Ilustrasi kartu NPWP dan KTP (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
batampos – Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat dilakukan pada Minggu, 30 Juni 2024 atau terhitung dua hari lagi.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan implementasi penuh NIK sebagai NPWP berlaku pada 1 Juli 2024. Awalnya, kebijakan itu dijadwalkan akan diimplementasikan pada 1 Januari 2024.
Implementasi yang diundur itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Terkait itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bagi wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP sesuai tenggat waktu akan memberikan sanksi.
Bukan dalam bentuk uang, sanksi yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang belum melakukan pemadananan NIK – NPWP akan menghadapi kendala saat mengakses layanan perpajakan yang memerlukan NPWP.
Berikut ini sanksi yang akan dikenakan bagi masyarakat yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP hingga 30 Juni 2024:
1. Pembatasan layanan pencairan dana pemerintah.
2. Pembatasan layanan ekspor dan impor.
3. Pembatasan layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya.
4. Pembatasan layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha.
5. Pembatasan layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Pembatasan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.
Jika masyarakat masih belum yakin, NIK yang dimiliki sudah dipadankan untuk menjadi NPWP. Maka cara ini bisa dilakukan untuk mengeceknya:
1. Akses laman https://ereg.pajak.go.id
2. Akan muncul halaman yang berisikan kolom NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha
3. Isikan NIK, nomor KK, dan kode captcha dengan benar
4. Lalu klik “Cari” Jika pencarian yang dilakukan memunculkan sejumlah data, maka NIK telah terdaftar.
5. Akan muncul data NPWP, wajib pajak, KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP terdaftar, dan status keaktifan NPWP sesuai NIK. (*)
batampos – Ratusan ribu anak berusia 0 – 7 tahun 11 bulan 29 hari di Batam akan mendapatkan imuniasi polio pada Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di bulan Juli 2024 mendatang.
Diketahui, vaksin polio atau imunisasi Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) adalah suntikan untuk melindungi seorang anak dari infeksi virus polio. Polio adalah penyakit menular yang menyerang sistem saraf pusat. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik, yang membuat penderitanya akan mengalami kelumpuhan anggota gerak.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, Imunisas polio di Kota Batam menyasar 184.804 anak. Sasaran dari pelaksanaan PIN Polio ini adalah seluruh anak 0 – 7 tahun, tanpa melihat status imunisasi sebelumnya.
“Pelaksanaan PIN polio di Batam sesuai surat edaran Nomor 400.5.1/2819/SJ Tanggal 21 Juni 2024 tentang pelaksanaan pekan imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa polio,” ujarnya Jumat (28/6).
Imunisasi itu akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kota Batam di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan dimulai tanggal 23 Juli sampai 30 Juli 2024. Tersebar di 21 Puskesmas, SD, PAUD, Posyandu, POS PIN serta fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan PIN Polio Tahun 2024 dengan target sasaran sebanyak 184,804 Anak.
Vaksin Polio yang diberikan adalah vaksin polio berjenis novel Oral Polio Vaccine tipe 2 (nOPV2) yang diberikan dalam 2 tahap dengan rentan waktu yakni 2 minggu sampai 4 minggu.
“PIN Polio ini menargetkan anak berusia 0 sampai 7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” tambahnya.
Didi memaparkan, bahwa pelaksanaan PIN polio ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan, guna menjamin agar tidak ada kasus polio di Kota Batam di kemudian hari. Dinas Kesehatan Batam berharap agar seluruh masyarakat Kota Batam dapat berpatisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan PIN Polio Kota Batam demi mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Polio di Kota Batam.
“Mari kita sukseskan PIN polio di Kota Batam guna menjamin tak ada kasus polio di Kota yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Sesuai surat edaran nomor 400.5.1/2819/SJ Tanggal 21 Juni 2024 Tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional ( PIN ) Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio.
Dengan Mempertimbangkan adanya situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Poliomyellrs atau Penyakit Polio di tujuh Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, serta 32 provinsi dengan 399 kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi Polio, perlu dilakukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan lmunisasi Nasional (PlN) Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi polio.
Pelaksanaan PIN Polio ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu PIN Tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di enam Provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.
PIN Tahap 2 dimulai tanggal 23 Juli 2024 di 27 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, Dl Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan.
