batampos – Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam menggelar sosialisasi Forum konsultasi publik yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kamis (20/6/2024).

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kegiatan ini digelar untuk membahas sektor kepelabuhanan, khususnya pengerukan dan reklamasi.

Sebanyak lebih dari 100 peserta dengan khidmat mengikuti jalannya sosialisasi di meeting room Santika Hotel Batam.

“Peserta yang kami undang tidak hanya dari internal BP Batam, namun juga pihak akademisi dan tentunya penggiat usaha kepelabuhanan di Kota Batam,” ujar Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana.

Ia menyampaikan, kegiatan ini penting dihelat guna memastikan keberlangsungan norma, standard, dan prosedur dalam penyelenggaraan proses perizinan yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).

“Jadi pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus ke pemerintah pusat karena BP Batam sudah diberikan mandat langsung untuk menerbitkan seluruh perizinan yang ada di KPBPBB,” lanjut Harlas.

Selain itu, untuk mendorong Kota Batam menjadi hub logistik nasional, pengelolaan pada sektor kepelabuhanan harus disempurnakan, khususnya pada Terminal Khusus (Tersus) yang dijalankan lebih kurang dari 130 shipyard di Kota Batam.

“Pada perjalanannya, shipyard akan melakukan reklamasi dalam rangka ekspansi bisnis. Ini tidak bisa kita pungkiri dan wajib menjadi atensi karena ketersediaan lahan di Kota Batam sudah sangat terbatas,” kata Harlas.

Selain itu, kegiatan pengerukan di lokasi-lokasi shipyard juga dibutuhkan untuk meminimalisir sedimentasi dan memperlancar manuver kapal.

“Nah, ini juga sudah diatur perizinannya di BP Batam. Ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum dan sesudah melakukan proses pengerukan,” jelas Harlas.

Ia menegaskan, seluruh proses perizinan beserta dokumen yang dibutuhkan telah tertera di Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Nasional (OSS).

“Jadi prinsipnya kami mendorong para pelaku usaha kepelabuhanan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi OSS Risk Based Approach (RBA) dan IBOSS ini dalam setiap kegiatan pengerukan dan reklamasi. Karena prosesnya sudah sangat mudah sekali dan dokumennya bisa diunggah di mana saja. Sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi salah satu upaya meningkatkan realisasi investasi adalah dengan mempercepat perijinan berusaha,” ujar Harlas.

Selain itu, Harlas juga menyilahkan para pelaku usaha untuk berkonsultasi dengan BP Batam di Mal Pelayanan Publik (MPP) jika menemukan kendala dalam penginputan berkas.

“Semoga upaya BP Batam dalam mendorong pemanfaatan OSS RBA dan IBOSS dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha kepelabuhanan di Kota Batam, sehingga perekonomian Kota Batam meningkat dengan signifikan di tahun 2024 ini,” pungkasnya.

Adapun kegiatan ini mengundang Koordinator Kelompok Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Hadi Sholekhan Arif dan Analis Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Alexander Volta Matondang sebagai narasumber

batampos – BPTD Kelas II Kepulauan Riau menggelar sosialisasi penataan sistem di pelabuhan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya keselamatan, keamanan, kelancaran, hingga kenyamanan di terminal serta fasilitas pelabuhan penyeberangan.

Kegiatan yang digelar di Aula Nagoya Mansion Batam pada Kamis(20/6) ini, dihadiri sejumlah narasumber berkualitas dengan pembahasan Peraturan Menteri (Permen) No.91 Tahun 2021 tentang zonasi di kawasan pelabuhan. Sosialisasi ini dibuka Kepala BPTD Kepri, dan dihadiri Kadis se-Provinsi Kepri, serta Satuan Pelabuhan Wilayah kerja BPTD Kepri.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Pengusaha di Batam Untung

Luthfiyah Mardiana, selaku ketua tim substansi pelabuhan penyeberangan TSDP pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa, kegiatan tersebut sengaja digelar guna memberikan pemahaman untuk melayani angkutan penyeberangan, guna meningkatkan pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya keselamatan, keamanan, kelancaran kenyamanan, serta ketertiban di terminal dan fasilitas area pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

“Ini merupakan kegiatan sosialisasi untuk operator dan pengawas pelabuhan penyeberangan mengenai sistem zonasi di kawasan pelabuhan penyeberangan di BPTD Kelas II Kepulauan Riau, yang meliputi penerapan sistem zonasi sampai alur penetapan zonasi pelabuhan,” tegasnya.

