Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 3185

SPP Gratis Jadi Alasan Orangtua Ngotot Inginkan Anaknya Masuk Sekolah Negeri

0
IMG 20240613 WA0001
Orangtua dan calon peserta didik saat mendaftar di hari terakhir pelaksanaan PPDB SMK di SMKN I Batam, Kamis (13/6). Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Kepri telah usai. Ada sekitar 26 ribu peserta yang sudah mendaftar.

Berdasarkan data PPDB Disdik Kepri yang telah keluar, secara umum total peserta pendaftaran ini masih seimbang dengan kuota daya tampung sekolah. Namun untuk Batam tetap tidak seimbang, sebab lebih banyak peserta pendaftaran yang ada di Batam dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Pendaftar di Batam jauh lebih banyak dari kuota daya tampung.

Peserta pendaftaran di Batam mendekati angka 18 ribu orang dan sesuai dengan data dari Disdik Batam, siswa tamatan SMP di Batam tahun ini diangka 19 ribu siswa. Sementara daya tampung SMA dan SMK di Batam secara seluruh sekitar 15 ribuan siswa. Ada sekitar empat ribu calon peserta didik baru di Batam yang akan tereliminasi dalam seleksi PPDB SMK dan SMA Negeri tahun ini.

Baca Juga: Sudah Makan Korban, Perbaikan Jalan Dang Merdu yang Amblas Belum Diselesaikan

Ini akan menimbulkan polemik sebab hampir semua orangtua atau masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya memilih sekolah negeri sebagai sekolah lanjutan untuk anak mereka. Alasannya cuman satu yakni faktor ekonomi. Sekolah negeri biaya pendidikan lebih murah dibandingkan sekolah swasta. Sebagian besar orangtua mengaku tidak mampu atau keberatan untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta.

“Ya itu tadi, masalahnya di biaya pendidikan. Kalau sekolah swasta juga gratis SPP tentu tidak keberatan kami daftarkan anak ke sekolah swasta,” kata Hendro, warga Batuaji.

Keinginan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA dan SMK Negeri semakin kuat lagi dengan keluarnya kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk menggratiskan SPP siswa SMA dan SMK tahun ini. Orangtua lebih ngotot lagi untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri.

“Kalaupun tak lolos nanti di jalur PPDB resmi ini, saya akan coba lagi melalui jalur belakang, ” kata Purnomo, warga Sagulung.

Baca Juga: Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Batam, Satu Orang Kloter 1 Wafat

Beberapa hari belakangan ini, mulai ramai perbincangan orangtua yang mencari jalur alternatif lain agar anak mereka tetap masuk ke sekolah negeri. Beberapa orangtua bahkan mengaku siap bayar atau beli kursi tambahan agar anak mereka bisa masuk sekolah negeri.

“Tak apalah bayar, asalkan anak saya bisa masuk. Kemarin daftar ke SMAN 19 di Humas Regency. Itulah harapan terakhir saya untuk kelanjutan sekolah anak saya ini,” kata Firdaus, warga Tanjunguncang.

Kekhawatiran dan kemauan keras para orangtua ini belum ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung belum menanggapi permintaan kuota tambahan tersebut.

“Sejauh ini belum ada arahan dari Kadisdik atau pak Gubernur. Kuota masih tetap sesuai dalam juknis itu” ujar kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi di Batam, Kasdianto.

Baca Juga: Isu Mutasi Karena Tindak Judi Online, Kasat Reskrim Polresta Barelang Membantah

Sementara dari sekolah swasta mengaku sangat siap menampung peserta didik yang tidak terakomodir di PPDB sekolah negeri ini. Sejumlah sekolah swasta di Batam bahkan masih kekurangan siswa.

“Masih banyak yang kurang siswa dan kita siap menampung kalau memang datang mendaftar nantinya,” ujar ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam Muhammad Raihan. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Syahrul Yasin Limpo Akui Beri Uang Rp 1,3 Miliar kepada Firli Bahuri

0
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela-sela menjalani persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

batampos – Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp 1,3 miliar. Kendati demikian, dirinya menyebutkan pemberian uang itu tidak terkait dengan pengurusan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan) lantaran sudah tidak ada permasalahan, setelah SYL melakukan pengecekan kepada para anak buahnya, antara lain ke Inspektur Jenderal maupun Direktur Jenderal.

“Tidak disebut apa-apa. Tetapi saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil terus-menerus ini dan yang proaktif mengirim WhatsApp ke saya adalah Pak Firli,” ucap SYL saat menjadi saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6).

Maka dari itu, ia menilai penyerahan uang tersebut hanya merupakan bentuk persahabatan dirinya bersama Firli kala itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.

SYL memerinci, uang senilai Rp 1,3 miliar itu terdiri atas penyerahan sebanyak dua kali, yakni Rp 500 juta dan Rp 800 juta. Lebih lanjut, dia menjelaskan penyerahan uang sebesar Rp 500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing (valas) dengan perantara ajudan dari masing-masing pihak pada saat SYL diundang untuk menyaksikan dan ikut bermain bulu tangkis bersama Firli di gelanggang olahraga (GOR) Mangga Besar, Jakarta Barat.

Sementara untuk penyerahan uang Rp 800 juta kepada Firli, sambung dia, dilakukan melalui Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara dari SYL.

“Irwan yang mengantarkan saya bertemu dengan Pak Firli, dan dia memang pernah di bawah struktur Pak Firli sewaktu menjabat sebagai Kapolda di Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar. Pemerasan dilakukan SYL bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL. Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar dan terancam pidana pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)

Pajak Daerah Batam Menggeliat, Bapenda Optimis Capai Target dan Dukung Pembangunan Kota

0
Pembayaran PBB 3 F Cecep Mulyana scaled e1717823904498
Warga melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang digelar oleh Bapenda Kota Batam di kantor Kelurahan Tanjung Sengkuang Batuampar, Jumat (7/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat capaian signifikan pada penerimaan pajak daerah pada triwulan II tahun 2024. Terutama realiasi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam yang mencapai Rp 118 miliar.

“Realisasi PBB-P2 Batam sampai hari ini mencapai Rp118 miliar atau sebesar 45,50 persen dari target tahun ini sebesar Rp 260 miliar,” ujar Sekretaris Bapenda Kota Batam, M Aidil Sahalo, Senin (26/6).

Salah satu sektor yang menonjol adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diraih berkat program relaksasi diskon pajak 5 persen dan kemudahan pembayaran.

Baca Juga: Kapan Jalan Dang Merdu yang Amblas Diperbaiki? Ini Kata Kepala Dinas Bina Marga Kota Batam

“Capaian ini diraih berkat program relaksasi berupa diskon pajak 5 persen dan kemudahan pembayaran melalui QRIS,” kata dia.

Upaya ini membuahkan hasil positif, mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Selain PBB-P2, sektor pajak lainnya seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak perhotelan, pajak tenaga listrik, pajak makanan dan minuman, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) juga menunjukkan performa yang baik.

“Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kota Batam pada triwulan II ini mencapai 48,57 persen dari target, menunjukkan potensi besar untuk mencapai target di akhir tahun,” ungkap Aidil.

Baca Juga: Tawaran Joki IMEI Masih Marak di Medsos

Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai program dan inovasi.

Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman mengatakan peningkatan PAD menjadi harapan semua karena dengan PAD yang kuat agar bisa diarahkan untun membangun infrastruktur dan sarana Prasarana penunjang yang baik. (*)

 

Reporter: Azis Maulana

KPK Periksa 2 Pejabat Kemensos terkait Dugaan Korupsi Bansos

0
Terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos) RI 2020-2021 ( ANTARA/Aditya Pradana Putra)

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/6), memeriksa dua orang pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai saksi kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial.

“Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK K4 atas nama Rosehan Ansyari selaku Kasubdit Pencegaan pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos RI,” kata Juru Bicara KPK Tesaa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (24/6).

Dua saksi lainnya, yakni Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Firmansyah dan staf Subbag Tata Laksana Keuangan, Bagian Keuangan, Setditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI Robbin Saputra.

Dalam perkara tersebut penyidik KPK telah menahan dan menyidangkan enam terdakwa, yakni Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018—2021 M. Kuncoro Wibowo (MKW), mantan Direktur Komersial PT BGR Persero Budi Susanto (BS), dan mantan Vice President Operasional PT BGR Persero April Churniawan (AC).

