batampos – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan memberi uang Rp 1,3 miliar untuk eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Namun, pernyataan itu dibantah keras oleh pihak Filri.

”Yang jelas itu keterangan bohong dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya,” kata Pengacara Firli, Ian Iskandar kepada wartawan, Selasa (25/6).

Menurut Ian, banyak inkonsistensi yang diperlihatkan SYL. Sebelumnya Firli juga dituding menerima uang senilai Rp 50 miliar, Rp 800 juta hingga Rp 500 juta.

”Yang jelas semua hal itu sudah diklarifikasi oleh Pak Firli sewaktu pemeriksaan di Bareskrim, termasuk pemberian uang pada Kevin di GOR oleh ajudan Pak SYL,” jelas Ian.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp 1,3 miliar. Kendati demikian, dia menyebutkan pemberian uang itu tidak terkait dengan pengurusan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan). Lantaran sudah tidak ada permasalahan, setelah SYL melakukan pengecekan kepada para anak buahnya. Antara lain ke Inspektur Jenderal maupun Direktur Jenderal.

”Tidak disebut apa-apa. Tetapi saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil terus-menerus ini dan yang proaktif mengirim WhatsApp ke saya adalah Pak Firli,” ucap SYL saat menjadi saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6).

Maka dari itu, dia menilai penyerahan uang tersebut hanya merupakan bentuk persahabatan dirinya bersama Firli kala itu. Apalagi, dia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.

SYL memerinci, uang senilai Rp 1,3 miliar itu terdiri atas penyerahan sebanyak dua kali. Yakni Rp 500 juta dan Rp 800 juta.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penyerahan uang sebesar Rp 500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing (valas) dengan perantara ajudan dari masing-masing pihak pada saat SYL diundang untuk menyaksikan dan ikut bermain bulu tangkis bersama Firli di gelanggang olahraga (GOR) Mangga Besar, Jakarta Barat. (*)

Sumber: JP Group

batampos- Huawei Device Indonesia hari ini resmi meluncurkan HUAWEI MatePad 11.5 S, tablet serba bisa yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan hiburan pengguna. Dengan teknologi PaperMatte Displays 2.0 terbaru, tablet ini menawarkan pengalaman visual yang superior, bebas gangguan pantulan cahaya, dan nyaman untuk mata.

Keunggulan Teknologi Layar

Teknologi PaperMatte Displays 2.0 pada HUAWEI MatePad 11.5 S mengeliminasi interferensi cahaya hingga 99%, memungkinkan layar tetap terlihat jelas bahkan di bawah cahaya terang. Fitur True-to-Life Colours memastikan tampilan warna yang cerah dan akurat. Selain itu, sertifikasi Eye Protection dari TÜV Rheinland menjamin mata pengguna tidak mudah lelah meski menatap layar dalam waktu lama.

Aplikasi Khusus untuk Kreativitas

Bagi penggiat desain, HUAWEI MatePad 11.5 S dilengkapi aplikasi GoPaint eksklusif dengan lebih dari 100 kuas digital. Aplikasi ini, bersama dengan HUAWEI M-Pencil 3rd Gen yang dilengkapi teknologi NearLink, menawarkan pengalaman menggambar dan melukis digital yang nyata dan menyenangkan, dengan latensi minimal dan presisi tinggi.

Huiler Fan, Country Head Huawei Device Indonesia menyatakan, “Peluncuran HUAWEI MatePad 11.5 S adalah langkah inovatif Huawei dalam menghadirkan teknologi layar PaperMatte yang lebih maju. Tablet ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berkarya digital secara on-the-go dengan ketajaman visual yang lebih baik dan kenyamanan mata yang optimal. Huruf ‘S’ dalam penamaan HUAWEI MatePad 11.5 S melambangkan ‘Super and Strong’, menyoroti ketangguhan dan fleksibilitas tablet ini.”