Dimana target output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah, para operator pelabuhan dapat menyusun dan menerapkan layout zonasi berdasarkan Permen 91 Tahun 2021 pada pelabuhan penyeberangan di BPTD Kelas II Kepulauan Riau.

Baca Juga: Gangguan Suplai Air Bersih di Batam Terjadi Bertubi-tubi

“Untuk saat ini di wilayah Provinsi Kepri, BPTD Kelas II Kepri sudah melakukan zonasi di dua pelabuhan. Diantaranya Pelabuhan Telagapunggur dan Pelabuhan Tanjunguban, serta tiga pelabuhan sedang dalam proses penyusunan diantaranya Pelabuhan Dompak, Selat belia, dan Parit Rampak,” terangnya. (*)

batampos – PT PLN Batam sukses menjaga keandalan listrik selama perayaan Idul Adha 1445 Hijriah selama periode siaga 16 s/d 18 Juni 2024. Keberhasilan menjaga pasokan listrik tetap andal selama Siaga Idul Adha dilakukan PLN Batam dengan menyiagakan sejumlah petugas yang tersebar di 26 Posko pada berbagai lokasi.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi menyatakan, berdasarkan realisasi konsumsi daya di Batam selama periode Idul Adha, pasokan daya yang dimiliki PLN Batam sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

“PLN Batam menyiapkan total personil Siaga sebanyak 668 orang, selain itu juga kami telah mempersiapkan peralatan pendukung yaitu 16 unit Genset, 3 UPS (Uninterruptible Power Supply) dan 1 Gardu TM Portable. Kondisi pasokan listrik Batam selama siaga juga aman, dengan realisasi beban puncak 467,6 Mega Watt (MW), daya mampu 745 MW dan cadangan 277 MW atau masih 37% dari daya mampu,” jelas Zulhamdi.

Zulhamdi menambahkan bahwa PLN Batam juga meningkatkan keandalan sistem dengan melakukan asesmen dan pemeliharaan secara menyeluruh pada instalasi pembangkitan, transmisi dan distribusi sebelumnya, sehingga tidak ada pekerjaan pemeliharaan pada periode siaga Idul Adha Tahun 2024.

“Perayaan Idul Adha adalah agenda tahunan, tentunya PLN Batam telah melakukan beberapa persiapan dan pengecekan ke lokasi-lokasi masjid atau lapangan yang digunakan untuk Sholat Ied dan tempat penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang tersebar di wilayah Batam. Alhamdulillah pada momen spesial ini, kami pastikan listrik aman, sehingga masyarakat Batam merasa nyaman dan tenteram dalam menjalankan ibadah dan berkumpul dengan keluarga,” tutup Zulhamdi. (*)

batampos – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rudianto menyebutkan, sejauh ini bantuan yang diberikan pemerintah yang bersumber dari APBD Batam diperuntukkan bagi guru swasta. Sementara bantuan sekolah swasta belum ada. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran daerah saat ini.

“Untuk sekolah swasta saat ini Pemerintah Kota Batam membantu dalam bentuk insentif pada guru swasta yang ada di Kota Batam. Bantuannya langsung diterima oleh guru yang bersangkutan. Tapi kalau subsidi dari APBD untuk sekolah swasta sampai saat ini belum ada,” ujarnya, Kamis (20/6).

Menurut Tri, keterbatasan anggaran daerah saat ini menjadi alasan tidak adanya bantuan bagi sekolah swasta. Selain itu ia melihat sekolah-sekolah di Batam juga telah mendapat bantuan operasional sekolah swasta yang dicover melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pemerintah pusat.