Lalu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. (*)
Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengakui telah menerima permohonan pencekalan mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari pihak kepolisian. Perpenjangan pencegahan ke luar negeri itu dilakukan sampai Desember 2024.
Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan perpanjangan masa pencekalan Firli Bahuri. Permohonan diberikan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) yang ditandatangani langsung oleh Kabareskrim Polri.
“Pada tanggal 25 juni 2024 permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim,” kata Silmy dalam konfrensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
“Permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka Drs Firli Bahuri M.Si,” sambungnya.
Lebih lanjut, Silmy menyatakan, perpanjangan kali ini merupakan kedua kalinya terhadap Firli Bahuri. Perpanjangan dilakukan selama enam bulan ke depan pada Juni-Desember 2024.
“Ini perpanjangan kedua, mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan 25 Desember 2024,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri menyatakan bahwa masa pencegahan ke luar negeri terhadap Firli Bahuri diperpanjang. Firli Bahuri diketahui saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Sudah dilakukan semua (perpanjangan pencegahan), kita pastikan untuk tersangka masih berada di Indonesia,” ucap Ade Safri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6). (*)
Ilustrasi. Warga Batam mengurus balik nama kendaraan dan membayar pajak di Kantor Samsat, Batamcentre. Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri dalam menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan aktif dibawah lima tahun senilai Rp 644 miliar dengan tingkat kepatuhan pajak 49 persen.
Wahyu mengatakan untuk kendaraan aktif yang dalam hal ini menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperlukan tindakan tegas oleh Bapenda Kepri dengan stakeholder terkait.
“Kemudian diperlukan sanksi yang diberikan bukan hanya denda, kalau bisa diberikan sanksi peringatan bahkan penggembokan kendaraan sehingga pastinya pemilik kendaraan membayar pajak tersebut,” ujarnya kepada Batam Pos, Jumat (28/6).
Ia menjelaskan dalam hal ini perlu dilihat juga situasi dan kondisi terkait kendaraan tersebut, apakah kendaraan itu masih aktif beroperasi atau tidak. Sebab hal itu dapat mengganggu sistem data kendaraan yang menunggak di Bapenda Kepri.
“Dengan realisasi hanya 49 persen, tingkat kepatuhan pajak kendaraan yang dibawah 5 tahun seharusnya mencapai 100 persen,” jelasnya.
Menurutnya ketika konsumen membeli kendaraan maka perlu diingatkan diawal pajak jangan sampai tertunggak.
Lanjutnya, dari pihak Bapenda mesti bekerja sama dengan dealer kendaraan agar mengeluarkan perjanjian yang harus dilaksanakan dari sekarang, sehingga ketika konsumen membeli kendaraan memperhitungkan hal tersebut.
“Jadi ada kewajiban pajak itu diingatkan jika tidak taat pajak atau terlewat tiga bulan maksimal dari kewajiban membayar pajak maka kendaraan itu tidak boleh beroperasi di jalan raya, dan dalam perjanjian itu akan digembok atau diwajibkan membayar pajak,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai efektif supaya masyarakat yang membeli mobil dengan 5 tahun kebawah taat membayar pajak. Sehingga risiko mengenai hal tersebut sudah diketahui dari awal oleh masyarakat.
“Saya akan dorong langkah ini yaitu harus ada perjanjian antara konsumen dengan dealer mulai di tahun ini,” tutupnya. (*)
Deretan bus pengantar jamaah haji Indonesia bergerak dari tenda pemondokan Mina menuju hotel tempat menginap di Makkah, Selasa (18/6). (Aris Imam/Jawa Pos)
batampos – Layanan ibadah haji 2024 mendapat sorotan karena banyak catatan dari jamaah haji. Di antaranya, kondisi tenda saat mabit Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang begitu padat.
Anggota Komisi VIII DPR KH Muslich Zainal Abidin layanan ibadah haji tahun ini tidak maksimal. Ada banyak persoalan yang menjadi catatan. Mulai dari pemondokan yang berjubel melebihi kapasitas, katering yang belum memuaskan.
“Ada masalah lainnya yang merupakan kebutuhan dasar selama berada di Haromain, Mekkah, dan Madinah,” jelas KH Muslich kepada wartawan, Jumat (28/6).
Oleh karena itu, anggota Fraksi PPP ini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk memutus layanan yang tidak maksimal untuk ibadah tahunan tersebut. Dengan pansus, semua permasalahan bisa dijelaskan secara gamblang. DPR bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah.
“Pansus Haji diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang tidak maksimal memberikan layanan haji kepada Jemaah Indonesia. Permintaan pertanggungjawaban itu tidak bisa hanya dilakukan melalui Rakat Kerja (Raker) karena tidak akan menyelesaikan masalah,” jelas legislator yang berasal dari Magelang Jawa Tengah ini.
KH Muslich menyebut, keberadaan Pansus penting untuk membantu agar Pemerintah yang akan berganti pada Oktober mendatang. Sehingga Pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.
“Hasil dari Pansus Haji akan membantu pemerintahan yang akan datang agar bisa memberikan layanan yang lebih baik daripada pemerintahan saat ini,” pungkasnya. (*)
Orangtua dan calon peserta didik saat mendaftar di hari terakhir pelaksanaan PPDB SMK di SMKN 1 Batam, Kamis (13/6). Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Proses penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK di Kepri telah memasuki tahap pendaftaran ulang. Di Kota Batam, banyak calon peserta didik yang tereliminasi dalam seleksi PPDB sekolah negeri ini.
Seleksi PPDB SMK yang sudah diumumkan sepekan yang lalu mengeliminasi sekitar empat ribu calon peserta didik yang mendaftar. Begitu juga dengan jalur zonasi SMA yang seleksinya diumumkan Jumat (28/6), ada ribuan calon peserta didik yang tidak terakomodir. Ini berdasarkan data yang tertera dalam lamanya website PPDB Disdik Kepri dan Juknis yang dikeluarkan sebelumnya.
Dalam data pendaftaran di laman website PPDB tertera daya tampung SMK di Batam tahun ini hanya 6.222 siswa. Begitu juga SMA, daya tampung SMA di Batam hanya diangka 8.000-an siswa. Separuh peserta PPDB SMA ini tidak terakomodir.
Ini menimbulkan polemik, hingga saat ini masih banyak calon peserta didik yang tidak lolos PPDB sekolah negeri ini, memilih bertahan di sekolah yang mereka daftar. Mereka enggan mencari atau mendaftar ke sekolah swasta dengan alasan yang hampir sama yakni biaya pendidikan.
Masing-masing orangtua yang bertahan di PPDB sekolah ini negeri beranggapan biaya pendidikan di sekolah swasta mahal dan memberatkan mereka.
Alasan ini yang membuat para orang tua dan calon peserta didik ini melakukan berbagai upaya agar sekolah kembali menerima mereka. Ada yang nekat mencari jalur alternatif seperti masuk melalui jalur belakang, ada juga yang terus mendatangi dan mendesak pihak sekolah untuk kembali membuka kuota tambahan.
SMKN 1 Batam misalkan sepanjang pekan ini tidak pernah sepi. Puluhan bahkan ratusan orangtua dan anak mereka terus berdatangan setiap hari. Meskipun pihak sekolah menegaskan belum ada kebijakan kuota tambahan, para orangtua ini tak patah semangat.
Mereka menitipkan data pendaftaran anak mereka ke sekolah dan berharap agar sekolah kembali menerima anak mereka jika ada kebijakan kuota tambahan nanti.
“Iya masih ramai yang datang, tapi itu tadi. Kita belum bisa menjanjikan apapun karena belum ada kebijakan penambahan kuota,” ujar Kepala SMKN 1 Batam, Deden Suryana.
Demikian juga di SMKN 5 Batam di Sagulung, para orangtua bahkan nekat mencari dukungan jalur belakang agar anak mereka bisa kembali diterima di sekolah tersebut.
“Biasanya ada kuota tambahan makanya kita coba cari orang yang bisa masukan nanti,” kata Nuryati, orangtua calon siswa di Dapur 12, Sagulung.
Sama halnya dengan SMKN 1, Kepala SMKN 5 Batam Henra Debeny juga menyampaikan belum bisa berbuat banyak karena keputusan penambahan kuota itu ada di Disdik dan Gubernur Kepri.
Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri cabang Batam Kasdianto juga menyampaikan hal yang sama. Hingga saat ini belum ada petunjuk lanjutan terkait permintaan kuota tambahan tersebut.
“Masih fokus dengan semua tahapan PPDB yang sedang berjalan. Untuk itu belum ada keputusan lagi,” kata Kasdianto.
Baik Kasdianto ataupun kepala sekolah yang ada di wilayah Batuaji dan Sagulung berharap agar masyarakat tidak terlalu memaksakan sekolah negeri untuk menampung semua peserta didik yang ada. Bagaimana pun sekolah negeri ada batasan kuota daya tampung. Yang tidak lolos seleksi PPDB disarankan untuk segara mendaftar ke sekolah swasta. (*)
Pelakasana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono
batampos – Jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mengalami penurunan. Bahkan, ada yang kehilangan kursi.
Padahal kursi DPRD di Kepulauan Riau yang direbutkan ada sebanyak 245 kursi. PPP hanya mampu meraih 7 kursi.
Hal ini menjadi sorotan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono.
“Pusat akan mengevaluasi kinerja dari pengurus PPP di Kepulauan Riau, sangat disayangkan Pileg (Pemilihan Legislatif) mereka kurang maksimal,” ujar Mardiono, Jum’at, (28/6).
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, kata Mardiono, merupakan Pemilu yang paling brutal dibandingkan Pemilu tahun-tahun sebelumnya. Indonesia sebagai demokrasi, hal ini sangat berlebihan.
“Perilaku money politik mengedapankan matrealistis. Sedangkan tujuan demokrasi kita bukan itu,” kata Mardiono.
Akibat perilaku money politik, ia mengklaim bahwa suara dan jumlah perolehan kursi PPP menurun disebabkan demokrasi yang tak berjalan dengan baik.
“Makanya diberbagai daerah kita mengalami penurunan (jumlah suara dan kursi). Tak hanya itu, ada juga didaerah lain suara kita naik dan menjadi pemenang,” tutur Mardiono.
Pria yang juga sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) itu mengajak semua partai politik untuk mengedukasi ke rakyat bahwa tujuan Pemilu bukan sekedar matrealis, melainkan untuk mencapai kedaulatan rakyat.
“Di Kepri, saya yakin tahun 2029 ada mengalami perubahan. Minimal PPP ada memiliki kursi disetiap Kabupaten/Kota. Jadikan hasil Pemulu 2024 ini untuk muhasabah atau memperbaiki diri,” kata Mardiono.
Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Abdul Haris tak membantah tudingan dari Mardiono, menurutnya hal yang wajar, sebab parpol mengalami pasang surut perolahan suara.
“Salah satunya kita mengalami pasang surut,” kata Haris.
Meskidemikian, Haris berterima kasih kepada seluruh kader yang telah berjuang maksimal dalam Pemilu 2024.
“Seluruh jerih payah kader saya apresiasi, kita harus semangat untuk menghadapi kedepannya,” kata Haris.
Adapun rincian kursi milik PPP di daerah yaitu Tanjungpinang sebanyak 1 kursi, Batam sebanyak 1 kursi, Natuna sebanyak 1 kursi dan Anambas sebanyak 4 kursi sekaligus partai pemenang.
Sedangkan untuk DPRD Provinsi Kepri, PPP tak mampu mempertahankan kursi. Malahan, harus gigit jari setelah petahana, Irwansyah tak meraih suara maksimal. (*)
batampos – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim memastikan, seluruh layanan Keimigrasian telah pulih 100 persen. Hal ini setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas atau terserang ransomware.
“Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan Keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen,” kata Silmy Karim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/6).
Silmy menjelaskan awal mula terjadinya gangguan Keimigrasian, gangguan itu awalnya terjadi pada Kamis (20/6) yang diduga terjadi gangguan sistem. Pihak imigrasi yang berada di lapangan langsung melakukan pengecekan.
“Awalnya dari pihak kita mengecek apakah itu jaringannya, apakah itu ada interuption yang disebabkan oleh hal teknis. Itu dulu kan biasanya di lapangan, melaporkan ke Direktorat IT, ini ada kendala. Karena kita memang memiliki help desk yang 24 jam, untuk mendukung sistem,” ucap Silmy.