Desain Elegan dan Praktis

Dengan ketebalan hanya 6.35 mm dan berat 515 gram, HUAWEI MatePad 11.5 S mudah dibawa ke mana saja. Tersedia dalam warna eksklusif violet dan space grey, tablet ini juga tampil elegan dan premium. Pre-order mulai 25 Juni hingga 12 Juli 2024 dengan harga Rp7.999.000, termasuk bonus senilai Rp3.300.000 untuk HUAWEI MatePad 11.5 S Nearlink Keyboard, HUAWEI M-Pencil 3rd Generation, dan HUAWEI Mouse, serta layanan servis VIP selama 1 tahun dan bunga cicilan 0% selama 12 bulan.

Penjualan Online dan Offline

Pelanggan bisa memesan HUAWEI MatePad 11.5 S secara online di Huawei Official Store di e-commerce terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan TikTok Shop. Pembelian di Tokopedia juga mendapatkan 12 bulan gratis Gadget Protection, sementara promo Back to School menawarkan diskon hingga 40% di HUAWEI Official Store. Selain itu, tablet ini tersedia secara offline di HUAWEI Authorized Experience Store, Erafone, Urban Republic, BliBli Store, dan partner penjualan lainnya.

Optimalkan Produktivitas dan Kreativitas

HUAWEI MatePad 11.5 S dirancang untuk meningkatkan tiga aspek utama: membaca, menulis, dan sentuhan. Teknologi PaperMatte Display 2.0 memastikan tampilan layar yang hidup dan nyaman untuk membaca. Dukungan HUAWEI M-Pencil 3rd Gen dengan teknologi nanoscale memberikan pengalaman menulis seperti di atas kertas. Sensitivitas tinggi membuat berselancar di web dan membaca e-book lebih menyenangkan. Aplikasi Huawei Notes dan GoPaint memungkinkan pengguna mengubah inspirasi menjadi karya seni yang sesungguhnya.

Kapasitas Baterai dan Konektivitas

Dengan kapasitas baterai 8800 mAh, HUAWEI MatePad 11.5 S memastikan ketahanan baterai sepanjang hari. Teknologi NearLink pada stylus pencil dan keyboard membuat koneksi antar perangkat lebih seamless dan responsif, mendukung gaya hidup penuh mobilitas.

Jika Anda sedang mencari perangkat tablet serba bisa untuk menemani aktivitas sehari-hari, HUAWEI MatePad 11.5 S adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan hiburan Anda.

batampos – Pakar teknologi informasi Roy Suryo prihatin dengan serangan kepada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 itu. Pasalnya, PDN dibangun dengan biaya sekitar Rp 2,7 triliun.

“Dengan biaya yang sedikit di atas APBD 2024 Kabupaten Buleleng itu (APBD 2024 Kab. Buleleng Rp 2,2 triliun), seharusnya PDN atau PDNS bisa dikawal dengan sistem keamanan yang andal, aman, serta mumpuni,” ujar Roy Suryo yang merupakan mantan Menpora itu pada Selasa (25/6).

Roy mengakui bahwa pada bidang IT, anggaran jumbo maupun perlengkapan super canggih saja tidak jaminan. Karena harus ditopang dengan brainware atau SDM yang baik. Menurutnya tidak ada gunanya kapasitas 40 Petabyte (1 Petabyte = 1 Juta Gigabyte), memeri 200 Terabyte, tanpa dikawal dengan manajemen SDM, sistem disaster recovery, dan contigency plan yang baik.

Roy juga mengaku tambah khawatir terhadap rencana pemerintah membangun server PDN di Labuan Bajo dan kawasan IKN. Pasalnya secara infrastruktur apapun, dua kawasan itu masih di bawah pulau Jawa.

Diketahui, pemerintah akhirnya mengumumkan penyebab gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berakibat terganggunya layanan imigrasi. Pemicunya adalah serangan malware Ransomware. Kasus ini mirip seperti serangan kepada perbankan Indonesia Mei tahun lalu.

Serangan Ransomware itu diumumkan di kantor Kominfo kemarin. Sesuai dengan namanya, serangan Ransomware selalu meminta tebusan. Ransom sendiri artinya adalah tebusan. Khusus pada kasus PDNS 2 itu, pengirim Ransomware meminta tebusan USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar.