Berikutnya Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (2020) Ivo Wongkaren (IW), Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdhani (RR), dan General Manager PT Trimalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto (RC).

Penyidik KPK memperkirakan perbuatan para tersangka itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp127,5 miliar.

Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) periode 2018—2021 Muhammad Kuncoro Wibowo dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Pada perkara ini, Kuncoro didakwa merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa dalam penyaluran bansos beras Kementerian Sosial sehingga merugikan negara sejumlah Rp 127.144.055.620,00.

Selain Kuncoro, petinggi PT Bhanda Ghara Reksa lainnya yang turut didakwa dalam persidangan tersebut ialah Direktur Komersil periode Juni 2020-Desember 2021 Budi Susanto dan Vice President Operation and Support periode Agustus 2020—Maret 2021 April Churniawan.

Budi dan April sama-sama dituntut pidana penjara 9 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara. Jaksa menilai Budi dan April merupakan inisiator atau perencana yang menghendaki perbuatan haram tersebut.

Kedua terdakwa itu, menurut jaksa, terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, jaksa juga menuntut April untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.275.000.000,00 dikurangi barang bukti tertentu. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 bulan pasca-putusan inkrah, harta bendanya dilelang atau dipidana penjara selama 2 tahun. (*)

PPDB Jalur Zonasi Masih Dikeluhkan Orang Tua Murid, Salah Pilih Titik Koordinat Jadi Kendala Utama

0
image0 2 2 scaled e1719248276820
Panitia PPDB SMAN 3 Batam saat memberikan informasi kepada orang tua calon siswa, Senin (24/6). F. Azis Maulana

batampos – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkah SMA dan SMK di Batam masih bergulir untuk jalur zonasi. Tak sedikit aduan dan keluhan bermunculan dari orang tua siswa untuk mendaftarkan anaknya melalui sistem online tersebut.

Seperti di SMAN 3 Batam, aduan dari masyarkat, terutama wali murid, selalu ada setiap harinya ke sekolah. Mereka menanyakan tata cara mendaftar melalui jalur zonasi.

“Kami selalu standby di halaman sekolah untuk memberikan informasi kepada wali murid tentang zonasi. Terutama menarik titik koordinat dari Google Maps untuk jarak antara rumah dengan sekolah,” ujarnya Becce Tang, humas panitia PPDB SMAN 3 Batam saat dijumpai, Senin (24/6).

Baca Juga: Disdukcapil Data 26.443 Warga Baru di Batam

Setiap hari ada saja orang tua yang datang untuk bertanya tentang cara menarik titik koordinat dari Google Maps untuk mengetahui jarak antara rumah dengan sekolah.

Becce Tang mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi orang tua adalah salah dalam menarik titik koordinat dan menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal.

“Banyak orang tua yang menggunakan alamat KK lama, padahal mereka sudah pindah tempat tinggal. Hal ini menyebabkan mereka tidak terdaftar dalam zonasi SMAN 3,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa zonasi SMAN 3 mencakup dua kecamatan, yaitu Nongsa dan Batamkota, dengan kelurahan-kelurahan terdekat dengan sekolah yang termasuk dalam zonasi.

Baca Juga: Penikam Ibu Kandung Berprilaku Normal Saat Diperiksa Polisi

Oleh karena itu, Becce Tang mengimbau orang tua siswa untuk memastikan bahwa mereka menggunakan alamat KK yang sesuai dengan tempat tinggal saat ini dan menarik titik koordinat dengan benar saat mendaftar PPDB online.

Di sisi lain, ia melanjutkan, proses PPDB jalur afirmasi telah selesai, dengan total pendaftar 24 siswa.

“Namun, untuk jalur zonasi, saat ini masih berlangsung dengan jumlah pendaftar 750 siswa dan baru 151 siswa yang terverifikasi,” kata dia.

Kuota daya tampung SMAN 3 adalah 432 siswa, dengan 65% dialokasikan untuk jalur zonasi, 15% untuk afirmasi, dan 5% untuk perpindahan orang tua. (*)

Reporter: Azis Maulana

Usaha Catering Jadi Andalan Pemkab Anambas Meraup Pendapatan Pajak Daerah, 2 Perusahaan Bayar Pajak Rp 3 Miliar Per Tahun

0
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris

batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengandalkan usaha catering makanan dalam meraup pendapatan pajak daerah.

