batampos – Pendaftaran CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2024 ditunda lagi hingga akhir Juli atau Agustus 2024 mendatang.

Pengunduran pendaftaran CPNS itu disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas. “Pelaksanaan seleksi CPNS kemungkinan akhir Juli-Agustus ya,” katanya.

Anas juga menjelaskan mengapa pendaftaran CPNS ditunda karena banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah belum mengusulkan formasi untuk memenuhi kuota.

Selain itu, Kementerian PANRB menyediakan 200 ribu formasi CPNS 2024 untuk lulusan baru. Namun, sampai awal Juli 2024, jumlah yang diusulkan baru mencapai 130.341 formasi.

Kemenpan RB memutuskan untuk menunda kembali pembukaan pendaftaran CPNS karena kuota formasi yang diusulkan oleh beberapa instansi tidak terpenuhi. Pembukaan akan ditunda menjadi Juli atau Agustus 2024.

Anas mengatakan bahwa karena formasi yang diberikan tidak direkomendasikan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, mereka harus menunggu.

Diketahui sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merencanakan waktu pembukaan seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2024.

Menurut situs resmi BKN, pengumuman dan seleksi administrasi sekolah kedinasan akan dilakukan pada periode I yakni minggu ketiga Maret 2024.

Namun, pendaftaran dan seleksi administrasi sekolah kedinasan dibuka dari 15 Mei hingga 17 Juni 2024. Sebaliknya, untuk periode kedua, rencananya adalah pengumuman dan seleksi administrasi CPNS dan PPPK, yang akan dimulai pada Juni 2024.

Selanjutnya, periode III juga hampir sama; pengumuman dan seleksi administrasi untuk CPNS dan PPPK dilakukan pada Agustus 2024.

Namun, menurut pernyataan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas sebelumnya, rencana awal untuk seleksi daftar CPNS akan ditunda hingga Juli atau Agustus 2024.

Sementara itu, Vino Dita Tama, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, menyatakan bahwa belum ada diskusi lebih lanjut tentang penundaan jadwal seleksi pendaftaran CPNS 2024.

Vino juga menyarankan orang-orang untuk menunggu pengumuman resmi dari Panselnas atau National Selection Board. (*)

batampos – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengkhawatirkan masa depan bangsa atas temuan manipulasi nilai rapor calon peserta didik (CPD) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap II. Hal itu menambah temuan kecurangan sebelumnya.

Bey menerangkan, pada tahap I PPDB jalur zonasi, Pemprov Jabar menemukan dan menganulir 223 calon peserta didik. Sebab mereka kedapatan manipulasi data domisili. Pada tahap II ditemukan 54 calon peserta didik yang memanipulasi nilai rapor dan akhirnya kelulusannya juga dianulir.

”PPDB tahun ini kami serius menegakkan aturan. Dengan temuan dan penganuliran, kami bukannya bangga, justru kami agak sedih, karena seharusnya tingkat pendidikan ini adalah dimulainya kebaikan, tapi ini malah diawali dengan kecurangan,” kata Bey seperti dilansir dari Antara di SMKN 1 Bandung, Rabu (17/7).

Atas temuan tersebut, Bey mengatakan, Pemprov Jawa Barat akan melaporkan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bahan evaluasi PPDB khususnya tingkat SMA.

”Kami akan laporkan semuanya kepada Kemendikbud tentang evaluasi PPDB tahun ini khususnya tingkat SMA. Harapannya tahun depan akan lebih baik lagi,” ujar Bey.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ade Afriandi mengatakan, temuan 54 kasus manipulasi nilai rapor itu terjadi di Sumedang dua kasus dan Kota Bandung satu kasus dengan cara menaikkan nilai beberapa mata pelajaran. Yang terbanyak terjadi di Depok 51 kasus lewat perubahan seluruh nilai buku rapor atau cuci rapor.

”CPD yang dianulir diarahkan ke swasta tapi terserah orang tua apakah ke madrasah aliyah atau pesantren. Dan slot yang kosong, diisi CPD berdasar hasil koordinasi antara forum kepala sekolah negeri dan swasta bersama Kantor Cabang Dinas yang dilakukan secara terbuka,” ucap Ade.

Sementara itu, untuk sekolah asal masing-masing CPD, kata Ade, Inspektorat dan Dinas Pendidikan daerah setempat diminta untuk menindaklanjuti pembinaan sekaligus pemeriksaan terhadap sekolah termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, wali kelas, maupun operator SMP yang diduga ada praktik kecurangan manipulasi nilai.

”Untuk sanksi, sebagai ASN ada PP 94, tapi kalau pelaporan menyangkut pidana, tentu diserahkan ke aparat penegak hukum, karena di KUHP ada terkait pemalsuan keterangan dan sebagainya,” ucap Ade. (*)

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus kematian Revina Dewi Arsita alias Vina dan kekasihnya, Eki di Cirebon pada 2016 lalu akan dituntaskan. Termasuk laporan yang dilayangkan 7 keluarga terpidana kasus tersebut terhadap saksi atas nama Aep dan Dede.

“Kasus yang ada, yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kami lakukan,” kata Sigit di Jakarta Utara, Rabu (17/7).

Sigit menekankan, Polri berkomitmen agar kasus ini bisa tuntas. Terlebih kasus ini sudah bergulir sejak 2016 lalu. “Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kami akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum 7 Terpidana kasus pembunuhan Revina Dewi Arsita alias Vina dan kekasihnya di Cirebon didampingi Politikus Gerindra Dedi Mulyadi mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Mereka melaporkan Aep dan Dede karena dianggap memberikan keterangan palsu selama persidangan digelar.

Dedi mengatakan, kesaksian Aep dan Dede dianggap pemicu 7 terpidana divonis seumur hidup. Dia menyakini 7 orang tersebut bukanlah pelaku sesungguhnya.

“Kita berangkat dari keyakinan bahwa tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede,” kata Dedi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/7).

Laporan ini dibuat agar Polri menguji kesaksian Aep dan Dede. Sehingga bisa didapati fakta hukum kebeneran akan kesaksian tersebut.

“Ini adalah bagian dari cara kita membebaskan tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara, setelah Pegi Setiawan terbebas melalui putusan praperadilan di Pengadilan Neger Bandung,” imbuhnya. (*)