batampos – Penertiban pagar dan taman yang dibangun di bahu jalan di kawasan Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjungpinang, berujung laporan polisi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Pagar tersebut berada tepat di depan akses keluar masuk pabrik Teh Prendjak dan dinilai melanggar aturan tata ruang serta berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Menanggapi laporan tersebut, kuasa hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang, Urip Santoso, menegaskan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP semata-mata untuk menegakkan peraturan daerah.

Ia menjelaskan bahwa penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

“Satpol PP Tanjungpinang hanya menjalankan tugas menegakkan perda. Jika ada pihak yang tidak menerima, jalurnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Urip, Selasa (10/3).

Menurutnya, pagar dan taman yang dibangun sebagai pembatas lahan tersebut tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, keberadaannya berada di bahu jalan sehingga dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan serta merusak tatanan ruang jalan.

Urip juga mengungkapkan bahwa pemilik lahan melalui penasihat hukumnya sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Satpol PP setelah penertiban pertama pada 12 Februari lalu.

Dalam surat tersebut, pemilik lahan mengakui akan mengurus perizinan pembangunan pagar di lokasi tersebut.

Namun demikian, hingga saat ini pembatas lahan tetap dibangun kembali meskipun sudah beberapa kali ditertibkan oleh petugas.

“Sudah empat kali ditertibkan. Mereka juga pernah menyurati akan mengurus izin, tetapi tetap membangun pembatas yang tidak sesuai peruntukannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim, mengatakan pihaknya telah melakukan pembongkaran pembatas lahan tersebut sebanyak empat kali.

Pembatas yang dibangun pemilik lahan bervariasi, mulai dari pagar tembok, deretan kayu, hingga taman yang difungsikan sebagai pembatas lahan.

Ia menambahkan, sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya telah memberikan tiga kali surat peringatan serta dua kali pemanggilan klarifikasi kepada pemilik lahan.

Namun, peringatan yang diberikan tidak diindahkan sehingga penertiban tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menjalankan fungsi sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2018. Teguran sudah dilakukan, tetapi tetap saja dibangun kembali pembatasnya,” ujarnya.

Sebelumnya, perwakilan pemilik lahan, Yohanes, menyatakan pihaknya telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Kepulauan Riau.

Ia meminta pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta melibatkan Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan batas kepemilikan lahan di lokasi tersebut.

“Tunggu proses hukum di Polda selesai, panggil BPN untuk menentukan ini tanah milik siapa,” katanya. (*)

Artikel Penertiban Pagar Berujung Laporan Polisi, Satpol PP Tanjungpinang: Sesuai Perda pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan pemeriksaan keamanan pangan terhadap jajanan dan takjil yang dijual di sejumlah bazar Ramadan di wilayah Tanjungbalai Karimun.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat selama bulan Ramadan aman dan memenuhi standar kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Soerjadi, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memastikan produk pangan yang dijual di bazar memenuhi standar keamanan dan kebersihan.

“Kegiatan ini menjadi upaya bersama pemerintah daerah dan BPOM untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi,” ujar Soerjadi, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan pengambilan sampel makanan telah dilakukan sebelumnya pada Rabu (4/3) di sejumlah bazar Ramadan.

Sampel jajanan dan takjil diambil secara acak dari bazar yang berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral.

Seluruh sampel kemudian diperiksa dan dianalisis secara menyeluruh oleh tim dari BPOM guna memastikan tidak terdapat kandungan zat berbahaya pada makanan yang dijual kepada masyarakat.

“Kami sangat memperhatikan keamanan pangan terutama di bulan Ramadan karena masyarakat banyak membeli makanan dan takjil dari bazar yang tersebar di berbagai tempat,” jelasnya.

Menurut Soerjadi, hasil pemeriksaan laboratorium telah diterbitkan dan menunjukkan bahwa seluruh makanan yang menjadi objek pengambilan sampel dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Dari hasil uji tersebut, tidak ditemukan kandungan zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain memberikan kepastian bagi masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong para pedagang untuk terus menjaga kualitas, kebersihan, serta keamanan produk pangan yang dijual.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap makanan yang dijual di bazar Ramadan dapat tetap terjaga sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang aman dan berkualitas. (*)

Artikel BPOM dan Dinkes Karimun Cek Takjil Bazar Ramadan, Hasilnya Aman Dikonsumsi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga mengimbau masyarakat yang akan mudik menjelang Idulfitri untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok penjualan tiket kapal.

Kepala Dishub Lingga, Hendry Efrizal, mengatakan saat ini mulai bermunculan oknum yang menawarkan tiket kapal di luar sistem resmi agen pelayaran, terutama melalui media sosial.

Ia menegaskan masyarakat yang ingin bepergian atau pulang kampung sebaiknya membeli tiket langsung melalui agen resmi atau loket penjualan di pelabuhan.

“Apalagi saat ini momennya sangat rawan. Lebih baik datang langsung ke loket penjualan tiket di pelabuhan agar lebih aman,” ujar Hendry, Selasa (10/3).

Selain itu, masyarakat yang membeli tiket secara daring juga diminta memastikan bahwa aplikasi atau akun media sosial yang digunakan benar-benar milik agen pelayaran resmi.

Menurutnya, banyak calon penumpang tergiur membeli tiket melalui jalur tidak resmi demi menghindari antrean panjang, namun justru berisiko menjadi korban penipuan.

“Jangan sampai hanya karena ingin menghindari antrean panjang untuk mendapatkan tiket, malah tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya.

Hendry mengungkapkan, beberapa waktu lalu terdapat sejumlah santri dan mahasiswa asal Lingga yang menjadi korban penipuan tiket kapal setelah melakukan transaksi melalui media sosial.

Dalam kasus tersebut, korban telah mentransfer uang kepada pelaku, namun tiket yang dijanjikan tidak pernah diterima sehingga mereka gagal berangkat.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih teliti. Jika membeli tiket di luar akun resmi agen pelayaran, maka itu berada di luar tanggung jawab mereka,” jelasnya.

Dishub Lingga juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat berwenang apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik penipuan penjualan tiket di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah lebih banyak masyarakat menjadi korban penipuan, terutama menjelang arus mudik Lebaran yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan transportasi laut di wilayah kepulauan. (*)

Artikel Waspada Penipuan, Dishub Lingga Ingatkan Warga Jangan Beli Tiket Kapal dari Media Sosial pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bintan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Kantor Bupati Bintan, Senin (9/3).

Forum perencanaan tahunan tersebut menitikberatkan pada empat prioritas pembangunan yang ditargetkan mampu meningkatkan akselerasi kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, serta tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bintan, M. Panca Azdigoena, mengatakan Musrenbang RKPD merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan di Bintan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meningkat menjadi 78,65, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,77 persen.

Selain itu, angka usia harapan hidup masyarakat juga meningkat menjadi 75,21 tahun.

“Musrenbang ini merupakan ikhtiar nyata untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Pemkab Bintan menetapkan empat prioritas pembangunan utama. Pertama, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan industri unggulan serta peningkatan kualitas infrastruktur.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang inovatif dan transparan.

Keempat, memperkuat sinergi pembangunan antar sektor agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan fokus pada empat prioritas tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan di Bintan dapat berjalan lebih terarah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Musrenbang juga menjadi wadah untuk membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan daerah.

“Forum ini juga menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),” pungkasnya. (*)

Artikel Pemkab Bintan Tetapkan Empat Prioritas Pembangunan di Musrenbang RKPD 2027 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Unit Reskrim Polsek Kundur menangkap seorang pria berinisial Sf (28) yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 12 tahun.

Penangkapan dilakukan pada Sabtu (7/3) setelah polisi menerima laporan dari ibu kandung korban berinisial N yang juga merupakan istri pelaku.

Kapolsek Kundur, AKP Sarianto, mengatakan dugaan kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi di rumah tempat tinggal pelaku dan korban di wilayah Kundur.

“Kasus ini terungkap setelah ibu kandung korban melapor ke Mapolsek Kundur. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, peristiwa itu terjadi pada Jumat, 20 Februari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB,” ujar Sarianto, Selasa (10/3).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga pelaku tidak hanya sekali melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Penyidik menemukan indikasi tindakan tersebut telah terjadi sebanyak tiga kali.

“Awal perbuatan cabul diduga dilakukan sejak Januari hingga Februari 2026,” katanya.

Korban juga telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis guna kepentingan visum sebagai bagian dari proses penyidikan.

Sarianto menambahkan, pelaku yang merupakan ayah tiri korban telah diamankan dan mengakui perbuatannya saat diperiksa penyidik.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kundur, Ipda Denny, menegaskan bahwa dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, kepolisian mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban.

Menurutnya, penyidik menjaga kerahasiaan identitas korban serta memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak selama proses penyelidikan berlangsung.

“Kami fokus pada pengungkapan fakta dan sangat memperhatikan kondisi psikologis korban. Hingga saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap secara terang dugaan tindak pidana ini,” ujarnya.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek Kundur. (*)

Artikel Polisi Tangkap Pria di Kundur Diduga Cabuli Anak Tiri Berusia 12 Tahun pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok menjelang Idulfitri 2026 di Provinsi Kepulauan Riau diawasi secara ketat oleh aparat kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan barang dan lonjakan harga di pasaran.

Kapolda Kepri, Asep Safrudin, menegaskan bahwa jajarannya bersama Satgas Pangan terus memantau jalur distribusi hingga pasar guna memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

“Kami pastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman bagi masyarakat,” kata Asep, Selasa (10/3).

Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada jalur-jalur masuknya barang ke wilayah Kepri. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini potensi penyimpangan distribusi bahan pokok maupun BBM.

“Pengawasan di berbagai jalur distribusi terus diperkuat agar potensi penimbunan dapat dicegah sebelum berdampak luas ke masyarakat,” ujarnya.

Meski pengawasan diperketat, kondisi ekonomi di Kepri saat ini dinilai relatif stabil. Menurut Asep, indikator tersebut terlihat dari angka inflasi daerah yang masih terkendali.

Ia menyebut Provinsi Kepulauan Riau saat ini termasuk dalam 10 besar daerah dengan tingkat inflasi terendah secara nasional.

“Kepri masuk 10 besar inflasi terendah nasional. Ini menunjukkan harga dan stok relatif stabil, namun pengawasan tetap tidak boleh kendur,” jelasnya.

Kapolda juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang sengaja menahan stok barang untuk memicu kenaikan harga menjelang hari raya.

“Jika ada oknum yang nekat menimbun bahan pokok menjelang Lebaran, jajaran Polda Kepri akan langsung melakukan penindakan hukum,” tegasnya. (*)

Artikel Polda Kepri dan Satgas Pangan Siaga Awasi Pasokan BBM dan Sembako Jelang Lebaran pertama kali tampil pada Kepri.