Polisi dan pihak terkait memasang spanduk imbauan larangan bunuh diri di Jembatan I Barelang, kemarin. F. Dokumentasi Polsek Sagulung untuk Batam Pos
batampos – Polsek Sagulung memperbanyak spanduk imbauan kepada pengunjung untuk tidak melakukan aksi bunuh diri di sejumlah Jembatan Barelang. Imbauan ini kembali dipertegas menyusul ada dua kejadian upaya mengakhiri hidup dalam beberapa hari terakhir. Satu korban meninggal dunia dan satu selamat.
Spanduk dengan tulisan ”Hidup Anda Berharga dan jangan Bunuh Diri di Sini dan di Mana Saja”, dipasang di pagar pembatas Jembatan I Barelang.
”Sebelumnya memang sudah ada (spanduk imbauan), tapi kami perbanyak lagi biar terus mengingatkan siapa saja yang datang ke sini agar jangan melakukan aksi bunuh diri dalam bentuk apapun,” ujar Kapolsek Sagulung, Iptu Donald Tambunan.
Dikatakan Donald, dari kejadian-kejadian bunuh diri yang sudah terjadi selama ini, jarang sekali korban yang selamat jika meloncat dari atas jembatan. Kebanyakan mereka loncat menghilang dan ditemukan meninggal dunia. Itu karena jarak antara jembatan dan permukaan air di bawahnya cukup tinggi dan diperparah lagi dengan kencangnya angin serta arus air yang mengalir di bawah jembatan.
”Jadi jangan lagi meloncat dari atas jembatan itu. Jarang sekali yang selamat loncat dari jembatan itu,” ujar Donald.
Begitu juga untuk mereka yang mencari sensasi atau perhatian, dilarang keras untuk melakukan aksi berbahaya tersebut dari atas jembatan ini.
”Kami akan bantu dengan proses pengawasan dan pat-roli rutin. Boleh berkunjung ke Barelang, tapi jangan keluar dari pagar pembatas jembatan. Itu dipagar agar pengunjung aman. Jangan sampai nongkrong keluar dari pagar jembatan ini. Kami akan tidak tegas kalau kedapatan pengunjung yang keluar pagar pembatas,” ujar Donald.
Semua jembatan yang ada di jalan Trans Barelang ini sudah diberi pagar pembatas. Tujuannya agar pengunjung atau pengendara yang istrahat dalam perjalanannya tidak melewati lokasi pagar pembatas ini. Jembatan I Barelang, pagar pembatas ini bahkan ditambah lagi dengan pagar teralis yang tajam bagian atasnya. Itu artinya, pengunjung tidak boleh memanjat atau melewati pagar pembatas tadi.
”Ini juga akan kami awasi. Jangan keluar dari pagar pembatas itu,” kata Donald.
Kaporlesta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto, juga mengakui bahwa spanduk sudah diperbanyak. ”Spanduk sudah kami tambah. Jangan sampai hal ini terulang lagi,” ujarnya.
Selain itu, kata Nugroho, pihaknya akan mendorong instansi terkait untuk memasang CCTv di lokasi. CCTv ini bertujuan untuk memantau pe-ngunjung. Serta mengawasi gerak-gerik orang yang mencurigakan atau berniat bunuh diri.
”Ini perlu. Kami sampaikan ke FKPD (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar segera dipasang,” katanya.
Menurut Nugroho, bunuh diri bukanlah solusi unuk menyelesaikan masalah. Untuk itu, ia meminta masyarakat Batam untuk terus meningkatkan keimanan dan menikmati hidup yang Tuhan berikan.
”Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Jangan bunuh diri seperti itu, loncat terus hilang. Matinya menyusahkan orang,” tutupnya. (*)
Sejumlah orangtua melihat pengumuman seleksi PPDB jenjang SMPN yang dipampang di depan SMPN 42 Batam di Batam Center, Selasa (2/7). F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Batam 2024 jenjang SMP Negeri (SMPN) sudah keluar. Hasilnya, ada 13.999 calon siswa yang mendaftar. Sebanyak 13.753 calon siswa lulus verifikasi dan hanya 12.206 siswa yang diterima.
Sementara itu, 1.204 calon siswa SMP di Kota Batam harus menelan kekecewaan setelah gagal diterima di sekolah negeri.
Sebagaimana diketahui, rencana daya tampung SMPN di Batam tahun ini yakni 13.040 calon siswa dari total 45 SMPN se-Kota Batam.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan, jumlah pendaftar yang melebihi kapasitas sekolah menjadi faktor utama banyaknya siswa yang tidak diterima.
”Banyak sekolah yang penuh. Jadi ada sekitar 1.204 yang tidak diterima di sekolah negeri jenjang SMPN di Batam,” kata Tri, Selasa (2/7).
Berdasarkan data yang disampaikan Tri, jumlah siswa yang paling banyak tidak diterima atau ditolak di SMP negeri ada di Kecamatan Batuaji dengan 361 calon siswa, Kecamatan Sekupang 276 calon siswa dan Batam Kota 284 calon siswa.
Selanjutnya, Kecamatan Sagulung ada 153 siswa, Kecamatan Sungai Beduk 120 siswa, kecamatan Nongsa 97 siswa, lalu kecamatan Bengkong 70 siswa dan Lubukbaja 4 orang siswa.
”Ya, paling banyak itu di Batuaji dan Sekupang,” tuturnya.
Sementara, siswa yang diterima berjumlah, 12.206 siswa dengan rincian jalur Afirmasi 1.535 siswa, prestasi 1.610 siswa, perpindahan orangtua 44 siswa dan zonasi 9.017 siswa.
”Sehingga totalnya yang diterima ada 12.206 siswa,” kata dia.
Tri mengungkapkan bahwa sejak pembukaan PPDB SMPN sudah dimulai pada 20 Juni-1 Juli 2024 sebanyak 13.999 peserta didik telah menyelesaikan berkas dan memilih sekolah melalui jalur afirmasi, perpindahan orangtua, dan zonasi.
Namun, yang dinyatakan leng-kap dan lulus verifikasi hanya 13.573 peserta didik. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Batam.
”Ada beberapa sekolah yang kuotanya tidak penuh. Jadi kami sarankan wali murid agar mengarahkan anaknya untuk masuk ke sekolah sesuai dengan pilihan kedua atau ketiga,” kata dia.
Pihaknya berkomitmen untuk menampung peserta didik yang tidak diterima dengan menye-suaikan kuota yang masih tersisa di beberapa kecamatan.
”Kami arahkan ke sekolah yang masih tersisa kuota. Untuk penambahan rombel memang kita enggak ada karena guru kami juga terbatas. Pilihan lain kalau tak masuk sekolah negeri ya silakan cari sekolah swasta,” sambung Tri.
Dinas Pendidikan juga membuka pengaduan bagi wali murid yang tidak diterima dengan hasil PPDB janjang SMP di Batam. Posko pengaduan lewat akun PPDB yang sudah ada. Selain itu, calon peserta didik juga bisa langsung datang ke sekolah.
”Kami buka posko pengaduan di sekolah, tapi belum tentu anaknya diterima di sekolah itu. Kecuali nanti ada yang calon siswa yang mengundurkan diri dan sebagainya” sambung Tri.
Tri mengimbau masyarakat bisa memahami keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan menekankan bahwa sekolah swasta memiliki kualitas yang setara dengan sekolah negeri.
”Terkait siswa tidak diterima ini, kami juga masih menunggu kebijakan dari wali kota dan saya yakin kebijakan ini tentu akan berpihak pada masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan di Kota Batam,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 628 calon siswa SD di Batam tidak lolos atau ditolak. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyebutkan, usai pengumuman pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat ratusan calon peserta didik baru yang tidak lolos atau ditolak dan belum mendapatkan sekolah hingga saat ini.
”Totalnya ada 628 siswa yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Batam,” ujar Tri, Kamis (20/6).
Tri menjelaskan, jumlah rencana daya tampung (RDT) pada dasarnya mencukupi jumlah pendaftar yang ada. Sehingga, PPDB tingkat SD negeri yang telah selesai digelar tidak terdapat kendala. Namun, dalam perjalanannya proses PPDB tingkat SD tersebut berjalan tidak merata dan menye-babkan beberapa sekolah di Batam mengalami kelebihan pendaftar.
”Perlu diketahui RDT kita di tahun ini sebanyak 12.528 siswa. Sementara yang mendaftar melalui aplikasi ppdbbatam.id itu sebanyak 12.349 siswa dan yang melengkapi berkas pendaftaran itu sebanyak 11.755 orang siswa, ” ungkap Tri.