Baca Juga: Anggota DPRD Batam Minta Disdik Tidak Menganaktirikan Sekolah Swasta

“Belum ada rencana untuk itu. Apalagi keterbatasan anggaran APBD kita, tentu hal ini belum memungkinkan,” tuturnya.

Disinggung mengenai adanya 628 calon siswa SD di Batam tak dapat bersekolah di sekolah negeri karena persoalan daya tampung dalam suatu zonasi, Tri meminta masyarakat yang anaknya tidak lolos PPDB di SD Negeri untuk mencari sekolah alternatif. Sebab kuota SD negeri terbatas. Sementara jika dilakukan penambahan kuota juga terkendala jumlah guru.

“Sementara kami meminta kepada orang tua dan wali murid untuk mendaftar anaknya di sekolah swasta,” ucap Tri.

Baca Juga: Pelatihan Kerja Dimulai, Kadisnaker Batam Optimis Terserap di Dunia Kerja

Namun begitu Dinas Pendidikan Kota Batam kini sedang menunggu arahan dari Walikota Batam, Muhammad Rudi. Solusi yang paling mendekati untuk persoalan daya tampung ini seperti mengarahkan siswa tertolak ke sekolah-sekolah terdekat yang memiliki daya tampungnya belum terpenuhi.

“Jadi memang kalau dilihat dari secara global, RDT kita masih ada sisa tapi di luar dari zonasi sekolah calon siswa. Misal di Bengkong dan Batam Kota, daya tampungnya sudah tidak ada, tapikan di kecamatan lainnya masih ada,” jelas Tri Wahyu. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Udin P Sihaloho meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk tidak menganaktirikan sekolah swasta dalam upaya penanganan masalah pendidikan di kota ini.

Desakan ini muncul setelah ratusan calon siswa SD dilaporkan tidak diterima di sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024/2025. “Kalau bisa pemerintah kota Batam memeberikanmu insentif juga kepada sekolah swasta jangan jadikan sekolah swasta ini sebagai anak tiri,” kata Udin.

Dewan juga meminta agar Dinas Pendidikan mematuhi betul aturan penerimaan peserta didik baru. Jangan sampai ada praktek-praktek titip menitip seperti tahun-tahun sebelumnya. “Kalau bisa aturan itu ditegakkan betul-betul. Jangan nanti ada pula siswa yang diterima dan tidak diterima,” kata dia.

Baca Juga: PPDB di Galang: 328 Pendaftar SD, yang Tidak Diterima Hanya 5 Orang

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Tri Wahyu Rubianto menyebutkan, usai pengumuman pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat ratusan calon peserta didik baru yang tidak lolos atau ditolak dan belum mendapatkan sekolah hingga saat ini.

“Totalnya ada 628 siswa yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Batam,” ujarnya, Rabu (19/6).

Tri menjelaskan, jumlah rencana daya tampung (RDT) pada dasarnya mencukupi jumlah pendaftar yang ada. Sehingganya PPDB tingkat SD negeri yang telah selesai digelar tidak terdapat kendala. Namun, dalam perjalanannya proses PPDB tingkat SD tersebut berjalan tidak merata dan menyebabkan beberapa sekolah di Batam mengalami kelebihan pendaftar.

Baca Juga: Terjerat Pinjol Sulit Dapat Kerja, Apindo Batam: Belum Ada Persyaratan BI Checking

“Perlu diketahui RDT kita di tahun ini sebanyak 12.528 siswa. Sementara yang mendaftar melalui aplikasi ppdbbatam.id itu sebanyak 12.349 siswa dan yang melengkapi berkas pendaftaran itu sebanyak 11.755 orang siswa,” ungkap Tri.

Peserta yang sudah melengkapi persyaratan dalam PPDB itu sudah dinyatakan lulus sebanyak 11.755 siswa. Namun kemudian setelah dilakukan seleksi yang dapat diterima hanya 11.127 siswa dan yang ditolak 628 siswa. “Sehingga kita masih ada sisa RDT Sebanyak 1.041 orang siswa lagi,” terang Tri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra