batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam tengah mempertimbangkan pembentukan yayasan untuk mengelola pemakaman di daerah hinterland. Hal ini mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemakaman.

Ketua Pansus Ranperda Pemakaman, Udin P Sihaloho, menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ini fokus pada pemakaman khusus, tempat pemakaman umum, dan tempat pemakaman bukan umum.

Ia menekankan pentingnya mengatur pengelolaan pemakaman bukan umum, yang umumnya berada di hinterland atau pulau-pulau kecil di sekitar Kota Batam.

“Kita perlu atur siapa pengelola pemakaman bukan umum ini agar tidak memberatkan masyarakat di hinterland,” jelas Udin, Senin (1/7).

Pihaknya mempertimbangkan melibatkan masyarakat dalam pembentukan yayasan, namun dengan pertimbangan agar tidak menjadi beban bagi mereka.

Udin menambahkan bahwa pembahasan juga mencakup daerah-daerah di mainland yang memiliki kondisi serupa dengan hinterland, seperti Nongsa atau daerah pesisir lainnya.

“Tujuan utama Ranperda ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat dalam mengelola pemakaman,” ujarnya.

Ia juga menyinggung progres permohonan pengalokasian lahan untuk pemakaman, dengan harapan Ranperda ini dapat menjadi solusi atas lahan yang semakin sempit.

Diketahui, permohonan untuk alokasi lahan seluas 144 hektar telah diajukan, namun prosesnya masih terhambat oleh berbagai aturan.

Mengenai ukuran pemakaman khusus untuk agama Buddha dan Konghucu, Udin menyatakan bahwa hal ini akan dibahas dalam finalisasi nantinya.

“Kami ingin Ranperda ini tidak mandul, bisa diterapkan, dijalankan, dan dipatuhi, serta tidak memberatkan masyarakat yang mempertahankan adat istiadat mereka,” pungkasnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bakal menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam 2021-2041.

Perda ini menjadi landasan penting bagi penataan ruang wilayah Batam selama 20 tahun ke depan, dengan mempertimbangkan perkembangan Batam terutama dalam hal jumlah penduduk dan sektor investasi.

Ketua Komisi III DPRD Batam Djoko Mulyono, menjelaskan bahwa Perda RTRW ini merupakan landasan penting bagi penataan ruang wilayah Batam selama 20 tahun ke depan.

“Perda RTRW ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan Batam yang luar biasa, terutama dalam hal jumlah penduduk dan sektor investasi,” ujar Djoko, Senin (1/7).

Djoko menambahkan, Batam memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadikannya magnet bagi para investor. Hal ini tentu berimbas pada pertambahan penduduk dan kebutuhan ruang yang semakin tinggi.

“Kota Batam ini perkembangan terutama dari jumlah penduduk dan sektor investasi selalu meningkat jika dibandingkan dengan daerah lain nya karena Batam memiliki KEK. Kemungkinan pula Perda yang sudah disahkan untuk 2021-2026 itu dibutuhkan revisi jika membutuhkan penyesuaian,” terangnya.

Oleh karena itu, Perda RTRW ini disusun dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan dan kebutuhan di masa depan.

“Jika dalam perjalanannya Perda RTRW ini membutuhkan penyesuaian, maka dapat dilakukan revisi,” jelas Djoko.

Saat ini, DPRD Batam juga tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selaras dengan Perda RTRW. RPJPD ini akan menjadi acuan visi dan misi calon walikota (cawako) dalam Pilkada 2024.

Djoko menargetkan pembahasan Ranperda RPJPD ini dapat selesai pada Agustus 2024.

“Dengan Perda RTRW dan RPJPD yang baru, Batam siap menyambut masa depan yang lebih gemilang,” pungkasnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam tidak main-main dalam menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di sekitar Kantor Wali Kota Batam, Senin (1/7) pagi.

Petugas dari Dishub mengunci roda dan menderek sejumlah kendaraan yang parkir di kawasan area tersebut.

Aksi ini dilakukan karena para pemilik kendaraan mengabaikan peringatan yang diberikan petugas melalui pengeras suara selama 30 menit.

Salah satu petugas Dishub, Vicktor mengatakan rambu-rambu larangan parkir sudah terpasang di bahu jalan, namun tidak diindahkan oleh para pemilik kendaraan.

“Kami sudah peringatkan dengan pengeras suara selama 30 menit, tapi tidak dihiraukan. Oleh karena itu, kami langsung gembok rodanya dan derek ke kantor Dishub Batam untuk proses lebih lanjut,” tegas Vicktor.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, membenarkan tindakan tegas yang dilakukan oleh petugasnya. Ia menegaskan bahwa hal ini dilakukan untuk menertibkan pengguna transportasi pribadi maupun umum yang parkir sembarangan.

“Ini adalah patroli rutin yang dilakukan oleh petugas kami untuk memastikan kawasan yang sudah dilarang parkir tidak digunakan seenaknya saja,” tegas Salim.

Salim menambahkan, pemilik kendaraan yang diderek atau digembok rodanya dapat mendatangi Kantor Dinas Perhubungan dengan membawa surat-surat kendaraan untuk menyelesaikan prosesnya.

Pelaksanaan derek ini diatur dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Besar biaya pemindahan dan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 59 ayat (4).

Rinciannya yaitu untuk kendaraan roda empat atau lebih pada 1×24 jam pertama sebesar Rp 500 ribu. Sementara untuk kendaraan roda dua dan roda tiga pada 1×24 jam pertama sebesar Rp 175 ribu.

“Nantinya, akan kita kenai denda sebesar Rp500 ribu akibat kelalaian tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Salim mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan untuk tidak memarkirkan kendaraannya di kawasan-kawasan yang sudah dilarang untuk parkir.

“Mari sama-sama jaga Batam dan ikuti aturan yang sudah ditentukan. Parkirlah kendaraan di tempat yang sudah disediakan,” pungkasnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA