batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menginstruksikan penerapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang lalai dalam menjalankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penegasan itu disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Bulan K3 yang dipusatkan di Kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning, Batam, Kamis (5/2).

Ansar menekankan bahwa K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menyangkut keselamatan tenaga kerja sekaligus menjadi tolok ukur kualitas dan daya saing industri, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Penerapan K3 harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas. Ini menyangkut keselamatan pekerja sekaligus citra industri kita di tingkat nasional dan global,” ujar Ansar.

Ia meminta manajemen perusahaan bersikap tegas terhadap karyawan yang melanggar aturan K3 demi membangun budaya keselamatan kerja yang disiplin dan berkelanjutan di lingkungan industri.

Baca Juga: Industri Migas Batam Dinilai Berdaya Saing Tinggi

“Perusahaan harus memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang tidak menaati aturan K3. Jika sudah diperingatkan namun tetap mengabaikan, maka perlu diambil langkah tegas, bahkan sampai dikeluarkan,” katanya.

Ansar juga menegaskan Pemerintah Provinsi Kepri siap mendampingi perusahaan apabila muncul gugatan dari karyawan terkait penegakan aturan K3.

Di sisi lain, ia mengingatkan perusahaan yang abai dalam menerapkan K3 juga akan dikenakan sanksi. Ansar mengaku telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri bertindak tegas, terutama jika kelalaian tersebut berujung pada kecelakaan kerja.

“Saya sudah perintahkan Disnaker Kepri, apabila masih ada perusahaan yang abai terhadap K3, apalagi sampai terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa, akan diberikan teguran keras hingga sanksi penutupan sementara,” ujarnya.

Ia juga menyinggung insiden kecelakaan kerja yang pernah terjadi di PT ASL dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ke depan, tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja,” tegas Ansar.

Sementara itu, General Manager Kawasan Industri Batamindo, Mook Sooi Wah, menyatakan dukungan penuh terhadap program K3 yang dicanangkan Pemprov Kepri. Ia memastikan sebagian besar perusahaan di kawasan Batamindo telah menjadikan K3 sebagai standar utama operasional.

“Saat ini sekitar 90 persen perusahaan di Kawasan Batamindo telah mencapai zero incident. Penerapan K3 menjadi kewajiban sekaligus indikator penting bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Batam,” katanya.

Baca Juga: Awal Tahun Marak Penyelundupan BBL

Ia menambahkan, pengelola kawasan menargetkan pada 2026 seluruh perusahaan di Batamindo mencapai zero accident secara menyeluruh.

“Kami menargetkan tahun 2026 seluruh perusahaan di Batamindo benar-benar zero insiden,” tambahnya.

Kepala Disnakertrans Kepri, Diki Wijaya, mengatakan Batam sebagai kota industri memiliki potensi risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Namun, momentum Bulan K3 dijadikan titik balik menekan angka kecelakaan kerja hingga nol.

“Batam kota industri, sehingga risiko kecelakaan kerja selalu ada. Melalui K3 ini, kami berharap 2026 zero accident,” katanya. (*)

Artikel Gubernur Ansar Instruksikan Sanksi Tegas bagi Perusahaan Abai K3 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Industri penunjang minyak dan gas bumi (migas) di Batam menunjukkan daya saing tinggi. Hal itu tercermin dari capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) yang mencapai 69,68 persen.

Capaian tersebut mendapat apresiasi Panitia Kerja Migas Komisi XII DPR RI saat kunjungan kerja ke Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kamis (5/2). Kunjungan ini turut diikuti Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta SKK Migas.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi XII mengaku kagum terhadap capaian dan kualitas produksi yang dihasilkan PT DSAW, khususnya dalam mendukung industri hulu minyak dan gas bumi nasional.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan kunjungan Panja Migas ke Batam, khususnya kawasan Kabil, bertujuan melihat langsung industri-industri penunjang migas yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut.

“Setelah kami tinjau langsung, ternyata Indonesia sudah mampu memproduksi barang-barang yang selama ini kita pikir belum bisa. Bahkan produk-produk tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi, mencapai 69,68 persen,” ujar Bambang.

Baca Juga: TKA Ilegal di Proyek Strategis

Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan industri migas nasional. Komisi XII berharap hal ini dapat mendorong peningkatan investasi di sektor migas dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

“Kami memberikan apresiasi kepada PT DSAW yang terus berinovasi dan berinvestasi dalam pengembangan produk, sehingga semakin banyak produk migas nasional dengan TKDN tinggi,” katanya.

Bambang menjelaskan, bentuk dukungan Komisi XII antara lain dengan melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada SKK Migas agar proyek-proyek migas ke depan lebih memprioritaskan produk dalam negeri.

“Kami tahu ke depan akan banyak proyek besar migas. Kami merekomendasikan agar barang-barang produksi dalam negeri didahulukan,” tegasnya.

Ia juga menilai Batam memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Singapura. Namun demikian, hasil kunjungan menunjukkan bahwa industri di Batam memiliki daya saing yang kuat.

“Ternyata kita punya daya saing, bahkan di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain,” ujarnya.

Terkait target peningkatan hulu migas nasional, Bambang menyebut pada periode 2026–2028 terdapat banyak proyek strategis nasional, termasuk proyek-proyek besar yang membutuhkan pasokan pipa migas.

“Kami berharap dari tinjauan ini ada hal-hal positif yang bisa kami rekomendasikan agar industri dalam negeri dapat lebih berperan aktif dalam proyek-proyek migas nasional,” katanya.

Baca Juga: Aliran Air Masih Mandek di Kampung Lama Tanjung Sengkuang, Warga Bergantung Air Tangki 

Meski regulasi telah mengatur prioritas penggunaan produk ber-TKDN tinggi, Bambang mengakui dalam praktiknya belum seluruh proyek konsisten menerapkannya.

“Kami mendorong konsistensi panitia pelelangan dalam menjalankan peraturan. Intinya bukan mendorong satu perusahaan atau merek, tetapi mendorong penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN tinggi,” tegasnya.

Berdasarkan paparan yang diterima Panja Migas, kawasan industri di Kabil saat ini menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja.

“Ini sangat baik. Industri seperti ini tidak hanya mendukung migas, tetapi juga menyerap tenaga kerja dan berkontribusi langsung pada perekonomian,” tambah Bambang.

Pendiri Citramas Group dan KS Energy, Kris Taenar Wiluan, menyebut kunjungan Panja Migas Komisi XII DPR RI sebagai angin segar bagi industri penunjang migas nasional.

“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian DPR RI serta pemerintah kepada kami yang sejak 1980-an berupaya membangun industri migas agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.

Kris menuturkan, pada masa lalu banyak pabrikasi peralatan migas dilakukan di Singapura. Hal itu mendorong pihaknya membangun kawasan industri di Batam untuk mengurangi devisa keluar, membuka lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Saat ini, Kawasan Industri Terpadu Kabil telah dihuni hampir 50 perusahaan di atas lahan sekitar 550 hektare dan menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja, dengan lebih dari 95 persen merupakan tenaga kerja dalam negeri.

“Kami selalu memprioritaskan tenaga kerja lokal. Selain itu, kami juga memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak di daerah ini,” katanya.

Baca Juga: BP Batam Pasang Target Tinggi 2027: Penyelesaian Soal Air hingga Pertumbuhan Ekonomi

Kris berharap ke depan pemerintah memberikan keberpihakan yang lebih kuat kepada industri dalam negeri agar dapat terlibat langsung dalam proyek-proyek migas nasional.

“Kami tidak meminta perlakuan khusus, hanya kesempatan. Produk kami diekspor ke banyak negara dan diterima perusahaan-perusahaan besar dunia. Artinya, kami kompetitif,” tegasnya.

PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Citramas Group. Perusahaan ini menempati lahan seluas 9 hektare di Kawasan Industri Terpadu Kabil serta memiliki akses langsung ke pelabuhan internasional yang mampu disandari kapal-kapal berukuran besar.

DSAW memproduksi pipa baja berdiameter besar dan structural tubular yang dipasarkan ke dalam negeri maupun internasional. Produk-produk perusahaan ini telah mengantongi sertifikasi internasional dan digunakan pada konstruksi platform migas lepas pantai, jalur pipa darat dan laut, konstruksi sipil, hingga platform pembangkit listrik tenaga angin.

Dalam industri migas, DSAW memiliki kemampuan pembuatan pipa transmisi untuk kebutuhan onshore dan offshore, serta tubular structure untuk wellhead, central processing platform, dan jacket. (*)

Artikel Industri Migas Batam Dinilai Berdaya Saing Tinggi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke negara tetangga, Malaysia tengah marak diawal tahun 2026. Buktinya, dalam pekan ini petugas Bea Cukai menindak dua penyelundupan dengan barang bukti mencapai 300 ribu ekor benur.

Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Sodikin, mengatakan pihaknya tengah memperketat pengawasan dan patroli laut untuk mencegah penyelundupan dan menjaga kekayaan laut nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan serta sinergi pengawasan bersama instansi lainnya. Ini dilakukan semata-mata untuk memajukan bangsa,” ujarnya.

Ia mengaku dalam waktu empat bulan ini sudah menindak tiga penyelundupan BBL. Sayangnya, seluruh nahkoda kapal mengandaskan kapal dan berhasil melarikan diri.

“Kami tidak berhenti disitu saja, kami melakukan penelesuran, pengejaran,” tegasnya.

Baca Juga: Aliran Air Masih Mandek di Kampung Lama Tanjung Sengkuang, Warga Bergantung Air Tangki ‎

Diketahui, Malaysia merupakan lokasi favorit penyelundupan BBL dari Indonesia melalui Perairan Kepri. Benur di Malaysia dihargai lebih tinggi mencapai 10 kali lipat.

“Siapa pemasoknya atau ada keterlibatan nelayan juga kita belum bisa pastikan. Masih kita telusuri,” ungkapnya.

Sementara Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IV, Ketut Budiantara, mengatakan penindakan penyelundupan BBL ini menjadi atensi dari Presiden, Prabowo Subianto.

Baca Juga: BP Batam Pasang Target Tinggi 2027: Penyelesaian Soal Air hingga Pertumbuhan Ekonomi

Hal ini tertuang dalam Asta Cita nomor 7. Yakni penguatan, pencegahan, pemberantasan penyelundupan yang merugikan negara.

“Penindakan ini menunjukkan keberadaan kita sesuai perintah Presiden. Dan kita akan terus berkolaborasi untuk menjaga kekayaan laut ini,” tutupnya. (*)

Artikel Awal Tahun Marak Penyelundupan BBL pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga Kampung Lama Tanjung Sengkuang, Batuampar, Kota Batam kembali mengeluhkan kondisi air bersih yang tidak mengalir ke rumah-rumah mereka. Sejak Selasa, 3 Februari 2026, aliran air dilaporkan terhenti dan menyulitkan aktivitas sehari-hari warga.
‎
‎Salah seorang warga, Ibu Siti Khodijah, mengatakan bahwa sebelumnya air sempat mengalir usai aksi demo, namun hanya pada waktu tertentu dan dalam durasi terbatas.
‎
‎“Waktu itu air sempat mengalir, tapi cuma malam hari, sekitar jam satu sampai jam empat subuh, atau paling telat jam dua sampai jam lima pagi. Setelah itu seharian mati,” ujarnya, Kamis (5/2) sore.
‎
‎Meski aliran air hanya muncul pada malam hari, kondisi tersebut dinilai masih cukup membantu karena warga dapat menampung air untuk kebutuhan harian. Namun, sejak dua hari terakhir, air kembali tidak mengalir sama sekali.

Baca Juga: BP Batam Pasang Target Tinggi 2027: Penyelesaian Soal Air hingga Pertumbuhan Ekonomi

‎“Sekarang sudah dua hari ini air benar-benar tidak mengalir. Jadi makin susah. Kami terpaksa minta bantuan air dari tangki yang dikirim pihak ABH,” kata Siti.
‎
‎Ia menambahkan, meski bantuan air tangki tersedia, warga harus rela menunggu karena antrean cukup panjang.
‎
‎“Yang minta air banyak, jadi harus menunggu. Kalau bisa, kami berharap air setidaknya tetap mengalir walau malam hari, supaya bisa ditampung. Jangan sampai tidak mengalir sama sekali,” harapnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua RW 02 Kampung Tua Tanjung Sengkuang, Moddin Liwang, menyebut kondisi aliran air di wilayahnya masih relatif normal.
‎
‎“Lumayan seperti biasa. Kalau airnya kurang, dibantu air tangki,” ujarnya.
‎
Menurut Moddin, air di wilayahnya umumnya mengalir lancar pada malam hari, sekitar pukul 22.00 hingga pagi, meski debitnya mengecil di siang hari. Siangnya masih agak kecil,” katanya.
‎
‎Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan warga yang tidak teraliri air telah diakomodir melalui pengiriman air tangki. Dalam satu hari, permintaan air bisa mencapai tujuh hingga sembilan tangki, tergantung kebutuhan warga, dan dikoordinasikan melalui pengurus RW/RT setempat.

Baca Juga: Cuaca Panas Tingkatkan Risiko Kebakaran, Damkar Batam Imbau Warga Lebih Waspada

‎Menanggapi kondisi tersebut, Humas Air Batam Hilir (ABH), Ginda Alamsyah, mengatakan pihaknya tengah berupaya memaksimalkan kembali sistem penyeimbangan distribusi air di wilayah Tanjung Sengkuang.
‎
‎“Kami sedang berusaha mengoptimalkan kembali sistem penyeimbangan di sana. Selain itu, wilayah Tanjung Sengkuang juga kami bantu dengan pengiriman air tangki,” ujarnya.
‎
‎Menurut Ginda, meski aliran air belum sepenuhnya normal, ABH tetap berupaya memenuhi kebutuhan warga melalui suplai air bersih.
‎
‎“Tetap kami optimalkan. Walaupun air belum mengalir, kebutuhan warga kami bantu lewat tangki. Berapa pun kebutuhannya akan kami akomodir melalui pemesanan lewat RT, RW, dan perangkat setempat,” katanya. (*)

Artikel Aliran Air Masih Mandek di Kampung Lama Tanjung Sengkuang, Warga Bergantung Air Tangki ‎ pertama kali tampil pada Metropolis.