Ia menyatakan bahwa Imigrasi merupakam lembaga yang sangat menggunakan teknologi dalam kerjanya. Sehingga sangat bergantung pada sistem teknologi internet.
Setelah melakukan pengecekan bahwa gangguan terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN). Saat itu, kata Silmy, dirinya merasa heran mengapa bisa terjadi gangguan yang cukup lama.
“Kita belum tahu itu sebabnya apa, pokoknya PDN gangguan. Nah, kalau gangguan teknis itu tidak mungkin lebih dari 6 jam rata-rata ya. Kita tambah lah 6 jam lagi, jadi 12 jam,” ungkap Silmy.
Setelah terus mengalami gangguan, Silmy mengaku langsung menghubungi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk meminta izin menyiapkan data center alternatif. Hal itu tidak lain untuk bisa cepat memperbaiki layanan Keimigrasian.
“Mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif. Karena kalau saya biarkan, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu,” pungkas Silmy. (*)
Seriching Merlin alias Richie dan Sundra Talaman alias Asun didampingi penasehat hukum saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (20/6). F. Yashinta/Batam Pos
batampos – Seriching Merlin alias Richi dan Sundra Talaman alias Asun, kembali disidang di Pengadilan Negeri Batam. Kedua pengusaha ini mengakui pengiriman barang dari Jakarta ke Batam sudah dilakoni sejak 2021 lalu.
Namun keterangan antar keduanya saling bertolak belakang, yang membuat majelis hakim ketuai Tiwik bingung. Apalagi mengenai jenis barang yang dikirim dari Jakarta ke Batam.
Keterangan dari Richi menyebutkan, pengiriman barang dari Jakarta ke Batam dilakukan sejak 2021. Barang yang dikirim itu dipacking oleh Asun atas perintahnya.
“Sudah melakukan pengiriman barang sejak 2021, semua yang dikirim hape,” ujar terdakwa Richi.
Namun ia mengaku kaget ketika saat penangkapan oleh Bea Cukai dan menemukan ponsel yang ia kirim ternyata berisi tanah dan hape mainan. Padahal menurutnya hanya berisi ponsel.
“Terakhir pengiriman saat penangkapan, tapi anehnya hape yang saya kirim berubah tanah,” dalih Richi.
Sementara Asun menampik keterangan Richi. Menurutnya, sejak 2021 ia memang sudah mengirim tanah dari Jakarta ke Batam atas perintah Richi. Selama ini, proses pengiriman sesampai Batam berjalan lancar.
“Pengiriman sejak 2021, dan selalu berisi tanah. Baru pertama kali ditangkap,” ujar Asun.
Menurut dia, ia bekerja di perusahaan yang didirikan Richi dan digaji Rp 8 juta perbulan untuk jabatan Direktur. Tak hanya itu, ia juga digaji Rp 1 juta untuk sekali packing barang.
“Dalam sebulan ada 4 kali packing barang, jadi digaji tambahan Rp 4 juta. Sehingga gaji saya Rp 12 Juta,” akunya.
Mendengar keterangan terdakwa yahg saling bertolak belakang, hakim Tiwik sempat menegaskan keterangan dari masing-masing terdakwa, sebelum sidang diakhiri.
“Terdakwa Richi mengaku pengiriman sejak 2021, yang dikirim selalu hape, namun pengiriman terakhir tiba-tiba berubah tanah. Terdakwa Asun mengatakan sejak 2021, iya selalu mempacking tanah, dan digaji oleh terdakwa Richi,” sebut Tiwik.
Diproses persidangan juga tidak terungkap apakah para terdakwa sudah pernah memgklaim restitusi pajak atas pengiriman ponsel yang ternyata berisi tanah. Begitu juga tujuan pengiriman ponsel atau tanah dari Jakarta ke Batam.
Diketahui, Aksi tindak pidana umum saat ini semakin beragam. Berbagai cara dilakukan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
Seperti hal yang diduga dilakukan Seriching Merlin alias Richie dan Sundra Talaman alias Asun. Keduanya diduga memalsukan invoice pengiriman dari Jakarta ke Batam demi bisa mengklaim restitusi pajak atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai.
