batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerima dana hibah sebesar Rp 15,5 miliar dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas baru-baru ini.
Ketua KPU Anambas, Padillah mengatakan KPU telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemkab Anambas sebesar Rp 15,5 Miliar.
“Dana ini bersumber dari APBD Pemkab Anambas. Beda dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang bersumber dari APBN,” ujar Padillah, Senin, (1/7).
Dana tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November mendatang.
“Sebelum kita ajukan, kita susun dulu rencana penggunanaan anggaran. Serta sudah beberapa kali revisi dan rasional. Ini hasilnya Rp 15,5 Miliar,” sebut Padillah.
Nantinya, dana tersebut diperuntukkan untuk belanja kertas beserta kotak suara, pembayaran honor penyelenggara Pilkada dan operasional KPU dalam menghadapi event 5 tahun sekali ini.
Dalam Pilkada kali ini, KPU Anambas telah melakukan tahapan. Untuk saat ini, KPU sedang melakukan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
Sedangkan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, KPU akan membuka pada 27 hingga 29 Agustus.
“Sampai saat ini tahapan per tahapan berjalan lancar. Belum ada kendala. Doakan saja sampai akhir Pilkada, berjalan lancar,” pungkas Padillah. (*)
batampos – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengalami inflasi year on year (y-on-y), pada Juni 2024, sebesar 3,54 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,69. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam diangka 3,71 persen dengan IKH 106,94.
Sementara yang terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,79 persen dengan IKH sebesar 106,08. Sedangkan Kota Tanjungpinang inflasi sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 105,53.
Inflasi y-on-y di Kepri terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu:
Kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 6,48 persen.
Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 3,26 persen.
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,90 persen.
Kelompok kesehatan naik sebesar 3,45 persen.
Kelompok transportasi naik sebesar 4,04 persen
Kelompok pendidikan naik sebesar 2,49 persen
Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran naik sebesar 1,86 persen.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 6,66 persen. (*)
Petugas PLN Batam melakukan pemeriksaan di salah satu pembangkit. PT PLN Batam. Foto: PLN Batam untuk Batam Pos
batampos – Tarif listrik PT PLN (Persero) khusus wilayah Batam, Kepulauan Riau, mengalami kenaikan untuk periode kuartal ketiga atau Juli sampai September 2024. Kenaikan bea itu dipicu perubahan parameter makro ekonomi yaitu kurs, inflasi, dan harga energi primer.
Penyesuaian tarif yang berlaku saat ini diterapkan kepada sebagian golongan pelanggan, meliputi rumah tangga mampu, bisnis dan industri menengah, hingga sektor pemerintahan di Batam. PT PLN Batam diketahui juga belum pernah menaikkan tarif listrik sejak 2017.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu mengungkapkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk tarif adjustment triwulan III berlaku Juli, Agustus, September 2024 telah berubah signifikan dari asumsi ekonomi tahun 2017. “Perubahan tersebut di antaranya kurs sebesar Rp 15.656,22/US$ dari Rp 13.300/US$, harga gas sebesar 6,39 US$/MMBTU dari 5,8 US$/MMBTU, dan harga batubara sebesar 65,90 US$/ton dari 58 US$/ton,” katanya dalam keterangan tertulis.
Penerapan tarif adjustment triwulan III 2024 PT PLN Batam antara 6,00 sampai 9,83 persen hanya menyasar 11 dari 23 golongan pelanggan. Dalam hal ini, pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan tarif adjustment dengan tetap menjaga daya saing industri di Batam, sehingga sebagian golongan tarif Batam masih di bawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.
PLN Batam dituntut untuk lebih mandiri karena tidak menerima subsidi dan kompensasi dari pemerintah sebagaimana yang diterapkan pada PT PLN (Persero). Selain itu, tarif tenaga listrik golongan pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA dan pelanggan sosial hingga daya 2.200 VA diberlakukan sama dengan tarif nasional yang mendapat subsidi dari pemerintah.
Maka, selisih BPP tenaga listrik dengan tarif yang seharusnya dibayar konsumen menjadi tanggungan PT PLN Batam. Dengan implementasi tarif adjustment tersebut, PT PLN Batam memperoleh margin sebesar 3,04 persen yang sebelumnya masih negatif. Hal ini dapat lebih mendorong PT PLN Batam meningkatkan keandalan dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional.
Dampak kenaikan tarif listrik ini disampaikan oleh Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid. Ia menyebut, impaknya sedikit banyak akan menambah beban bagi pelaku usaha di Bandar Dunia Madani.
Sepengetahuan dia, PLN Batam sempat berjanji bakal meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan adanya kenaikan tarif listrik itu. Pengusaha memaklumi dan memahami kondisi terkini yang membuat bea listrik naik.
“PLN Batam kita minta memegang janjinya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggannya terutama pelanggan bisnis. Jangan sampai lagi terjadi pemadaman dengan alasan kekurangan daya atau alasan lainnya,” kata Rafki, Selasa (2/7).
Pemadaman listrik memang menyusahkan para pengusaha serta masyarakat umum. Aktifitas harian atau bisnis menjadi terkendala. Dari situ, ia mengingatkan bahwa pemadaman berdampak pada seluruh lini.
“Pemadaman listrik di Batam, apalagi dalam waktu yang lama, akan sangat merugikan pelaku usaha, terutama pelaku UMKM,” ujar Rafki. (*)
Ilustrasi. Bukti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 yang telah dilakukan petugas Pantarlih di rumah warga.
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam, mulai 24 Juni sampai 2 Juli telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 sebanyak 330 ribu pemilih dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Batam, Adri Wislawawan mengatakan, sepanjang pekan pertama ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sudah melakukan coklit terhadap 38 persen dari jumlah keseluruhan daftar pemilih di Kota Batam yakni sebanyak 890.242 orang.
Dia menjelaskan, jumlah daftar pemilih tersebut bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI pada 2 Mei 2024.
“Untuk minggu pertama ini, 330 ribu pemilih atau 38 persen data pemilih terakhir yang telah dicoklit,” ujar Adri, Selasa (2/7)
Ia mengatakan pihaknya optimistis coklit data pemilih selesai sebelum 24 Juli. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sebanyak 3.403 pantarlih akan bekerja di 1.811 TPS.
“Kami yakin selesai sebelum 24 Juli 2024,” katanya.
Adri mengatakan dalam satu TPS ada yang satu orang petugas pantarlih, ada juga dua orang. Adapun ketentuannya, jumlah pemilih dalam satu TPS ada 600 pemilih ke atas ada dua pantarlih, sementara itu bagi jumlah pemilihnya di bawah itu maka akan diisi oleh satu orang petugas pantarlih.
“Kami sudah memetakan daftar pemilih tersebut ke sejumlah TPS, yakni maksimal 600 pemilih per TPS untuk Pilkada 2024. Adapun total TPS se-Kota Batam ada 1.811 TPS,” kata Adri.
Adri juga menyebutkan, proses coklit ini dilakukan oleh 3.403 pantarlih yang akan dilaksanakan selama sebulan penuh mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024 mendatang.
“Selama proses coklit, tidak ada kendala krusial yang dihadapi petugas pantarlih. Karena bersifat door to door,” tutupnya.
Ketua KPU Batam Mawardi mengatakan pantarlih diwajibkan untuk dapat memastikan data pemilih dengan akurat salah satunya untuk antisipasi kondisi warga yang sudah meninggal dunia, daftar pemilih baru dan juga terdaftar sebagai pemilih.
Selain itu Pantarlih juga bertugas membantu penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, serta melaporkan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS sesuai wilayah tugas.
“Setiap anggota Pantarlih akan bertanggung jawab atas pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih,” jelasnya.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tiap calon Pantarlih, diantaranya mereka harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, dan memiliki KTP.
Selain itu katanya, calon Pantarlih harus sehat secara fisik dengan bukti dokumen kesehatan, memiliki pendidikan terakhir minimal SMA yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah, serta tidak menjadi anggota partai politik atau tim kampanye.
“Untuk gaji pantarlih sama dengan pemilu 2024 yakni sebesar Rp 1 juta, ” kata Mawardi. (*)
batampos – Kebakaran yang menewaskan seorang wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya diduga terkait berita perjudian yang marak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Hal itu terungkap setelah tim pencari fakta Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menelusuri peristiwa kebakaran tersebut.
“Korban ini Rico Sempurna Pasaribu wartawan Tribrata TV dugaan kuat tim di lapangan ini, karena ada kaitannya dengan berita yang dia terbitkan,” kata Koordinator KKJ, Erick Tanjung di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Erick menjelaskan, kebakaran yang menewaskan Sempurna dan anggota keluarganya itu, terjadi pada Kamis (27/6) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. Sebelum peristiwa nahas itu terjadi, pada Senin (22/6), Sempurna membuat berita soal maraknya perjudian di Kabupaten Karo.
Bahkan, dalam pemberitaan itu, disebutkan mengenai adanya aparat yang menjadi pengelola lapak judi tersebut. Menurutnya, malam sebelum kebakaran terjadi, korban ditemani temannya sempat bertemu dengan oknum aparat yang diduga pengelola lapak judi.
“Dia meliput di sana dengan terang, ada oknum aparat yang menjadi pengelola lapak judi tersebut. Terkait pemberitaan itu, kami menduga salah satu penyebab dari dia mengalami kebakaran itu dan menjadi salah satu korban meninggal,” ungkap Erick.
Erick mengutarakan, tim pencari fakta KKJ sudah turun langsung ke lapangan menemui rekan-rekan korban di Tribrata TV, mulai dari atasan di redaksinya sampai dengan rekan kerjanya di lapangan, termasuk kepala biro Tribrata TV di Karo. Tim pencari fakta juga menemui rekan-rekan korban di LSM, saksi-saksi kunci, termasuk anak Sempurna yang masih hidup.
Berdasarkan hasil temuan tim pencari fakta KKJ, lanjut Erick, ditemukam fakta bahwa Sempurna sempat merasa was-was atau ketakutan atas berita perjudian yang dibuatnya.
“Keluarganya yang lain kita temui dan hampir semuanya menyebutkan memberikan keterangan yang serupa bahwa sebelum kejadian itu korban menceritakan agak was-was dan ketakutan. Karena dicari-cari terkait berita yang dia terbitkan dan berita itu juga di-posting di akun Facebook pribadi Sempurna,” papar Erick.
Sementara itu, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Polda Sumut membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini.
“Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ),” ujar Totok.
Selain kepolisian, Dewan Pers juga meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Pangdam Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Mochmmad Hasan membentuk tim untuk mengusut kasus ini.
“Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial,” tegas Totok.
Dewan Pers juga meminta Komnas HAM dan LPSK untuk turut serta secara melakukan upaya investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban.
Totok menekankan, kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum dan bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Aktivitas wartawan, dalam hal ini wartawan Tribrata TV, menjalankan pekerjaan lain yang diduga melanggar hukum bukan merupakan pembenaran atas kekerasan yang dialaminya.
“Secara khusus Dewan Pers mengimbau wartawan dan media agar bekerja secara profesional dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta aturan lain yang terkait. Dewan Pers berharap peristiwa semacam ini tak lagi terjadi dan wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik,” pungkas Totok. (*)
Sekda Karimun, Muh Firmansyah sebagai tim penguji kompetensi melakukan pengujian kepada peserta para pejabat eselon dua.
batampos– Pelaksanaan uji kompetensi untuk pejabat eselon dua yang menjabat sebagai kepala dinas, kepala badan dan inspektorat daerah di lingkungan Kabupaten Karimun, Senin (1/7) resmi dimulai. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati.
Tim penguji terdiri dari Sekda Karimun, BKN Regional XII Pekanbaru, Prof Zam Zami dari akademisi dan Kepala BKPSDM Kabupaten Karimun. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 25 orang pejabat.
Sekda Karimun, Muh Firmansyah yang dikonfirmasi Batam Pos mengatakan, uji kompetensi kali ini merupakan bagian dari mengulang kembali kemampuan manajerial para pejabat eselon dua yang sudah hampir 5 tahun menjabat.
”Istilahnya kegiatan ini untuk meng-update lagi kemampuan dan keterampilan para kepala dinas, badan dan inspektorat daerah dalam manajerial di jabatan pada OPD yang dipimpin. Apakah masih layak untuk di OPD tersebut atau tidak. Dan uji kompetensi ini dilaksanakan sehari penuh atau sampai malam,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, tim penguji juga melihat makalah yang disampaikan oleh setiap peserta. Melalui makalah yang dimasukkan ke panitia, tim penguji juga akan melihat kesesuaian kompetensi dan kualifikasi dengan jabatan yang diduduki. Termasuk akan melihat seperti apa inovasi dan strategi yang sudah dan akan dilakukan dimasa mendatang jika kembali duduk di jabatan tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, Helmi yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan, dia sebagai salah satu peserta yang mengikuti uji kompetensi sudah menyiapkan diri dengan memasukkan makalah ilmiah.
