Dewasa ini, pengguna bahasa banyak melakukan kesalahan berbahasa saat berkomunikasi. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan penggunaan kaidah bahasa, baik dalam hal ejaan, pilihan kata, istilah, maupun kalimat. Kesalahan berbahasa yang dianalisis dapat menerangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

***

Masyarakat banyak yang keliru dengan menganggap bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sesuatu yang kaku. Perlu diketahui bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar merupakan hal yang berbeda. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks atau memenuhi faktor-faktor komunikasi, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan.

Salah satu kesalahan berbahasa yang sering terjadi adalah kesalahan pilihan kata. Kata suatu dan sesuatu pasti sudah tidak asing di telinga para pengguna bahasa. Namun, sebagian pengguna bahasa masih sering keliru dalam menggunakan kedua kata tersebut.

Menurut Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2 (2007), kedua kata tersebut memiliki perilaku bahasa yang berbeda. Kata suatu dalam penggunaannya langsung diikuti nomina, sedangkan kata sesuatu tidak secara langsung diikuti nomina dalam penggunaannya dan hanya dapat diikuti oleh keterangan pewatas yang didahului oleh konjungtor yang atau keterangan lain. Kata suatu sebaiknya tidak digunakan pada akhir kalimat. Sebagai contoh Pada suatu hari, saya akan pergi ke tanah suci. Berbeda dengan kata sesuatu yang dapat digunakan pada akhir kalimat tanpa diiringi atau diikuti kata apa pun. Contohnya Dia memiliki firasat akan terjadi sesuatu.

Dalam proses berkomunikasi biasa ditemukan kesalahan dalam penggunakan kata jam dan pukul. Pengguna bahasa masih kurang cermat dalam memilih penggunaan kedua kata tersebut sehingga tidak jarang ditemukan dengan maksud penggunaan yang sama. Kata pukul mengandung makna ‘waktu’, sedangkan kata jam menunjukkan makna ‘jangka waktu’ dan juga ‘alat untuk mengukur waktu (seperti arloji)’.

BACA JUGA: Kantor Bahasa Provinsi Kepri Gelar Pelatihan bagi Komunitas Literasi

Oleh karena itu, dalam berkomunikasi bila ingin menyatakan waktu, kata yang tepat digunakan adalah kata pukul, seperti contoh berikut Kegiatan akan dilaksanakan pada pukul 08.00 di Hotel Arya Duta. Namun, jika ingin mengungkapan jangka waktu, kata yang tepat digunakan adalah kata jam, seperti contoh berikut Dia menempuh perjalanan Medan-Balige selama enam jam; Dia membeli jam di Mal Tanjungpinang.

Selain itu, kesalahan berbahasa juga terjadi dalam pengimbuhan. Pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar (Bentuk dan Pilihan Kata, 2014). Pengimbuhan terdiri atas empat macam, yaitu awalan (prefiks), akhiran (sufiks), sisipan (infiks), dan gabungan imbuhan (konfiks). Kesalahan dalam pengimbuhan yang tidak sesuai dengan kaidah sering terjadi dalam proses komunikasi, antara lain memerotes dan meneransaksikan. Bentukan kata tersebut tidak tepat karena proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

Pengguna bahasa harus memahami proses pengimbuhan. Selain itu, pengguna bahasa juga harus lebih akrab dengan kamus bahasa Indonesia sehingga dapat mengecek bentukan kata yang benar sesuai kaidah. Awalan meng- tidak luluh jika dirangkai dengan kata dasar yang memiliki gugus konsonan /pr/ dan /tr/, maka pengimbuhan yang tepat pada kata tersebut adalah memprotes dan mentransaksikan. Fonem /p/ dan /t/ pada gugus konsonan tersebut tidak luluh apabila mendapat imbuhan.

Kesalahan kaidah ejaan juga sering dilakukan pengguna bahasa. Kata sekadar yang merupakan bentuk baku, tetapi sering diucapkan dan dituliskan sekedar. Hal ini bahkan sering dijumpai dalam komunikasi situasi resmi. Kata imbau yang seharusnya dilapalkan tanpa penambahan /h/, tetapi pengguna sering melafalkan /himbau/. Begitu juga dengan kata silakan yang dilafalkan menjadi /silahkan/ padahal yang tepat adalah /silakan/. Fonem /v/ yang diubah menjadi /f/ seperti pada kata kreativitas.

Hal ini mungkin disebabkan pengguna bahasa yang masih mengaitkan dengan bentuk kata kreatif. Selain itu, dalam bahasa Indonesia bunyi /f/ dan /v/ tidak membedakan arti.