Petugas Bea Cukai Batam yang menjadi saksi, menjelaskan penangkapan keduanya berawal dari adanya surat dari tim intelejen Kemenkumham untuk memeriksa barang-barang dari luar daerah masuk ke Batam.
Saat pemeriksaan barang yang dikirim dari Tanjungpriuk untuk dua perusahaan yakni PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT. Bintang Pusat Nasional yang bertempat di Batam, petugas mendapatkan ketidak cocokan. Pemeriksaan dan pengecekan dilakukan di Pelabuhan Batuampar pada bulan Februari 2024 lalu.
Namun dalam kotak kardus tersebut ternyata berisi tanah liat, ponsel mainan dan ponsel karet. Untuk mengelabui, paketan itu juga dibungkus ke dalam beberapa kotak.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (*)
Salah satu liputan Batam Pos tentang Pilwako 2024 Batam
KONSTELASI politik di Batam tahun ini cukup menarik dan panas. Bagaimana tidak, dimulai dari Pileg, yang menyingkirkan sekitar 50 persen dewan petahana, dan mayoritas diisi nama-nama baru. Belum lagi soal Pilkada nanti, banyak figur mulai bermunculan.
Kontestasi di 2024 sepenuhnya belum usai. Ditingkat daerah kini tengah menunggu Pilkada yang akan dilangsungkan serempak, pada 27 November mendatang.
Sosok-sosok orang yang berpotensi maju pun mulai muncul di Batam. Sudah ada beberapa baliho mengenai hal tersebut. Dulu, ada pasangan Amsakar Achmad – Irwansyah dan juga Marlin Agustina – Sirajuddin Nur. Sekarang, banner keduanya sudah tak ada lagi. Amsakar dengan “Bukan yang Lain” sendiri, lalu Marlin dengan cap “Bunda” yang melekat sampai kini.
Teranyar, dari Gerindra yang menampilkan salah seorang kader mereka ke publik, yakni Li Claudia Chandra. Ada lagi legislator, Muhammad Yunus Muda, serta politisi PKS, Suryani, yang dinilai layak melaju.
Meski begitu, apakah mereka layak dan pantas untuk maju? Kemudian apakah orang-orang di atas adalah pasangan ideal untuk Batam?
Cari Tandem Buat Amsakar
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Rahmayandi Mulda, memberikan kisi-kisinya. Secara universal, semua layak untuk maju, tapi bukan berarti dapat memuluskan jalan tiap paslon nantinya.
Semisal Amsakar, yang tempo lalu bergandeng ‘mesra’ dengan Anggota DPRD Kepri, Irwansyah. Keduanya adalah sosok yang tak diragukan lagi dikancah politik, akan tetapi bukanlah tergolong pasangan yang pas.
Rahmayandi melihat, bahwa Amsakar merupakan tokoh yang dielu-elukan menjadi penerus Muhammad Rudi di Batam 1. Dia pun sepakat dengan hal itu. Tapi, pemilihan pasangan merupakan langkah vital dalam setiap Pilkada.
“Amsakar memang tak diragukan. Dua periode mendampingi Rudi bukan waktu yang singkat. Tapi kalau wakilnya Irwansyah, agak berat,” kata dia, Rabu (26/6).
Bukan tanpa sebab, ia menilai bahwa Irwansyah tak sebegitu populer Amsakar di Batam. Ditambah lagi, potensi suara yang diperkirakan tak signifikan untuk mendompleng pasangan tersebut.
Sebagaimana diketahui, Irwansyah pada Pileg DPRD Kepri 2024, tumbang. Ia sudah dapat dipastikan tak lagi duduk di lembaga legislatif untuk periode selanjutnya.
Hal itulah menjadi salah satu tolak ukur. Tak cuma itu saja, lanjut Rahmayandi, hingar-bingar pasangan sementara ini adalah bagian dari menguji respons publik atau ‘politik cek ombak’.
“Kita tidak tahu manuvernya seperti apa. Tapi kalau menurut saya mereka sedang ‘cek ombak’. Mau melihat respons publik itu seperti apa,” ujar Pengamat Politik di Kepri itu.
Terlepas dari pengamatannya yang menilai jika Irwansyah bukanlah sosok yang ideal buat Amsakar, Rahmayandi pun mencoba memberi gambaran tokoh yang pas. Ialah politisi PKS, Suryani.