”Sebagai pejabat yang menduduki jabatan eselon dua tentunya harus memiliki kemampuan manajerial dan inovasi dalam menjalankan suatu sistim di OPD yang kita pimpinan,” ungkapnya. (*)
Ilustrasi. Pajak reklame menunjukkan tren positif. Pajak reklame masih menjadi salah satu penyumbang terbesar. Foto: Dokumentasi Batam Pos
batampos – Penerimaan daerah Kota Batam dari sektor pajak menunjukkan tren positif. Meskipun penyumbang terbesar dari sektor properti. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat realisasi penerimaan pajak daerah di semester pertama 2024 mencapai Rp 687 miliar dari target Rp 1,3 triliun.
Pajak reklame masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan nilai Rp 8 miliar dari target Rp 21 miliar di 1.300 titik untuk sektor pajak reklame tahun 2024 ini.
Sekretaris Bapenda Kota Batam, M Aidil Sahalo, menjelaskan pada pajak reklame billboard atau videotron mencapai Rp 7 miliar dari target Rp 16 miliar, atau baru tercapai 45 persen dari target. Dengan jumlah titik kurang lebih 1.300 tersebut diharapkan angka tersebut bisa terealisasi di tahun ini,.
“Sementara untuk pajak reklame non-billboard atau kain dan sejenisnya baru tercapai Rp 789 juta, baru tercapai 19 persen dari target yakni Rp 4 miliar,” kata dia, Selasa (2/7).
Aidil menuturkan bahwa titik reklame di kota Batam masih dalam proses penataan ulang oleh tim yang dipimpin Sekda dengan anggota OPD Pemko bersama BP Batam.
Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur di ruas jalan kota Batam berdampak pada titik reklame yang ada.
“Data lengkap beserta koordinatnya ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” ujar Aidil.
Meskipun dalam proses penataan, Aidil menegaskan bahwa seluruh reklame di kota Batam, terutama di persimpangan, masih menjadi titik yang potensial.
“Hampir semua titik persimpangan, terutama jalan arteri perkotaan di kota Batam,” tuturnya.
Pajak reklame menjadi salah satu objek pajak yang mengalami peningkatan sejak tahun 2023 lalu, usai dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Batam tahun 2023 terkait penyesuaian tarif reklame di Batam.
Ia mengatakan penataan reklame menyesuaikan dengan pelebaran jalan yang masih berjalan.
Nantinya reklame akan dibuat lebih tertata dari pada kondisi saat ini. Untuk simpang jalan yang dinilai cukup strategis, pemasangan videotron lebih diprioritaskan.
“Agar lebih terlihat rapi dan tertata. Sehingga tidak ganggu estetika ruang terbuka di jalan,” sebutnya.
Menurutnya, pemasangan jenis reklame ini juga melihat kondisi dan survei terhadap minta iklan pada jenis reklame tersebut. Begitu juga dengan kondisi atau letak gedung yang akan dipasang reklame Megatron.
Ke depan penataan reklame di Batam akan mengacu pada arah yang lebih baik. Penyediaan wadah reklame yang diminati juga akan diprioritaskan. Agar bisa berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak reklame setiap tahunnya.
Terkait keberadaan reklame yang tidak berizin, ia menyebutkan penertiban terhadap keberadaan tiang reklame yang tidak berizin sudah ditertibkan.
“Bertahap titik reklame ilegal sudah ditertibkan. Hampir semua sudah ditertibkan. Untuk tiang reklame sudah berizin semua yang tersedia saat ini. Kalau masih ada yang bandel akan terus kami tertibkan,” pungkasnya. (*)
batampos – Korlantas Polri segera menerapkan Surat Izin Mengemudi (SIM) format baru, yaitu terdapat gambar kendaraan seperti mobil dan motor pada kartu atau bentuk fisiknya.
Dikutip dari laman Indonesia Baik yang dikelola oleh Kemenkominfo, penerapan SIM format baru tersebut akan berlaku pada Juli ini. Hal itu juga sejalan dengan berlakunya SIM Indonesia di sejumlah negara Asia Tenggara mulai 1 Juni 2025.
Nantinya, bagi masyarakat yang mengurus SIM baru atau memperpanjang masa berlaku SIM pada Juli ini dan seterusnya, akan mendapat SIM format baru tersebut.
Tujuan dari pemberlakuan SIM format baru tersebut agar SIM Indonesia bisa berlaku di luar negeri, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir melanggar aturan lalu lintas dalam hal kewajiban memiliki surat izin mengemudi saat berada di sana.
Namun perlu diingat, SIM Indonesia format baru tersebut hanya berlaku di sejumlah negara Asia Tenggara, antara lain Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina.
Hal ini juga sejalan dengan agreement of the Recognition of Domestic Driving Licence Issued yang diterbitkan oleh negara ASEAN pada tahun 1985.
Perlu diketahui juga bahwa SIM format baru ini berlaku untuk seluruh kendaraan, yaitu mobil, sepeda motor, hingga bus dan truk.
Meskipun SIM format baru diberlakukan, namun masih ada sejumlah persamaan dengan SIM format lama, antara lain format angka pada SIM baru tidak berubah.
Selain itu, persyaratan hingga biaya pembuatannya juga masih sama, baik itu perpanjangan SIM maupun pembuatan SIM baru.
Berikut adalah syarat lengkap dan besaran biaya pembuatan dan perpanjangan SIM dikutip dari laman resmi Satlantas Polrestabes Surabaya.
Syarat Usia
1. Berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D.
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I.
3. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.
4. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum.
5. Berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum.
6. Berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.
Syarat Administrasi
1. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Dokter.
3. Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Biro Psikologi.
4. SIM lama untuk permohonan perpanjangan SIM.
5. Untuk pengalihan golongan SIM, harus disertai dengan Surat Lulus Uji Keterampilan Simulator.
SIM Baru
Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016, tentang biaya penerbitan SIM Baru dan Perpanjangan :
• SIM C Rp.100.000
• SIM A Rp.120.000
• SIM A Umum Rp.120.000
•SIM BI/Umum Rp.120.000
• SIM BII/Umum Rp.120.000
• SIM D Rp.50.000
SIM Perpanjangan
Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016, tentang biaya penerbitan SIM Baru dan Perpanjangan :
• SIM C Rp.75.000
• SIM A Rp.80.000
• SIM A Umum Rp.80.000
• SIM BI/Umum Rp.80.000
• SIM BII/Umum Rp.80.000
• SIM D Rp.30.000
Pengalihan Gol SIM
Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016, tentang biaya penerbitan SIM Baru dan Perpanjangan, dikenakan tambahan Rp.50.000 untuk biaya SKUKP (Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi)
Perlu diketahui bahwa biaya pembuatan SIM di atas belum termasuk biaya lainnya seperti biaya tes kesehatan, biaya administrasi, biaya pengemasan, serta biaya pengiriman dan SATPAS ke rumah pemohon. (*)
batampos – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan 27 November 2024 mendatang, baik masyarakat maupun partai politik bersiap untuk menentukan pilihannya.
Sudah selayaknya calon kepala daerah yang diusung partai politik menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat, agar pemimpin yang terpilih mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan bisa dapat berjalan secara efektif dan merata.
Partai Gerindra Kota Batam misalnya, telah memastikan akan mengusung Li Claudia Chandra sebagai calon Wali Kota Batam di Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyebutkan, penunjukan Li Claudia Chandra sebagai calon Wali Kota Batam merupakan intruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.
“Ini sudah menjadi intruksi partai untuk menjadikan Li Claudia Chandra sebagai calon Walikota Batam,” ujarnya Nyanyang.
Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Batam menyiapkan target tinggi dengan menawarkan tiga nama sebagai kandidat calon wali kota atau calon wakil wali kota (Pilwako) Batam 2024 mendatang. Sekum DPD PKS Batam Warya Burhanuddin mengaku, tiga nama itu ialah Sekertaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kepri, Suryani, Wakil Ketua DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono dan Ketua DPD PKS Batam Yusuf.
“Jadi yang kami sorong untuk maju Pilkada Batam ya tiga nama itu,” kata Warya.
Senada dengan parpol lain, Partai Amanat Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk diusulkan sebagai kandidat calon wali kota Batam 2024. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Batam Safari Ramadan menjelaskan, nama -nama yang sudah diserahkan ke DPW dan DPP PAN ialah Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, Jefriddin dan juga Wakil Walikota Batam saat ini, yakni Amsakar Achmad.
“Selain itu ada juga nama dari internal kita seperti Safari Ramadhan dan Edward Brando. Nama -nama ini sudah dikirim ke DPP pusat. Nanti DPP yang akan memutuskan, kemungkinan pertengahan bulan ini sudah ada, ” tuturnya.
Sama dengan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarakan enam nama sebagai kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Batam dalam membangun koalisi pada Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Kota Batam 2024 nanti.
“Saya pikir kami sudah melalui tahapan yang panjang. Mulai dari penjaringan, pendaftaran hingga didapat tiga nama yang direkomendasikan ke DPP sebagai calon wali kota Batam dan tiga nama untuk calon wakil walikota Batam, ” ujarnya Ketua DPC PKB Batam Surya Makmur Nasution.
Adapun ketiga nama calon walikota yang diberikan ke DPP pusat ini kata Surya adalah Marlin Agustina, Amsakar Ahmad dan Li Claudia. Sedangkan tiga nama calon wakil walikota adalah Jefridin Hamid, Hendrik dan Heri Mukrizal. Nama-nama ini telah melalui pertimbangan suara masyarakat siapa yang layak dan terbaik membawa Batam lebih maju.
“Calon yang akan diusung, menunggu keputusan DPP. Juli ini saya kira sudah keluar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Batam Yunus Muda mengaku, Golkar tahun ini disebut memprioritaskan dukungan pada kader internal partai. “Tak ada buka penjaringan, partai Golkar prioritaskan dukung kader dari internal pada Pilkada nanti,” ujarnya, sebelum meninggalkan gedung DPRD Kota Batam.
Wakil Ketua DPRD Batam itu juga tak ingin berandai-andai terkait arah dukungan partai kepada calon yang diusung pada Pilwako Batam. Diakui Yunus, saat ini DPP Golkar sedang melakukan survei terhadap 4 nama yang masuk rekomendasi.
Adapun empat nama itu, termasuk dirinya. Yunus Muda yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD Golkar Batam. Kemudian ada nama ketua DPD Golkar Kepri, Akhmad Ma’ruf dan Asmin Patros serta Tabah Iskandar. “Empat nama tersebut sedang tahap survei. Karena hasil survei akan menentukan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Partai Golkar terkait bakal calon (Bacalon) yang akan diusung,” pungkasnya. (*)
Hasya Danirmala Putri Arthadira (kiri). (F. dokumen pribadi)
batampos – Hasya Danirmala Putri Arthadira, terpilih sebagai Calon Paskibraka Tingkat Pusat mewakili Kepulauan Riau.
Siswa SMA Mondial Batam ini memang kaya prestasi. Hasya, demikian ia akrab disapa menjadi delegasi dalam ajang AYIMUN (Asia Youth International Model United Nation) ke-13 yang akan digelar di Kuala Lumpur pada bulan Januari 2024.
Hasya, yang lahir pada 20 Desember, telah menunjukkan prestasi luar biasa sejak dini. Aktif dalam kegiatan OSIS, ia sering memenangkan berbagai lomba akademik. Salah satu prestasi gemilangnya adalah menjuarai Olimpiade Sains yang diadakan Universitas Airlangga, Surabaya.
Dalam ajang Olimpiade Sains tersebut, Hasya meraih predikat juara di seluruh bidang yang dilombakan. Prestasi di bidang Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Hasya membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras berbuah manis.
Tidak hanya unggul dalam bidang akademik, Hasya juga menguasai public speaking dalam bahasa Mandarin. Kemampuan ini membawanya meraih juara lomba pidato bahasa Mandarin yang diadakan Universitas Sebelas Maret, Solo. Prestasi ini semakin memperkuat reputasinya sebagai remaja berprestasi.
Dengan berbagai prestasi yang diraih, Hasya menjadi inspirasi bagi remaja lainnya di Indonesia. Dedikasi dan semangatnya menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika diiringi dengan kerja keras dan tekad yang kuat.
Perjalanan Hasya dalam menorehkan prestasi tidak berhenti di sini. Sebagai Calon Paskibraka Tingkat Pusat, ia siap mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Hasya berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.
Kesuksesan Hasya juga tidak lepas dari dukungan keluarga dan guru-gurunya. Mereka selalu memberikan semangat dan motivasi agar Hasya terus berprestasi dan mengembangkan potensinya. Dukungan ini sangat berarti bagi perkembangan Hasya.
Dalam kesempatan ini, Hasya mengungkapkan rasa syukurnya atas semua pencapaian yang diraih. Ia berharap dapat terus memberikan yang terbaik dan menginspirasi remaja lainnya untuk berprestasi dan membawa nama baik Indonesia.(*)
