batampos– Stok hewan kurban di Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah lebih dari cukup.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan yang diperoleh Jumat (14/6/2024), jumlah hewan kurban di Bintan sekira 1.731 ekor terdiri dari 1.092 ekor sapi dan 639 ekor kambing.

Sementara kebutuhan hewan kurban berdasarkan data Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) pada tahun 2022 untuk hewan sapi sekira 303 ekor dan kambing sekira 105 ekor dengan total sekira 408 ekor hewan kurban.

Kemudian, pada tahun 2023 kebutuhan hewan sapi 345 ekor dan kambing 238 ekor dengan total sekira 583 ekor hewan kurban.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DKPP Kabupaten Bintan, drh. Iwan Berri Prima, menyampaikan ketersediaan hewan kurban sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kurban di Bintan.

Bahkan, masih katanya, ada beberapa peternak yang hewan ternaknya belum laku atau terjual semua.

Oleh sebab itu sesuai dengan surat edaran kepala DKPP Bintan, dia mengimbau masyarakat Bintan untuk mencari hewan kurban di peternak yang ada di Bintan.

Untuk menjamin kesehatan hewan kurban, dia meminta kepada panitia pelaksana hewan kurban atau masyarakat yang akan berkurban ketika membeli hewan kurban sebaiknya disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

“SKKH diterbitkan oleh dokter hewan berwenang Kabupaten Bintan dan tidak dipungut biaya alias gratis dalam penerbitannya, karena bagian dari pelayanan untuk masyarakat,” ujarnya.

Untuk mendapatkan SKKH, dia mengatakan, bisa menghubungi dokter hewan DKPP Bintan atau dokter hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Bintan yang ada di Ekang Anculai Teluk Sebong.

BACA JUGA: Jelang Idul Adha, Harga Sapi Naik

Atau, lanjutnya, bisa menghubungi petugas paramedik veteriner dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang ada di setiap desa/kelurahan dan kecamatan se Kabupaten Bintan.

“Silakan isi formulir yang telah disediakan dan nanti dokter hewan akan melakukan pemeriksaan,” jelas pria yang juga merupakan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bintan.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan, Sri Heny Utami mengatakan, dokter hewan DKPP Bintan bersama paramedik veteriner Bintan dalam beberapa hari ini akan terus melakukan pengawasan dan berupaya agar stok hewan kurban yang ada tetap terjaga kesehatannya.

Untuk itu, dia mengatakan, penerbitan SKKH selain untuk menjamin kesehatan hewan, juga merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban dapat berjalan dengan lancar mengingat hewan seperti sapi dan kambing merupakan hewan yang dapat menularkan penyakit pada manusia. Apalagi pemotongan hewan kurban ini syarat utamanya adalah hewannya sehat.

“Jangan sampai gara-gara pemotongan hewan kurban justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet N

batampos-Setelah lebih dari 4 tahun lamanya penyegaran atau rotasi dilingkungan jabatan eselon dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak pernah dilakukan. Namun, dalam bulan ini pada kepemimpinan Aunur Rafiq – Anwar Hasyim akan kembali melakukan penyegaran dengan terlebih dulu melakukan uji kepatutan dan kelayakan (UKK) untuk pejabat eselon dua.

BACA JUGA: Pemkab Bintan Buka Lelang Dua Jabatan Esselon II

Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, M Firmansyah yang dikonfirmasi Batam Pos, Jumat (14/6) membenarkan jika pemerintah kabupaten akan melaksanakan UKK dilingkungan pejabat eselon dua.

”Dalam pelaksanaan UKK akan ada tim panitia seleksi (Pansel) yang akan memberikan penilaian. Tim Pansel nanti akan terdiri dari internal pemerintah kabupaten dan juga dari eksternal. Termasuk juga dari akademisi,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Batam Pos, Tim Pansel yang terbentuk dan akan bertugas menilai pejabat eselon dua yang mengikuti UKK juga ada dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pejabat dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Untuk pelaksanaan UKK juga sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hanya saja jabatan eselon dua, seperti asisten, kepala dinas dan kepala badan mana saja yang akan di-UKK belum dapat diketahui. Termasuk berapa orang. Yang jelas akan terjadi pergeseran pejabat eselon dua.

Setelah selesai dilaksanakan UKK, Pemerintah Kabupaten Karimun baru akan melaksanakan open bidding atau membuka lelang jabatan. Lelang jabatan ini nantinya akan mengisi kekosongan jabatan hasil UKK. Untuk rekomendasi melaksanakan open bidding juga sudah dikeluarkan dari Kemendagri. (*)

Reporter: Sandi

batampos– Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih penghargaan TPID Award 2024 sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Sumatera.

TPID Kepri mengalahkan nominator lain yakni TPID Aceh dan Sumatera Barat dengan Strategi Penanggulangan Inflasi Cabai Merah Segar di Kepulauan Riau.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Ansar Ahmad, di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (14/6) bersama penerima anugerah lainnya yang terdiri dari TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, dan TPID Kabupaten/Kota Berprestasi dari 5 kawasan di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Gubkepri Ansar Ahmad Sabet Penghargaan dari Kapolri, Dukung Penerapan ETLE di Provinsi Kepri

TPID Awards disejalankan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh TPID Pusat, jajaran para menteri, seluruh pemerintah daerah se Indonesia, dan 546 TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

TPID Provinsi Kepri juga mengikuti Rakornas secara Daring melalui video conference dari Ruang Raja Ali Fisabilillah, Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Usai acara, Gubernur Ansar mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada TPID Provinsi Kepri yang berhasil mengendalikan inflasi sehingga dapat meraih penghargaan ini.

“Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi, diantaranya stabilisasi harga melalui gerakan pangan murah, juga yang terbaru kita telah melaunching gerakan tanam cabai bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri” ujarnya.

Arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas bertemakan “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga” tersebut menyebut angka Inflasi pada kuartal 1 yang hanya berada pada angka 2,84 persen merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Dibandingkan dengan laju inflasi pada periode yang sama 10 tahun lalu ungkap Presiden, laju inflasi sekarang ini sangat terkendali.

“Kalau kita ingat di tahun 9-10 tahun yang lalu inflasi kita masih berada di angka 9,6 persen dan atas usaha keras kita sekali lagi berada di angka 2,84,” katanya.

Presiden menyebut pengendalian laju inflasi menjadi sangat penting. Menurutnya apabila angka inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi maka dampaknya akan dirasakan masyarakat.

“Karena begitu inflasi naik misalnya 9,6 persen pertumbuhan ekonomi kita di angka 5 persen, berat, yang merasakan adalah rakyat. Sekarang inflasinya 2,84, growth pertumbuhan ekonominya 5,11 persen. Ini segar, segar kalau seperti ini. Tapi kita harus tetap waspada, hati-hati tidak boleh lengah,” terang Presiden. (*)

batampos– Keterlambatan ASN menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan Tunda Bayar (TB) proyek, menjadi sorotan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ketua Fraksi Gerindra, Zaizulfikar menegaskan, isu keterlambatan TPP, dan TB, senantiasa menjadi isu yang tidak mengenakkan serta dikeluhkan setiap tahunnya.

“Dari tahun ke tahun, tunda bayar penyedia jasa kontraktor, dan keterlambatan TPP ASN selalu menjadi isu daerah. Hingga tahun 2024 ini, pun masih terjadi. Tentunya ini kita tanyakan alasannya mengapa,” ungkap Zaizulfikar saat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2023, Kamis (13/6).

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti postur APBD tahun 2023 yang berjumlah Rp1,5 triliun. Nyatanya hanya bisa terealisasi sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 89,36 %.

“Artinya, terjadi defisit sekitar Rp166 miliar. Dari target PAD yang tidak mencapai target sebesar lebih kurang Rp88,4 miliar, dan transfer pusat Rp70,7 miliar. Kondisi ini harus dijelaskan, sehingga bisa dicarikan solusi di tahun hadapan,” tutur Zaizulfikar.

BACA JUGA: Gerindra dan Golkar Sama Sama Dapat 9 Kursi DPRD Kepri

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebut, pandangan serta masukan dari para fraksi akan menjadi pertimbangan kedepannya.

“Yang menjadi catatan-catatan kami antaran lain pembayaran insentif yang wajib maupun lainnya di lingkungan OPD, selama ini sudah berjalan dengan maksimal. Namun terkait adanya pandangan terhadap hal itu, ke depan akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan,” tutur Rafiq.

Terkait tidak tercapainya terealisasi postur APBDP tahun 2023, menurut Rafiq, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab.

“Realisasi APBD tahun 2023 yang hanya mencapai 89,36% karena ada beberapa kendala. Seperti tidak tercapainya PAD yang dikarenakan perusahaan-perusahaan tambang habis masa izinnya. Termasuk dana transfer pusat maupun provinsi yang tidak diberikan secara keseluruhan,” ungkap Bupati.

Disisi lain, juga terjadi keterlambatan penyaluran dana bagi hasil triwulan ke 4 yang dibayarkan di tahun 2024. Serta dana PMK yang tidak semua dikucurkan di tahun 2023, dan baru direalisasikan tahun 2024.

“Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap belanja pembangunan, belanja pegawai serta lainnya. Ke depannya ini akan mulai kita perbaiki bersama,” janji Bupati. (*)

Reporter: Ichwanul Fahmi