Pemerintah memutuskan tidak memenuhi permintaan penjahat siber tersebut. Melihat dari penanganan PDNS 2 yang aktif secara bertahap, diduga kuat pemerintah membuat saluran, sistem, atau server baru. Pasalnya sistem yang sudah terserang Ransomware, akan terkunci atau terenkripsi secara otomatis. Dengan teknologi enkripsi yang semakin canggih, penguncian akibat serangan Ransomware sangat sulit untuk dibuka kembali tanpa akses dari si penyerang.

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan nama Ransomware yang menyerang server PDNS 2 adalah Brain Cipher Ransomware. Dia mengatakan Kominfo telah meminta bantuan atau koordinasi dengan berbagai organisasi luar negeri untuk pemilihan server yang sudah berhasil diserang tersebut.

“Ini namanya juga varian baru ya,” katanya di kantor Kominfo kemarin (24/6).

Saat ini Mereka terus melakukan investigasi digital forensik untuk mengetahui varian Ransomware terbaru itu. Semuel membenarkan kejadian serangan di server PDNS 2 ini, sama seperti yang menyerang bank di Indonesia pada 2023 lalu. Tapi dia belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Karena proses investigasi masih berlangsung. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Musisi Virgoun buka suara usai ditetapkan menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. Saat dihadirkan di depan awak media, dia minta maaf atas kelakuannya.

”Saya pribadi menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba, saya memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band,” ujar Virgoun kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Barat, Selasa (25/6).

”Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya lebih dewasa, lebih baik lagi,” sambung Virgoun.

Penyanyi yang ngetop dengan lagu Surat Cinta Untuk Starla itu juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah melakukan proses hukum terhadapnya.

”Terima kasih pada segenap tim penyidik yang sudah berbaik hati dalam memproses saya menjalani kasus hukum yang berjalan dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua,” ucap dia.

”Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar besarnya,” kata Virgoun.

Sebelumnya, polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat musisi Virgoun. Tiga tersangka itu adalah Virgoun, perempuan yang bersamanya berinisial PA, dan pemasok narkoba, B alias BGS.

”Ada tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Yakni V dan juga PA teman perempuannya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara V,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi kepada wartawan, Senin (24/6).

Saat ini, dia mengatakan bahwa pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan tim asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta terkait tiga tersangka tersebut.

”Hari ini kegiatan asesmen akan dilaksankan terhadap tersangka tersebut,” terang Syahduddi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan memutuskan mengajukan banding setelah divonis sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Ya banding,” kata penasihat hukum Karen, Luhut MP Pangaribuan dikonfirmasi, Selasa (25/6).

Sementara, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan pihaknya masih menunggu berkas putusan lengkap untuk menentukan banding atau tidak. Namun, KPK mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Karen dengan pidana sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

“KPK menyampaikan apresiasi atas putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa Karen Agustiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dakwaan KPK,” ucap Tessa.

Mantan Dirut PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya divonis pidana sembilan tahun penjara dan Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Karen Agustiawan terbukti bersalah terkait kasus korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Maryono membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Dalam menjatuhkan amar putusan, Hakim Tipikor Jakarta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Karen Agustiawan dinilai tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara,” ucap Hakim Maryono.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa Karen Agustiawan bersikap sopan selama proses persidangan, tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, dan memiliki tanggungan keluarga.

“Terdakwa mengabdikan diri pada Pertamina,” ujar Hakim Maryono.

Karen Agustiawan terbukti merugikan negara sebesar USD 113.839.186.60 alias Rp 1.778.323,27. Tindakan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama-sama dengan mantan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

Karen juga diyakini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sebesar Rp 1.091.280.281,81 dan USD 104,016.65. Kemudian memperkaya korporasi CCL LLC seluruhnya sebesar USD 113,839,186.60. Jumlah kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait perkara ini.

Karen Agustiawan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Meski demikian, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.
Karen oleh jaksa KPK dituntut 11 tahun pidana penjara dalam kasus dugaan korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Selain pidana badan, Karen juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Karen juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.091.280.281 atau Rp 1 miliar dan USD 104.016. Apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (*)

Sumber: JP Group