batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa 21 saksi terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA).

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Para saksi tersebut, yakni:

1. Sumiati (Bendahara Pengeluaran BPKAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
2. Chrystina Lawer (Pegawai Negeri Sipil).
3. Rinarni (Ibu Rumah Tangga).
4. Butet (Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti).
5. Cecep Pranata (Bendahara UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti).
6. Deddi Fauzan (Kasubbag Umum Kepegawaian dan Program Dinas LH Kabupaten Kepulauan Meranti).
7. Dedi Sahrani (Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
8. Dewi Safitri (Bendahara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Kepulauan Meranti).
9. Deza Illona Ilhami (Bendahara Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
10. Dharma Saputra (Staf Satuan Polisi PP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
11. Dhedy Triwardana (Bendahara Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
12. Dian Anggarena (Bendahara Pengeluaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
13. Erick Astriadi (Bendahara Bagian Perekonomian dan SDA Setda Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
14. Erry Yoserizal (Kabid Akuntansi BPKAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
15. Fahrizal (Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
16. Feri Arianto (Honorer Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti).
17. Fitri Royani (Bendahara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
18. Gunawan Hadra (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
19. Hambali Nanda Manurung (Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022).
20. Harlis Susanto (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
21. Hasnijar (Bendahara Diskominfotik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).

Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis (6/6/2023) malam dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp19 miliar.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp600 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata Hakim Ketua M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Tim penyidik KPK pada hari Rabu, 27 Maret 2024, menetapkan kembali Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti, KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali menyebutkan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah, di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru Bicara KPK berlatar belakang jaksa itu menerangkan bahwa penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal. (*)

Sumber: Antara

batampos – Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat menjadi saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa), menyebutkan uang bulanan istrinya, Ayun Sri Harap sebesar Rp30 juta dari Kementerian Pertanian (Kementan) resmi berasal dari anggaran rumah tangga.

“Saya yakin karena waktu menjadi gubernur juga ada seperti itu. Waktu saya menjadi wakil gubernur juga seperti itu,” kata SYL dalam sidang pemeriksaan saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.

Dengan demikian, dirinya menegaskan dana tersebut merupakan prosedur tetap semua pejabat beserta sang istri, termasuk untuk para menteri.

Adapun selain dari anggaran rumah tangga Kementan, SYL menyebutkan uang bulanan untuk sang istri tersebut juga ada yang berasal dari organisasi para istri pegawai negeri sipil (PNS), Dharma Wanita.

Apalagi, sambung dia, Ayun Sri selama SYL menjabat sebagai menteri, kerap mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dalam kunjungan maupun kegiatan.

“Istri saya banyak mendampingi serta mempersiapkan acaranya Ibu Presiden,” tuturnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Rumah Tangga (Karumga) pada Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Pertanian, Sugiyatno mengatakan bahwa uang bulanan istri Syahrul Yasin Limpo (SYL), Ayun Sri Harahap dari Kementerian Pertanian melonjak naik hingga menjadi Rp30 juta.

Ketika didalami oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/6), Sugiyatno mengatakan uang bulanan itu naik dari Rp15 juta pada tahun 2020, kemudian menjadi Rp25 juta, hingga menjadi Rp30 juta.

Sugiyatno mengatakan uang tersebut diambil dari pihak rumah tangga pimpinan, tetapi dia mengaku tidak mengetahui nama pemberinya.

Ia mengaku hanya ditugaskan untuk mengambil tersebut.

Lebih lanjut, dirinya mengaku tidak mengetahui tindak lanjut uang tersebut oleh istri SYL. Dia juga menyebut uang itu tidak selalu diambil setiap bulan.

Dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar.

Pemerasan dilakukan SYL bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar dan terancam pidana pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 terus dilakukan. Pekan depan dia berencana terbang ke Arab Saudi untuk memimpin langsung evaluasi itu.

”Saya rencana 3 Juli ke Saudi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai macam pelayanan haji,” ujarnya saat menyambut kepulangan jamaah haji Indonesia kloter JKT 01 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (23/6) pagi.

Selain evaluasi, Muhadjir akan mengecek persiapan pengiriman daging dam jamaah haji ke Indonesia. Rencananya, daging dam tersebut dikirim dalam bentuk olahan agar aman dikonsumsi.

Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah Indonesia meminta agar dam jamaah haji Indonesia bisa dikirimkan ke tanah air. Nanti daging tersebut dibagikan kepada warga tidak mampu, khususnya untuk ibu hamil dan anak-anak. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu ikhtiar mencegah stunting. Saat ini tim dari Kementerian Agama (Kemenag), Kemenko PMK, Baznas, dan BPOM sudah bekerja mengatur pengelolaan dam tersebut.

”Izin dari Kementan juga insya Allah tidak ada masalah. Saya sudah minta izin agar tim Pak Mentan, Pak Amran, bisa bergabung sehingga tak akan ada masalah ketika sampai. Tapi harus dipastikan dalam kondisi baik,” paparnya.

Sementara itu, memasuki fase akhir pelaksanaan ibadah haji, jumlah jamaah haji yang meninggal dunia masih terus bertambah. Hingga kemarin, jumlahnya tercatat mencapai 234 jamaah. Dari jumlah itu, 40 jamaah atau 17 persennya meninggal selama fase pelaksanaan puncak haji di Armuzna (Arafah Muzdalifah Mina).

Baca Juga: Kloter 1 Embarkasi Surabaya Tergabung dengan 7.973 Jamaah Haji Yang Pulang ke Tanah Air dari Jeddah Hari Pertama

Meski begitu, secara umum, tingkat kematian pada musim haji kali ini menurun signifikan. Tahun lalu ada 772 jamaah yang wafat di Tanah Suci. Atau turun hingga 70 persen. Penurunan juga terjadi pada jumlah jamaah yang meninggal selama pelaksanaan ibadah di Armuzna. Tahun lalu tercatat ada 63 jamaah.

Kabid Kesehatan PPIH Arab Saudi dr Indro Murwoko menjelaskan, meski jumlah kematian berkurang, pihaknya tetap meminta jamaah untuk tetap menjaga kondisi. ”Sebab, bagaimanapun saat ini kondisi cuaca di Arab Saudi masih sangat panas. Sehingga rawan menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya.

Di sisi lain, meski terjadi penurunan yang sangat signifikan, masih adanya jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci tetap menjadi salah satu bagian evaluasi Kemenag. ”Sebab, bagi kami, kematian jamaah bukan masalah angka. Tapi, ini menyangkut nyawa para jamaah,” kata Menag RI Yaqut Cholil Qoumas. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa parasit telah terdeteksi di beberapa balon berisi sampah yang dikirim oleh Korea Utara ke Korea Selatan, tetapi tidak ada zat berbahaya yang ditemukan.

“Banyak parasit, seperti cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing kremi, ditemukan di tanah yang terdapat di sampah,” kata Kementerian Unifikasi dalam siaran persnya pada Senin.

Kementerian menambahkan parasit tersebut diyakini berasal dari kotoran manusia yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap 70 balon.

Di antara balon-balon berisi sampah tersebut, juga ditemukan potongan pakaian yang robek, seperti dasi dan jaket biru, yang tampaknya dipotong dengan gunting atau pisau. Pakaian-pakaian tersebut diidentifikasi sebagai barang yang sebelumnya diberikan ke Korea Utara oleh perusahaan Korea Selatan.

“Tampaknya Korea Utara merusak dan mengirim barang-barang yang dipasok sebelumnya untuk menyatakan permusuhan ekstrim terhadap kampanye selebaran tersebut dan untuk menyoroti sikap permusuhan terhadap Korea Selatan,” kata seorang pejabat kementerian, yang meminta tidak disebutkan namanya.

Pejabat tersebut menekankan sebagian besar sampah terdiri dari kertas bekas dan vinil, bukan sampah rumah tangga biasa.

Hal itu menunjukkan Korea Utara mungkin berusaha mencegah pengungkapan kehidupan sehari-hari warganya kepada dunia luar.

Dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 1.000 balon pembawa sampah ke Korea Selatan dalam beberapa kesempatan sebagai pembalasan atas kampanye selebaran aktivis Korea Selatan yang mengecam rezim Korea Utara.

Selama bertahun-tahun, pembelot Korea Utara di Korea Selatan dan aktivis konservatif telah mengirimkan selebaran anti-Pyongyang ke Korea Utara menggunakan balon yang bertujuan untuk mendorong warga Korea Utara untuk bangkit melawan rezim keluarga Kim.

Korea Utara sangat menentang kampanye propaganda itu karena khawatir masuknya informasi dari luar dapat mengancam kepemimpinan rezimnya. (*)

Sumber: Antara