Dua perusahaan di Anambas, Medco Energi International dan Pulau Bawah Resort menjadi penyumbang pajak terbesar dari usaha catering.

“Masing-masing bayar pajak ke kita Rp 3 Miliar per tahun,” ujar Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris saat ditemui di Halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Senin, (24/6) pagi.

Sektor pariwisata, sambung Haris, belum optimal menghasilkan pendapatan daerah. Kunjungan wisatawan kurang maksimal, sehingga membuat pengusaha dibidang penginapan dan rumah makan tidak berkembang.

BACA JUGA: Pemkab Anambas Tak Mampu Capai Target PAD Tahun 2023, Sektor Pendapatan Pajak Yang Jadi Masalahnya

“Bila kunjungan pariwisata bagus, tentu pendapatan masyarakat meningkat terutama pemilik penginapan dan rumah makan,” kata Haris.

Anambas, sambung Haris, bukan seperti Kota Batam mempunyai banyak pabrik, property dan hotel berbintang yang bisa menghasilkan pendapatan daerah yang melimpah.

“Tempat kita ini pelaku usahanya masih mau berkembang, beda dengan Batam. Tak mungkin kita lakukan pungutan pajak ke usaha yang baru berkembang,” ujar Haris.

Maka dari itu, ia telah memerintahkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) mendata usaha yang telah berkembang, dengan tujuan untuk menarik pajak.

“Saat ini ada usaha yang telah berkembang. Kita sudah minta petugas untuk menarik pajak. Target tahun ini, pajak kita optimal,” pungkas Haris. (*)

Reporter : Ihsan I

Timwas Haji DPR Temukan Banyak Masalah Pada Penyelenggaran Haji Tahun Ini

0
T
Sejumlah laporan terkait berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji pada 2024 ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Salah satunya, air conditioner (AC) yang tidak berfungsi. (Istimewa)

batampos – Sejumlah laporan terkait berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji pada 2024 ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Salah satunya terkait air conditioner (AC) yang tidak berfungsi di banyak lokasi.

“Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC di mana-mana,” ujar Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Senin.

Selain masalah AC, Cak Imin -sapaan akrab Muhaimin Iskandarjuga menyoroti tenda jemaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas. Menurutnya, tenda yang disediakan tidak mampu menampung jumlah jemaah yang ada dan tidak dilengkapi dengan kasur yang memadai. “Ini semua harus dikalkulasikan, imbuh politikus Fraksi PKB itu.

Timwas Haji DPR RI juga menemukan adanya penempatan tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Pengawasan masih terus dilakukan, terutama saat jemaah melaksanakan prosesi melempar jumrah agobah di Mina.

Sebelumnya, Cak Imin juga mengungkapkan adanya keterlambatan transportasi bus yang membawa jemaah haji dari pemondokan ke Arafah. “Temuan-temuan ini menambah daftar evaluasi dan dapat menjadi bahan masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang, demi kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah haji Indonesia, sehingga penting dilakukan pansus,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini jemaah asal Indonesia mulai berangkat ke Arafah. Selain memastikan transportasi, Cak Imin sempat mengecek kondisi jemaah haji guna memastikan mereka dalam kondisi sehat. Menurutnya, tidak ada permasalahan berarti yang dialami oleh jemaah haji selain permasalahan transportasi tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, dia didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Rombongan tersebut mengecek ke tiga lokasi pemondokan di Misfalah, Arab Saudi, untuk memastikan kesiapan jemaah Indonesia.

Adapun Timwas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memaparkan sejumlah catatan saat mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Arab Saudi, menjelang puncak ibadah haji pada 9 Zulhijah 1445 Hijriah atau 17 Juni 2024.

“Ada beberapa hal dari hasil rapat kemarin, termasuk yang saya coba fokuskan. Seperti, tenda kesehatan mestinya berdekatan dengan tenda pemerintah,” kata Marwan saat di tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Makkah, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Tenda jemaah haji itu memiliki kapasitas sekitar 130 orang dan dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet, alas tidur, penyejuk udara (AC), dan dispenser air. “Timwas menyoroti ukuran alas tidur yang hanya 590×175 cm, terbuat dari busa, dan dianggap tidak memadai,” ujar Marwan.