Peserta yang sudah meleng-kapi persyaratan dalam PPDB itu sudah dinyatakan lulus sebanyak 11.755 siswa. Namun, kemudian setelah dilakukan seleksi yang dapat diterima hanya 11.127 siswa dan yang ditolak 628 siswa. ”Sehingga kita masih ada sisa RDT sebanyak 1.041 orang siswa lagi,” terang Tri.
”Orangtua calon peserta didik juga dinilai terlalu memaksakan kehendak agar anak mereka dapat masuk di sekolah tertentu. Padahal dalam aturannya, pelaksanaan PPDB ini akan melihat usia dan zonasi rumah calon siswa ke sekolah,” tuturnya.
Adapun, calon peserta didik yang paling banyak ditolak zonasi ini berada di Kecamatan Bengkong sebanyak 181 siswa. Lalu diikuti kecamatan Batam Kota sebanyak 153 orang siswa. ”Itu ditolak dalam artian tidak memenuhi persyaratan. Lalu, muncul pertanyaan kok masih ada sisa RDT tapi ditolak, tentu karena lokasi sebaran zonasi sekolah berbeda-beda,” terangnya.
Ia mencontohkan, seperti di Batuampar hanya ada satu orang siswa yang tidak diterima di salah satu sekolah. Padahal, di sana masih ada daya tampung sekolah untuk 54 siswa lagi.
Terkait dengan solusi yang akan diambil, Tri meminta masyarakat yang anaknya tidak lolos PPDB di SD Negeri untuk mencari sekolah alternatif. Sebab kuota di sekolah negeri yang terbatas. Sementara, jika dilakukan penambahan kuota terkendala di jumlah guru di sekolah negeri yang juga terbatas
”Kedua jika ada kebijakan pak Wali Kota, kami akan menempatkan yang bersangkutan di sekolah yang terdekat yang masih cukup menyisakan RDT daya tampung,” ucapnya.
Adapun, usia termuda di jalur afirmasi, zonasi dan perpindahan orangtua SD tahun ini adalah 5 tahun 7 bulan 14 hari. Sedangkan siswa usia tertua adalah 10 tahun 6 bulan 26 hari.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, mengatakan, pendidikan di samping tanggung jawab orangtua, dari sisi kenegaraan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat Batam yang menginginkan agar anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri.
”Kami berharap apa yang menjadi aspirasi para orang tua ini bisa diakomodir Disdik. Terkait bagaimana nanti penerimaan dan sebagainya itu kan bisa diatur dinas terkait,” ujarnya. (*)
Polisi menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang kini di Pelabuhan Makobar, Batuampar, Selasa (2/7). Dua kapal asing itu ditangkap di perairan Natuna yang diduga karena menangkap ikan secara ilegal. Foto-foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) kembali menangkap 2 unit kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam di Perairan Natuna Utara. Kapal tersebut bernama KG 9324 TS dan KG 90520 TS.
Selain kapal, polisi juga mengamankan 20 orang WN Vietnam yang terdiri dari 2 nakhoda dan 18 anak buah kapal (ABK). Kemudian, polisi menyita barang bukti 500 kg ikan campuran dan 2 set jaring trawl.
Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Dadan, mengatakan bahwa KIA ini ditangkap pada Jumat (28/6) lalu, sekitar pukul 01.00 WIB. ”Penangkapan ini berkat kematangan komandan kapal. Penangkapan dilakukan saat cuaca di laut buruk dengan ombak yang tinggi,” ujarnya di Pelabuhan Makobar, Batuampar, Batam, Selasa (2/7).
Dadan menjelaskan, mereka masuk ke perairan Indonesia pada malam hari. Memanfaatkan cuaca buruk untuk mencuri ikan. ”Mereka kira cuaca buruk seperti saat ini tidak ada kapal patroli. Makanya mereka selalu memanfaatkan cuaca seperti sekarang ini,” ujar Dadan.
Dari pengakuan nahkoda dan ABK, mereka mencuri ikan di perairan Indonesia selama 10 tahun. Total kerugian negara mencapai Rp234 miliar.
