meliputi berbagai layanan perhajian.
Di satu sisi sistem kontrak jangka panjang berpotensi memiliki dampak positif. Di antaranya harganya bisa lebih murah, karena durasi kontraknya langsung untuk tiga tahun ke depan. Tetapi di sisi lain, aturan kontrak jangka panjang itu belum cocok dengan aturan atau regulasi anggaran di Indonesia.
Hilman mengatakan aturan anggaran haji di Indonesia bersifat tahunan. Artinya setiap tahun, anggaran haji dibahas kemudian ditetapkan. Baik itu anggaran yang bersumber dari APBN maupun dari dana haji di Badan Penge-lola Keuangan Haji (BPKH).
”Kira-kira (sistem kontrak tiga tahun) apakah diperbolehkan regulasi Indonesia,” katanya. Hilman juga mengatakan patokan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditanggung jemaah juga ditetapkan setiap tahun.
Hilman mengatakan masih perlu komunikasi lebih lanjut dengan parlemen, mengenai aturan baru tersebut.
Hilman mengatakan antara Agustus atau September depan, pembahasan teknis persiapan haji 2025 sudah berjalan.
Apalagi setiap tahun, pelak-sanaan haji maju beberapa hari. Dia memastikan secara teknis, Kemenag akan terus menyiapkan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan haji.
Pada kesempatan itu Hilman juga merespons bergulinya Panitia Khusus (Pansus) haji di DPR. Hilman mengatakan Kemenag siap mengikuti seluruh prosedur dalam Pansus tersebut.
Termasuk menyiapkan data-data untuk menjawab pertanyaan DPR. Di antara yang disinggung Hilman adalah keputusan pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan haji khusus.
Hilman mengatakan tahun ini Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kursi. Hilman mengatakan di Mina saat ini terbagi dalam lima zona.
Jemaah haji reguler Indonesia ada di zona 3-4 di Mina. Sementara haji khusus Indonesia di zona 1-2 di Mina.
Hasil rapat dengan otoritas Saudi pada Desember 2023 diputuskan Indonesia mendapatkan tambahan slot penempatan di zona 1-2 dengan konsekuensi biaya lebih besar.
”Zona 1 dan 2 ini lebih dekat ke tempat melontar jumrah,” katanya. Dengan pertimbangan itu, maka tambahan slot tenda di zona 1 dan 2 itu digunakan untuk haji khusus.
Sampai akhirnya diputuskan oleh Saudi sebanyak 10 ribu kuota tambahan untuk Indonesia digunakan untuk haji khusus. Dia mengatakan jika 10 ribu itu tetap di zona 3-4, bisa semakin padat lagi tenda jemaah. Hilman memastikan pembagian kuota tambahan 50 persen untuk haji khusu dan 50 persen untuk haji reguler tertuang dalam MoU haji kedua negara.
Dalam evaluasi kesehatan haji, kecukupan gizi menjadi salah satu fokus. Kecukupan asupan gizi sangat dibutuhkan oleh petugas kesehatan dan jemaah haji dalam menjalankan aktivitas kesehariannya di tanah suci. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) telah menyediakan pelayanan gizi bagi petugas kesehatan haji, jemaah haji sakit, dan pendampingnya.
Menurut penanggung jawab instalasi gizi KKHI Makkah Sri Dalyanti, tujuan pelayanan gizi bagi petugas haji, yakni memenuhi kebutuhan gizi agar tubuh tetap bugar selama bertugas. Sementara bagi jemaah haji sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi selama menjalani perawatan di KKHI.
“Pemenuhan kebutuhan gizi dengan memperhatikan kebutuhan metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan, dan mengoreksi kelainan metabolisme sehingga kegiatan pelayanan gizi dapat bersifat kuratif, promotif, dan preventif,” katanya, Senin (15/7).
Sri mengatakan ahli gizi juga merancang intervensi gizi dengan pemberian makanan bagi jemaah haji yang dirawat di KKHI. Intervensi gizi ini meliputi modifikasi kebutuhan gizi, jenis diet, bentuk makanan, komposisi zat gizi, dan frekuensi makan sesuai kondisi jemaah haji sakit.
”Ahli gizi akan mengunjungi pasien yang dirawat inap untuk memberikan edukasi kepada para jemaah serta memastikan apakah jemaah haji sakit mengkonsumsi makanan yang diberikan,” tutur Sri.
Sri mengungkapkan, ahli gizi memesan makanan kepada pihak katering sesuai jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah ditentukan. Sebelum didistribusikan, ahli gizi melakukan penge-cekan makanan yang diterima untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi makanan yang dipesan sudah sesuai. Jika ada ketidaksesuaian, makanan akan dikembalikan dan diminta penggantiannya.
”Di KKHI, ahli gizi akan berkoordinasi dengan dokter mengenai diagnosa pasiennya untuk menentukan makanan yang harus dikonsumsi oleh jemaah yang sakit dan mengkoordinasikannya dengan katering yang sudah ditentukan,” kata Sri. (*)
Sejumlah buruh sedang membongkar kontrainer yang berisikan kebutuhan pokok di Pelabuhan Tarempa. f, ihsan
batampos – Ketersediaan barang dan kebutuhan pokok di Anambas memiliki ketergantungan dengan kapal tol laut milik Pemerintah, KM Logistik Nusantara 4.
Pantauan batam pos pada saat itu KM Logistik Nusantara bersandar di Pelabuhan Tarempa, Kecamatan Siantan. Terpantau, sekelompok buruh asyik membongkar muatan kapal, Senin, (15/7).
Seluruh barang yang ada di Anambas berasal dari Tanjungpinang dan Jakarta. Barang tersebut diangkut dengan menggunakan kapal tol laut yang telah disubsidi oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
Tidak hanya mengangkut barang yang menjadi kebutuhan pokok saja, KM Logistik Nusantara juga mengangkut bahan dasar untuk membangun bangunan seperti semen, besi dan asbes.
“Karena mayoritas bahan bangunan di Anambas ini berasal dari Jakarta. Karena harga lebih terjangkau dibandingkan kalau ambil dari Batam atau Tanjungpinang,” kata seorang buruh, Bambang.
Kedatangan kapal ini tidak hanya untuk menyediakan bahan pokok yang ada di Anambas. Melainkan menjadi ladang rezeki para porter yang ada di area pelabuhan.
Bambang menerangan saat cuaca bagus, kapal yang masuk ke Tarempa banyak dibandingkan ketika cuaca tidak bagus saat Anambas memasuki angun musim utara.
“Cuaca tak bagus, kita pun pening (pusing) macam mana nak dapatkan pemasukan kalau kapal tak ada datang untuk bongkar muat,” sebut Bambang.
Bambang bersyukur saat ini kapal milik Pemerintah rutin menyinggahi Tarempa meskipun cuaca lagi tidak bagus.
“Karena Anambas menjadi fokus utama pemerintah pusat. Jadi maupun cuaca tak bagus, Kemenhub minta kapal tetap masuk agar perputaran ekonomi tak putus,” kata Bambang. (*)
TAMPAK pengguna fasilitas pinjaman online, sedang mengakses salah satu laman pinjaman online di gawai miliknya. F. JAWAPOS.COM
batampos – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti proses penyusunan peraturan baru untuk perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang saat ini tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Puan meminta aturan yang dibuat harus mengutamakan keamanan dan perlindungan masyarakat.
”OJK harus tegas dalam menyusun aturan tentang pinjaman online dan utamakaan perlindungan juga keamanan rakyat. Jangan sampai lebih banyak yang terlilit utang pinjol,” kata Puan kepada wartawan, Senin (15/7).
Puan menyebut, kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih kurang literasi komprehensif terkait aturan pinjaman online. Sehingga, masih banyak yang terjebak utang pinjol dan akhirnya berada dalam situasi menyulitkan.
”Dalam realitasnya masyarakat yang terlilit utang pinjol semakin banyak. Sehingga edukasi menjadi satu hal yang penting dilakukan kepada masyarakat, untuk melindungi mereka agar tidak terjebak dalam kondisi gagal bayar,” ucap Puan.
Berdasarkan data OJK, masyarakat Indonesia yang terlilit utang pinjol mencapai hampir 5 persen. Berbagai permasalahan sosial juga muncul akibat pinjol yang mencari keuntungan dengan modus memberatkan masyarakat. Bahkan ada beberapa kasus bunuh diri karena pinjol.
Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) pun sudah masuk dalam tahap penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI direncanakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.
Puan menilai, Pemerintah dalam hal ini OJK, harus tegas dalam menegakkan aturan yang menjaga agar konsumen pinjol dibatasi cara dan angkanya. Sebab, berdasarkan Data Statistik Fintech Lending OJK tahun 2023 menemukan mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun.
Para generasi Z dan milenial tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06 persen atau mencapai Rp27,1 triliun. ”Dari data terlihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman online itu generasi Z dan Milenial, ini yang harus kita perhatikan dan lindungi. Mereka pemimpin masa depan bangsa yang harus dilindungi dari permasalahan-permasalahan seperti ini,” jelas Puan.
Dalam rancangan aturan itu dijelaskan bahwa pencairan dana hingga Rp 0 miliar hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriterianya ialah perusahaan penyedia jasa pinjaman harus memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5 persen.
Selain itu, perusahaan tidak boleh sedang dalam sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya. (*)
batampos – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terus membantu memperluas pasar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan etalase vending machine atau mesin jual otomatis yang beroperasi otomatis selama 24 jam penuh.