Setelah dari Arafah, kata dia, Timwas Haji DPR melanjutkan pengecekan ke Muzdalifah. Pengecekan terakhir dilakukan di Mina.

Timwas Haji DPR juga menilai kebijakan pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jemaah haji reguler menjadi haji plus (ONH Plus) tak sesuai aturan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi VIII DPR RI.

Marwan mengaku bakal meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Agama atas kebijakan tersebut. Selama proses pembahasan, menurutnya, Timwas Haji tidak diberi informasi yang jelas mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama, termasuk sistem E-Hajj yang diterapkan.

Selama pembahasan di Komisi VIII DPR RI, Marwan mengaku tidak mengetahui aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Selain itu, dia tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai E-Hajj.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, usai Timwas Haji DPR mengecek sejumlah fasilitas jemaah haji di Makkah, diharapkan Kementerian Agama (Kemenag) dapat meminimalkan kekurangan saat pelaksanaan puncak haji. “Potret di Makkah sudah bagus, apa yang kurang diharapkan dieliminasi nanti di Armuzna. Kami dari DPR menyerahkan ke Kemenag untuk bagaimana prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu berjalan dengan baik,” tutur Lodewijk.

Dia menuturkan bahwa Timwas Haji DPR juga berharap Kemenag memiliki mitigasi yang baik untuk mengatasi potensi persoalan di Armuzna selama pelaksanaan puncak haji. (*)

PJU Padam, Jalan Punggur Gelap Saat Malam Hari

0
Lampu Penerangan Jalan Padam 3 F Cecep Mulyana e1719247314708
Deretan lampu penerangan jalan di jalan Raja Isa padam, Sabtu (22/6). Tiang lampu yang padam mulai dari simpang Bank Indonesia sampai gedung LAM. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Kondisi jalan protokol dari Pelabuhan Domestik Punggur hingga persimpangan jalan masuk ke Polsek Nongsa, gelap pada malam hari. Selain membahayakan pengendara, kondisi gelap tersebut juga dikhawatirkan rawan aksi kejahatan jalanan.

Seperti yang dirasakan Musri, warga yang kerap melalui jalan tersebut untuk ke Pelabuhan Punggur. Ia mengeluhkan kondisi jalan utama tersebut gelap pada malam hari.

“Sudah beberapa waktu saya perhatikan, kondisi jalan gelap. PJU tidak hidup sama sekali,” ungkapnya.

Baca Juga: Sampah Rumah Tangga dan Perabotan Bekas Berserakan hingga Aspal Jalan

Menurut dia, kondisi jalan berisiko terhadap kecelakaan lalu lintas pada malam hari. Apalagi, masih banyak kendaraan roda dua yang melaju tanpa lampu.

“Pernah ketemu motor yang tetap jalan meski tanpa lampu. Nyaris ketabrak, tapi untungnya bisa dihindari,” sebutnya.

Selain risiko kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan juga bisa disalahgunakan oleh penjahat jalanan. Apalagi, suasana jalan yang kerap sepi pada malam hari, yang dikhwatirkan menjadi target penjahat jalanan.

“Takutnya juga begal, karena jalanan juga sepi kalau lewat dari jam 9 malam,” ungkapnya.

Baca Juga: Pembobol ATM Bank Gasak Uang Rp 1,1 Miliar untuk Judi Online

Leo, pengendara lainnya berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi lampu jalanan yang mati. Apalagi, jalan tersebut termasuk jalan ptotokol, akses untuk keluar masuk daerah Batam.

“Semoga bisa diperhatikn lebih baik untuk jalan protokol. Apalagi jalan yang dekat dengan pelabuhan dan pelayanan masyarakat,” harap Leo.

Sementara, Kepala Dinas Bina Marga Kota Batam, Suhar, belum mengetahui padamnya PJU di jalan tersebut. Pihaknya akan mengkroscek lebih lanjut penyebab matinya lampu jalan di kawasan tersebut.

“Nanti saya suruh tim cek terlebih dahulu,” sebut Suhar.

Tak hanya di jalan dekat Pelabuhan Domestik Punggur, jalan protokol dekat pusat pemerintahan pun sering padam. Seperti di depan Gedung Samsat dan LAM Batam. (*)

 

Reporter: Yashinta

Ada Kendala Teknis, Pemeliharaan Sistem Kelistrikan di WTP Seiladi Ditunda

0
Dam Seiladi Dalil Harahap
Ilustrasi: Waduk Seiladi. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Pengerjaan pemeliharaan sistem kelistrikan dan pompa di instalasi pengelolaan air minum di WTP Seiladi, Kota Batam ditunda. Penundaan dilakukan lantaran ada kendala teknis.

Gangguan pelayanan air mati atau aliran air kecil telah berlangsung sejak 20 Juni lalu. Beberapa wilayah terdampak meliputi, Tiban, Kota Mas, Bukit Permata, Tanjunguma, dan sekitarnya.

Humas PT Air Batam Hilir (ABH) Ginda Alamsyah mengatakan, kendala yang dialami dalam proses pemeliharaan sistem kelistrikan yakni ketersediaan material. Hal ini akan digesa secepat mungkin.

Baca Juga: Kapan Jalan Dang Merdu yang Amblas Diperbaiki? Ini Kata Kepala Dinas Bina Marga Kota Batam

Menurut dia, perencanaan pekerjaan dan pemeliharaan sistem kelistrikan itu harus dilakukan melewati pengkajian secara matang guna meminimalisir lama waktu dan mengefektifkan pekerjaan. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh perusahaan.

“Belum dapat dipastikan (kapan pengerjaan) saat ini, namun yang pasti akan segera kami beritahukan segera untuk jadwal pastinya,” kata dia, Senin (24/6).

Meski demikian, beberapa wilayah yang terdampak sampai hari ini masih teraliri air normal seperti biasanya. Misalnya di Tiban, di sana air masih tersuplai dengan baik.

Baca Juga: Pembobol ATM Bank Gasak Uang Rp 1,1 Miliar untuk Judi Online

“Karena beberapa peralatan di WTP seperti pompa menggunakan tenaga listrik, aliran suplai dapat mengecil, akibat apabila ada perbaikan,” kata dia.

Pemeriksaan dan pemeliharaan semua infrastruktur dilakukan secara rutin dan berkala, mulai dari pengecekan maupun maintenance. Ini bentuk upaya pencegahan terjadinya kerusakan yang mengakibatkan infrastruktur tidak dapat beroperasi.

“Hal ini penting karena pelayanan akan suplai air harus terus berjalan kontinu,” ujarnya. (*)

 

Reporter: Arjuna 

Kejurnas ISSI Sukses Digelar, Pertegas Batam Kota Sport Tourism

0
Pelepasan Kejurnas Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) di Nuvasa Bay, Nongsa.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menyerahkan Medali kepada pemenang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) di Nuvasa Bay, Nongsa pada Sabtu (22/06/2024). Atas nama Wali Kota Batam, mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang pada Kejurnas ISSI Tahun 2024 di Kota Batam.

“Mewakili Ketua ISSI Provinsi Kepri, Haji Muhammad Rudi, mengucapkan tahniah kepada pemenang. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi peserta dan daerahnya,” ujarnya.

Sebagai tuan rumah, berpesan kepada peserta agar dapat menceritakan hal yang positif tentang Batam sehingga orang tertarik untuk berkunjung ke Batam. Selaku Ketua Harian ISSI Kepri, menyampaikan permohonan maaf, jika selama event berlangsung ada hal yang tidak berkenan.

“Batam selalu menjadi tuan rumah dalam event sepeda. Sebelumnya digelar Jamselinas, Tour The Batam dan banyak event nasional dan internasional lainnya. Pemerintah Kota Batam terus berbenah membangun infrastruktur, baik jalan, bandara dan pelabuhan. Tujuannya untuk membuka akses dan kenyamanan baik bagi masyarakat Batam maupun orang yang berkunjung ke Batam,” sebutnya.

Untuk diketahui, Kejurnas Balap Sepeda Road Race telah digelar dari 20-23 Juni 2024. Untuk Road Bike, nomor yang dilombakan adalah Individual Time Trial (ITT), Team Time Trial (TTT), dan Road Race (IRR). Kejurnas ini mendatangkan para atlet sepeda perwakilan 32 provinsi se-Indonesia dengan jumlah atlet 300 orang.(*)