”Sesuai arahan Kabaharkam, kapal ini nantinya akan diledakkan untuk memberikan efek jera. Apalagi ini kapal bukan buatan anak bangsa, tidak ada ruginya bagi bangsa kita,” ungkapnya.
Kepala PSDKP Batam, Turnamen Hardianto, memberikan apresiasi terhadap tangkapan Korpolairud Baharkam Polri ini. ”Kapal ini akan dimusnahkan, nanti proses persidangan. Yang menentukan kejaksaan dan hakim. Intinya kita dukung untuk dimusnahkan,” tutupnya. (*)
batampos – Lewat sejumlah program strategis pengentasan kemiski-nan, upaya yang dilakukan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, terus menunjukan tren yang positif. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, angka kemis-kinan di wilayah Kepri pada periode Maret 2024 mengalami penurunan signifikan.
“Saat ini agka tersebut berkurang 4,2 ribu orang. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiski-nan) di Provinsi Kepri mencapai 138,30 ribu orang (5,37 persen),” ujar Gubernur Ansar, Selasa (2/7) di Tanjungpinang.
Dijelaskannya, jumlah itu berkurang sebanyak 4,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 142,50 ribu orang (5,69 persen). Ditegaskan Ansar, Pemprov Kepri memberikan atensi untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri.
Menurutnya, ada empat program strategis untuk me-nekan persoalan ini. Pertama adalah penanganan Infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik. Program ini, terus dilakukan secara kontinu di setiap kabupaten/kota.
“Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan Program Keluar-ga Harapan (PKH),” jelasnya.
Berikutnya, upaya yang akan dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan Pe-nguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil seperti Posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Sedangkan yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis Sitorus, mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Kepri selama periode Maret 2023-Maret 2024 mengalami penurunan. Pada periode tersebut jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan dari 111,90 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 112,28 ribu orang pada Maret 2024. Sebaliknya, di daerah perdesaan turun dari 30,60 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 26,03 ribu pada Maret 2024.
Darwis menyebut peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). ”Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 68,08 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2023 yaitu sebesar 67,55 persen,” jelasnya. (*)
Petugas KLHK mengambil sampel air saat turun ke Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, Selasa (2/7/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengecek lokasi dan mengambil sampel terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak ke nelayan di Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, Selasa (2/7/2024).
Pengamatan di lapangan, sejumlah petugas dari Tim KLHK turun ke kapal nelayan untuk mengambil sampel di air.
Sampel yang diambil lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik warna bening.
Ketua Kelompok Nelayan Pokdakan Lestari Kerapuh Bintan, Dede Rahmat mengatakan, KLHK turun ke lapangan terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak ke nelayan di Desa Pengujan.
“Mereka mengambil sampel air, mengecek lokasi dan meminta keterangan dari nelayan yang terdampak pencemaran lingkungan,” kata Dede.
Dia mengatakan, sejumlah nelayan budidaya di Desa Pengujan telah merasakan dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan tambak udang di Terminal Budidaya Bintan.
“Dampaknya ikan mati massal,” katanya.
Tidak hanya nelayan budidaya, dia mengatakan, nelayan tangkap juga merasakan dampak dari pencemaran tersebut.
“Hasil tangkapan nelayan tangkap berkurang, jika biasanya mereka mencari ikan di perairan dekat-dekat sini, sekarang mereka harus jauh mencari ikan,” ujarnya.
Dia mengatakan, kejadian ini sudah cukup lama antara Desember 2022 hingga April 2023.
Atas kejadian itu, mereka menyurati pemerintah desa. Surat dari nelayan kemudian diteruskan ke dinas perikanan kabupaten dan provinsi.
“Alhamdulillah hari ini pihak KLHK datang ke sini untuk mencari solusi terbaiknya,” katanya.
Sementara itu, dari pihak KLHK RI enggan memberikan keterangan terkait turun mereka ke lokasi.
“Sebagai pemerintah yang berdiri di dua belah pihak, sementara ini belum boleh (memberikan keterangan) kecuali sudah selesai,” ujar seorang petugas KLHK itu.
Namun dia mengakui, setelah turun dari lapangan, mereka akan melakukan pengujian dari sampel yang diambil.
“Setelah dari sini, kami harus melakukan pengujian di lab. Hasil dari lab akan dimusyawarahkan kedua belaha pihak,” ujarnya. (*)
batampos – Nasib Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari bakal ditentukan hari ini (3/7). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan akan memutus kasus dugaan asusila yang dilakukan Hasyim terhadap seorang perempuan mantan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda.
Sebelumnya, Hasyim disebut telah merayu dan memaksa anggota PPLN untuk menjalin hubungan khusus. Pria asal Kudus itu disebut juga memanfaatkan jabatannya demi memuluskan keinginannya. Meski dalam persidangan, Hasyim membantah keterangan tersebut.
Ketua DKPP RI Heddy Lugito membenarkan sidang akan digelar siang ini pukul 14.00 WIB. Dia juga memastikan pembacaan putusan berlangsung terbuka. “Sidang pembacaan terbuka,” ujarnya, kemarin.
Masyarakat sipil berharap DKPP bisa menjatuhkan sanksi yang tegas. Anggota Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Wahidah Suaib menilai, Hasyim patut dicopot sebagai ketua sekaligus anggota.
“Kalau hanya pemberhentian sebagai ketua, enggak diberhentikan secara tetap, apa jaminan bahwa dia telah selesai dengan dirinya tentang kebiasaan itu,” ujarnya.
Sebab dalam catatannya, perilaku Hasyim tersebut bukan kali pertama. Sebelumnya, Hasyim juga pernah terjerat kasus asusila saat menjalin hubungan dengan Ketua Umum Republik Satu Hasnaeni yang berujung sanksi peringatan terakhir. Jika pada kasus serupa Hasyim kembali lolos, Wahidah khawatir hal itu akan menjadi preseden buruk. (*)
batampos – Biaya kese-hatan di Indonesia dianggap lebih mahal dari tetangga. Akibatnya banyak warga yang memilih berobat ke luar negeri. Pemerintah pun terus berbenah. Salah satunya dengan membangun industri dalam negeri.
Selasa (2/7) Presiden Joko Widodo memanggil menterinya untuk membahas terkait industri kesehatan dalam negeri. Alasannya alat kesehatan dan obat-obatan negara tetangga lebih
“Beliau (Presiden Jokowi, red) berpesan industri (farmasi) dalam negeri dibangun supaya lebih siap kalau ada pandemi lagi,” kata Budi.
Menurutnya pembangunan industri kesehatan dalam nege-ri tidak kunjung maju karena ada beberapa hambatan. Budi pun memberi masukan bahwa dari sisi perdagangan masih ada inefisiensi. Ini menimbulkan peningkatan harga yang tidak rasional dalam pembelian alat kesehatan dan obat-obatan.
“Saya juga bicara mengenai perpajakan. Bagaimana supaya dibikin lebih efisien,” katanya. Kebetulan rapat kemarin dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mantan wakil menteri BUMN ini menyebut harus seimbang antara menjaga pendapatan pemerintah dari pajak dan meringankan beban industri.
Koordinasi antarmenteri ini perlu dilakukan. Misalnya ketika Kemenkes membutuhkan 10 ribu USG maka 4.000-nya akan dibuat dalam negeri. Namun industri dalam negeri kesulitan. Sebab lebih murah biaya impor USG yang sudah jadi daripada dengan membeli komponen pendukung untuk pembuatan USG dalam negeri. “Bea masuk USG impor 0 persen. Kalau ada pabrik dalam negeri beli bahan baku USG dikenai pajak 15 persen,” ungkapnya. Inilah yang membuat industri kesehatan dalam nege-ri mahal.
Budi telah bicara dengan industri kesehatan dalam negeri. “Mereka bilangnya kalau mau mendorong (industri dalam negeri) tolong policy-nya disesuaikan,” tuturnya. Harapannya industri dalam negeri menjadi lebih kompetitif setelah ada dukungan pemerintah.
Sementara itu Menteri Perdagangan Agus Gumilang menyebut bahwa Presiden memberi waktu dua minggu agar masing-masing kementerian merumuskan tata kelola industri kesehatan yang baik. “Arahannya, masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik dengan harga terbaik,” tuturnya.
MENKES Budi Gunadi Sadikin (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). F. SALMAN TOYIBI/JAWA POS
RUU Pengawasan Obat dan Makanan Tidak Jelas
Kemarin merupakan jadwal penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pengawasan Obat dan Makanan (POM) oleh Kemenkes ke Komisi IX DPR RI. Jadwal ini mundur sepekan.
