batampos – Hingga hari ini umat Muslim seluruh dunia tengah melangsungkan ibadah haji 1445 H. Hal itu diketahui melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) RI melaporkan pelaksanaan ibadah haji 1445 H dalam bentuk data, mulai dari pelunasan sampai dengan jamaah haji yang meninggal dunia.

Dilansir JawaPos.com dari laman resmi Siskohat (19/6), hingga hari ini atau hari ke-38 pelaksanaan haji 1445 H tercatat sebanyak 179 jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia.

Berdasarkan data yang dikutip pukul 15.44 WIB, 179 jamaah haji asal Indonesia meninggal dunia pada lima lokasi, yaitu Makkah, Madinah, Jeddah, Arafah, dan Mina.

Kemudian, sebagian besar jamaah yang wafat berusia lanjut (lansia) dan termasuk dalam risiko tinggi (risti). Hanya beberapa jamaah saja yang tidak termasuk dalam risti.

Sementara untuk usia, jamaah haji tertua yang meninggal dunia di Tanah Suci ialah 94 tahun dan paling muda berusia 31 tahun.

Jumlah ini diketahui dari data Siskohat lebih rendah (menurun) dari tahun sebelumnya (2023) yang tercatat pada hari ke-38 pelaksanaan ibadah haji sebanyak 283 jamaah meninggal dunia dari total 773 jamaah asal Indonesia yang wafat.

Sementara pada tahun ini di hari yang sama jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia tercatat sebanyak 177 dari total 179 jamaah. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi polemik wacana pelaku judi online menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Kepala negara menegaskan, tidak ada pemberian bansos untuk pelaku judi online.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (19/6).

“Hehehe enggak ada (rencana bansos untuk pelaku judi online),” kata Jokowi.

Jokowi pun kembali menekankan tidak ada wacana tersebut. “Enggak ada,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya menyampaikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online. Ia menegaskan, penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online, melainkan anggota keluarga.

“Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah, yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami,” ucap Muhadjir di kantor Pimpinan Pusat Muhammdiyah, Jakarta, Senin (17/6).

Gagasan pemberian bansos kepada korban judi online sempat diusulkan Muhadjir dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Ia mengutarakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait pihak keluarga yang akan menerima bansos dari korba perjudian online.

“Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial,” ungkap Muhadjir.

Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting. Mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara materi, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus.

“Kalau dia masih menganggur kita beri kemampuan keterampilan, dari kartu prakerja, kalau dari kartu pra kerja sulit ya di Kemensos ada program namanya pena, kan pena itu singkatan dari pahlawan ekonomi Nusantara, itu mereka-mereka yang salah satunya korban TPPO ini kemudian diberdayakan diberi modal untuk bisa survival,” pungkas Muhadjir. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Staf pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kusnadi menjalani pemeriksaan kurang lebih selama delapan jam, sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.30 WIB.

Kusnadi hanya menjawab singkat saat dicecar awak media usai menjalani pemeriksaan. Ia pun mengaku pernah melakukan pertemuan dengan Harun Masiku, yang saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Iya pernah (bertemu Harun Masiku),” kata Kusnadi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6).

Namun, Kusnadi tidak menjelaskan secara rinci kapan dirinya melakukan pertemuan dengan Harun Masiku. Sebab, ia hanya menjawab secara singkat kepada awak media.

Kusnadi pun mengaku didalami penyidik KPK terkait isi handphone (HP) milik Hasto Kristiyanto yang telah disita penyidik KPK, pada Senin (10/6) lalu. Namun, ia membantah ada komunikasi dengan Harun Masiku. Menurutnya, yang ada hanya percakapan dengan sesama staf di DPP PDIP.

“Nggak ada percakapan dengan HM. Ya percakapan biasa pembayaran dengan staf DPP,” ucap Kusnadi.

Terpisah, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengaku, penyidik KPK mendalami keberadaan Harun Masiku kepada Kusnadi.

Termasuk pengetahuan Kusnadi, terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

“Pemeriksaannya seputar perkara tersangka HM, maupun hal-hal terkait keberadaan HM itu sendiri,” ucap Tessa.

Tessa menekankan, keterangan Kusnadi dibutuhkan untuk bisa menangkap Harun Masiku yang telah lebih dari empat tahun buron.

“Kita harapkan, apapun keterangan yang bersangkutan dapat memperkuat kerja teman-teman penyidikan,” pungkas Tessa. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tim pengawas (Timwas) haji DPR RI menemukan kondisi tenda jamaah haji Indonesia mirip barak pengungsian di Mina, Arab Saudi.

“Kami menyesalkan buruknya pelayanan jemaah di Mina ini. Akibat tenda di bawah kapasitas, terpaksa sebagian jamaah berbaur antara jamaah laki-laki dan perempuan tanpa pembatas,” kata anggota Timwas Haji DPR Wisnu Wijaya Adiputra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bahkan banyak jamaah haji tidur di luar tenda, yang sangat tidak baik untuk kesehatan, lebih-lebih buat jamaah lanjut usia. Dia meminta Kemenag harus melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki persoalan itu.

Lanjut dia, persoalan tenda di bawah kapasitas tidak hanya menimpa jamaah haji reguler, tapi juga jamaah haji plus. Bahkan lebih parah di Maktab 111 tempat jamaah haji plus bermukim, kata dia, tenda berkapasitas 80 orang terpaksa ditempati 1.200 orang.

Selain itu, Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jamaah yang diusir dari tenda, akibat penempatan tenda jamaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Mereka terpaksa meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak bisa terpenuhi karena salah tempat.

“Semestinya tidak akan terjadi kalau Kemenag bisa mengantisipasi sejak awal,” ucapnya menegaskan.

Salah seorang jamaah haji Dedi Karyadi dari kelompok terbang 49 asal Kota Bogor, mengungkapkan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10×12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah.

“Artinya jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Ruang gerak kita tidak ada 1 meter. Itu pun masih tidak bisa menampung jamaah karena tenda-nya sangat sempit,” ungkapnya.

Kata dia, dengan terpaksa ada jamaah yang tidur di luar tenda. Mereka juga bergiliran tiap dua jam untuk bergantian tidur di dalam tenda. (*)

Sumber: Antara

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa terkait pencarian tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Harun Masiku (HM).

“Pemeriksaannya seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang ditangani, yaitu tersangka HM ataupun hal-hal terkait keberadaan tersangka HM itu sendiri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Tessa mengatakan pemeriksaan terhadap Kusnadi mulai pukul 10.00 WIB dan masih berlangsung hingga saat berita ini diturunkan. Dia juga tidak bisa banyak berkomentar soal apa saja yang didalami penyidik pada pemeriksaan tersebut karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung.

Dia menambahkan ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik demi kelancaran proses penyidikan, namun segala detail dari proses penyidikan KPK akan dibuka kepada publik dalam proses persidangan.

“Secara detail kami belum bisa memberi informasi karena masih berproses, kita tunggu aja prosesnya. Kembali lagi materi pemeriksaan itu kami belum bisa buka ke publik karena itu menjadi kewenangan penyidikan. Kita harapkan apapun keterangan yang bersangkutan dapat memperkuat kerja teman-teman penyidikan di perkara ini,” ujarnya.

KPK dalam beberapa waktu terakhir kembali memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Selain memeriksa tiga orang saksi yang diduga mempunyai hubungan kekerabatan dengan HM, KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta stafnya yang bernama Kusnadi, sebagai saksi dalam penyidikan tersebut.

Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6), diperiksa selama empat jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Lebih lanjut, penyidik KPK telah menyita sebuah ponsel milik staf Hasto yang bernama Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi, dan buku agenda DPP PDIP pada Senin (10/6).

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walaupun demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. (*)

Sumber: Antara