Begitu pula dalam penggunaan tanda baca bisa berakibat salah pengertian. Contoh dalam kalimat berikut, (1) “Menurut kabar burung Pak Ahmad tertabrak mobil” akan berbeda artinya dengan (2) “Menurut kabar, burung Pak Ahmad tertabrak mobil.” Jika dicermati, tampak bahwa makna pada kalimat (1) menimbulkan multitafsir karena mengandung makna lebih dari satu, sedangkan kalimat (2) tidak dapat ditafsirkan lain selain yang terdapat dalam kalimat itu. Penggunaan tanda koma yang kecil memberikan perbedaan yang besar.

Dalam komunikasi pengguna bahasa harus mengetahui kaidah bahasa. Dalam ragam formal sudah pasti pengguna bahasa harus memperhatikan kaidah berbahasa, bahkan dalam ragam nonformal pun tetap harus memperhatikan kaidah bahasa. Setidaknya pengguna bahasa harus menggunakan kaidah tata bahasa yang sesuai, seperti penggunakan diksi yang cocok. Jangan sampai saat ingin belanja ke pasar kita berkata, “Bu, saya ikan sekilo.” Kalimat itu tidak baik karena saya bukan ikan, tetapi manusia. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar dapat diubah menjadi “Bu, saya mau ikan sekilo.”

Dalam konteks ini kesalahan berbahasa muncul karena ketidakpekaan pengguna bahasa terhadap aturan tata bahasa. Selain itu, kesalahan bahasa bisa terjadi karena ketidaksengajaan pengguna bahasa. Kesalahan berbahasa tersebut dapat dihindari dengan memperluas pengetahuan tentang kaidah bahasa dengan mengikuti kaidah yang berlaku pada Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi V (EYD V).

Selain itu, pengguna bahasa juga harus memperluas kosakata dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mari, bersama kita terus belajar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (*)

Oleh:Novalina Siagian
Widyabasa Ahli Pertama, Balai Bahasa Sumatra Utara

batampos – Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Syahardiantono menegaskan kembali komitmen Polri untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat judi daring.

“Kami berpesan kepada jajaran, jangan coba-coba melibatkan diri dalam perjudian ini. Manakala didapatkan pasti ditindak tegas, ancamannya adalah PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang dua itu menekankan agar personel Polri tidak terlibat ataupun melibatkan diri, baik sebagai pejudi maupun pelindung sindikat judi.

BACA JUGA: Terungkap, Ada Mobil Dinas TNI AD di TKP Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

Polri, kata dia, bersepakat dengan masyarakat bahwa perjudian melanggar norma hukum dan agama, dan pemberantasannya memerlukan upaya terpadu

“Semua agama melarang perbuatan mudarat ini, sudah banyak korban,” katanya.

Lebih lanjut Syahar mengatakan Polri berkomitmen memberantas perjudian, baik secara daring maupun konvensional. Komitmen tersebut lewat penegakan hukum, baik bagi masyarakat umum maupun internal Polri.

Dari sisi internal kepolisian, lanjut dia, Propam Polri sudah menerbitkan surat telegram (STR) terkait upaya-upaya penegakan hukum terhadap anggota-anggota Polri yang melakukan pelanggaran diduga terlibat dalam kegiatan-kegiatan perjudian.

“Arahan-arahan sudah kami berikan kepada jajaran dan para Kabid Propam sudah menindaklanjuti untuk melakukan pengawasan secara berjenjang,” katanya

Pengawasan ini, kata dia, akan berlanjut terus menerus sebagai bentuk komitmen Polri.

“Pengawasan internal Polri meyakini bahwa seluruh anggota Polri di seluruh Polda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini, baik sebagai yang melakukan perjudian ataupun yang membekingi istilahnya, ataupun yang sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian untuk kepentingan pribadi,” katanya menegaskan.

Syahar mengatakan aturan dan sanksi bagi oknum anggota Polri yang terlibat sudah sangat jelas, dan tegas.

Meski demikian, pencegahan dan penindakan judi daring ini membutuhkan upaya bersama termasuk melibatkan masyarakat.

Propam Polri membuka hotline pengaduan masyarakat bila menemukan anggota Polri yang terlibat perjudian dapat dilaporkan melalui layanan WhatsApp di nomor 0855 5555 4141

“Hotline ini 24 jam kami siapkan sehingga jangan ragu-ragu, seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran anggota silahkan langsung WA di situ. Di situ ada aplikasinya, akan dituntun oleh petugas disitu,” kata Syahar.

Sementara itu Polri masuk dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, Kapolri ditunjuk sebagai ketua harian penegakan hukum.

Jajaran Polri dari tingkat Bareskrim hingga polda selama periode 23 April sampai dengan 17 Juni mengungkap 318 kasus judi daring dengan menangkan 464 tersangka. (*)

Sumber: Antara

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami fakta sidang yang menyebutkan ada pembiayaan sewa helikopter Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, berasal dari uang haram korupsi proyek rel kereta api. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan, tim penyidik akan menindaklanjuti fakta hukum tersebut.

“Semua informasi akan dianalisa dan didalami oleh penyidik terutama yang berkaitan dengan perkara utama yang sedang ditangani,” kata Tessa dikonfirmasi, Jumat (21/6).

BACA JUGA: Terungkap, Ada Mobil Dinas TNI AD di TKP Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

Dalam persidangan mantan Direktur Utama (Dirut) Prasarana Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Kemenhub, Harno Trimadi terungkap sejumlah fakta bahwa uang dari para pengusaha yang terlibat korupsi proyek rel kereta api diduga mengalir ke berbagai pejabat Kemenhub hingga Menhub Budi Karya.

Harno sendiri telah divonis lima tahun penjara pada 11 Desember 2023. Ia terbukti menerima uang suap Rp 3,2 miliar dari Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung, pengusaha pelaksana proyek rel kereta api bagian Jawa Tengah.

Di persidangan, Harno mengungkap uang dari Dion turut membiayai sewa helikopter Menhub Budi sebesar Rp 167 juta pada 30 Mei 2022. Dion juga ikut patungan membayar sewa helikopter Budi Karya saat melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan pada Juni 2022 sebesar Rp 43,85 juta.

Pernyataan tersebut tercantum dalam salinan putusan Harno Trimadi.

“Bahwa rekapan di atas ini Suyanto yangmembuat dan benar ada pembelian elevator sebesar Rp913.734.350 dan Pelita Air adalah untuk urunan sewa helikopter ke Makassar untuk Pak Menhub meninjau CT 401 sampai sekian,” dikutip dari salinan putusan.

“Bahwa pada saat itu angka Rp 43.859.907 dan Saksi tidak mengetahui beberapa perusahaan yang mengikuti urunan dan angka itu Saksi diberikan dari PPK di mana pada saat itu PPK-nya adalah Pak Ari Wibowo dan Saksi tidak mengetahui apakah kontraktor-kontraktor lain juga ikut menyumbang,” lanjut salinan putusan.

Harno juga mengaku pernah menyetor USD 12 ribu kepada tim Budi Karya Sumadi yang meninjau kereta gantung di Belgia pada Oktober 2022. Pengumpulan uang itu dilakukan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA yang bertugas mencarikan sumber pendanaan dari para kontraktor pemenang proyek rel kereta api.

“Bahwa Terdakwa melalui Dewi Hesti pernah memberikan uang sebesar USD 12.000 kepada tim Menteri Perhubungan yang berangkat ke Belgia untuk melihat kereta gantung melalui Ibu Yeni (Plt Sesdirjen Kereta Api) pada bulan Oktober 2022. Sumber uang tersebut berasal dari Ferdian Suryo (PPK) yang didapat dari rekanan,” dikutip dari salinan putusan Harno.

“Bahwa Terdakwa membenarkan mengarahkan setiap PPK konstruksi untuk nengumpulkan uang dari pelaksanaan pekerjaan sebagai dana taktis untuk operasional organisasi,” lanjut salinan putusan.

Menhub Budi Karya Sumadi pun sebelumnya telah diperiksa dalam perkara ini pada Rabu, 26 Juli 2023. Dia diperiksa bersama Sekjen Kemenhub Novie.

Saat itu, KPK mencecar Budi Karya mengenai mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di DJKA, serta didalami soal bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut.

KPK sudah menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini. Enam di antaranya pemberi suap dan sisanya penerima rasuah.

Sebagian tersangka sudah menerima vonis pengadilan. KPK terakhir menetapkan Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017-2021.

Yofi diduga mendapat imbalan dari Dion Renato Sugiarto atas empat paket pekerjaan yang digarap selama 2016–2021. Penerimaan fee yang diterima tersebut sebagaian telah berhasil disita oleh KPK, di antaranya tujuh buah deposito senilai Rp 10. 268.065.497 atau Rp 10 miliar, satu buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp1.080.000. 000, terkait pengembalian uang tersangka YO terkait penerimaan berupa logam mulia (emas).

Kemudian, tabungan Reksa dana atas nama DRS senilai Rp 6 miliar. Serta, delapan bidang tanah dan Sertifikat nya di Jakarta, semarang dan Purwokerto senilai Kurang lebih Rp 8 miliar.