“Pemerintah telah menyusun DIM RUU POM sejumlah 793. Substansi RUU POM yang diusulkan prinsipnya telah terakomodir dalam berbagai undang-undang,” kata Budi.
Salah satu aturannya adalah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dia menyebutkan bahwa pemerintah tidak perlu mengatur pengawasan obat dan makanan tidak perlu diatur sendiri. “Dalam UU 17/2023 telah diatur soal sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, yang memuat penggolongan obat dan obat bahan alam, standar produksi, distribusi , dan peredara,” kata Budi. Selain itu ada juga UU 18/2012 tentang pa-ngan telah mengatur juga soal pangan olahan yang menjadi salah satu subjek dalam RUU POM.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Yahya Zaini menyatakan bahwa belum pernah dia mendengar pemerintah menolak sikap DPR. RUU POM ini merupakan usulan DPR yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV tahun sidang 2023-2024 yang digelar Maret lalu dan disetujui oleh semua fraksi. Presiden pun telah menerbitkan surpres dan menunjuk Kemenkes untuk menjadi wakil pemerintah. “Kami akan tetap membahas sesuai dengan ketentuan,” ucapnya.
Anggota Komisi IX lainnya, Irma Suryani menyatakan hal senada. Dia menyebut sikap Kemenkes ini adalah arogan. Sebab DIM yang sudah diserahkan Komisi IX ditolak. “Harus ada pembicaraan dua pihak,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto menyatakan RUU POM penting. Sebab sebagai senjata bagi pengawas untuk menciptakan ketenangan masyarakat dalam mengkonsumsi obat, makanan, dan kosmetik. “Selama ini pengawasan obat dan makanan memang sudah berjalan. Tapi perlu taji yang lebih tajam, yakni dengan peraturan setingkat undang-undang,” katanya. (*)
BP Batam melalui Badan Usaha Fasling melakukan sosialisasi terkait pengerjaan House Connection Jaringan IPAL di Kawasan Batam Center
batampos – BP Batam terus menggesa pengerjaan sambungan pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke 11.000 rumah di Kecamatan Batam Kota. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengungkapkan jika progres keseluruhan pekerjaan saat ini telah mencapai 90,15 persen meliputi bangunan Gedung IPAL, 5 Stasiun Pompa, 114 kilometer sambungan pipa utama dan sekunder, serta pipa sambungan rumah.
“Sesuai laporan tim, untuk sambungan rumah atau house connection progresnya pun sudah mencapai 57,57 persen. Oleh sebab itu, kami membutuhkan dukungan dan masukan dari masyarakat agar pengerjaan ini bisa maksimal,” ujar Tuty, panggilan akrabnya, Selasa (2/7/2024).
Tuty mengatakan, jaringan IPAL ini merupakan proyek yang bertujuan untuk mengolah limbah domestik menjadi air bersih dan pupuk organik dalam rangka mendukung penghijauan dan kelestarian lingkungan Kota Batam.
Di samping itu, lanjut Tuty, proyek ini menjadi Langkah strategis dalam mengamankan waduk dari limbah domestik, penataan sanitasi dan penyehatan lingkungan, serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Batam.
“Selain infrastruktur yang bagus, BP Batam juga berkomitmen mengedepankan pembangunan Batam yang asri dan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan iklim investasi,” tambah Tuty.
Ia berharap, proyek ini dapat rampung sesuai target sehingga masyarakat Batam bisa merasakan manfaat dari pengerjaannya.
“Proyek ini merupakan program berkelanjutan yang bertujuan menjaga kondisi lingkungan. Selain modern, Batam juga dapat berkembang menjadi kota yang asri dan nyaman,” pungkasnya. (*)
batampos – BP Batam terus menggesa pengerjaan sambungan pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke 11.000 rumah di Kecamatan Batam Kota. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengungkapkan jika progres keseluruhan pekerjaan saat ini telah mencapai 90,15 persen meliputi bangunan Gedung IPAL, 5 Stasiun Pompa, 114 kilometer sambungan pipa utama dan sekunder, serta pipa sambungan rumah.
“Sesuai laporan tim, untuk sambungan rumah atau house connection progresnya pun sudah mencapai 57,57 persen. Oleh sebab itu, kami membutuhkan dukungan dan masukan dari masyarakat agar pengerjaan ini bisa maksimal,” ujar Tuty, panggilan akrabnya, Selasa (2/7/2024).
Tuty mengatakan, jaringan IPAL ini merupakan proyek yang bertujuan untuk mengolah limbah domestik menjadi air bersih dan pupuk organik dalam rangka mendukung penghijauan dan kelestarian lingkungan Kota Batam.
Di samping itu, lanjut Tuty, proyek ini menjadi Langkah strategis dalam mengamankan waduk dari limbah domestik, penataan sanitasi dan penyehatan lingkungan, serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Batam.
“Selain infrastruktur yang bagus, BP Batam juga berkomitmen mengedepankan pembangunan Batam yang asri dan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan iklim investasi,” tambah Tuty.
Ia berharap, proyek ini dapat rampung sesuai target sehingga masyarakat Batam bisa merasakan manfaat dari pengerjaannya.
“Proyek ini merupakan program berkelanjutan yang bertujuan menjaga kondisi lingkungan. Selain modern, Batam juga dapat berkembang menjadi kota yang asri dan nyaman,” pungkasnya. (*)
Suasana saat DPR melakukan rapat dengan pemerintah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Anggota DPR RI yang ditengarai bermain judi online (judol) masih menjadi misteri. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI belum mau membuka nama-nama wakil rakyat tersebut ke publik. MKD hanya menyebut anggota DPR RI yang terendus bermain judol tidak banyak. Hanya berjumlah dua orang.
Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan, pemain judol di lingkungan DPR hanya berjumlah 60 orang. Perinciannya dua anggota DPR, dan 58 staf atau kar-yawan yang bekerja di DPR.
”Yang pasti hanya dua anggota DPR (yang diduga main judol, red), dan statusnya terduga,” kata Adang di ruang MKD DPR RI, Selasa (2/7).
Adang menjelaskan, dua anggota DPR RI yang terendus bermain judol tersebut meru-pakan data dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judol. Sebelumnya, Hadi menyampaikan surat resmi kepada MKD terkait nama-nama penjudi online di lingkungan DPR.
Sebagai tindak lanjut, MKD bakal meminta klarifikasi anggota DPR yang terindikasi bermain judol.
Adang menyebut dua wakil rakyat itu akan dipanggil dalam waktu dekat. Hanya, dia tidak mau menyebut secara detail kapan rencana pemanggilan tersebut. Termasuk nama wakil rakyat yang akan dimintai klarifikasi.
”Statusnya terduga, ya,” ujar Adang.
Mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) tersebut menambahkan, perputaran uang judol yang melibatkan anggota DPR dan para staf di DPR itu tidak sebanyak seperti yang disampaikan sebelumnya. Adang menyebut, perputaran uang judol di DPR sebesar Rp1,9 miliar. Bukan Rp25 miliar seperti yang dikabarkan sebelumnya.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung penuh langkah MKD dalam mengusut praktik judol di lingkungan DPR. Tugas MKD memang untuk menegakkan etika dan menjaga marwah lembaga parlemen. Selama ini, judol sudah sangat meresahkan.
Puan mengatakan, MKD harus membuka dua nama anggota dewan yang terlibat judol.
”Kalau memang itu ada, ya sebutin namanya. Sebutin saja langsung gitu ya,” terangnya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta MKD harus bergerak cepat mengusut tuntas anggota dewan yang terindikasi bermain judol. Para wakil rakyat itu harus dijatuhi sanksi tegas jika terbukti terlibat dalam tindakan melanggar hukum.
Diberitakan sebelumnya, informasi mengenai anggota DPR RI bermain judol disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI pada Rabu (26/6) pekan lalu. Secara umum, Ivan menyebut ada lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, dan DPRD yang menjadi pemain judol.
Tidak tanggung-tanggung, Ivan menyebut lebih dari 63 ribu transaksi terkait judol di lingkungan dewan tersebut. Baik di DPR RI hingga DPRD. ”Angka rupiahnya hampir Rp25 miliar,” kata Ivan. (*)
batampos – Lewat sejumlah program strategis pengentasan kemiski-nan, upaya yang dilakukan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, terus menunjukan tren yang positif. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, angka kemis-kinan di wilayah Kepri pada periode Maret 2024 mengalami penurunan signifikan.
