Sabtu, 11 April 2026
Beranda blog Halaman 3264

Henry dan Gusnawati Bernyanyi Hibur Tamu

0
F RSHB HUT Yayasan Sabtu 15 Juni 2024
Hj Marlin Agustina, Hj Gusnawati, Made Tantra Wirakesuma, dan Melati saat syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 Yayasan Harapan Bunda, di Aula 17 kampus IKMB, Seraya, Sabtu (15/6/2024). F Suprizal Tanjung

batampos  – Keluarga besar Yayasan Harapan Bunda mengadakan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38, 5 Juni 1986 – 5 Juni 2024 di Aula 17 kampus Institut Kesehatan Mitra Bunda (IKMB), Jalan Raya Seraya Nomor No. 1, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batuampar, Batam, Sabtu (15/6/2024).

BACA JUGA: H Henry Minit, Pembina Yayasan Harapan Bunda Batam  

Hadir saat itu, Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua GOW Batam, Hj Marlin Agustina SE SH; Sekda Kota Batam, Drs H Jefridin Hamid; Pengawas Yayasan Harapan Bunda Bidang Pelayanan Kesehatan, dr Made Tantra Wirakesuma MARS; Rektor IKMB dr H Mawardi Badar MM; Pembantu Rektor III IKMB, NS Didi Yunaspi MKep; Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda (RSHB), dr Ibnu Rushd MKM; kepala dinas terkait; direktur RS; perwakilan perawat bidan dokter; mahasiwa IKMB; dan lainnya.

BACA JUGA: RSHB Batam Milik Masyarakat, Bunda Mandiri Group Rayakan HUT Henry dan RSHB

Pada saat itu, Pembina Yayasan Harapan Bunda, H Henry Minit; Ketua Yayasan Harapan Bunda, Hj Gusnawati STr. Keb, MKM; Pengurus Yayasan Harapan Bunda, Hardizon spontan menyumbangkan lagu. Tampilnya Henry dan Gusnawati seketika memecah kekakuan dan formalnya  suasana. Hadirin heboh, tersenyum, tertawa dan bertepuk tangan. Sebagai tuan rumah, Henry dan Gusnawati tidak duduk manis. Mereka bukan hanya mengundang, mereka juga menyapa, menyatu, mengajak tamu yang muda atau tua untuk bercerita, bergurau, tertawa. Tak ada jarak antara tuan rumah dan tamu. Bukan cuma itu, mereka juga bernyanyi menghibur para tamu. Sayang cuma 1 lagu. Tak ada tambahan.

BACA JUGA: Bunda Mandiri Group Kurban 20 Sapi

Kehebohan tak cukup sampai disitu. Usai paduan suara dari IKMB dan RSHB menyanyikan MARS IKMB dan RSHB, mendadak Henry melarang mereka turun panggung. Ada apa? Hadirin hening, bertanya. Ternyata Henry langsung ‘’menyalami’’ 38 karyawan. Lagi-lagi ada senyum dan tawa. Yang belum dapat heboh. Namun ada bocoran. Semua karyawan akan mendapat hadiah dari Henry. Akan ada banyak door rize (hadiah, red).

‘’Suami saya ini (Henry Minit, red) sulit ditebak jalan pikirannya. Tiap menit bisa berubah (pikirannya). Tadi tidak ada rencana ini (beri hadiah, red). Namun ini untuk kita semua. Kita harus gembira,’’ ujar Gusnawati tersenyum. Kata Gusnawati, yayasan ini didirikan saat usianya 30 tahun, dan Henry 34 tahun.

Ketua Panitia, Ibnu Rushd menyebutkan acara mungkin selesai pukul 15.00-16.00 WIB. Ada banyak acara.

Made Tantra Wirakesuma mengatakan, RSHB melakukan digitalitasi pelayanan, IKMB akan mendirikan Fakultas Kedokteran, membangun Rumah Sakit Bunda Asih di Tiban. ‘’Saya mengusulkan agar dibuat autobiografi untuk Pak Henry. Banyak sumbangan beliau untuk sektor kesehatan, sektor pendidikan, lapangan kerja di Batam,’’ papar Made.

Henry minta keluarga besar yayasan untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. ‘’Niatkan semua itu sebagai amal ibadah kita,’’ pesan Henry.

Marlin Agustina mengaku Pemprov Kepri mendukung sektor pendidikan dan kesehatan di Kepri. (*)

Reporter: SUPRIZAL TANJUNG

Masih Banyak Jukir Liar Meresahkan Warga

0
parkirbaruu
Juru parkir mengenakan seragam baru dari Dinas Perhubungan Kota Batam mengatur kendaraan yang akan parkir di kawasan Greend Land Batamcenter, Selasa (14/5). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Juru parkir yang tidak mengenakan seragam warga merah muda (pink) atau seragam resmi masih banyak ditemui di lokasi parkir pinggir jalan dan pertokoan di beberapa sudut Kota Batam. Misalnya di daerah Batuaji dan Sagulung. Keberadaan jukir bodong ini sudah cukup lama meresahkan dan bahkan merepotkan masyarakat di sana.
Perilaku kasar dari oknum jukir masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Jika ada masyarakat yang protes ataupun meminta karcis parkir pasti akan terjadi keributan, karena mereka akan memaksa.

”Teknisnya dalam mengatur parkir juga amburadul. Kadang sampai ke tengah jalan mereka jejerkan sepeda motor atau mobil yang parkir. Lalu lintas jadi terganggu. Coba lewat saja jalan Marina itu, sore hari pasti macet depan Perumahan Merlion itu karena jukir liar ambil sebagian jalan untuk dijadikan lokasi parkir pengunjung pasar kaget,” ujar Mulyono, warga sekitar, Selasa (18/6).

Jukir yang meminta uang parkir, umumnya tidak berseragam. Pengutipan parkir sepertinya dilakukan sesuka hati untuk kepentingan mereka sendiri.

”Bagian dalam ruko itu, saat parkir tak ada orang, begitu keluar baru nongol sambil tiup peluit. Tak ada karcis atau baju seragam parkir. Sudah lama itu mereka memungut biaya parkir dari masyarakat yang belanja ke pasar kaget. Kalau tak dikasih, jukir liar ini ngamuk-ngamuk,” kata Mulyono lagi.

Selain itu ada juga jukir yang berseragam, namun dalam menjalankan tugasnya tidak dileng-kapi dengan karcis parkir. Ini umumnya dijumpai di lokasi parkir jukir yang mengenakan seragam lama jukir . Warga curiga seragam parkir yang dipakai itu bukan pemberian dari Dishub dan tidak terdaftar sebagai anggota jukir Dishub.

”Itulah di ruko samping RSUD dan di sekitaran pertokoan Tunas Regency. Jukir di situ kadang keliling sampai ke semua halaman ruko. Tak ada karcis itu kalau diminta. Orang parkir diam dia, saat keluar baru no-ngol minta uang. Seragamnya pun sudah kusam kali kayak sudah lama kali,” kata Aulin, warga lainnya.

Atas banyaknya keluhan masyarakat atau maraknya jukir liar dan jukir yang tak memberikan karcis parkir, Kepala Dinas Perhubungan kota Batam, Salim, menegaskan jika masyarakat menemukan oknum jukir yang seperti dikeluhkan, hendaknya tidak usah membayar parkir. Itu tidak benar prosedurnya. Jukir resmi dari Dishub berseragam, pegang karcis dan kartu tanda pengenal.

”Tak usah takut. Kalau dia lakukan pemukulan atau perbuatan yang kurang menyenangkan lapor ke polisi,” kata Salim, Jumat (7/6) lalu.

Jukir yang resmi dari Dishub , kata Salim, sudah diatur dengan baik melalui masing-masing koordinator lapangan. Selain dibekali dengan seragam dan kartu identitas, jukir resmi juga dibekali dengan SOP melayani parkir kendaraan masyarakat. Mereka tidak boleh lengah atau sembunyi saat masyarakat datang memarkir kendaraannya. Artinya parkir kendaraan masyarakat diatur dengan baik sehingga sesuai dengan kutipan biaya parkir yang mereka terima.

Dishub mulai mendistribusikan atribut baru berwarna pink untuk para juru parkir resmi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir di Batam.