Tersangka Yofi Oktarisza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Satu unit mobil jenis Toyota Hilux dengan pelat dinas TNI 75345-03 ditemukan di lokasi penggerebekan uang palsu Rp 22 miliar di Jalan Raya Srengseng Nomor 3, Kembangan, Jakarta Barat. Mobil tersebut terparkir di area garasi.

Kapendam Jaya Kolonel Inf Deki Rayusyah Putra membenarkan hal itu. Pelat nomor yang tertera pun dikeluarkan oleh Kodam Jaya.

“Benar adanya bahwa mobil dinas tersebut terdaftar di dalam daftar Kapaldam Jaya (Kepala Peralatan Kodam Jaya) selaku yang berhak mengeluarkan nomor dinas di Paldam Jaya,” kata Deki di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Deki menjelaskan, pelat nomor tersebut pernah digunakan oleh seorang perwira menengah berpangkat Kolonel. Namun, yang bersangkutan sudah pensiun pada 2021 lalu.

“Nomor dinas tersebut di situ terdaftar dari tahun 2020 dan habis masanya di tahun 2021. Berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya,” jelasnya.

Adapun keberadaan mobil tersebut di lokasi penggerebekan karena digunakan oleh salah seorang saudara dari kolonel tersebut. Pembawa mobil dinas tersebut diduga terlibat dalam kasus pemalsuan ini, dan sudah diamankan Polda Metro Jaya.

“Untuk yang lainnya nanti kami juga membawa Pomdam Jaya untuk kasus ini masih dalam penyelidikan keberadaannya,” pungkas Deki.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran uang palsu. Tak tanggung-tanggung, uang palsu yang disita senilai Rp 22 miliar.

“Barang bukti ada Rp 22 M uang palsu siap edar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (18/6).

Selain uang palsu miliran rupiah, polisi menyita satu mesin penghitung, satu mesin pemotong uang, satu mesin GTO atau mesin percetakan, dan beberapa tinta warna.

Ade mengatakan, ada tiga orang dicokok dalam kasus ini ini. Ketiganya adalah M, YA, dan FF. Mereka memiliki peran berda-beda. Setelah dikembangkan, tersangka bertambah seorang menjadi 4 orang. Penangkapan kepada para pelaku dilakukan di Jalan Srengseng Raya Nomor 3 RT1 RW8, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Para pelaku dikenakan Pasal 244 dan 245 KUHP. Mereka terancam pidana maksimal maksimal 12 tahun penjara. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Sindikat pembuat uang palsu di Jakarta Barat mengeluarkan modal hingga Rp 300 juta untuk menjalankan aksinya. Nilai tersebut digunakan pelaku untuk membeli mesin cetak uang, alat penghitung uang, alat ultra violet dan lain sebagainya.

“Biaya modal kurang lebih Rp 300 juta yang mana peralatan tersebut untuk memproduksi uang palsu,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Awalnya produksi uang palsu ini dilakukan oleh pelaku di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Baru setengah jalan mereka pindah ke Sukabumi.

“Di daerah Gunung Putri produksi dilakukan M baru selesai 50 persen sewa gudang habis, maka para tersangka pindah ke vila Sukaraja, Sukabumi untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi tersebut sampai 100 persen,” jelas Wira.

Setelah selesai produksi, uang tersebut dibawa ke sebuah rumah di Jalan Raya Srengseng, Jakarta Barat. Namun, belum sampai diberikan kepada pemesan berinisial P, sindikat ini sudah tertangkap.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran uang palsu. Tak tanggung-tanggung, uang palsu yang disita senilai Rp 22 miliar.

“Barang bukti ada Rp 22 M uang palsu siap edar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (18/6).

Selain uang palsu miliran rupiah, polisi menyita satu mesin penghitung, satu mesin pemotong uang, satu mesin GTO atau mesin percetakan, dan beberapa tinta warna.

Ade mengatakan, ada tiga orang dicokok dalam kasus ini ini. Ketiganya adalah M, YA, dan FF. Mereka memiliki peran berda-beda. Setelah dikembangkan, tersangka bertambah seorang menjadi 4 orang.

Penangkapan kepada para pelaku dilakukan di Jalan Srengseng Raya Nomor 3 RT1 RW8, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Adapun uang palsu ini rencananya akan disebar untuk Idul Adha.

Para pelaku dikenakan Pasal 244 dan 245 KUHP. Mereka terancam pidana maksimal maksimal 12 tahun penjara. (*)

Sumber: JP Group