“Suryani lebih ideal ketimbang Irwansyah untuk mendampingi Amsakar. Dari segi partai tak kita ragukan, PKS punya pemilihan yang rasional dan terbilang cukup militan. Di Pemilihan Anggota DPR RI kemarin pun suara Suryani termasuk tinggi,” katanya.
Atau jika memungkinkan, Amsakar disarankan condong kembali ke ‘orang-orang Rudi’. Contoh: Randi Zulmariadi sangat kuat untuk menjadi bagian dari Pilkada Batam tahun ini. Kata Rahmayandi, tak bisa juga dipungkiri bahwa sosok Rudi mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk di Batam.
“Potensinya (Randi mendampingi Amsakar) memang tak besar. Tapi dalam politik semua bisa terjadu,” kata dia.
Li Claudia Chandra: Orang Lama, Wajah Baru
Politisi Gerindra, Li Claudia Chandra, tampak serius meramaikan pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam. Dari spanduk yang beredar, dan kabar yang tersiar, Li Claudia mantapkan diri maju jadi calon wali kota.
Li Claudia Chandra bukanlah figur baru di dunia politik. Ia merupakan Wakil Ketua DPRD Tanggerang Selatan, sekaligus Ketua DPC Gerindra di sana. Namun, kalau untuk di Batam, yang beraangkutan adalah wajah baru.
Rahmayandi, menyebut jika potensi tetap ada bagi setiap bakal calon. Spesifik soal Gerindra, yang pada periode ini tengah kuat-kuatnya, berkemungkinan menjadi lawan berat bagi calon lain.
“Gerindra sekarang sedang diposisi terbaik. Saya melihat Li Claudia ini berpeluang besar juga,” katanya.
Beredar isu yang menyebut jika Amsakar akan maju berpasangan dengan Li Claudia. Kata Rahmayadi, jika keduanya bergabung, maka potensi besar bakal terjadi.
“Ada kabar Pak Amsakar ini pindah ke Golkar. Itu langkah tepat, apalagi jika benar nanti bersama Li Claudia, itu potensinya sangat besar,” ujar dia.
Yunus Muda Dinilai Tepat Dampingi Marlin
Istilah ‘politik cek ombak’ juga sepertinya sedang dilakukan oleh Marlin Agustina. Sama halnya dengan Amsakar, Marlin pun nampaknya sedang melihat kekuatan.
Bagi Rahmayandi, Marlin adalah figur kuat untuk maju di Pileg. Jalannya semakin mulus dengan Partai Gerindra. Ditambah lagi dengan sosok sang suami, Rudi, di belakang.
“Tak dapat dipungkiri memang, Rudi ini berpengaruh untuk Batam. Sudah pasti di belakangnya (Marlin) ada Rudi. Makanya Marlin ini kuat pada Pilkada kali ini,” ujar Rahmayandi.
Namun demikian, menurut dia Sirajuddin bukan orang yang tepat. Sama halnya dengan Irwansyah. Tak begitu mendompleng untuk di Batam.
Dari kacamatanya, yang lebih ideal menjadi wakil Marlin salah satunya adalah tokoh dari Partai Golkar. Jika Gerindra dan Golkar bersatu untuk Pilkada Batam, maka kekuatannya terbilang besar.
Ia mengambil satu nama, yakni Muhammad Yunus Muda. Politisi Golkar itu memang tengah ramai dibicarakan pada bursa Pikada kali ini. Yunus pun diketahui adalah salah satu nama yang telah mendapat mandat dari DPP Golkar pusat untuk maju di Pilkada Batam.
“Yunus Muda lebih berpotensi. Itu menarik jika kedua partai besar ini bersatu di Pilkada Batam. Apalagi Yunus Muda ini ketokohannya dikalangan orang Melayu saya rasa cukup baik,” katanya.
Faktor etnisitas juga akan menentukan. Untuk itulah figur seperti Yunus Muda adalah pilihan tepat sejauh ini. Lalu, Yunus ialah salah seorang politisi senior, juga Ketua II DPD Golkar Batam. Ia malang melintang di dunia politik, bahkan tiap periode nama Yunus Muda jadi langganan mengisi kursi di DPRD Batam. (*)