“Berangsur kami distribusikan kepada juru parkir resmi yang belum memiliki atribut parkir tersebut. Kami anggarkan di perubahan APBD di tahun ini baru tersedia 550 pcs saja,” kata
Dishub Batam juga gencar mensosialisasikan program parkir langganan kepada masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Sosialisasi dilakukan melalui surat edaran dan koordinasi dengan UPTD terkait.

Upaya ini membuahkan hasil, dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program parkir langganan. Saat ini, terdapat lebih dari 400 kendaraan roda empat yang terdaftar dalam program tersebut.

”Kami terus memantau dan mengevaluasi program ini agar semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Salim.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman, mengungkapkan kekhawatirannya terkait masih maraknya parkir liar di Batam. Ia menilai kurangnya pengawasan dan sistem yang lemah menjadi penyebab utama permasalahan ini.

”Dari sisi SDM dan sistemnya masih belum maksimal. Faktanya masih banyak ditemui juru parkir tidak memberikan karcis parkir dan atributnya,” ujar Hendra.

Hendra juga menyoroti kebijakan parkir langganan Dishub Batam yang masih belum optimal dan perlu dikaji ulang.

”Saya ingin segera mendudukkan bersama Dishub Batam untuk membahas sistem perparkiran di kota Batam, dan kami akan memberikan rekomendasi ke Pemko Batam,” tutupnya.(*)

Reporter : EUSEBIUS SARA, AZIS MAULANA

SPP Gratis Untuk SMA dan SMK, DPRD Kepri Usulkan Fokus ke Siswa Kurang Mampu

0
SMK
Proses penerimaan peserta didik baru tingkat SMA-SMK di Kota Batam tahun 2023 lalu. Tahun ini Pemprov Kepri menggarkan Rp 70 miliar untuk menggratiskan biaya SPP di SMA dan SMK. F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri menganggarkan Rp 70 miliar untuk program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis tahun 2025. Hal tersebut menjadi sorotan Ketua komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin

Wahyu mempertanyakan efektivitas program ini, khususnya untuk beberapa SMA Negeri di Batam. Ia menilai, banyak orang tua mampu di sekolah-sekolah tersebut yang tidak membutuhkan subsidi SPP.

“SPP gratis memang bagus, tapi tidak semua harus digratiskan. Masih banyak orang tua mampu di SMA Negeri di Batam,” kata Wahyu, Selasa (18/6).

Baca Juga: Sekolah Siap Jalankan SPP Gratis SMA dan SMK Mulai Tahun Ajaran Baru

Ia mengusulkan agar SPP gratis difokuskan pada siswa dari keluarga kurang mampu. “Subsidi ini harus tepat sasaran. Bagi yang tidak mampu, seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan, harus dibantu,” jelasnya.

Wahyu juga menyoroti tingginya biaya praktik di SMK. “SMK kan banyak praktik, nah yang perlu digratiskan itu subsidinya, bukan SPP-nya,” kata Wahyu.

“Bagi yang mampu, diharapkan tetap membayar SPP, tapi dengan sistem yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wahyu menekankan pentingnya pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk mengelola dana SPP.

“BLUD ini penting untuk kontrol dan transparansi penggunaan dana,” tegasnya. Sehingga, tidak ada penyelewengan dan SPP ini benar-benar tepat guna.

Baca Juga: Derita Warga Nagoya, Aliran Air Selalu Terhenti Siang Hari

Sebelumnya, Kadisdik Provinsi Kepri, Andi Agung, menjelaskan pada tahap awal program SPP gratis itu akan berlaku untuk 94 Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan 38 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kepri. Termasuk di dalamnya Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

“Kemarin itu kita sudah hitung berkisaran Rp 70 miliar,” kata Andi.

Mengingat saat ini sudah ada SMK yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kata Andi, nantinya sekolah tersebut akan dikecualikan dan akan digeser ke sekolah lain.

Andi menyebut untuk pelaksanaanya jika memungkinkan akan dimulai secepatnya di awal 2025 karena penganggaran itu dimulai dari Januari sampai Desember.

“Kalau memungkinkan untuk dilaksanakan lebih cepat tidak perlu menuggu tahun ajaran baru 2025 nanti,” terangnya.

Baca Juga: Anggaran Terbatas, DBM-SDA Batam Fokus Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala

Ia menegaskan jika tidak ada kendala program SPP gratis itu akan dimulai Januari 2025. Sama seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau untuk proses belajar memang dimulai dari Juli sampai Juni tahun berikutnya,” sebut Andi. (*)

 

Reporter: Azis Maulana

Epson Indonesia Tanamkan Semangat Berbagi

0
epson
Penyerahan hewan kurban oleh PT Epson Indonesia kepada warga.
F. EPSON UNTUK BATAM POS

batampos – Epson Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap masya­rakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1445 H. Dalam semangat berbagi dan kepedulian sosial, Epson Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan serta lingkungan sekitar.

Dalam program CSR Iduladha kali ini, Epson Indonesia menyalurkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada beberapa yayasan, panti asuhan, dan masyarakat kurang mampu di wilayah Jabodetabek.

Proses penyaluran hewan kurban dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, demi menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung tradisi keagamaan dan memperkuat ikatan sosial, Epson Indonesia telah menyumbangkan total 10 ekor hewan kurban untuk masyarakat yang membutuhkan. Kesepuluh hewan tersebut terdiri dari 6 ekor sapi/lembu dan 4 ekor kambing, yang disalurkan ke beberapa kota besar di Indonesia.

Proses penyembelihan dilakukan secara serentak di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan partisipasi aktif dari perwakilan Epson Indonesia dan masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya menjadi wujud nyata kepedulian Epson Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

”Kami di Epson Indonesia merasa sangat bersyukur dapat berbagi kebahagiaan dan memperkuat ikatan sosial melalui program CSR Iduladha ini,” ujar E. Heriyanti Hastuti selaku Head of Human Resource, General Affairs & Facility Management Epson Indonesia

”Semoga kontribusi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.” tambahnya

Program CSR Iduladha ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Epson Indonesia untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, Epson Indonesia akan terus berupaya menciptakan program-program yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Epson Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, serta berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (*)

Warganet Ramai-Ramai Ganti Nama di Desa Sukolilo Jadi Kampung Maling, Bupati Angkat Bicara

0
Warga Sukolilo, Pati saat terekam membantai tiga pengusaha rental mobil yang tak bersalah.

batampos – Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang menjadi sorotan. Itu setelah kejadian seorang pemilik rental mobil yang dikeroyok warga pada Kamis (6/6).

Diketahui ternyata daerah tersebut banyak dihindari pemilik rental dan pihak leasing. Saat netizen melihat lokasi melalui google maps banyak kendaraan tidak ada identitas motor seperti pelat. Sekitar 33 motor dan 6 mobil diamankan polisi saat melakukan sweeping di daerah tersebut.

Setelah melihat kejadian tersebut netizen pun geram atas kampung tersebut yang dianggap penadah barang ilegal seperti motor curian. Akibatnya warganet beramai-ramai mengganti nama di Maps menjadi Kecamatan Sukomaling Mobil, sarang bandit, Desa Iblis.

Hingga saat ini, jika dicari di maps, Desa Sukolilo akan banyak tempat yang diganti menjadi sindiran dari warganet. Banyak netizen yang geram atas sumber daya manusia di desa tersebut yang dianggap sangat rendah.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro pun angkat bicara atas julukan yang diberikan untuk Desa Sukolilo.

”Sarang bandit tentu kondisi ini kami ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya kondisi semuanya baik-baik saja,” ujar Henggar Budi Anggoro.

”Saat ini seluruh elemen masyarakat entah tokoh agama, tokoh masyarakat, di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi dan berkoordinasi agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, sehingga jangan sampai masalah seperti itu terjadi kembali,” tambah dia.

Dari kejadian tersebut banyak komentar yang menceritakan kejadian serupa dialami jika merentalkan kendaraan ke orang Pati. Hal itu membuat banyak orang berharap mem-blacklist orang Pati di dunia kerja maupun di kehidupan sosial misalnya transaksi rental.

Henggar menyebutkan, wilayah Sukolilo perbukitan sehingga banyak warga asli yang merantau. Selama ini, tidak pernah adalah masalah.

Warganet yang memberikan komentar atas pernyataan tersebut.

”Pj Bupati pembela maling, tuh buktinya ada razia di Sukolilo dan berhasil mendapatkan motor dan mobil yang surat-suratnya tidak lengkap,” tutur @/aafhit1.

”Dari kemarin Pj bupati dan camat Pati sibuk klarifikasi dan bilang di wilayahnya tidak ada warganya yang menjadi penadah mobil bodong dan ternyata Polda Jateng melakukan razia menemukan puluhan motor dan enam mobil di wilayah itu, ayo klarifikasi pak,” tulis @/yos_tri.

”Sangat disayangkan pak rekan kami meninggal dengan mengenaskan di sana semoga kejadian ini yang terakhir ya pak,” komentar @/funoutdoorr.

Hal itu pun dibalas Pj Bupati. ”Nderek belasungkawa, atas nama pemerintah daerah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang di luar kendali kami, nuwuni,” tulis Pj bupati. (*)

 

 

VoA Gratis Jadi Kunci Tercapainya Target 3 Juta Wisman ke Kepri

0
Wisatawan 3 F Cecep Mulyana scaled
Sejumlah wisatawan asyik menikmati suasana pantai kawasan Wisata Pulau Nirup di berada di Kecamatan Belakang Padang, Sabtu (8/7). kehadiran destinasi wisata baru ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Batam. Baik wisatawan domestik atau Nusantara maupun wisatawan mancanegara (wisman). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Pelaku usaha perjalanan wisata menanti kebijakan Visa on Arrival (VoA) gratis. Relaksasi kebijakan visa khusus atau short term visa ini diyakini jadi kunci tercapainya target 3 juta kunjungan wisman ke Kepri.

Sambutan hangat disampaikan oleh pengamat pariwisata Kepri, Mulyadi Tan. Ia sangat menyetujui kebijakan itu, apalagi jika VoA digratiskan.

“Saya setuju VoA digratiskan. Kebijakan khusus ini sudah lama kita dengar dari pusat, cuma sampai sekarang belum ada kabar gembira. Jadi statusnya hanya menunggu. Saya bosan juga menunggu, hanya angin segar saja dari tahun ke tahun,” kata dia, Selasa (18/6).

Informasi yang ia dapat, persoalan itu hanya tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Ia harap, kebijakan itu segera terealisasi agar target kunjungan 3 juta wisatawan mancanegara (wisman) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, dapat terwujud.

Baca Juga: Bebas Visa untuk 10 Negara ASEAN

Sebagai pelaku pariwisata, dirinya sangat setuju VoA gratis. Efeknya sangat luar biasa buat industri wisata. Ia bahkan berani menjamin apa yang ditargetkan oleh Kemenparekraf RI mudah saja tercapai.

“Saya berani jamin, kalau gratis (VoA), angka 3 juta itu gampang lah. Kalau hitungan bisnis simpel aja, kita ingin dapat income lebih banyak harus dikasi kemudahan dulu. Impaknya ke kemajuan pariwisata, meliputi UMKM, hotel, transportasi, hiburan, restoran dan lain-lain,” kata pria yang akrab disapa Ahi itu.

Ia mencontohkan negara dengan perkembangan pariwisata yang terbilang pesat seperti Thailand. Di sana, pemerintah memberi kemudahan bagi wisman. Dari situ, semuanya nanti akan terkena dampak positifnya.

“Pebisnis itu enggak melihat uang di depan dulu. Kita ingin orang datang ke negara kita. Negara maju di bidang pariwisata mana ada begitu. Biaya VoA di kita, yang Rp500 ribu itu, bisa dipakai untuk yang lain, makan bahkan bisa 2 sampai 3 hari. Kan, itu lumayan,” katanya.

Kemungkinan lain seperti terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan daerah dari pajak naik, pun pasti terjadi. Dia menginginkan pemerintah memikirkan sisi jangka panjang, bukan malah sebaliknya.

Baca Juga: Wisata Alam Lembah Pelangi Ramai Dikunjungi Saat Libur Hari Raya

Ahi menyebut, bahwa tantangan untuk memajukan dunia pariwisata di Kepri, khususnya Batam, memang terbilang berat, ditambah lagi faktor polemik tarif tiket. Meski demikian, jika semua elemen bersinergi, maka apa yang menjadi kekhawatiran bukanlah sebuah kesulitan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Batam, Andi Xie. Jika pemerintah bisa menggratiskan VoA, turis akan senang berkunjung ke Batam.

Selain itu, dukungan dari pihak lain, seperti agen pelayaran juga sangat dibutuhkan. Semua lini diharapkan bisa saling bergandeng tangan, menciptakan dunia pariwisata semakin gemilang.

“Pastinya kita berharap VoA gratis, kedatangan turis meningkat. Apalagi ditambah dengan support agen pelayaran feri untuk menurunkan harga tiket, itu akan lebih baik. Jadi, untuk target 3 juta wisman masuk ke Kepri, saya optimistis bakal terealisasi,” katanya. (*)

 

Reporter: Arjuna

Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota pada Musim Haji Tahun 2025

0
Umat Islam dari berbagai negara berdoa menjelang pelaksanaan wukuf di Jabal Rahmah, Arafah, Makkah, Sabtu (15/6). (MEDIA CENTER HAJI)

batampos – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Indonesia mendapat kuota 221.000 orang pada operasional haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Hal itu diumumkan dalam tasyakuran penutupan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H.

Acara diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah. Hadir para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara.

”Saya mendapat informasi dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji ‘Ayed Al Ghuwainim, dan sesuai surat yang saya terima, Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas seperti dilansir dari Antara di Makkah, Rabu (19/6).

Kemenag mengapresiasi langkah Kementerian Haji Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat.

”Apresiasi juga atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non haji,” tutur Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut menilai, penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan sukses. Ada sejumlah indikator. Pertama, pelayanan jamaah pada fase kedatangan berjalan lancar. Kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320 orang terserap optimal, hanya menyisakan 45 orang yang tidak bisa digantikan karena proses visa sudah ditutup.

”Ini angka kuota tidak terserap yang terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Kedua, menurut dia, proses pelayanan jamaah pada fase kedatangan juga berjalan lancar. Baik di Madinah maupun Makkah. Jamaah bisa mendapatkan layanan katering, transportasi, akomodasi, termasuk perlindungan jamaah, dan bimbingan ibadah.

”Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ini jelas bukan tugas mudah. Layanan fast track untuk kali pertama di tiga embarkasi, Jakarta, Solo, dan Surabaya juga berjalan lancar,” papar Yaqut Cholil Qoumas.

Di samping itu, layanan katering bahkan bisa tetap diberikan hingga jelang puncak haji. Indikator kesuksesan ketiga, kata Yaqut, proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama otoritas Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina.

”Skema murur atau melintas di Muzdalifah banyak mendapat apresiasi. Jamaah bisa diberangkatkan lebih awal, pukul 07.37 waktu Saudi sudah tidak ada di Muzdalifah. Ini patut disyukuri,” ucap Yaqut.

Perihal beberapa dinamika di Mina, kata dia, akan menjadi bagian yang akan dievaluasi. Wilayah Mina jelas batasannya dan sangat terbatas. Dengan kuota 213.320 orang, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang.

”Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan,” kata Yaqut. (*)

Wisata Alam Lembah Pelangi Ramai Dikunjungi Saat Libur Hari Raya

0
IMG 20240414 WA0085 e1718760320671
Pengunjung menikmati sejuknya air kolam renang di Wisata Alam Lembah Pelangi yang berlokasi di Kecamatan Sekupang, Batam. F.Rengga Yuliandra

batampos – Wisata Alam Lembah Pelangi yang berlokasi di Kecamatan Sekupang, Batam, menjadi salah satu pilihan warga Batam untuk menghabiskan libur Idul Adha 1445 Hijriah bersama keluarga. Tempat wisata ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan beragam aktivitas menarik.

Wisatawan dapat menikmati kegiatan seperti hunting foto, piknik, berenang di kolam renang anak hingga kemping.

Lembah Pelangi punya konsep wisata hutan belantara dengan nuansa pohon dan kontur tanah yang terjal berbukit. Tak kalah menarik, di lokasi ada kolam renang, dimana sumber mata air dari dalam hutan dimanfaatkan untuk mengisi kolam renang.

Air yang segar dikeliling hutan belantara menjadi daya tarik kolam renang tersebut. Bahkan, air di kolam renang tersebut terasa dingin dikulit. Airnya juga terlihat bersih. Apalagi saat diterpa sinar matahari, maka akan terlihat silau. Air kolam renang tanpa campuran obat kaporit. Sehingga lebih alami.

Baca Juga: Sekolah Siap Jalankan SPP Gratis SMA dan SMK Mulai Tahun Ajaran Baru

Pantauan Batam Pos di Lembah Pelangi, sejumlah pengunjung telah ramai mendatangi kawasan hutan wisata ini sejak pagi hari. Banyak dari mereka adalah keluarga yang sengaja datang untuk berenang, piknik dan juga berfoto bersama keluarga.

“Hampir tiap weekend, kalau gak ke pantai liburnya ke Lembah Pelangi ini,” ujar Dede, warga Tiban Sekupang, Selasa (18/6).

Ia menjelaskan, Lembah Pelangi menjadi daya tarik karena selain memiliki pemandangan alamnya yang asri dan hijau, kawasan wisata hutan ini juga dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Tempat ini memberikan nuansa sejuk dan menyegarkan bagi pengunjung yang ingin melepas penat dari rutinitas sehari-hari

“Cocok untuk berfoto bersama keluarga,” kata dia.

Heni pengunjung lain mengaku, selalu mengunjungi Lembah Pelangi setiap kali ada libur panjang. Sebab arena selain dekat, tempat ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan.

“Kebetulan anak-anak juga senang berenang,” ujarnya.

Baca Juga: Anggaran Terbatas, DBM-SDA Batam Fokus Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala

Pengelola kawasan wisata Lembah Pelangi Sekupang, Lubis mengaku,Lembah Pelangi dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, dengan tiket masuk Rp 10.000 per orang.

“Tempat ini cocok untuk keluarga, menawarkan suasana alam yang asri dengan sejumlah fasilitas yang memadai​,” ujarnya.

Selain itu di sini menyediakan sejumlah spot foto yang banyak. Jika berkunjung ke wisata ini, pengunjung rasanya ingin berlama lama di lokasi lantaran suguhan udara yang segar dan rasa sejuk dikelilingi pohon rindang. Tak sampai di situ saja lokasi ini juga layak dijadikan tempat berolahraga pendakian.

“Di sini, pengunjung juga diperbolehkan membawa paket makanan. Termasuk kompor dan hingga bekal nasi. Petugas menyediakan beberapa fasilitas, saat pengunjung ingin melaksanakan BBQ dan acara termasuk tenda, kursi,” ujarnya.

Sementara itu untuk paket kemping ditawarkan Rp 30 per orang. Ada banyak fasilitas yang diberikan seperti air, listrik, kayu untuk api unggun dan juga tenda-tenda kemping. (*)

 

Reporter: Rengga Yuliandra

Penggunaan Karcis Parkir di Kota Tanjungpinang Sangat Minim

0
Petugas parkir menata kendaraan milik pengendara di Batu 7 belum lama ini. f.peri

batampos-Kepatuhan juru parkir (Jukir) di Kota Tanjungpinang dalam menggunakan karcis saat memungut biaya parkir kepada pengendara sudah sangat minim dan kerap dikeluhkan masyarakat.

Pantauan Batam Pos, di beberapa titik parkir di Tanjungpinang seperti di pasar, rumah makan, ataupun lokasi lain yang telah dijaga jukir banyak yang tidak menyerahkan karcisnya kepada pengendara.

Selain tidak menyerahkan karcis saat memungut biaya parkir, keluhan masyarakat lainnya adalah petugas yang bekerja dengan dinas perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang itu juga sering tidak mengatur kendaraan yang parkir di tempat penjagaanya.

Tidak jarang, petugas jukir hanya muncul ketika pemilik kendaraan akan pergi meninggalkan lokasi parkir tersebut.

“Sekarang mana ada lagi parkir yang ngasih karcis ke kita, mereka datang dan pungut biaya parkirnya aja. Karcisnya nggak dikasih. Padahal di rompinya sudah ditulis harus menyerahkan karcis,” kata Warga Tanjungpinang Barat, Idam, Selasa (18/6).

Menurutnya, jika tidak ada ketegasan dari Dishub Tanjungpinang kepada jukirnya dalam menggunakan karcis itu, tentu sangat berpotensi dimanipulasi dan berpengaruh terhadap setoran ke kas daerah.

“Kalau nggak pakai karcis pendapatanya mudah dimainkan, dapatnya banyak setoranya dikit,” ujarnya.

Warga lain, Rahmad, juga menyampaikan hal serupa bahwa di Tanjungpinang saat ini sangat jarang ditemukan jukir yang menyerahkan karcis kepada pengendara.

Jukir hanya mendatangi pemilik kendaraan untuk meminta biaya parkir tanpa dibarengi karcis resmi yang mestinya juga diberikan.

“Saya sudah lama nggak dikasih karcis oleh petugas parkir, harusnya pihak dishub tegas kepada anggotanya untuk menyerahkan karcis tanpa diminta pengendara,” ujarnya.

BACA JUGA: Polisi Ringkus Kurir Sabu usai Mengantar Paket Sabu di Lokasi Parkiran Lapas

Menurutnya, jika jukir tidak patuh menggunakan karcis target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir juga akan sulit tercapai.

“Gimana mau tercapai targetnya, kalau penggunaan karcisnya nggak tertib, banyak masuk kocek duitnya,” ungkap Rahmad.

Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dishub Tanjungpinang, Agus Mukti Wibowo, mengatakan terkait jukir sudah dibekali sebelum menjadi petugas yaitu untuk memberikan karcis kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkiran.

“Seperti di rompi yang di gunakan juru parkir jelas tertulis tanpa karcis parkir gratis, maka apabila juru parkir tidak memberi karcis, maka parkir gratis,” terangnya.

Namun demikian, lanjut Agus pihaknya banyak menemukan masyarakat yang menolak diberi karcis oleh jukir.

“Banyak juga kami temui bahwa masyarakat yang diberi karcis oleh juru parkir menolak dengan alasan bikin semak kendaraannya,” tambahnya. (*)

Reporter: Peri Irawan

Kasus Uang Palsu Rp 22 M, Polisi Temukan Alat Pembuatnya

0
Ilustrasi uang palsu.

batampos – Polda Metro Jaya masih mengembangkan kasus pembuatan uang palsu senilai Rp 22 miliar. Penyidikan lebih lanjut mengarahkan penyidik ke Sukabumi, Jawa Barat. Di sana penyidik menemukan alat pembuat uang palsu yang digunakan para pelaku.

“Tidak ada (uang palsu di Sukabumi), dari Sukabumi berupa peralatan untuk pembuatannya,” kata Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hadi Kristanto kepada wartawan, Selasa (18/6).

Meski begitu, Hadi belum banyak berkata mengenai kasus ini. Petugas masih berada di Sukabumi untuk proses penyidikan.

“Nanti akan disampaikan apabila sudah lengkap semua, sekarang masih proses pemeriksaan dan pengangkutan barang bukti dari Sukabumi,” jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran uang palsu. Tak tanggung-tanggung, uang palsu yang disita senilai Rp 22 miliar.

“Barang bukti ada Rp 22 M uang palsu siap edar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (18/6).

Selain uang palsu miliran rupiah, polisi menyita satu mesin penghitung, satu mesin pemotong uang, satu mesin GTO atau mesin percetakan, dan beberapa tinta warna.

Ade mengatakan, ada tiga orang dicokok dalam kasus ini ini. Ketiganya adalah M, YA, dan FF. Mereka memiliki peran berda-beda.

Penangkapan kepada para pelaku dilakukan di Jalan Srengseng Raya Nomor 3 RT1 RW8, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Adapun uang palsu ini rencananya akan disebar untuk Idul Adha.

Para pelaku dikenakan Pasal 244 dan 245 KUHP. Mereka terancam pidana maksimal maksimal 12 tahun penjara. (*)